Beranda blog Halaman 121

Tingkatkan Pembinaan, TP Posyandu Kalsel Gelar Jambore Kader Posyandu

0
Jambore Kader Posyandu
Gubernur Kalimantan Selatan H Muhidin melalui Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Muhamad Muslim resmi membuka Jambore Kader Posyando 2025 tingkat provinsi di Rattan Inn Banjarmasin, Rabu (24/9/2025).

Link, Banjarmasin – Keberhasilan meraih penghargaan terbaik satu se Indonesia, TP Posyandu Kalsel kian giat meningkatkan pembinaan. Salah satunya dengan menyelenggarakan Jambore Kader Posyandu Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 yang dibuka Gubernur Kalimantan Selatan H Muhidin melalui Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Muhamad Muslim di Rattan Inn Banjarmasin, Rabu (24/9/2025).

Kegiatan jambore ini diselenggarakan sebagai bagian dari upaya pembinaan percepatan transformasi posyandu di Provinsi Kalimantan Selatan.

Jambore Kader Posyandu bertujuan untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan, dan keterampilan para kader posyandu dalam pengelolaan posyandu, sekaligus memberikan penghargaan atas prestasi para kader dalam pengelolaan posyandu.

Gubernur Kalsel H. Muhidin dalam sambutan tertulis yang disampaikan Muhamad Muslim dalam menyampaikan rasa gembira sekaligus ucapan selamat kepada Ketua Tim Pembina dan seluruh kader posyandu di Kalimantan Selatan atas diraihnya penghargaan sebagai Provinsi Terbaik 1 se-Indonesia dalam pengelolaan Posyandu 6 SPM.

Penghargaan tersebut diterima dalam kegiatan Rakernas Posyandu yang digelar pada hari Senin (22/9/2025) di Jakarta.

“Semoga prestasi ini semakin mendorong seluruh kader posyandu di Kalimantan Selatan untuk terus mengoptimalkan peran posyandu dalam melayani masyarakat di sektor kesehatan,” sampai Gubernur Kalsel dalam sambutan tertulisnya.

“Saya berharap kader posyandu memiliki tekad kuat dan tidak pernah mundur dalam mengatasi permasalahan kesehatan masyarakat. Teruslah bekerja membantu pemerintah agar permasalahan kesehatan dapat segera diatasi dengan baik,” pungkas Muhamad Muslim.

Sementara, Kepala Dinas Kesehatan Kalsel dr. Diauddin mengatakan, Jambore Kader Posyandu adalah sebagai bentuk apresiasi kepada kader yang telah membantu dalam misi membangun kesehatan di Kalsel.

Menurutnya, Kader sangat membantu untuk memberikan edukasi dan yang langsung menyentuh terhadap masyarakat agar berpola hidup sehat.

“Jambore ini adalah apresiasi kita untuk para kader yang telah membantu kami dalam misi kesehatan di masyarakat,” katanya. (tri)

Wamentan Sudaryono: Program Makan Bergizi Gratis Jadi Pasar Baru Bagi Peternak

0
Wamentan Sudaryono: Program Makan Bergizi Gratis Jadi Pasar Baru Bagi Peternak
Wakil Menteri Pertanian Sudaryono Saat Menghadiri Acara Peringatan Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan Ke-189 di Bogor, Jawa Barat.

Link, Jabar – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menegaskan, program prioritas pemerintahan Indonesia membuka peluang besar bagi peternak untuk berperan aktif dalam pemenuhan kebutuhan protein hewani masyarakat. Salah satunya melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi pasar baru dan berkelanjutan bagi hasil peternakan.

“Cara mengelola negara ala Presiden Prabowo menempatkan sektor pangan, pertanian, peternakan, dan gizi pada prioritas utama. Ini adalah kesempatan emas bagi peternak untuk berkontribusi,” ujar Wamentan Sudaryono pada peringatan Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan ke-189 yang dilaksanakan di Bogor, Minggu (21/9/25).

Sudaryono menambahkan, pemerintah tengah mendorong percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang membutuhkan pasokan protein dalam jumlah besar, mulai dari telur, ayam, susu, hingga daging.

