Beranda blog Halaman 111

Gubernur H Muhidin dan Istri Ramaikan Banua Qristival

Penulis
tri
-
0
Funbike Banua Qristival
Gubernur Kalsel H Muhidin ramaikan Funbike Banua Qristival

Link, Banjarmasin – Gubernur Kalsel H Muhidin didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Muhammad Syarifuddin gowes bersama ratusan peserta Funbike Banua Qristival yang diselenggarakan Bank Indonesia Wilayah Kalsel, Sabtu (4/10/2025) di halaman Gedung Sultan Suriansyah Banjarmasin.

Peserta funbike mengawali perjalanan dari halaman Gedung Sultan Suriansyah menuju Handik Bhakti-Alalak Kabupaten Banjar hingga simpang empat Jalan Gubernur Syarkawi, lalu kembali ke titik awal.

Funbike Banua Qristival digelar dalam upaya mendorong masyarakat menggunakan sistem pembayaran digital melalui Qris.

Turut mendampingi Gubernur H Muhidin, Ketua TP PKK Kalsel Hj Fathul Jannah Muhidin yang turut bersama gabung dengan peserta senam  zumba setelah prosesi pelepasan.

Setiba di lokasi kembali, Gubernur H Muhidin bersama Kapolda Kalsel Irjenpol Rosyanto Yudha Hermawan, Kepala BINDA Kalsel Brigjen Pol Nurullah dan forkopimda lainnya, masih sempat ikut senam zumba dengan peserta lainnya beberapa saat.

Sebelum dilakukan pemgundian hadiah, Kepala Kantor BI Kalsel Fadjar Majardi mengatakan, funbike ini merupakan kegiatan yang menggabungkan beberapa aktivitas seru dengan akses pembayaran digital di Kalsel.

Sistem pembayaran digital salah satunya Qris ujarnya, dapat memberikan kemudahan dan keamanan bertransaksi bagi masyarakat. Bank Indonesia pun terus mengembangkan sistem Qris dari berbagai bagai sisi, salah satunya dalam hal jangkauan, hingga bisa diakses di luar negeri.

Disebutkan Fadjar, hingga Agustus tadi, tercatat pengguna Qris di Kalsel mencapai 779.000 orang dengan total transaksi 37 juta kali.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Muhammad Syarifuddin yang diminta menyampaikan sambutan Gubernur H Muhidin, menyampaikan apresiasi kepada BI dan jajaran atas gagasan kegiatan dengan segala rangkaiannya, sambil mengedukasi masyarakat untuk bertransaksi melalui sistem Qris ini.

Melalui kegiatan ini sebut Sekdaprov, ydapat dilihat bagaimana kolaborasi semua pihak dalam mendukung perekonomian di Banua.

Funbike diharapkan jadi momentum  terus menggelorakan hidup sehat dan memperkenalkan  sistem gitalisasi di masyarakat.

Pada kesempatan itu, Gubernur H Muhidin dan Hj Fathul Jannah Muhidin turut menyerahkan hadiah undian kepada peserta yang beruntung mendapatkan paket umrah.

Qristival Banua merupakan rangkaian dari Festival Akselerasi dan Transformasi Ekonomi Digital Terkini (Antasari) 2025 untuk kelima kalinya sejak 2021 yang dimulai melalui acara Kick Off di gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Selasa (27/5/2025).

Festival Antasari 2025 yang berlangsung mulai Mei hingga November ini akan menghadirkan berbagai kegiatan, seperti lomba antar penyedia jasa pembayaran (PJP), kompetisi antar anggota TP2DD, serta edukasi literasi digital. Kegiatan ini juga akan terintegrasi dengan Indonesia Digital Month. (tri)

TMT PPPK Paruh Waktu Pemkab Banjar Diundur Sebulan

Penulis
zai
-
0
TMT PPPK Paruh Waktu
TMT PPPK Paruh Waktu Pemkab Banjar per 1 Oktober 2025 diundur.

Link, Martapura – Pergantian Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Banjar secara mendadak, diduga berdampak pada Tanggal Mulai Tugas (TMT) PPPK Paruh Waktu yang semula ditetapkan mulai 1 Oktober 2025–30 September 2026. Nyatanya hingga kini hal itu tak terlaksana.

