Link, Martapura – Dalam upaya menanggulangi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan, Bupati Banjar H Saidi Mansyur menekankan pentingnya kolaborasi dan keterlibatan aktif seluruh Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD).
Pesan tersebut disampaikan Saidi Mansyur saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Mingguan di Aula Barakat Martapura, didampingi Wakil Bupati Said Idrus Al Habsyi dan Sekretaris Daerah H Yudi Andrea, Senin (2/11/2026) pagi.
“Saya meminta agar koordinasi dilakukan secara langsung dengan Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjar agar upaya penanganan di lapangan berjalan terpadu dan efektif,” katanya.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Kalak BPBD Kabupaten Banjar Wasis Nugraha melaporkan bahwa kondisi karhutla saat ini, yang telah memasuki fase kedua tanggap darurat, mulai berangsur membaik setelah hujan turun dalam beberapa waktu terakhir. Namun, kesiapsiagaan tetap harus dipertahankan untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya kembali kebakaran.
“Saat ini sebanyak 950 personel masih disiagakan di lapangan. Dukungan sarana dan prasarana juga terus diperkuat melalui penyediaan mesin, selang, sepatu bot, dan masker. BPBD juga masih mendistribusikan air bersih ke 96 titik yang tersebar di 84 desa pada 17 kecamatan. Penyaluran dilakukan secara rutin dengan mengerahkan enam unit mobil tangki,” ujarnya.
Tak hanya BPBD, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Banjar Noripansyah juga menyampaikan sejumlah laporan dalam rakor tersebut. Di antaranya, Dinkes telah mengerahkan 16 unit pelaksana teknis daerah (UPTD) puskesmas untuk mendukung penanganan dampak karhutla sekaligus mengantisipasi kekurangan air bersih di 11 lokasi.
“Berdasarkan data Dinas Kesehatan, tercatat 1.103 kasus sesak napas, 16.260 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), dan 1.712 kasus diare,” ucapnya.
Data tersebut tentunya harus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar untuk terus meningkatkan pelayanan kesehatan, terutama bagi masyarakat di wilayah terdampak karhutla dan kekurangan air bersih.
“Untuk menjaga keberlanjutan program Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Banjar, tentunya dibutuhkan anggaran sekitar Rp120 miliar. Anggaran itu meningkat sekitar Rp5 miliar hingga Rp7 miliar dibandingkan tahun sebelumnya,” ungkapnya.
Peningkatan kebutuhan anggaran tersebut seiring dengan capaian UHC Kabupaten Banjar yang, menurut pemaparan Dinas Kesehatan, saat ini berada pada posisi tertinggi. (znd/link)