Ia menjelaskan, program ini merupakan emerging market yang harus dimanfaatkan oleh peternak di Indonesia. Sudaryono juga mendorong agar para peternak bekerjasama dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi pusat produksi dan distribusi makanan bergizi untuk program pemerintah supaya hasil produksi mereka terserap maksimal.

“Sekaranglah saatnya, mumpung kebutuhan MBG terus meningkat. Kalau ada produksi susu, telur, atau daging yang tidak terserap, laporkan kepada saya. Negara memastikan hasil peternak harus bisa masuk ke pasar ini,” tambah Wamentan Sudaryono.

Sudaryono atau yang akrab disapa Mas Dar ini juga menekankan pentingnya pemenuhan gizi protein hewani bagi generasi muda. Menurutnya, protein murah seperti telur harus menjadi pilihan utama keluarga agar anak-anak Indonesia tumbuh sehat, cerdas, dan berkualitas.

“Kita sebagai orang tuanya mungkin boleh susah, tapi anak-anak kita tidak boleh susah. Mereka harus pintar, sehat, dan punya masa depan lebih baik. Caranya dengan pemenuhan gizi, terutama protein,” jelasnya.

Lebih jauh, ia menegaskan Kementerian Pertanian (Kementan) siap mendukung penuh para peternak melalui penyediaan bibit unggul, pakan, hingga akses pasar. Negara, kata Sudaryono, hadir untuk menyelesaikan hambatan yang dihadapi peternak.

“Tugas negara adalah menyelesaikan masalah yang tidak bisa diselesaikan sendiri oleh rakyat. Jangan ragu, jangan bimbang. Lima tahun ke depan adalah momentum terbaik bagi sektor peternakan untuk tumbuh,” ucap Sudaryono.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Agung Suganda, menyampaikan bahwa penetapan Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan berawal dari kebijakan Pemerintah Hindia Belanda pada 26 Agustus 1836 yang melarang pemotongan sapi betina produktif sebagai bentuk perlindungan populasi sapi.

“Momentum tersebut kemudian ditetapkan oleh para pakar dan organisasi profesi sebagai hari lahir Peternakan dan Kesehatan Hewan Nasional yang kita peringati setiap 26 Agustus. Tradisi ini berkembang menjadi Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan yang setiap tahunnya kita rayakan selama satu bulan penuh,” jelas Agung.

Agung mengatakan, Bulan Bakti bukan sekadar seremoni, melainkan momentum strategis untuk mengingatkan semua pihak bahwa subsektor peternakan dan kesehatan hewan memegang peran vital bagi ketahanan pangan dan kesejahteraan bangsa.

Bulan Bakti Peternakan 2025 berlangsung sejak 26 Agustus hingga 26 September 2025, mengusung tema “Ternak Sehat, Peternak Sejahtera, Indonesia Maju” yang merefleksikan pentingnya ternak sehat sebagai kunci penyedia pangan bergizi, serta peternak sejahtera sebagai penggerak ekonomi nasional.

Kegiatan Bulan Bakti 2025 meliputi pelayanan kesehatan hewan, vaksinasi dan pengobatan gratis, pasar pangan murah, seminar, webinar, gerakan makan daging ayam, telur, dan minum susu, hingga penandatanganan sejumlah MoU dengan mitra peternakan hingga launching produk peternakan.

Puncak acara dilaksanakan di Kabupaten Bogor diisi dengan expo produk peternakan, kontes ternak, kampanye konsumsi protein, dan pelepasan varietas rumput galur ternak yang melibatkan 39 perusahaan mitra serta 62 UMKM.

“Kami memilih Bogor karena dukungan besar dari pemerintah daerah terhadap peternakan. Bulan Bakti ini diharapkan memperkuat semangat kebersamaan sekaligus menumbuhkan kebanggaan terhadap produk peternakan dalam negeri,” tutup Agung.

