spot_img

Menteri PUPR dan Menhub Tamu Presiden di Istana Garuda IKN

Link, IKN – Hari pertama berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Menteri Perhubungan,  di Istana Garuda, Kawasan IKN, pada Senin, 29 Juli 2024.

“Hari ini Pak Presiden sudah berkantor di IKN dan kami beruntung menjadi tamu, organisasi pertama yang diterima oleh Bapak Presiden di Istana Garuda. Saya lengkap dengan para deputi dengan ditemani oleh Pak Menteri Perhubungan,” ujar Menteri Basuki yang juga Plt. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dalam keterangannya kepada awak media usai pertemuan.

Basuki juga menyampaikan beberapa poin penting dari pertemuan tersebut. Pertama, Presiden menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam penataan IKN.

“Jadi jangan sampai masyarakat merasa tergusur. Tapi kalau bisa kalau memang harus direlokasi dicarikan tempat yang lebih baik,” ungkap Basuki.

Kedua, Presiden juga meminta agar investasi di IKN dikelola dengan cepat dan efisien. Presiden mengingatkan pentingnya kelengkapan perjanjian kerja sama (PKS) sebelum melakukan groundbreaking selanjutnya.

Baca juga  Februari 2024 LPS Bangun Kantor, Dengan Dana Rp 3,82 Triliun

“Sehingga sekarang kalau dengan PKS mereka sudah mulai membayar kontribusi itu dan kita masukkan dalam rekening sementara yang tidak akan dipakai oleh OIKN. Belum boleh dipakai,” ucap Basuki.

Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang juga hadir dalam pertemuan tersebut melaporkan kemajuan terkait transportasi di IKN. Ia mengungkapkan bahwa kereta api ringan (ART) telah tiba di Balikpapan dan akan memulai uji coba pada 5 Agustus 2024.

Menteri Perhubungan juga membahas terkait bandara IKN yang berpotensi mengalami keterlambatan. Meski demikian, Presiden menegaskan bahwa setiap pekerjaan pembangunan di IKN tidak boleh terlalu dipaksakan.

“Itu suatu poin yang baik melegakan karena kita tidak akan melakukan satu kegiatan konstruksi yang nantinya gagal konstruksi. Itu secara profesional harus kita pertanggungjawabkan sebagai pemerintah,” ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. (spy)

BERITA LAINNYA

spot_img
spot_img

BERITA TERBARU