Link, Martapura – Mencuatnya dugaan mark up anggaran perjalanan dinas dan hotel DPRD Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, mendapat tanggapan serius dari sejumlah kalangan. Salah satunya dari LSM Kelompok Pemerhati Kinerja Aparatur Pemerintah dan Parlemen (KPK-APP) Kalsel.
Menurut Aliansyah, Ketua LSM KPK-APP Kalsel, sebaiknya untuk saat ini perjalanan dinas di DPRD Kabupaten Banjar dihentikan sementara waktu. Mengingat persoalan tersebut sedang bergulir di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalsel.
“Hemat saya begitu. Lagian apa sih hasilnya perjalanan dinas yang mereka laksanakan selama ini dalam kaitan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Banjar. Saya rasa tidak kelihatan apa hasilnya dari perjalanan dinas tersebut. Ironis kan, sementara mereka (dewan, red.) dalam satu bulan ada perjalanan dinas yang dilaksanakan sebanyak 8 kali,” ujarnya.
Dengan realita seperti itu sebutnya, kesan yang muncul kegiatan tersebut lebih menonjolkan kepentingan para politisi di rumah rakyat itu saja. Selain tentu saja katanya lebih tajam, terkesan menghambur-hamburkan uang rakyat saja.
Sebelumnya, Iwan Bora, politisi Partai Gerindra yang juga anggota DPRD Banjar ini mengaku tidak nyaman hati melihat permasalahan perjalanan dinas dewan yang belakangan ini menjadi sorotan publik.
“Jujur hati saya sakit melihat persoalan ini. Setelah lama berpikir dan berkonsultasi dengan banyak pihak, saya pun memutuskan untuk bicara soal perjalanan dinas ini,” ujarnya kepada Linkalimantan.com, melalui saluran telpon, Kamis 28 April 2022.
Banyak kejanggalan sebutnya, diantaranya dalam satu bulan ada perjalanan dinas yang dilakukan sebanyak 8 kali. Secara aturan, memang jumlah tersebut sudah sesuai dengan hasil rapat badan musyawarah (banmus) DPRD Banjar.
“Ironis kan! Dalam satu bulan di tahun 2021 lalu ada perjalanan dinas sebanyak 8 kali. Semuanya dibiaya dengan duit rakyat. Hasilnya? Semuanya saya sadari tidak lebih hanya menghamburkan uang rakyat saja. Jujur saja manfaatnya sejauh ini tidak efektif dan tidak relevan dengan pembangunan di daerah,” katanya.
Senada dengan Iwan Bora, Aliansyah pun mengingatkan perjalanan dinas yang sudah dilakukan dan diduga bermasalah tersebut sebaiknya dievaluasi.
“Kalau memang tidak ada hubungannya dengan program-program pemerintahan daerah lebih baik perjalanan dinas tidak usah dipaksakan. Kami sebagai masyarakat taat pajak sama sekali tidak keberatan dengan perjalanan dinas, sepanjang jelas manfaatnya bagi daerah,” katanya. (spy)
