Link, Martapura – Hingga kini Pemkab Banjar melalui Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) masih sangat disibukkan dengan upaya penuntasan masalah stunting. Berbagai upaya sudah dilakukan.
Upaya untuk menuntaskan masalah stunting di Kabupaten Banjar terus digenjot. TPPS Kabupaten Banjar seringkali menggelar rapat kordinasi menandakan keseriusan Pemkab Banjar. Pun demikian, Studi Status Gizi Indonesia Tahun 2021 menunjukkan bahwa angka prevalensi stunting di Kabupaten Banjar masih relative tinggi yakni 40,2 persen.
“Angka ini lebih tinggi dari pada prevalensi angka stunting nasional yaitu 24,4 persen,” jelas Wakil Bupati yang juga sebagai Ketua TPPS Banjar, Habib Idrus Al-Habsyie, saat membuka rapat koordinasi di Aston Banua Hotel Convention Center, Gambut, Selasa (20/12/2022) pagi.
Idrus menambahkan, penuntasan permasalahan stunting merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam menunjang percepatan pembangunan kesehatan di Kabupaten Banjar.
“Semua stakeholder bersama-sama terus bersinergi dan berkolaborasi untuk melaksanakan percepatan penuntasan stunting ini,” katanya.
Menurutnya, angka 40,2 persen tersebut merupakan tantangan dalam kerangka percepatan pencapaian target penurunan stunting pada tahun 2024 sebesar 14 persen.
“Dalam mencapai target itu, tentunya tidak mudah dengan waktu yang tersisa lebih kurang 1 tahun, tapi kita harus optimis hingga hal yang mustahil dapat menjadi mungkin,” jelasnya.
Senada dengan itu, Kepala Dinas Sosial P3AP2KB Banjar Hj Siti Hamidah yang juga Sekretaris TPPS menambahkan, rakoor ini bertujuan untuk mengevaluasi kerja TPPS agar terus bersinergi dengan tim.
“Angka stunting Kabupaten Banjar saat ini sebesar 17,34 persen sudah mengalami penurunan berdasarkan Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM).
“Salah satu cara untuk menurunkan angka stunting yakni dengan adanya program bapak asuh dan bunda asuh anak stunting,” katanya.
Program tersebut paparnya lebih jauh, telah dikukuhkan oleh Bupati Banjar beberapa waktu lalu. Antara lain Kodim 1006 Banjar 15 orang, sementara Forkopimda lainnya serta SKPD masing-masing 5 orang. (zainuddin/BBAM)
