Link, Martapura – Buruknya kualitas bangunan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Puskesmas di Kabupaten Banjar bukan hanya terjadi di Puskesmas Martapura 2 saja, bangunan UPTD Puskesmas Aluh Aluh, Jalan Inpres, Kecamatan Aluh Aluh juga mengalami hal sama. Parahnya bangunan tiba-tiba mengalami keretakan hingga sebagian plafon ambruk.
Mengetahui adanya informasi bangunan Puskesmas Aluh Aluh mengalami keretakan. Anggota DPRD Kabupaten Banjar dari Daerah Pemilihan (Dapil) III, M Saidi pun langsung meninjau ke lokasi untuk memastikan agar layanan kesehatan di Puskesmas tetap berjalan lancar.
“Memang untuk kondisi bangunan tidak layak, tapi setelah saya konfirmasi langsung kepada Kepala UPTD Puskesmas Aluh Aluh, ternyata layanan kesehatan tidak terganggu, sebab sudah dipindahkan ke gedung Serba Guna Kecamatan Aluh Aluh,” ujarnya.
Bahkan, lanjut Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini lebih jauh, Bupati Kabupaten Banjar, H Saidi Mansyur sudah mengetahui informasi tersebut.
“Memang untuk proyek perbaikan bangunan Puskesmas Aluh Aluh sudah dianggarkan di APBD Murni, tapi itu untuk bangunan depan, sedangkan bangunan yang mengalami kerusakan terjadi di bagian belakang,” katanya.
Atas dasar tersebut lah, lanjut Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Banjar ini lebih jauh, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar harus segera melakukan perbaikan. Sebab, selain mengalami keretakan, lantai dasar bangunan juga ada yang mengalami amblas hingga plafon ambruk.
“Dari keterangan Kepala Puskesmas, memang pihaknya sudah mengusulkan perbaikan secara menyeluruh karena sudah ada tanda-tanda keretakan pada bangunan. Namun, karena keterbatasan anggaran sehingga hanya bagian depan yang akan dilakukan perbaikan,” ucapnya.
Karena itulah, lanjut Saidi didampingi Febrianor Rahman yang sama-sama berasal dari Dapil III, Pemkab Banjar harus mengkaji ulang, apakah bisa anggaran perbaikan pada bangunan depan di pindahkan ke bagian belakang.
“Dari informasi yang saya dapat, ternyata Kepala UPTD Puskesmas Aluh Aluh juga sudah berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) dan akan dikaji dinas terkait bersama Inspektorat,” tutupnya.(zainuddin/BBAM)
