Link, Martapura – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar memandang digitalisasi pajak dan retribusi daerah sebagai salah satu instrumen strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Bupati Banjar, Said Idrus Al Habsyie, saat membuka kegiatan High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang dilaksanakan Pemkab Banjar melalui Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) di Sky Convention Center, William Tandiono Complex, Kecamatan Gambut, Kamis (8/10/2026).
“Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, digitalisasi transaksi pemerintah daerah atau Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) memiliki posisi yang sangat strategis,” ujarnya.
Said Idrus menjelaskan, ETPD tidak hanya berkaitan dengan metode pembayaran, tetapi juga merupakan bagian dari ekosistem tata kelola keuangan daerah yang menghubungkan proses pendataan, penetapan, pembayaran, pencatatan, rekonsiliasi, pelaporan, hingga pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan.
“Kita harus memberikan perhatian khusus terhadap peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan kanal pembayaran digital untuk pajak dan retribusi daerah, seperti QRIS, virtual account, mobile banking, internet banking, dan kanal perbankan lainnya sebagai bagian dari infrastruktur pelayanan publik,” katanya.
Menurut Said Idrus, semakin banyak pilihan kanal pembayaran yang tersedia dan mudah digunakan, semakin besar pula peluang masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan dan retribusinya.
“TP2DD Kabupaten Banjar harus mampu menjadikan momentum ini sebagai bagian dari proses transformasi yang berkelanjutan. Kita tidak ingin digitalisasi hanya menjadi sebuah program atau kegiatan tahunan. Kita ingin membangun ekosistem digitalisasi transaksi daerah yang berkelanjutan, terintegrasi, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta pemerintah daerah,” harapnya.
Kegiatan tersebut dihadiri Direktur Utama Bank Kalsel Fachrudin, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan Roni Ferdiansyah, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Rakhmat Dhany, serta peserta HLM TP2DD.
Kepala BPKPAD Kabupaten Banjar, Nashrullah Shadiq, mengatakan berdasarkan paparan perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Selatan, Kabupaten Banjar saat ini masih berada di peringkat ke-24 se-Kalimantan dalam indeks digitalisasi. Menanggapi hal tersebut, pihaknya menyiapkan sejumlah program strategis untuk meningkatkan skor dan memperluas ekosistem transaksi nontunai.
“Salah satu program utama yang sedang diinisiasi adalah penerapan pembayaran retribusi parkir menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Selain itu, Pemkab Banjar juga mendorong seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pengelola retribusi agar menerapkan metode pembayaran berbasis QRIS,” ungkapnya.
Nashrullah melanjutkan, penerapan transaksi nontunai di Kabupaten Banjar sejauh ini menunjukkan perkembangan positif di beberapa sektor pelayanan publik. Layanan rumah sakit dan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), misalnya, mulai banyak memanfaatkan QRIS sebagai kanal pembayaran untuk mengakses layanan kesehatan.
“Namun, kami mengakui masih ada tantangan dalam memperluas ekosistem nontunai. Wilayah Kabupaten Banjar yang sebagian besar berada di luar kawasan perkotaan membuat transaksi digital belum sepenuhnya familiar, khususnya bagi kalangan lanjut usia dan masyarakat perdesaan yang terbiasa menggunakan uang tunai. Karena itu, kami akan meningkatkan sosialisasi serta mendorong para pelaku usaha untuk menyediakan fasilitas pembayaran melalui QRIS,” ucapnya.
Sebagai langkah konkret ke depan, Nashrullah juga berencana menyusun program motivasi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) agar lebih aktif melakukan transaksi nontunai. Skema pemberian apresiasi bagi ASN dengan tingkat penggunaan QRIS tertinggi sedang dikaji dan akan dikoordinasikan lebih lanjut bersama Bank Indonesia.
Pada akhir kegiatan, dilakukan penyerahan apresiasi kepada perangkat daerah dan pengelola QRIS. Penghargaan untuk pengguna QRIS dengan nilai transaksi terbesar diberikan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta RSUD Ratu Zalecha.
Sementara itu, kategori frekuensi transaksi terbanyak diraih UPTD Puskesmas Kertak Hanyar. Adapun kategori perangkat daerah teraktif dalam mendukung layanan pembuatan QRIS diberikan kepada Dinas Kesehatan dan Dinas Perhubungan. (znd/link)