Sejumlah tahapan administrasi yang melibatkan pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) hingga usulan penetapan Nomor Induk PPPK (NI PPPK) pun sudah dilakukan. Sebab, berdasarkan Surat Edaran (SE) Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 6 Tahun 2025, Tanggal Mulai Tugas (TMT) bagi PPPK Paruh Waktu ditetapkan mulai 1 Oktober 2025–30 September 2026. Maka, masa kontrak akan berjalan selama satu tahun penuh sebelum kemungkinan perubahan status menjadi PPPK penuh waktu.

Dikonfirmasi terkait perihal tersebut, Pelaksanaan tugas (Plt) Kepala BKPSDM Kabupaten Banjar, Nashrullah Shadiq mengatakan, TMT PPPK paruh waktu pada sistem BKN yang semula 1 Oktober diundur 1 November 2025.

“Per hari ini TMT untuk PPPK paruh waktu diundur ke 1 November 2025. Kemungkinan dikarenakan di kabupaten/kota lain, tak terkecuali di provinsi lainnya prosesnya masih belum selesai sehingga dilakukan perpanjangan waktu,” ujarnya pada Jumat (3/10/2025).

Sedangkan di Kabupaten Banjar, lanjut pejabat definitif Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Banjar ini melanjutkan, prosesnya sudah mencapai 98,9 persen.

“Karena kita masih ada sedikit kendala dari formasi 1.600, baru sekitar 98,9 persen datanya sudah dinyatakan lengkap,” katanya.

Nashrullah juga memastikan untuk proses penggajian honorer yang masih menunggu penetapan TMT PPPK paruh waktu tidak ada masalah dan besaran gajinya masih sama, sebab anggaran yang disediakan hingga Desember 2025.

“Karena yang mereka tunggu perubahan status saja, yang tadinya non – Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi ASN PPPK paruh waktu. Besaran gaji yang diterima PPPK paruh waktu masih sama saat masih berstatus honor atau non-ASN atau tidak berubah, kalaupun akan dilakukan kenaikan, tentunya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” ucapnya.

Ditanya apakah akan dilakukan kesetaraan terkait besaran gaji yang bakal diterima PPPK baik lulusan pendidikan sarjana hingga sekolah menengah pertama?

“Memang saat ini kami sudah memikirkan arah kesana. Tapi untuk gaji paruh waktu inikan ditanggung daerah atau full APBD dan masih belum ter-cover pada dana Transfer ke Daerah (TKD) 2026, sedangkan PPPK Penuh Waktu sudah ter-cover pada TKD,” tutupnya.(zainudin)

Belum Tuntas PBJ Desa, Muncul Lagi Khabar Miring di Lingkup PBJ Pemkab Banjar

Penulis
zai
-
0
PBJ Pemkab Banjar
Bagian PBJ Pemkab Banjar diterpa khabar tak sedap terkait belanja Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi pada UKPBJ Kabupaten Banjar.

Link, Martapura – Belum tuntas masalah proses Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) pemerintahan desa se Kabupaten Banjar, kini kabar tak sedap PBJ kembali berhembus. Kali ini menerpa Bagian PBJ Pemkab Banjar. Tepatnya  terkait urusan belanja Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kabupaten Banjar.

Belakangan berhembus khabar miring dalam proses pengadaan untuk belanja jasa konsultasi perencanaan penataan ruang – jasa perencanaan dan perancangan perkotaan Studi Kelayakan (Feasibility Study) Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ratu Zalecha Martapura yang sempat dilakukan seleksi ulang dengan nilai pagu Rp312.250.000, dikabarkan sudah memiliki perusahaan yang bakal dimenangkan sebelum penetapan.

Dikonfirmasi melalui via telepon terkait perihal tersebut, Kepala Bagian PBJ Pemkab Banjar, H Ahyar Rahmatullah membantah kebenaran kabar tersebut, dan memastikan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) sudah bekerja secara maksimal.

“Proses seleksi itu berbeda dengan tender, karena bukan berdasarkan harga terendah, tapi nilai akumulatif secara keseluruhan baik dari pengalaman dan hal lainnya. Terkait harga juga menjadi salah satu komponen penilaian. Jadi ada beberapa komponen penilaian dari Pokja yang melakukan seleksi,” ujarnya pada Jumat (3/10/2025).

Insya Allah, lanjut Kabag PBJ yang akrab disapa Ahyar, Pokja berintegritas dalam bekerja. “Saya pastikan prosesnya clear saja, dan tidak ada istilah yang dimenangkan,” katanya.

Ditanya apakah benar batas waktu penetapan pemenang seleksi harusnya diumumkan pada 2 Oktober 2025 sekitar pukul 16.00 Wita kemarin?

