Link, Banjarmasin – Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Kalimantan Selatan mengingatkan normalisasi sungai di Kota Banjarmasin harus dilaksanakan secara transparan.
Pekerjaan normalisasi sungai di seluruh Kota Banjarmasin, yang mendapatkan bantuan dari Bank Dunia, sangat disyukuri. Tapi pelaksanaannya secara transparan dan rencana-rencananya harus dishare pada warga Banjarmasin, karena kehidupan mereka banyak di pinggir sungai.
Demikian penegasan Winardi Sethiono, Ketua Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Kalimantan selatan, Kamis (13/7/2023) sore, menyoroti kondisi Sungai hingga Normalisasi Sungai.
“Kami perlu mengingatkan, dalam pekerjaan jangan diambil keuntungannya, pencitraaannya. Apalagi masyarakat yang pandai yang tidak kena dibohongi dan tidak kena dibuai, harus disyukuri hal ini,” ujar Winardi Sethiono, Ketua JPKP Kalimantan Selatan melalui keterangan persnya yang diterima Linkalimantan.com, Sabtu 15 Juli 2023.
Menurut Winardi, Masyarakat sangat mendukung dan berterimakasih kalau ada pihak dari pemerintah yang ingin membangun Kota Banjarmasin sebagaimana layaknya. Namun jika ada protes, berarti ada kesalahan atau kekeliruan.
“Kalau ada protes kemungkinan ada kesalahan atau kekeliruan para pihak atau dari pemerintah. Mungkin masalah transparansi, karena ada beberapa pihak yang mengajukan ke pemerintah pusat satu pekerjaan, satu proyek. Namun dibelakang itu orang-orangnya sendiri yang mengerjakannya,” ungkap Winardi.
Dia juga menyebutkan, proyek pencitraan juga menjadi perhatian masyarakat, yang harus diperhatikan oleh pihak terkait.
Menyangkut program bormalisasi sungai, Winardi mengingatkan, agar melibatkan kontraktor atau tenaga ahli yang studinya di daerah, bukan di luar negeri.
“Karena kultur tanah Banjarmasin berbeda dengan Banjarbaru, apalagi dengan daerah lain dan sangat berbeda dengan luar negeri, yang dibuat seperti di Venesia itu terlalu jauh,” katanya. (spy)
