Link, Banjarbaru – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Banjarbaru menyambangi Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) untuk meminta pendampingan pekerjaan pembangunan.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru meminta pendampingan kepada Kejari Banjarbaru. utamanya pada 20 pekerjaan pembangunan yang akan dilakukan di TA 2022 ini. Permintaan tersebut disampaikan Kepala Bidang Binamarga, Adi Maulana saat mendatangi Kejari Banjarbaru, pekan tadi.
“Ada 20 pekerjaan yang kami ekspos untuk minta didampingi Kejari Banjarbaru,” ungkap Adi kepada Linkalimantan.com, usai ekspos di Kejari Banjarbaru akhir pekan tadi.
Sementara itu saat dikonfirmasi Kepala Kejari Banjarbaru, Hadiyanto tidak menampik informasi yang disampaikan pihak instansi yang dikepalai Eka Yulieasda tersebut.
“Benar, mereka melakukan ekspos pendampingan. Tujuannya untuk melakukan pencegahan terjadinya tindakan korupsi sejak dini,” ujar Hadi.
Hadi pun mengungkapkan, dalam kerjasama tersebut, yang mereka lakukan hanya dari sisi perdata dan anggaran. Praktiknya mantan Penyidik KPK RI ini menegaskan pihaknya akan melakukan pendampingan secara ketat. Tentu saja hanya dalam pengawasan.
“Kami juga minta mereka untuk lebih ketat melakukan pengawasan pekerjaannya,” lanjutnya.
Mantan penyidik KPK, itu juga membeberkan yang ia lakukan ini sebenarnya secara moral mempunyai beban.
“Ya karena kalau kami dampingi dan terjadi pelanggaran, nah itukan menjadi stetmen tidak baik nantinya di masyarakat. Walaupun Kejaksaan sebenarnya hanya mendampingi perdata dan tata usaha negaranya,” bebernya.(oetaya/BBAM)
 untuk meminta pendampingan pekerjaan pembangunan.){kind=link}