Senin, Oktober 27, 2025
Google search engine
BerandaHeadlineRapat Terbatas: Presiden Minta Program Dipercepat

Rapat Terbatas: Presiden Minta Program Dipercepat

Link, Jakarta – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memimpin rapat terbatas (ratas) bersama sejumlah menteri di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (9/9/2025).

Salah satu fokus utama rapat adalah percepatan pelaksanaan program-program prioritas pemerintah.

Dalam keterangan pers usai rapat, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyampaikan bahwa Presiden memberikan arahan tegas agar pelaksanaan seluruh program pemerintah tidak terkendala oleh hambatan birokrasi yang tidak substansial.

“Baru saja selesai ratas dipimpin Bapak Presiden. Arahan beliau, semua program harus dipercepat pelaksanaannya, tidak boleh ada hambatan dengan alasan administratif atau regulasi,” ujar Zulkifli.

Di sektor pangan, pemerintah menargetkan dua agenda besar: optimalisasi lahan pertanian yang telah berproduksi dan pembangunan lahan baru untuk sawah. Lokasi pembangunan lahan baru mencakup wilayah Wanam di Papua, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan beberapa daerah lainnya.

“Khusus Wanam, jalan dan pelabuhan sudah hampir rampung. Saat ini tinggal penyelesaian tata ruang. Sudah ada tim terpadu dan proses perubahan fungsi lahan sedang dipercepat,” jelasnya.

Selain fokus pada ketahanan pangan berbasis karbohidrat, pemerintah juga memberi perhatian serius terhadap pemenuhan kebutuhan protein masyarakat. Untuk mendukung hal ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan menargetkan pembangunan 20.000 hektare tambak pada tahun ini, sebagai bagian dari target total 70.000 hektare.

“Pembangunan tambak ini juga diminta untuk dipercepat. Tahun ini 20.000 hektare harus selesai, sisanya menyusul tahun depan,” tambah Zulkifli.

Tak hanya program pangan, percepatan juga akan dilakukan terhadap program Koperasi Desa Merah Putih, yang menjadi bagian dari penguatan ekonomi kerakyatan. Selain itu, program Kampung Nelayan atau Desa Nelayan ditargetkan mencapai 100 desa pada tahun 2025.

“Semua program ini adalah upaya untuk mendorong ketahanan pangan dan kemandirian ekonomi di tingkat akar rumput,” pungkasnya.

sumber : BPMI Setpres

BERITA TERKAIT

BERITA TERBARU