Ahyar mengungkapkan belum melihat terkait jadwal penetapan pemenangnya, karena tengah mengikuti kegiatan pelatihan di luar kota.

“Nanti saya cek lagi, dan dari informasi yang barusan saya terima kabarnya sudah dilakukan penetapan, dan masa sanggah, tinggal negosiasi teknis dan harga. Kabarnya PT PANCA PILAR KARYA UTAMA,” ucapnya.

Berdasarkan laman https://spse.inaproc.id, perusahaan yang diduga bakal dimenangkan ternyata terbukti tidak lulus evaluasi.

Jika perusahaan yang diduga bakal dimenangkan tersebut terbukti lulus evaluasi dan dimenangkan, maka akan memperkuat hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI yang dipaparkan saat pelaksanaan Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi pada Pemkab Banjar, 29 Agustus 2025 di Gedung KPK, Jakarta, lima dari enam indikator survei integritas pengelolaan PBJ pada 2024 masuk kategori ‘Rentan’ dengan label merah.(zainuddin)

Jamu Pangdam XXII, Gubernur H. Muhidin Undang Habib Muhsin Al Hamid

Penulis
tri
-
0
Pangdam XXII Tambun Bungai
Silaturahmi Gubernur H. Muhidin dan Pangdam XXII/Tambun Bungai Zainul Arifin Juga Dihadiri Habib Muhsin Al Hamid

Link, Banjarmasin – Mendapatkan kunjungan pribadi  Panglima Daerah Militer (Pangdam) XXII/Tambun Bungai, Mayjen TNI Zainul Arifin, Gubernur Kalsel H Muhidin menyambut dengan sederhana namun penuh hikmat. Diantaranya dengan mengundang Habib Muhsin Alhamid  dari Tanggul Kabupaten Jember, Jawa Timur yang mengisi pertemuan.

Gubernur H Muhidin melakukan penyambutan dengan sederhana namun penuh hikmat.  Tamu yang hadir diajak bersama-sama mendengarkan lantunan syair-syair shalawat Nabi Muhammad SAW.

Secara khusus, Gubernur H Muhidin mengundang Habib Muhsin Alhamid  yang mengisi pertemuan dengan lagu-lagu shalawat,  dimulai “Ya Hannan”, “Ya Hanana”, “Padang Bulan”, dan seterusnya.

Gubernur H Muhidin pun menyampaikan terima kasih atas kunjungan Pangdam, forkopimda, dan tamu lainnya .

“Kita santai, sambil minum dan menikmati syair-syair maulid,” ujar Gubernur H Muhidin Kamis (02/10/2025) di kediaman pribadinya, Jalan Lingkar Dalam Selatan Kota Banjarmasin.

Turut hadir, Kapolda Kalsel Irjenpol Rosyanto Yudha Hermawan, Kepala BIN Daerah Brigjen Pol Nurullah, Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Muhammad Syarifuddin, Tim Ahli Gubernur Nurul Fajar Desira, dan sejumlah kepala SKPD lingkup Pemprov.

Pangdam XXII/Tambun Bungai yang menerima tugas dan tanggung jawabnya terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2025, dilantik Presiden Prabowo Subianto di Bandung Jawa Barat.

Kodam XXII/Tambun Bungai membawahi Kodal Korem 101/Antasari di  Kalsel yang sebelumnya di bawah Kodam VI/Mulawarman.

Sebelumnya dilakukan penyerahan pasukan dalam rangka alih Kodal Korem 101/Antasari dari Kodam VI/Mulawarman ke Kodam XXII Tambun Bungai, Senin (29/09/2025) di halaman Kantor Gubernur Kalsel di Banjarbaru. (tri)

Dukung World Cleanup Day 2025 RSD Idaman Laksanakan Kerja Bakti Massal 

Penulis
wahyu
-
0
Dukung World Cleanup Day 2025 RSD Idaman Laksanakan Kerja Bakti Massal 

Link, Banjarbaru – Dalam rangka mendukung World Cleanup Day 2025, sekaligus penilaian Eco-Office Kota Banjarbaru. Manajemen Rumah Sakit Daerah (RSD) Idaman melaksanakan kegiatan kerja bakti massal, yang melibatkan pegawai seluruh unit kerja, Jumat (3/10/2025) pagi.

Tak hanya pegawai non pelayanan, pegawai pada unit pelayanan juga mengirim minimal dua pegawainya yang sedang tak bertugas mengikuti kegiatan ini. Sedangkan pegawai non pelayanan, semuanya ambil bagian.

