Link, Banjarbaru – Hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 kemarin, beberapa daerah di Indonesia akan melakukan Pilkada ulang dan Pemungutan Suara Ulang (PSU) termasuk Kota Banjarbaru. Dengan adanya PSU ini, Pj Sekdaprov Muhammad Syarifuddin ingin pelaksanaannya dengan suasana kondusif dan aman.
Ini Ia sampaikan pada saat mengikuti Rapat Koordinasi terkait daerah yang akan melakukan Pilkada Ulang dan PSU terhadap Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Command Center Setda Provinsi Kalsel, Banjarbaru pada Jum’at (21/3) pagi.
Dalam rapat virtual yang dihadiri pusat di antaranya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian; Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin; Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja dan jajaran lainnya.
Terbagi menjadi tiga aspek yaitu PSU Sebagian (10 Pemda), PSU Seluruh (14 Pemda) dan Pilkada Ulang (2). Adapun PSU Banjarbaru akan digelar pada tanggal 19 April dengan jumlah sebanyak 403 TPS dan ditargetkan selama 60 hari.
“PSU untuk Banjarbaru yang penting adalah suasana harus kondusif dan aman. Intinya dengan hasil yang terbaik setelah pemungutan,” sampai Sekdaprov Kalsel, M. Syarifuddin seusai rakoor.
Setelah Rakor dengan Mendagri, M. Syarifuddin telah banyak menerima informasi terkait teknis pelaksanaan yang akan dihadapi di bulan April. Sehingga, pihaknya akan menggelar kembali rapat pemantapan dengan seluruh stakeholder di Kalsel.
Dalam hal itu, M. Syarifuddin menghimbau agar masyarakat dapat menjaga keamanan dalam pemilihan kepala daerah tersebut. Dan serta turut andil dalam berpartisipasi saat PSU berlangsung, sehingga dilaksanakan Pilkada di Banjarbaru akan berjalan dengan baik.
“Terpenting kita menjaga situasi aman dan damai dalam kondisi apapun, tentu yang terbaik untuk daerah kita. Dan kalau terjadi kekacauan maka yang rugi adalah kita semua di masyarakat,” pungkasnya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan daerah-daerah dalam hal terkait anggaran PSU nanti. Baik itu pemilihan seluruh maupun sebagian, dia mengungkapkan rasa terimakasih atas kerja kerasnya selama ini yakni Dirjen Otda dan Dirjen Keuangan Daerah dibawah kepemimpinan Sekjend Kemendagri RI, Komjen. Pol. Drs. Tomsi Tohir.
“Data jumlah data anggaran yang sudah kita gabung dari daerah-daerah lain. Prinsip kita agar setiap KPU daerah mengajukan yang maksimal,” ungkap Tito.
Berdasarkan laporan Kemendagri bahwa persentase jumlah anggaran 24 Pemda yang melakukan PSU Hasil Keputusan MK dan Pilkada Ulang pada 2 Pemda di antaranya adalah KPUD (60.65%), Bawaslu (20.75%), TNI (5.51%), Polri (13.09%) hingga total anggaran sebanyak Rp. 676.489.897.099 Rupiah.
Mendagri, Tito Karnavian juga tidak ingin mengganggu anggaran pembangunan daerah lain. Dalam UU, menurutnya memang APBD dibantu dengan APBN.
“Namun, APBN menghendaki APBD dulu karena banyak program rakyat yang mestinya kita melakukan efisiensi. Terlalu banyak melakukan perjalanan dinas, makan-minum dan sebagainya. Kita hemat sekarang,” tandasnya. (tri)