Mendagri Tito: Sektor Pertanian Jadi Program Wajib Daerah

0
Mendagri Tito: Sektor Pertanian Jadi Program Wajib Daerah
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian Saat Menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Pelaksanaan Program Hilirisasi Komoditas Prioritas Perkebunan di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta

Link, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan sektor pertanian harus menjadi program wajib daerah. Langkah ini dinilai krusial sebagai kunci memperkuat ketahanan pangan sekaligus pengungkit utama Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap).

Tito menegaskan strategi Presiden Prabowo yang menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas nasional harus disikapi serius oleh daerah. Dengan dukungan anggaran besar untuk benih, bibit, pupuk, hingga penguatan kelembagaan, ia menyebut ini sebagai momentum yang tidak boleh disia-siakan.

“Saya berterima kasih kepada Menteri Pertanian yang telah mengumpulkan kita semua. Beliau tidak mungkin bekerja sendiri tanpa dukungan daerah. Oleh karena itu, sebagai pembina dan pengawas pemerintah daerah, saya akan memastikan kepala daerah menunjukkan keseriusannya dalam mendukung program pertanian, khususnya hilirisasi,” kata Tito dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pelaksanaan Program Hilirisasi Komoditas Prioritas Perkebunan yang digelar di Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan), Senin (22/9/2025).

Ia menambahkan, hilirisasi bukan hanya soal peningkatan produksi, tetapi juga strategi keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah.

“Kita ingin bisa cukup pangan sendiri dan bisa keluar dari negara middle income dengan hilirisasi atau industrialisasi bidang pertanian,” sambungnya.

Tito menjelaskan bahwa selama ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sektor pertanian masih dikategorikan sebagai salah satu dari 32 urusan konkuren yang bersifat opsional. Artinya, pemerintah daerah baru dapat menjalankan program pertanian apabila memiliki kapasitas dan sumber daya yang memadai.

Mendagri Tito mengungkapkan bahwa ke depan paradigma ini perlu diubah agar pertanian sejajar dengan program wajib lain seperti pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian, kepala daerah memiliki tanggung jawab yang jelas untuk menempatkan pertanian sebagai prioritas pembangunan di wilayah masing-masing.

“Kita sedang mengupayakan kalau bisa direvisi UU ini, yang pertanian dari opsional menjadi wajib. Negara kita berbasis agriculture tradisional, kita dorong menjadi industri. Selain kita bisa swasembada, kita juga menjadi eksportir kepada negara lain dan menjadi pemain dominan di dunia,” jelasnya.

Lebih jauh, Tito menekankan bahwa industrialisasi pertanian menjadi kunci bagi Indonesia untuk memperkuat daya saing ekonomi sekaligus keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah. Industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan, dan peternakan yang menghasilkan produk bernilai tambah akan terus didorong.

Ia mencontohkan Selandia Baru yang berhasil menjadi salah satu negara paling sejahtera di dunia dengan mengandalkan sektor agrikultur dan peternakan. Negara tersebut mampu mengolah produk turunannya seperti susu, keju, dan yogurt hingga menjadi komoditas unggulan yang mendunia.

Ia menegaskan, jika pertanian benar-benar dijadikan program wajib daerah, maka Indonesia tidak hanya akan mampu memperkuat ketahanan pangan, tetapi juga menjadi pemain utama di pasar global melalui produk hilir bernilai tambah. Dengan begitu, target untuk keluar dari jebakan negara menengah pada 2045 semakin nyata untuk diwujudkan.

“Ini bisa mengangkat kita keluar dari jebakan negara kelas menengah, lebih cepat dari prediksi di 2045,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mendorong sinergi bersama pemerintah daerah guna mempercepat program pengembangan hilirisasi komoditas strategis perkebunan. Ia optimistis dengan kerja bersama, kejayaan perkebunan Indonesia dapat kembali diraih.

“Kita ingin kembalikan kejayaan rempah-rempah, komoditas perkebunan. Anggarannya sudah ada sekitar Rp10 triliun. Dukungan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi kunci keberhasilan hilirisasi. Kita tidak bisa lakukan banyak tanpa Bapak Ibu semua. Kita gandengan tangan. Kalau kita sama-sama bergerak dan fokus, Indonesia bisa superpower,” pungkasnya

Perbaikan Pipa JDU Gubernur Syarkawi, Suplai Air Terhenti 12 Jam

0

Link, Banjarbaru – Perbaikan kebocoran pipa JDU berdiameter 500 mm yang berlokasi di Jalan Gubernur Syarkawi, tepatnya depan SPBU Kota Citra Graha. Menyebabkan gangguan suplai air bersih kepada para pelanggan, pada Rabu, 24 September 2025.

