Link,Jakarta -Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melalui Pusat Riset Kebijakan Publik (PRKP) merancang model Desa Digital Pangan berbasis partisipasi masyarakat dan akuntabilitas digital. Model ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan nasional.
Dilansir dar RRI.co.id, model tersebut menjadi solusi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pangan di desa. Riset ini menekankan peran masyarakat dan teknologi digital secara seimbang.
Robby Firman Syah, Peneliti Ahli Muda PRKP BRIN, menyampaikan riset ini bertujuan menciptakan tata kelola pangan desa yang transparan. Ia juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat melalui pemanfaatan teknologi digital.
“Ketahanan pangan tidak hanya berbicara tentang produksi, tetapi juga bagaimana data dan informasi dikelola secara jujur dan terbuka,” ujarnya. Ia menyampaikannya dalam diskusi talkshow interaktif bertema ‘Arah Baru Digitalisasi Sektor Publik: Data, Etika, dan Kepercayaan’, Rabu (22/10/2025).
Menurut Robby, riset dilakukan di empat kabupaten, yaitu Banyuwangi, Purworejo, Karawang, dan Lampung Tengah. “Hasil kajian menunjukkan, partisipasi masyarakat desa dalam program pangan tergolong tinggi, namun akuntabilitas digital masih terbatas,” ia menerangkan.
Banyak desa telah memiliki sistem informasi daring, tetapi belum digunakan optimal untuk pelaporan, evaluasi, maupun distribusi bantuan pangan. Hal ini menjadi perhatian utama BRIN dalam perancangan model.
Lebih lanjut Robby mengatakan, Model Desa Digital Pangan memanfaatkan teknologi blockchain sebagai sistem pencatatan digital desa. “Teknologi ini memungkinkan setiap transaksi, laporan produksi, dan distribusi pangan terekam otomatis dan tidak dapat diubah,” ucapnya.
Ia menegaskan, sistem tersebut mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas desa. Teknologi blockchain juga diharapkan menumbuhkan budaya jujur dalam pengelolaan data publik.
Robby menjelaskan, blockchain tidak hanya berfungsi sebagai alat teknologi, tetapi juga sebagai sistem kepercayaan baru. “Teknologi ini menghadirkan jejak data yang tidak bisa dihapus dan mendorong kejujuran tanpa menambah beban administrasi,” ia mengungkapkan.
Dalam model ini, masyarakat desa berperan sebagai pengguna sekaligus pengawas data. Pemerintah daerah menjadi fasilitator dan pembina literasi digital.
Robby menambahkan, riset ini juga mengembangkan rancangan ‘Food Security Data Center’ di tingkat kabupaten dan ‘Village Ledger’ di tingkat desa. Keduanya berfungsi sebagai pusat integrasi data pangan, keuangan, dan logistik.
“Sistem ini memungkinkan pemerintah daerah memantau kondisi pangan secara real-time dan mengambil keputusan berbasis bukti ilmiah,” ujar Robby. Ia menilai desa yang menguasai data akan lebih tangguh menghadapi krisis pangan.
Robby menegaskan, keberhasilan digitalisasi tidak hanya bergantung pada perangkat dan infrastruktur. Kemampuan masyarakat memahami nilai strategis data juga sangat penting.
“Kami berharap, model ini dapat memperkuat kemandirian pangan dan mengurangi ketimpangan akses informasi di pedesaan,” katanya. Ia menilai sistem yang transparan dan partisipatif akan memperkuat posisi desa menuju swasembada pangan berkelanjutan