Dengan menggunakan peralatan kebersihan yang dibawa masing-masing pegawai dari rumah, rumput ditabas, dahan dan ranting pohon dipotong dan dirapikan.

Tak sekadar itu, kerja bakti berih-bersih lingkungan dilakukan sebagai bentuk komitmen menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Ini diharapkan kian memperkuat budaya peduli kebersihan. Tujuannya, menciptakan kawasan kantor atau tempat kerja yang ramah lingkungan, hijau, dan nyaman. (wahyu)

IMDI 2025 Diluncurkan, Jadi Kompas Transformasi Digital Daerah

Penulis
nana
-
0
IMDI 2025 Diluncurkan, Jadi Kompas Transformasi Digital Daerah
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemkomdigi, Bonifasius Wahyu Pudjianto saat menerangkan hasil IMDI 2025 kepada awak media di Jakarta, Kamis (2/10/2025). (Foto InfoPublik/Amir Yandi)

Link, Jakarta -Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) 2025 resmi diluncurkan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) sebagai tolok ukur perkembangan transformasi digital di berbagai daerah. Peluncuran ini menjadi momentum penting untuk memetakan keterampilan, pemberdayaan, hingga infrastruktur digital, agar manfaat teknologi benar-benar dirasakan masyarakat luas.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemkomdigi, Bonifasius Wahyu Pudjianto, menegaskan IMDI hadir untuk memotret kondisi digital masyarakat secara menyeluruh. Ia menjelaskan, ada empat aspek utama yang dicatat: keterampilan digital, pemberdayaan, dampak terhadap pekerjaan, serta ketersediaan infrastruktur dan ekosistem digital di tiap daerah.

“Harapan kami, provinsi maupun kabupaten/kota bisa menggunakan IMDI sebagai acuan perencanaan ke depan. Dari sini terlihat, mana yang harus ditingkatkan intensitasnya apakah literasi digital, pemberdayaan, atau infrastruktur,” ujar Kepala BPSDM Kemkomdigi saat menghadiri peresmian Garuda Spark Innovation Hub dan peluncuran hasil Indeks Masyarakat Digital Indonesia 2025, Kamis (2/10/2025)

Menurutnya, IMDI tidak hanya bermanfaat bagi pemerintah daerah, tetapi juga menjadi referensi berharga untuk akademisi dan industri. Dengan basis data yang akurat, kebijakan dapat lebih tepat sasaran, terutama terkait pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang menjadi kunci utama dalam ekosistem digital. “Transformasi digital ini sangat erat kaitannya dengan SDM. Jadi IMDI akan memperkuat keputusan yang diambil pemerintah daerah maupun pusat,” tambah Kepala BPSDM Kemkomdigi.

Lebih jauh, Bonifasius menekankan bahwa IMDI bukan sekadar laporan statistik, melainkan instrumen praktis untuk memperluas manfaat digitalisasi. Dari hasil indeks ini, daerah bisa mengetahui pilar-pilar mana yang perlu mendapat perhatian lebih. “Dengan begitu, masyarakat akan semakin banyak menerima manfaat, khususnya dalam meningkatkan kecakapan digitalnya,” jelasnya.

Peluncuran IMDI 2025 sekaligus menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, terutama pada poin mempercepat pemerataan pembangunan dan transformasi digital serta meningkatkan produktivitas dan daya saing SDM Indonesia.

Dengan data yang lebih presisi, IMDI diharapkan menjadi “kompas digital” bagi daerah, sehingga kebijakan dan program pengembangan dapat dijalankan lebih fokus, terukur, dan berorientasi pada dampak nyata bagi masyarakat. (infopublik)

Kepala BNPB Kunjungi Menko Polkam, Bahas Pengendalian Karhutla

Penulis
nana
-
0
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto bertemu dengan Menko Polkam, Djamari Chaniago di kantor Kemenko Polkam, Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (24/9/2025). (Foto: Dok. BNPB)

Link, Jakarta – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) di Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Rabu (24/9/2025).

Kehadiran Suharyanto disambut langsung oleh Menko Polkam, Djamari Chaniago, yang baru saja dilantik Presiden RI Prabowo Subianto.

Pertemuan berlangsung dalam suasana akrab dan penuh substansi. Menko Polkam mengaku kunjungan Kepala BNPB tersebut seperti mendahului jadwal yang telah ia susun. “Terima kasih sudah datang. Sebenarnya saya yang berencana bersilaturahmi ke BNPB, tapi justru hari ini Kepala BNPB yang lebih dulu hadir,” ujar Menko Polkam Chaniago.

