Link, Banjarbaru – Setelah disampaikan HM Aditya Mufti Ariffin, Walikota Banjarbaru pada Rapat Paripurna DPRD Banjarbaru, Kamis (13 Maret 2025) lalu. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Banjarbaru Akhir Tahun Anggaran 2024, menerima rekomendasi dari DPRD Kota Banjarbaru.
Laporan rekomendasi ini, disampaikan pada Rapat Paripurna, Kamis (10/4/2025). Rapat dipimpin langsung oleh Gusti Rizky Sukma Iskandar Putera, Ketua DPRD Banjarbaru.
“Ada 11 rekomendasi yang telah kami sampaikan ke Pemerintah Kota, dan itu menjadi konsen kami untuk menjadi bahan evaluasi. Baik dari internal SKPD-SKPD terkait, dan kami menginginkan tindak lanjut dari evaluasi ini,” ungkap Rizky, usai Rapat Paripurna.
Ia menambahkan setelah adanya evaluasi, diharapkan untuk disampaikan ke DPRD Banjarbaru, sehingga bisa bersinergi untuk menindaklanjuti bersama.
“Untuk target selanjutnya, melihat lagi kepada rapat internal Pemko Banjarbaru. Karena melihat, pada April ini waktu sangat sempit, karena menghadapi dua agenda besar seperti Harjad Kota Banjarbaru dan PSU,” tambahnya.
Sementara itu, Subhan Noor Yaumil Pj Walikota Banjarbaru mengatakan bahwa rekomendasi yang diberikan oleh DPRD Banjarbaru akan dijadikan catatan dan akan ditindaklanjuti.
“Catatan untuk SKPD-SKPD nanti akan kami koordinasikan secara internal Pemko Banjarbaru,” ujarnya.
Salah satunya catatan untuk Dinas PUPR Banjarbaru, tentang serapan anggaran yang tidak sampai pada 90 persen. Itu juga menjadi catatan, untuk Pemko Banjarbaru agar dievaluasi dan dicari akar masalahnya.
“Sepertinya Dinas PUPR Banjarbaru, yang hanya menyerap anggaran sebesar 88,87 persen. Itu juga akan kami cari apa kendala, misalnya waktunya nggak cukup, atau masalah lelang, dan lain-lainnya,” tambah Subhan.
Tak hanya Dinas PUPR Banjarbaru saja yang mendapat sorotan, Dinas lain pun tak luput dari pantauan DPRD Banjarbaru. Sepertinya Dishub Banjarbaru, mobilitas aman dan kota terkoneksi. Dinas Pendidikan mengenai, masih tingginya anak tidak sekolah di Banjarbaru, baik karena drop out, belum pernah sekolah, maupun alasan ekonomi.
Rekomendasi lainnya yang menjadi DPRD Banjarbaru, adalah penguatan tata pemerintahan, inovasi pelayanan publik dan literasi masyarakat, penajaman aspirasi masyarakat, penguatan peran inspektorat, sinergi penanggulangan bencana, penanganan anak tidak sekolah dan anak terlantar, dorongan pada peningkatan prestasi daerah, peran strategis Bappedalitbang; Penelitian untuk kebijakan yang presisi. (wahyu/BBAM)
