Link, Banjarbaru – Provinsi Kalimantan akan mendapatlan alokasi sumber dana FOLU Net Sink 2030 untuk mendukung target penurunan emisi yang merupakan bagian dari rencana aksi atas Rencana Kerja Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 Sub Nasional Kalimantan Selatan yang telah disusun beberapa waktu lalu.
Disamping untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga akan dialokasikan dana yang berasal dari skema Result Base Payment (RBP) REDD+ sesuai SK Menteri LHK RI No. 1398/Menlhk/Setjen/Kum.1/2023 tentang Alokasi Pemanfaatan Dana RBP REDD+ sebagai bentuk perhatian KLHK terhadap upaya penurunan emisi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
“Gubernur Sahbirin Noor atau Paman Birin sangat mengapresiasi KLHK, untuk mendukung penurunan emisi karbon di Provinsi Kalimantan akan dialokasikan sumber dana FOLU Net Sink 2030 Sumber Pendanaan Norway’s Contribution sebesar Rp 9.000.000.000. Sedangkan melalui dana dengan skema Result Base Payment (RBP) REDD+ sesuai SK Menteri LHK RI No. 1398/Menlhk/Setjen/Kum.1/2023 tentang Alokasi Pemanfaatan Dana RBP REDD+ mendapatkan alokasi dana sebesar US$ 3.459.298 karena kemampuannya menurunkan emisi,” ungkap Kepala Dinas Kehutanan Fatimatuzzahra dalam dalam rilis sebagaimana yang diterima Abdi Persada FM, Senin (26/2).
Fatimatuzzahra juga menjelaskan alokasi dana tersebut pemanfaatan kedepannya untuk mencapai sasaran sesuai dengan surat edaran Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SE 1 Tahun 2024 tentang Penyaluran dan Pemanfaatan Dana Result Base Payment (RBP) REDD+ ForResult Period 2014-2016 Green Climate Fund Output 2 yang teridiri dari :
Berkurangnnya jumlah deforestasi dan degradasi hutan
Meningkatnya keanekaragaman hayati dan stok karbon
Terfasilitasinya mata pencarian dan peluang kewirausahaan komunitas.
Menguatnya implementasi REDD+
Menguatnya implementasi pencapaian target NDC
Untuk mecapai ke-5 sasaran tersebut yang akan dilaksanakan Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel, antara lain berupa Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Pengendalian Karhutla, Penguatan Kapasitas KPH dan Pengelolaan Hutan Lestari,” jelas Aya, sapaan akrab Fatimatuzzahra.
Selain itu, disampaikan juga menjadi lokus kegiatan yang bersumber dari alokasi pemanfaatan dana RBP REDD+ dan dana FOLU Net Sink 2030 yang dialokasikan di Direktorat Jenderal terkait di KLHK. (wahyu)