Dalam pertemuan itu, Kepala BNPB memaparkan data bencana 2021–2024. Sebanyak 76 persen kejadian didominasi bencana hidrometeorologi basah, seperti banjir sebanyak 5.998 kejadian dan cuaca ekstrem sebanyak 4.646 kejadian.

Namun, perhatian utama difokuskan pada penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya di enam provinsi prioritas.

Dasar penanganan karhutla mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 dan Keputusan Kemenko Polkam Nomor 29 Tahun 2025, yang menugaskan BNPB sebagai penanggung jawab tertib pelaksanaan “Desk Karhutla”. Tugas ini mencakup operasi darat, operasi udara melalui heli patroli dan water bombing, hingga teknologi modifikasi cuaca. “Sinergi ini penting agar setiap kementerian dan lembaga bergerak selaras, tidak jalan sendiri-sendiri,” tegas Suharyanto.

Capaian dan Tantangan

Kepala BNPB melaporkan, situasi karhutla di enam provinsi prioritas pada 2025 relatif terkendali berkat kerja sama lintas sektor. Operasi udara, operasi darat, serta penegakan hukum yang tegas menjadi faktor penentu.

Atas kondisi tersebut, Kemenko Polkam memutuskan membubarkan Desk dan Satgas Karhutla, dan pengendalian selanjutnya diserahkan kembali ke kementerian serta lembaga terkait. “Pencapaian ini patut diapresiasi, tapi jangan sampai membuat kita lengah,” kata Menko Polkam.

Kepala BNPB menyambut baik arahan tersebut. Ia menekankan perlunya kesiapsiagaan menghadapi ancaman mendatang, termasuk potensi cuaca kering ekstrem yang diperkirakan kembali terjadi pada 2027 akibat pola berulang fenomena El Nino. “Kami sepakat dengan apa yang menjadi arahan Menko Polkam. Kalau kita tidak bersiap sejak sekarang, risiko kebakaran bisa kembali besar,” ungkap Suharyanto.

Komitmen Bersama

Menko Polkam menegaskan, pemerintah akan terus mendukung penuh pengendalian karhutla. Ia menekankan pentingnya antisipasi dini dan keterlibatan masyarakat. “Sinergi pusat dan daerah, termasuk peran masyarakat, harus terus diperkuat. Ini bagian dari ketahanan negara,” ujarnya.

Pertemuan diakhiri dengan komitmen untuk meningkatkan koordinasi, memperkuat mitigasi, serta memastikan kesiapsiagaan tetap terjaga meskipun situasi saat ini terkendali.

Turut mendampingi Kepala BNPB, Sekretaris Utama BNPB Rustian, Deputi Bidang Penanganan Darurat Mayjen TNI Budi Irawan, Direktur Dukungan Sumber Daya Darurat Agus Riyanto, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Abdul Muhari, serta Tenaga Ahli BNPB.

Terjadi Kebocoran Pipa, Suplai Air di Zona ZAMP Terhenti 

Penulis
wahyu
-
0

Link, Banjarbaru – Suplai Air kepada pelanggan PTAM Intan Banjar, akan mengalami gangguan dan terhenti sementara, pada 4 Oktober 2025. Dikarenakan adanya perbaikan kebocoran pipa 200mm di jl. Pinus 2.

Wilayah terdampak yakni Zona ZAMP diantaranya, Komplek Pinus Permai Griya Mandiri, Komplek Pinus Indah, Jl. Pelita, Komplek Griya Oxygen dan sekitarnya, Komplek Pinus Baru, Komplek Meranti Griya Asri I dan II, Komplek Palm Permai, Komplek Tia Permata Resort, dan wilayah Banjarbaru 03.

Dengan waktu pengerjaan 6 jam, dimulai sejak pukul 08.00 wita s/d selesai.

Adapun waktu pengembalian tekanan ke pelanggan. menyesuaikan kondisi di lapangan.

Pihak Manajemen PT. Air Minum Intan Banjar (Perseroda) memohon maaf atas terganggunya pelayanan pendistribusian air dan ketidaknyamanan ini. (wahyu)

Peaky Blinders Lanjut ke Film ‘The Immortal Man’ dan Serial Baru

Penulis
nana
-
0
Peaky Blinders Lanjut ke Film ‘The Immortal Man’ dan Serial Baru
Cillian Murphy sebagai Thomas Shelby dalam serial 'Peaky Blinders' (2013) (Foto: IMDb)

Serial populer ‘Peaky Blinders’ resmi akan melanjutkan kisah keluarga Shelby. Proyek ini hadir lewat film berjudul ‘The Immortal Man’ dan serial baru yang telah dikonfirmasi akan segera diproduksi.

