Link, Martapura – Sempat limbung, kini kondisi Perseroda Baramarta kian membaik. Membaiknya kondisi perusahaan plat merah tersebut menurut Ketua Lembaganya Swadaya Masyarakat (LSM) Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Kalimantan Selatan (Kalsel) H Ahmad Husaini, tidak terlepas dari kepiawaian Rachman Agus sebagai seorang direktur.
Setelah dihantam kasus korupsi yang melibatkan pimpinannya yang terdahulu, kini PD Baramarta terus berbenah. Sumbangan pendapatan asli daerah (PAD)-nya untuk Kabupaten Banjar pun terus bertambah.
“Secara keuangan, dibawah kepemimpinan Pak Agus, Baramarta tercatat telah memberikan kontribusi yang jelas. Walau statusnya saat itu hanya plt, kalau tidak salah di tiga bulan terakhir 2020, PAD yang mereka sumbangkan sebesar Rp1,5 miliar,” ungkapnya kepada Linkalimantan.com, Senin 11/7 2022.
Kemudian paparnya, di tahun 2021 mereka menyumbang PAD Rp2,5 miliar. Melebihi target yang hanya Rp2,4 miliar. Di tahun ini, Rachman Agus sudah menjabat Dirut Baramarta definitif.
Capaian PAD Baramarta pada dua tahun terakhir ini sangat jauh dibandingkan dua tahun sebelumnya saat dipimpin Teguh Imanullah. Pada 2018 perusahaan ini hanya menyumbang PAD Rp500 juta. Kemudian 2019, cuma Rp200 juta.
Sementara itu, Rachman Agus saat dikonfirmasi perihal tersebut menanggapi dengan senyum sembari membenarkan khabar tersebut.
“Pastinya tahun ini PAD yang disetor lebih besar lagi dibandingkan tahun sebelumnya. Karena Baramarta sudah berkontrak dengan kontraktor besar. Yakni, PT Madhani Talatah Nusantara,” katanya.
Mereka juga sudah mengevaluasi kemitraan dengan kontraktor lama dan kecil yang tidak berkontribusi dengan PD Baramarta.
“Selain itu, tahun ini kouta RAKB PD Baramarta sudah 500 ribu ton per tahun. Sebelumnya cuma 250 ribu ton. Jadi Baramarta optimis dapat memberikan PAD lebih besar lagi,” ucap Agus.
Di samping meningkatkan PAD, dia menuturkan, pihaknya juga harus menyelesaikan warisan masalah yang ditinggalkan Dirut sebelumnya yang terbukti membawa uang perusahaan Rp9,2 miliar. “Kita harus menyelesaikan tunggakan pajak, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, serta persoalan lainnya yang sekarang sudah mulai teratasi satu per satu,” tuturnya.
Dia merincikan, tunggakan pajak yang sudah mereka bayar sekitar Rp3 miliar. Dengan cicilan tiap bulan Rp200 juta. “BPJS Kesehatan sudah dilunasi. Sedangkan BPJS Ketenagakerjaan dicicil tiap bulan Rp30 juta lebih,” rincinya.(spy)
