Link, Banjarmasin – Menurunnya luas tambah tanam (LTT) Padi di Kalimantan Selatan, berdampak pada menurunnya produksi padi di tahun 2022 hingga 15,74%.
Dari hasil temuan Badan Pengawasan dan Pembangunan (BPKP) wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, luasan LTT Padi di Kalimantan Selatan tahun 2022 telah menurun seluas 90.107 Ha atau 16,83%, dibandingkan dengan LTT Padi tahun 2021.
Kepala BPKP Rudy M Harahap mengatakan, akibat permasalahan itu juga, dampak produksi padi di Kalsel tahun 2022 ini, mengalami penurunan sebanyak 159.985,77 Ton Gabah Kering Giling atau 15,74% jika dibandingkan dengan produksi padi tahun 2021.
“Saat ini saja untuk harga, komoditas beras lokal pada bulan Juni sampai dengan September tahun 2022 di tingkat produsen dan pengecer memiliki tren menaik, tetapi terbalik dengan kondisi tahun 2021 yang mengalami tren penurunan harga,” ungkapnya saat memimpin Forum Group Discussion (FGD) di Gedung Bank Indonesia Banjarmasin, Rabu 14 Desember 2022.
Rudy M Harahap menjelaskan, penyebab menurunnya LTT Padi, dikarenakan saluran air yang tidak dibersihkan oleh instansi yang bertanggung jawab sehingga lahan pertanian tergenang terus.
“Akibatnya target angka penurunan inflasi di Kalimantan Selatan melalui peningkatan produksi beras berisiko tidak tercapai jika integrasi program lintas instansi pusat dan daerah tidak dilakukan,” jelasnya.
“Diketahui inflasi di Kalimantan Selatan berada di angka 5,56%. Tingkat inflasi ini telah melewati batas toleransi inflasi 4%. Harga beras lokal menjadi pendorong kenaikan inflasi ini,” tambahnya.
Maka dari itu untuk menghindari masalah yang ada Rudy menginginkan, adanya aksi dan itu harus segera dirumuskan untuk memitigasi risiko dan meningkatkan produksi padi di Kalimantan Selatan
” Ini juga akan mengefektifkan pendistribusian beras di Provinsi Kalimantan Selatan,” harapnya.
Sementara itu Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan Syamsir menyarakan, untuk rencana aksi yang teridentifikasi, dirinya menginginkan penambahan anggaran untuk pemberian bantuan benih unggul dari APBD Provinsi Kalsel tahun anggaran 2023, penyediaan dana talangan untuk operasi pasar di masing-masing kabupaten/kota, dan perluasan program tanam padi apung.
“Kita juga akan mengubah dan mengedukasi perilaku mengonsumsi beras lokal ke beras unggul dan Gerakan Tanam Pangan Rumahan di Kalimantan Selatan. Seperti penanaman cabe dan tomat di pekarangan masyarakat,” inginnya.
Lalu beber Syamsir meminta para instansi yang bertanggung jawab harus segera diidentifikasi seluruh jaringan irigasi yang tersumbat dan mereka juga merelokasi anggaran untuk perbaikan tersebut.
“Penanganan infrastruktur itu akan dipimpin oleh Balai Wilayah Sungai Kalimantan III, termasuk juga memperbaiki Jalan Usaha Tani dan menentukan lokasi pengerukan sungai yang tepat,” bebernya
Kemudian Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan Birhasani, juga angkat bicara yang mana dia berjanji Desember 2022 akan menyalurkan Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPD) bersama BULOG, selama harga pasar 20% lebih tinggi di atas Harga Acuan Penjualan (HAP),
Ia juga mendorong pembentukan BUMD Pangan di setiap kabupaten/kota.
“BUMD ini akan mengendalikan inflasi pangan dan menjaga kestabilan Nilai Tukar Petani (NTP),” ungkapnya.
Hasil FGD diharapkan mampu mewujudkan komitmen bersama dalam menjalankan langkah strategis yang integratif untuk menurunkan tingkat inflasi Kalimantan Selatan di tahun 2023.
“Awal 2023, rencana aksi dari hasil FGD akan disampaikan dan disepakati bersama saat high level meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang dipimpin oleh Gubernur Kalimantan Selatan,” tandasnya. (oetaya/BBAM)
