Link, Banjarbaru – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, meminta para aparat penegak hukum yakni Kejaksaan untuk terlibat langsung dalam mengendalikan inflasi.
Keterlibatan secara langsung dalam pengendalian inflasi menurut Kepala BPKP Kalimantan Selatan, Rudy M Harahap, karena pihak Kejaksaan khusunya yang ada di Kalimantan Selatan, sangat berperan penting dan strategis dalam mengendalikan inflasi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di daerah.
“Karena saya katakan tadi mereka berperan penting untuk persoalan ini. Artinya kita harus mengetahui sejauh mana Kejaksaan di daerah dapat berperan dalam pengendalian inflasi ini,” lanjutnya.
Memang dalam pengendalian inflasi, penting sekali menerapkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) Terintegrasi dan Lintas Sektoral. Karena hal ini untuk mengidentifikasi tujuan, struktur atau proses pengendalian dan manajemen risiko, serta memastikan tujuan dan target kinerja pengendalian inflasi tercapai.
“Dalam mengendalikan inflasi, penerapan SPI Terintegrasi dan Lintas Sektoral akan memastikan berjalannya kepemimpinan, manajemen, dan governansi yang baik,” ujar Rudy, Sabtu 18 Februari 2023,
Tetapi sayangnya lanjut Rudy, dari hasil pengawasan pihaknya tahun lalu, beberapa kepala daerah di Kalimantan Selatan malah tidak terlibat langsung dalam pengendalian inflasi.
Tidak hanya itu, beberapa peraturan bupati/walikota tentang penggunaan belanja tidak terduga (BTT) belum ditetapkan, roadmap daerah belum disusun, dan bahkan penyerapan anggaran pengendalian inflasi rendah.
“Ironisnya Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) juga tidak memiliki rencana kerja yang rinci dan terjadwal dan belum melakukan capacity building berupa studi tiru,” tambahnya.
Dalam persoalan yang ada ini, Rudy memberikan solusi dan saran, yang mana aparat Kejaksaan di seluruh daerah harus mendorong TPID berinovasi dalam pengendalian inflasi.
“Caranya, Aparat Kejaksaan harus terlibat langsung dalam perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah, melakukan pendampingan hukum, mengakselerasi belanja tidak terduga (BTT), dan menjaga kestabilan perekonomian daerah.” usulnya
Tidak hanya itu jelas Rudy, aparat Kejaksaan juga penting sekali untuk mendalami risiko penanganan inflasi dan terlibat langsung memitigasi risiko tersebut dalam rapat-rapat TPID.
Hal itu selaras dengan arahan Jaksa Agung pada Rapat Koordinasi Kepala Daerah dan Forkopimda di Sentul (17/1/2023), yaitu Kejaksaan harus bertindak cepat dan tepat untuk mengawal kebijakan di daerah.
Untuk mendukung arahan tersebut, Rudy mengajak Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Selatan beserta seluruh unsur Kejaksaan di Kalimantan Selatan berperan nyata dalam mengawal dan menjaga keberhasilan .
“Menerapkan SPI Terintegrasi dan Lintas Sektoral akan semakin membuat Kejaksaan berperan penting dan strategis di daerah,” tutupnya. (oetaya/BBAM)