Pengumuman pembukaan seleksi atau pendaftaran PPPK 2024 dijadwalkan akan dilakukan mulai hari ini, Senin 30 September. Instansi diberi kesempatan menyampaikan pengumuman adanya lowongan atau formasi PPPK 2024 hingga 19 Oktober 2024.
Berikutnya, tahapan pendaftaran PPPK 2024 akan dibuka mulai besok, Selasa (1/10) hingga 20 Oktober 2024. Hal tersebut berdasar surat BKN Nomor 6610/B-KS.04.01/SD/K/2024 tertanggal 27 September 2024 tentang jadwal tahapan seleksi PPPK 2024.
Yang perlu diingat bahwa pendaftaran PPPK 2024 gelombang pertama ini diperuntukkan bagi pelamar prioritas (pelamar prioritas guru dan D-IV Bidan Pendidik Tahun 2023), eks honorer K2, dan tenaga non-ASN atau honorer yang masuk database BKN. Data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mencatat jumlah honorer masuk database BKN ialah 2.355.092 orang.
Dari jumlah tersebut 731.524 orang di antaranya merupakan guru honorer. Nah, dari 2,3 juta honorer database BKN itu, sebagian sudah berubah status menjadi ASN PNS dan PPPK. Saat ini masih tersisa 1,7 juta honorer database BKN.
Berapa jumlah sisa honorer K2? Ketum Forum Honorer Tenaga Teknis Administrasi Kategori Dua (FHTTA-K2) Indonesia Riyanto Agung Subekti alias Kang Itong pernah menyebut angka 200 ribu.
“Sisanya kurang lebih masih ada sekitar 200 ribu orang, itu pun juga masih bisa berkurang karena honorer K2 sudah banyak yang mengundurkan diri, meninggal dunia atau lainnya,” ujar Kang Itong sebagaimana dilansir dari JPNN.com, Kamis 21 Desember 2023.
Pendaftaran PPPK 2024 Gelombang Kedua 17 November Adapun honorer non-database BKN, yakni tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah, termasuk lulusan PPG untuk formasi guru di instansi daerah, harus bersabar menunggu giliran.
Sisi positifnya, mereka punya waktu yang lebih lama untuk mempersiapkan diri mengikuti seleksi PPPK 2024. Pasalnya, mereka baru bisa mendaftar pada gelombang kedua, yang pendaftarannya dimulai 17 November sampai dengan 31 Desember 2024.
Pendaftaran PPPK 2024 gelombang kedua dibuka November, salah satu alasannya karena BKN belum memiliki data honorer yang aktif bekerja di instansi pemerintah, termasuk lulusan PPG untuk formasi guru di instansi daerah.
Alasan tersebut tertuang dalam surat BKN Nomor 6610/B-KS.04.01/SD/K/2024. Dijelaskan juga bahwa “Mengingat keterbatasan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi serta sebaran calon pelamar angka 1 huruf d, maka perlu diberikan kesempatan dalam bentuk alokasi waktu yang lebih panjang.”
Para honorer tentunya sudah membaca surat BKN tersebut, bahwa yang dimaksud calon pelamar angka 1 huruf d, yakni tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah (termasuk lulusan PPG untuk formasi Guru di Instansi Daerah).
BKN selaku Panselnas CASN 2024 sudah mewanti-wanti panitia tingkat instansi agar cermat melakukan seleksi administrasi para pelamar PPPK 2024 gelombang kedua. Hal itu tertuang di poin 5 surat BKN Nomor 6610.
“Instansi pemerintah wajib melakukan seleksi administrasi secara cermat atas kesesuaian dokumen pelamar angka 1 huruf d sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Oleh karena itu, instansi diberikan alokasi waktu yang lebih panjang untuk dapat melakukan seleksi administrasi.”
Jumlah Honorer Tercecer atau Non-Database BKN Ketua Umum Forum Komunikasi Honorer Nakes dan Non-nakes (FKHN) Sepri Latifan mengatakan, masih banyak honorer yang sudah lama mengabdi, tetapi tidak masuk database BKN.
“Padahal ada yang sudah belasan tahun hingga 20 tahun mengabdi,” kata Sepri di forum rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi II DPR dengan 8 forum honorer, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senayan, Rabu (19/6/2024).
Pada kesempatan tersebut, Sepri menjelaskan, honorer yang masuk database BKN 2022 merupakan honorer yang sumber penggajiannya dari APBN/APBD. Adapun honorer yang tidak masuk database BKN karena gajinya bersumber dari Badan Layanan Umum (BLU) atau BLU Daerah. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang pernah menyebutkan perkiraan jumlah honorer non-datase BKN atau honorer tercecer.
“Saya menyampaikan laporan dari aspirasi yang saya terima, dari para tenaga honorer di seluruh Indonesia melalui link website haloJG.id/lapor, yang jumlahnya 3.000.389 tenaga honorer,” kata Junimart Girsang.
Junimart mengatakan hal itu saat rapat kerja Komisi II DPR RI bersama MenPANRB Azwar Anas, Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Haryomo Dwi Putranto dan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Agus Pramusinto, Rabu (13/9/2023).
Junimart memperkirakan, total jumlah honorer sebanyak 5,3 juta, yakni 2,3 juta di database BKN ditambah 3 juta tercecer. “Jadi, kalau 2,3 juta ditambah 3 juta, jadi, totalnya 5,3 juta itu, Pak Menteri,” kata Junimart saat itu.
Lantaran jumlah honorer di database BKN saat ini tinggal 1,7 juta, jika ditambah honorer tercecer versi Junimart sebanyak 3 juta, maka ketemu angka 4,7 juta. Namun, tidak lantas disimpulkan bahwa jumlah honorer non-database BKN sebanyak 3 jutaan, sebagaimana disampaikan Junimart.
BKN selaku Panselnas, dan seluruh instansi yang akan membuka pendaftaran PPPK 2024, punya PR besar melakukan pendataan honorer non-database BKN. Jika pendataan diwarnai “permainan” berupa penyusupan honorer bodong, maka pendaftaran PPPK 2024 gelombang kedua berpotensi kisruh. Semoga tidak.
Yang pasti, persaingan pada seleksi PPPK 2024 gelombang kedua bakal ketat, lantaran jumlah lulusan PPG (Pendidikan Profesi Guru) yang mendaftar juga bakal membeludak.
Sumber: JPNN.com
