Link, Banjarbaru – Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalsel memproyeksikan sebanyak 6.287 orang agar bisa diangkat sebagai PPPK paruh waktu. PPPK paruh waktu diangkat dari tenaga non ASN yang telah tercatat dalam database BKN pada tahun 2022 lalu, dan pernah mengikuti seleksi CPNS maupun PPPK tahun 2024 tahap I dan II, tetapi tidak dinyatakan lolos.
Kepala BKD Kalsel, Dinansyah melalui Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, dan Informasi Kepegawaian, Mashudi mengatakan, hasil proyeksi tersebut didapat dari data peserta yang mendaftar CASN dan mengikuti seleksi hingga tahapan seleksi kompetensi hingga selesai.
“Jadi, pada hari Rabu lalu kita laksanakan zoom metting untuk melaksanakan sosialisasi penyusunan Bezzeting ASN dan usulan formasi prioritas tahun 2025 bersama seluruh SKPD lingkup Pemprov Kalsel untuk melihat kondisi data kepegawaian per tanggal 31 Desember 2024. Ini juga berkaitan dengan upaya kita dalam penyelesaian pengusulan PPPK Paruh Waktu,” kata Mashudi, Banjarbaru, Senin (16/6/2025).
Mashudi menambahkan, berdasarkan PermenPAN-RB Nomor 16 tahun 2025, pemerintah daerah diwajibkan menuntaskan penyusunan dan pemetaan. Untuk itu, melalui Bezzeting ini pihaknya, melakukan penyesuaian kebutuhan ASN di setiap SKPD lingkup Pemprov Kalsel.
“Untuk target kita harapkan secepatnya. Namun, pada Bulan Juli nanti kita akan panggil lagi semua SKPD untuk penyelarasan data Bazzeting ASN ini,” ujarnya.
Lebih jauh, Mashudi menuturkan, melalui Rapat Bazzeting tersebut pihaknya juga telah membahas rencana pengangkatan PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu.
“Ini masih rencana kita, apabila nanti usulan kita diterima oleh KemenPAN-RB. Disini kita menggunakan skema usia, yang artinya apabila ada PPPK paruh waktu yang hampir memasuki usia purna tugas, mereka akan kita prioritaskan untuk diangkat menjadi PPPK penuh waktu,” tukasnya. (tri)
