Tambang di Eks PKP2B PT BIM Diduga Kembali Marak, LSM KAKI Kalsel Meradang

Facebook
Twitter
LinkedIn

Link, Martapura – Protes yang disampaikan kalangan aktivis anti korupsi dan masyarakat sekitar tambang, seperti dianggap angina lalu saja. Buktinya aktivitas pertambangan batubara di eks  PKP2B PT BIM di Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan diduga tetap marak dan tetap menggunakan jalan umum sebagai jalur transportasinya.

Terang saja, informasi tersebut membuat meradang sejumlah pihak yang perduli dengan permasalahan tersebut. salah satunya Lembaga Swadaya Masyarakat Komite Anti Korupsi Indonesia (LSM KAKI) Kalimantan Selatan.

“Saya menerima informasi bahkan pekan lalu DPRD Kabupaten Banjar sudah membentuk Pansus PT BIM dalam sebuah rapat paripurna. Pertanyaannya apakah mereka serius untuk menyelamatkan aset dan lahan milik Pemkab Banjar tersebut, sebab perusahaannya pailit, dan lahannya kini diduga eksplorasi penambang liar,” jelasnya, Senin (23/5/2022).

Kalau DPRD Kabupaten Banjar dan Pemkab Banjar serius mau menyelamatkan aset Kabupaten Banjar berupa lahan tambang batu bara tersebut tegasnya, maka mereka harus dan wajib mengamankan lahan dari penjarahan yang diduga dilakukan para penambang liar atau ilegal.

“Caranya bisa saja mereka dengan melaporkan ke Kapolri, Kementerian ESDM dan bahkan Menko Polhukam untuk menyelamatkan aset Pemkab Kabupaten Banjar yang notebene adalah milik masyarakat Kabupaten Banjar,” tegas Haji Usai, demikian aktivis vocal ini akrab disapa.

Karena itu, ungkapnya, ia bersama masyarakat Kabupaten Banjar mendorong agar Pansus PT BIM juga melaporkannya ke penegak hukum untuk melindungi aset Pemkab Banjar berupa lahan konsesi yang berisi batu bara tersebut.

“Kalau Pansus PT BIM hanya berkutat tentang kepailitan saja, keburu batu bara yang ada di lahan tersebut habis dijarah dan diduga dilakukan para penambang liar. Karena itu akan kami pantau terus dan biasa jadi kami yang akan proaktif untuk melaporkannya ke Kapolri, KPK, Kementerian ESDM, bahkan ke Menko Polhukam Mahfud MD, tunggu saja aksi kami,” ucapnya dengan nada tinggi.

Baca Juga  LSM KAKI: Jalan Dialihkan Penambang Diuntungkan

Sebelumnya seusai mengikuti Rapat Paripurna DPRD Banjar, sebagaimana yang dirilis KBK.news, Bupati Banjar H Saidi Mansyur menjawab pertanyaan awak media tentang dugaan maraknya pertambangan batu bara ilegal di lahan PT BIM milik Pemkab Banjar. Padahal PT BIM  adalah pemegang izin di lahan  Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) milik PT Banjar Intan Mandiri (BIM), hanya kemudian hak Izinkan nya tersebut dicabut.

“Ada beberapa pertambangan atau aktivitas tentu bukan ranah pemerintah (Pemkab Banjar), tapi nanti kita cek kembali di lahan konsesi BIM atau tidak,” jawabnya singkat, Rabu (16/3/2022).

Kemudian, Heru Pribadi Jaya yang ketika menjabat sebagai Ketua Komisi II DPRD Banjar menyatakan, bahwa pasca izin PKP2B PT BIM dicabut ada 30 ribu ton batu bara ada di stockpile.

“Ada batu bara milik PT BIM yang sdah siap di Stockpile dan jumlahnya lebih kurang 30.000 ton, jangan sampai raib dan keluar tidak jelas,” tegas Heru Pribadi Jaya, Kamis (17/2/2022).

Hanya saja pernyataan dari Heru Pribadi Jaya tersebut tidak ada tindaklanjutnya, apakah batu bara sebanyak itu masih ada atau menguap ke laut.(spy)