Link, Banjarmasin – Peningkatan kapasitas dan kualitas para dokter forensik merupakan langkah strategis dalam menyelidiki dan memerangi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Indonesia terutama dalam menyongsong pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Gubernur Kalimantan Selatan H Sahbirin Noor atau Paman Birin, melalui Plt. Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Rusdi Hartono memberikan apresiasinya atas terselenggaranya Pertemuan Ilmiah Tahunan dan Mukernas Perhimpunan Dokter Forensik dan Medikolegal Indonesia (PDFMI), di Hotel Galaxy Banjarmasin, Jumat (13/9).
“Semoga melalui pertemuan ini, Dokter Forensik Indonesia khususnya di Kalimantan, dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas dalam pengembangan ilmu forensik. Terutama dalam menjawab tantangan besar yaitu tindak pidana perdagangan orang,” sampai Gubernur Paman Birin dalam sambutan tertulisnya.
Gubernur Paman Birin mengatakan, peran Dokter Forensik menjadi sangat penting dalam memerangi TPPO di Indonesia.
“Ini sangat relevan dengan upaya kita dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat di tengah-tengah pembangunan besar yang sedang dilakukan di Indonesia khususnya Kalimantan,” ungkapnya.
Menurut Paman Birin, TPPO merupakan kejahatan yang sangat kompleks dan berbahaya. Kejahatan ini tidak hanya melibatkan eksploitasi fisik dan psikis korban, tetapi juga berkaitan dengan kejahatan lintas negara, kejahatan seksual dan bahkan kejahatan ekonomi.
“Oleh karena itu, penanganannya memerlukan upaya kolaboratif dari berbagai pihak, termasuk penegak hukum, instansi pemerintah, organisasi internasional serta para ahli di bidang forensik,” jelasnya.
Lebih lanjut Paman Birin mengungkapkan, peran forensik dalam investigasi kasus perdagangan orang sangatlah krusial. Karena selain dapat mengungkap bukti penting yang dibutuhkan juga dapat mengidentifikasi korban sehingga dapat menangkap pelaku tindak kriminal yang terjadi.
“Keahlian dan kemampuan para dokter forensik dalam mengumpulkan dan menganalisis data menjadi kunci dalam membantu proses penyelidikan dan penegakan hukum. Mengingat proses pembangunan IKN yang terus berjalan, tantangan kita akan semakin besar dengan arus manusia yang datang ke Kalimantan akan meningkat pesat dan berpotensi menimbulkan kerentanan baru termasuk dalam hal perdagangan orang,” terangnya.
“Dan kami, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan siap mendukung segala upaya yang berkaitan dengan penguatan kapasitas forensik khususnya dalam menghadapi tantangan yang muncul dari pembangunan IKN,” tambahnya lagi.
Sementara itu, Ketua PDFMI Dedi Afandi mengatakan, pertemuan tahunan ini sebagai sarana atau wadah untuk dapat meningkatkan profesionalitas kita dalam memajukan pendidikan ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal di Indonesia.
“Ini juga bentuk komitmen kita dokter forensik, sebagai peran kunci dalam menyelidiki dan memerangi tindak pidana perdagangan orang di Indonesia juga dalam menyongsong pembangunan IKN,” jelasnya. (tri)