Link, Banjarbaru – DPRD bersama Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2027, dengan total belanja daerah mencapai Rp1,429 triliun.
Persetujuan bersama tersebut dilakukan DPRD dan Pemko Banjarbaru dalam Rapat Paripurna dengan agenda Pengambilan Keputusan terhadap Raperda APBD TA 2027. Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Banjarbaru, Muhammad Syahrial, didampingi Wakil Ketua I Neny Hendriyawaty dan Wakil Ketua II Windi Novianto, pada Kamis (19/11/2026).
Dalam sambutannya, Wali Kota Banjarbaru, Hj Erna Lisa Halaby, mengatakan bahwa penyusunan rancangan APBD telah disesuaikan dengan arah kebijakan pokok pembangunan Kota Banjarbaru yang menjadi prioritas dan telah tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) TA 2027.
“Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada unsur pimpinan dan anggota DPRD, khususnya Tim Badan Anggaran (Banggar), komisi, serta fraksi-fraksi di DPRD yang telah bekerja secara maksimal dengan mengorbankan waktu, tenaga, dan pemikiran guna menyelesaikan pembahasan Raperda APBD 2027 dalam satu bingkai kerja sama yang baik, serta dilandasi rasa tanggung jawab terhadap pembangunan Kota Banjarbaru,” ujarnya.
Dengan adanya persetujuan bersama terhadap Raperda APBD TA 2027 yang telah dituangkan dalam berita acara, Lisa Halaby memastikan, dokumen tersebut akan segera disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), paling lambat tiga hari setelah persetujuan bersama, untuk dilakukan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Hasil evaluasi tersebut selanjutnya akan disempurnakan kembali oleh Banggar DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), untuk kemudian dituangkan dalam keputusan pimpinan DPRD Kota Banjarbaru,” ucapnya.
Berdasarkan persetujuan bersama yang telah dituangkan dalam berita acara kesepakatan, rancangan APBD 2027 terdiri atas Rp1,259 triliun Pendapatan daerah, Rp1,429 triliun Belanja daerah, dan Rp170,3 miliar Pembiayaan daerah. (znd/link)







