Link, Martapura – LSM Kelompok Pemerhati Kinerja Aparatur Pemerintah dan Parlemen (KPK-APP) Kalsel, Rabu, 11 Mei 2022 mengagendakan aksi unjuk rasa di Kejaksaan Negri Martapura dan DPRD Kabupaten Banjar.
Menurut Aliansyah, Ketua LSM KPK-APP Kalsel, rencana aksi tersebut dilakukan untuk mempertanyakan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Martapura terkait berbagai masalah.
“Seperti tindak lanjut proses hukum adanya dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banjar,” ujarnya kepada Linkalimantan.com, Minggu 8 Mei 2022.
Selain dana perjalanan dinas sebut Ali, mereka juga akan menanyakan soal dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banjar.
“Kami juga mendapatkan informasi adanya dugaan oknum pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banjar yang terlibat praktik jual beli proyek melalui E.pokir (Elektronik Pokok Pikiran) Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021,” paparnya.
Sedangkan kepada Pimpinan DPRD Kabaupaten Banjar, LSM KPK-APP Kalsel akan meminta dan mendesak Pimpinan DPRD Kabupaten Banjar untuk menghantikan seluruh kegiatan perjalanan dinas luar daerah luar provinsi.
“Dalam hal ini tidak tebang pilih, baik perjalanan dinas pimpinan maupun Anggota DPRD Kabupaten Banjar, dihentikan sementara sampai selasainya proses hukum. Kebetulan saat ini prosesnya sudah dilimpahkan Kejati Kalsel ke Kejari Martapura,” ungkapnya.
Terpisah, Ketua DPRD Kabupaten Banjar HM Rofiqi dikonfirmasi terkait rencana aksi unjuk rasa tersebut, mengatakan silahkan saja datang dan berunjuk rasa di kantor DPRD Banjar.
“Insya Allah kami akan terima dan menemui kawan-kawan aktivis LSM yang berunjuk rasa,” ujarnya singkat.(spy)
