Link, Martapura – Dari total 118 Miliar anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sebagian besar anggaran tepatnya Rp97 Miliar dipergunakan untuk biaya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Fakta bahwa anggaran stunting Kabupaten Banjar sebesar Rp118 Miliyar sebagian besar justru dipergunakan untuk biaya JKN diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Banjar, Yasna Khairina.
“Jadi bukan hanya untuk stunting to. Dari total 118 Miliar anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), untuk biaya JKN saja sudah Rp97 Miliar, hal ini bertujuan agar masyarakat di Kabupaten Banjar jadi peserta BPJS Kesehatan,” ujarnya kepada pewarta usai mengikuti gelaran Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Banjar terkait anggaran stunting (29/5/2024).
Lebih jauh Yasna yang tak sempat menghadiri RDP akibat Kadinsos P3AP2KB Kabupaten Banjar, Dian Marliana walk out tersebut, mengjelaskan sisa anggaran lainnya, disalurkan diberbagai program penanganan stunting. Seperti melalui program kampanye pemberian tablet tambah darah dan kegiatannya lainnya yang tersebar di 25 Puskemas yang ada di Kabupaten Banjar.
“Tapi untuk total besarannya saya tidak hapal banyak, yang jelas programnya sudah disebar di 25 Puskemas,” jelasnya, sembari berlalu meninggalkan sejumlah pewarta.
Seperti diberitakan sebelumnya, Berdasarkan data pada Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), angka balita berpotensi stunting di Kabupaten Banjar terus terjadi peningkatan. Berada di angka 26,4 persen pada 2022, di 2023 kasus potensi stunting terjadi peningkatan sebesar 30,1 persen. Tepatnya, prevalensi stunting bertambah sebesar 3,7 persen.
Mendapati kenyataan tersebut, DPRD Kabupaten Banjar pun mengagendakan Rapat Dengan Pendapat (RDP) gabungan Komisi II dan Komisi IV dengan menghadirkan Dinkes, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB), Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD), serta Bappedalitbang Kabupaten Banjar pada Rabu (29/5/2024). (zainuddin)
