Link, Jakarta – Tercatat 300 lebih permohonan gugatan perselisihan hasil pemilihan (PHP) Pilkada 2024 masuk ke Mahkamah Konstitusi (MK). Jumlah gugatan PHP diperkirakan akan terus bertambah mengingat sejumlah daerah yang baru menuntaskan rekapitulasi hasil perolehan suara Pilkada 2024.
“Saya dapat informasi di atas 300 dan masih mungkin bertambah di beberapa titik yang di Papua, yang ada sebagian baru selesai (rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suaranya) 2-3 hari yang lalu,” kata Ketua KPU Afiffuddin saat ditemui wartawan di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (20/12/2024).
Namun demikian, Afif sapaan akrabnya menyatakan pihaknya siap menghadapi seluruh permohonan gugatan PHP tersebut di hadapan Majelis Hakim MK. Nantinya KPU tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota akan dikonsolidasikan dalam menghadapi persidangan tersebut.
“Kita sedang menyiapkan segala hal berkaitan dengan gugatan para pihak. Pada prinsipnya KPU siap untuk menghadapi gugatan-gugatan tersebut, sedang mengkonsolidasi dengan KPU Provinsi dan Kabupaten,” ujarnya.
Dibagian lain, Afiffudin menyebutkan pelaksanaan pelantikan Kepala Daerah yang terpilih dalam Pilkada 2024 idealnya dilakukan setelah melewati 13 Maret 2025.
“Jika sesuai jadwal tahapan, maka MK akan menyelesaikan sidang sengketa Pilkada 13 Maret mendatang. Kalau tetap bayangan saya, itu dilakukan di awal Februari, maka saat itu dilakukan, dismissal belum diputus, proses-proses sidang pendahuluan masih baru berlangsung, mungkin baru pembuktian. Tahapan MK-nya, idealnya memang setelah 13 Maret,” katanya.
Masih panjangnya proses persidangan itu, diungkapkan Afif, karena jumlah permohonan gugatan PHP yang sangat banyak.
“Kalau melihat gugatan sekarang, itu lebih dari 300, masih mungkin bertambah. Proses sidang pendahuluan masih berlangsung, kalau tetap dilaksanakan awal Februari, bisa jadi proses gugatan belum selesai,” ujarnya. (spy)
