Link, Banjarmasin – Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin memberikan dukungan terhadap penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 saat menghadiri Rapat Kerja Teknis dan Forum Perangkat Daerah Tahun 2025 di salah satu hotel di Banjarmasin.
“RPJMD dan Renstra memiliki fungsi strategis dalam membentuk arah tata kelola pemerintahan ke depan, oleh karena itu, gagasan dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan sangat diperlukan,” ujar gubernur yang disampaikan oleh Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Adi Santoso, Senin (3/2/2025).
Ia menambahkan, beberapa isu prioritas yang menjadi perhatian utama dalam forum ini meliputi pengembangan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, ketahanan terhadap bencana, serta peningkatan pelayanan publik.
Gubernur menyoroti perlunya langkah-langkah strategis dalam menangani tantangan tersebut, termasuk percepatan penurunan angka stunting, mitigasi bencana alam seperti banjir dan kebakaran hutan, serta percepatan pembangunan infrastruktur untuk mendukung konektivitas wilayah dan akses menuju Ibu Kota Nusantara (IKN).
Ia juga mengajak kepada seluruh peserta forum untuk memperkuat sinergi, koordinasi, dan kolaborasi guna mewujudkan Kalimantan Selatan yang lebih maju dan berdaya saing.
“Kesuksesan pembangunan tidak bisa hanya bergantung pada satu atau dua pihak, melainkan membutuhkan kerja sama seluruh lapisan masyarakat dan pemerintahan,” tambahnya.
Forum ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi dan strategi konkret yang akan dituangkan dalam dokumen pembangunan daerah, sejalan dengan visi dan misi kepala daerah.
Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP), Endri mengingatkan, melalui program pemerintah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi diperlukan kerja sama dengan berbagai elemen.
“Untuk itu kami harapkan adanya sinergitas, dari Dinas PMPTSP tidak bisa bergerak sendiri, kami juga dari pemerintah provinsi tidak bisa bergerak sendiri, tentunya tanpa dari uluran bantuan dari kabupaten kota semua saat ini ada beberapa program yang kita telah laksanakan di tahun 2024 dan Insya Allah di tahun 2025 akan kita tidak lanjuti,” ujar Endri.
Ia menyampaikan salah satu contoh yakni di mana Pemprov Kalsel telah menyiapkan satu aplikasi potensi, tentunya aplikasi ini diharapkan kemudian PMPTSP kabupaten kota untuk bisa menggunakan aplikasi tersebut untuk sama-sama. (tri)
