Link, Martapura – Setelah Kepala Desa (Kades) Mandiangin Timur didemo ratusan warganya, hari ini giliran Kantor Desa Awang Bangkal Timur Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar yang digeruduk warganya. Aksi warga tersebut berkaitan dengan hasil penjualan atau ganti rugi lahan di kawasan Gunung Pelawangan.
Ratusan warga Desa Awang Bangkal Timur geruduk sembari menggelar aksi demo di depan Kantor Desa Awang Bangkal Timur, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Jalan Carikan RT01, RW1, Senin 4 Desember 2023.
Kedatangan ratusan masyarakat ke kantor desa sekitar pukul 10.00 Wita tersebut, untuk menanyakan kejelasan terkait haknya atas uang fee hasil aktivitas pertambangan galian c yang dilakukan PT Dorisfa Gunung Mulia selama 3 tahun terakhir ke Pemdes Awang Bangkal Timur.
Ketua Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Awang Bangkal Timur, M Attoillah mengatakan, kedatangan ratusan masyarakat ini hanya ingin meminta kejelasan terkait hasil penjualan atau ganti rugi lahan di kawasan Gunung Pelawangan yang dilakukan ekploitasi oleh PT Dorisfa Gunung Mulia kurang lebih selama 3 tahun.
“Sepengetahuan kami, lahan tersebut dijual sebesar Rp500 Juta. Kemudian uangnya digunakan untuk pembangunan Masjid Rp190 Juta. Selebihnya kami tidak tahu uang hasil pertambangan tersebut dikemanakan,” ujar M Attoillah.
Memang lanjut, M Attoillah, Pemdes Awang Bangkal Timur melakukan pembangunan WC dan pengadaan satu unit mobil ambulan untuk masyarakat. Namun, dirinya tidak mengetahui terkait anggaran yang digunakan Pemdes, apakah menggunakan Dana Desa atau uang fee dari pertambangan.
“Saya tidak mengetahui pembangunan tersebut menggunakan dana mana, terlebih saya menjabat sebagai Ketua BPD baru diperiode ini. Tuntutan warga hanya ingin menanyakan, apakah pihak penambangan ada memberikan uang fee kepada masyarakat, kalau memang ada berapa besarnya, dan di kemanakan uangnya?” katanya.
Tuntutan serupa juga diungkapkan Asih, salah satu warga yang meminta kejelasan terkait uang fee hasil pertambangan.
“Si pembeli lahan dulu pernah menjanjikan untuk memberikan uang per Kartu Keluarga (KK). Tapi, sudah tiga tahun berjalan uangnya tidak ada kami terima melalui Pemdes. Jadi yang kami tuntut ini hak kami, kalau tidak ada kejelasan kita lengserkan saja semua aparat desa,” ucapnya.
Bahkan, warga setempat berencana akan menempuh jalur hukum jika Pemdes Awang Bangkal Timur tidak ada itikad baik. “Terlebih kami juga tidak tahu kapan gunung itu dijual Pambakal,” tuturnya.
Aksi demo hampir berujung ricuh, ketika penjelasan dari M Ribhani selaku Sekretaris Desa (Sekdes) tidak memuaskan warga. Sehingga Kades Saifullah serta aparat desa lainnya diamankan pihak kepolisian ke tempat lain. (zainuddin/BBAM)