Film ‘The Immortal Man’ disebut akan melanjutkan kisah keluarga Shelby setelah akhir seri keenam. Meski belum memiliki tanggal rilis, film ini dijadwalkan tayang tahun depan di platform Netflix.

Naskah film masih ditulis langsung oleh kreator asli Peaky Blinders, Steven Knight. Ia juga memastikan kehadiran sejumlah bintang lama seperti Cillian Murphy, Rebecca Ferguson, dan Stephen Graham.

Dilansir dari ScreenRant, Jumat (3/10/2025), Netflix juga menyiapkan serial baru yang melanjutkan kisah Peaky Blinders di era berbeda. Serial ini akan tayang di BBC One untuk wilayah Inggris dan Netflix secara global.

Kisahnya akan berlatar tahun 1953, pasca-Perang Dunia II, ketika Birmingham mulai bangkit dari kehancuran. Menyoroti generasi baru keluarga dari Shelby yang bersaing dalam proyek pembangunan kota.

Steven Knight mengatakan bahwa proyek ini babak baru dalam kisah Peaky Blinders. Ia juga menjanjikan cerita yang tetap berlatar di Birmingham, namun menghadirkan dinamika keluarga Shelby yang lebih segar.

Film ‘The Immortal Man’ diperkirakan menjadi jembatan menuju serial baru tersebut. Ceritanya akan menjadi peralihan antara karakter Thomas Shelby dan generasi penerusnya.

Serial ‘Peaky Blinders’ yang telah tayang selama enam musim berhasil meninggalkan jejak kuat di dunia serial drama kriminal. Dengan Steven Knight dan Cillian Murphy kembali terlibat, kisah baru keluarga Shelby diprediksi akan hadir lebih memukau.

Kemendagri Dorong Pemda Kelola Sampah Jadi Energi Terbarukan

Penulis
nana
-
0
Kemendagri Dorong Pemda Kelola Sampah Jadi Energi Terbarukan
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal ZA. (Foto: Dok.Kemendagri)

Link, Jakarta – Menindaklanjuti arahan Presiden RI Prabowo Subianto terkait penanganan kedaruratan sampah melalui upaya pengelolaan sampah menjadi energi terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)  bersama Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menyelenggarakan rapat strategis di Jakarta, Selasa (30/9/2025).

Penguatan Komitmen Pemerintah Daerah (Pemda) dalam Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Terbarukan menjadi agenda utama pembahasan kegiatan itu, da  diharapkan menjadi sarana Pemda dalam menyatukan langkah dan komitmen guna menjawab tantangan pengelolaan sampah nasional.

Dengan teknologi ramah lingkungan, pengelolaan sampah tidak lagi dipandang sebagai beban, melainkan dapat menjadi peluang besar untuk menghasilkan energi terbarukan yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, Safrizal ZA, menegaskan  Pemda memegang peran penting dalam keberhasilan program tersebut. “Presiden telah memberikan instruksi yang jelas. Ditjen Bina Adwil memastikan Pemda mampu mengintegrasikan pengelolaan sampah dengan kebijakan energi dan pembangunan wilayah secara berkelanjutan,” ungkap Safrizal.

Safrizal mengatakan, pengelolaan sampah berbasis teknologi modern sebagai investasi jangka panjang.

Selain mengurangi beban lingkungan, program ini juga dapat membuka peluang ekonomi baru, menciptakan lapangan kerja, sekaligus memperkuat ketahanan energi daerah. “Kemendagri memastikan komitmen ini berjalan, tidak ada cerita mundur, No Step Back. Semua kepala daerah akan menandatangani komitmen sebagai tanggung jawab kepada masyarakat,” ujarnya.

Komitmen Pemda menjadi kunci utama dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang efektif. “Kita ingin membuktikan bahwa sampah dapat diubah menjadi sumber daya. Dengan kolaborasi dan komitmen bersama, Indonesia bisa menjadi contoh nyata dalam mengubah tantangan lingkungan menjadi peluang energi hijau,” pungkas Safrizal.

Rapat itu turut diikuti pejabat dari kementerian dan lembaga terkait, termasuk perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Lingkungan Hidup, serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

1...110111112...1,390Halaman 111 dari 1,390