Manajemen PT Air Minum Intan Banjar menyampaikan, pekerjaan perbaikan akan dimulai pukul 20.00 WITA hingga selesai dengan estimasi durasi sekitar 12 jam. Selama perbaikan berlangsung, distribusi air ke sejumlah wilayah akan terhenti sementara.

Wilayah yang terdampak gangguan suplai air Cabang 1, seluruh wilayah Gambut dari Km 11 hingga Km 15, kawasan Jalan Pemajatan dan seluruh komplek perumahan di sekitarnya, Jalan Irigasi hingga Kayu Bawang, Komplek Lutfia Gambut, Jalan Setia Bersama, Tatak Cina, Komplek At Taqwa Km 12, Anugerah Dian Regency, Handil Negara Km 12 beserta kompleknya, kawasan Aston Banua, Indogrosir, Cluster Royalwood, Komplek Citra Permai Km 13, Kota Citra Graha, Jalan A. Yani Km 17 hingga Liang Anggang, serta Jalan Gubernur Soebardjo.

Sedangkan Cabang 2, wilayah Tambak Sirang, Tatah Cina, Pesona Modern, serta kawasan Booster Belayung dan sekitarnya.

PT Air Minum Intan Banjar mengimbau pelanggan di wilayah terdampak untuk menampung air sejak dini sebagai cadangan selama pekerjaan berlangsung.

Waktu pengembalian tekanan air ke pelanggan menyesuaikan dengan kondisi di lapangan. Pihak PTAM Intan Banjar memohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan. (wahyu)

RUPS-LB PTAM Intan Banjar Abdullah Saraji Kembali Jabat Direktur Umum

0
RUPS-LB PTAM Intan Banjar Abdullah Saraji Kembali Jabat Direktur Umum
(ft/dok PTAM Intan Banjar)

Link, Banjarbaru-  PTAM Intan Banjar menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB), dalam agenda ini dipastikan Abdullah Saraji dipastikan tetap melanjutkan masa tugasnya sebagai Direktur Umum, Banjarbaru, Rabu (24/9).

RUPS-LB memutuskan pemberhentian sekaligus pengangkatan kembali Abdullah Saraji pada jabatan yang sama setelah melalui evaluasi kinerja dan kesepakatan pemegang saham.

Komisaris Utama PTAM Intan Banjar, Ikhwansyah, menegaskan langkah ini sebagai bentuk perpanjangan masa jabatan karena kinerja Abdullah dinilai sesuai ekspektasi. “Selama ini kami melihat hasil kerjanya cukup baik, sehingga disepakati beliau tetap menjabat. Nantinya dibuatkan perjanjian baru terkait masa jabatan,” ujarnya.

Direktur Utama PTAM Intan Banjar, Syaifullah, menambahkan keputusan ini telah dibahas bersama seluruh pemegang saham dan dewan komisaris. “Hasil RUPS murni sesuai kesepakatan pemilik saham,” tegasnya.

Kepercayaan ini tidak lepas dari kinerja perusahaan yang berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara konsisten. Per 31 Desember 2024, komposisi saham PTAM Intan Banjar dimiliki Pemkab Banjar (49,47%), Pemkot Banjarbaru (41,78%), dan Pemprov Kalsel (8,75%).

Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Banjar, Rachmad Ferdiansyah, berharap perpanjangan jabatan ini meningkatkan pelayanan publik. “Sebagai BUMD penyedia air bersih, harapan kami pelayanan makin maksimal dan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat,” tegasnya. (wahyu)

Real Madrid vs Levante: Los Blancos Menang 4-1 di La Liga

0
Real Madrid vs Levante: Los Blancos Menang 4-1 di La Liga
Ivan Romero (Levante) menggiring bola di depan Alvaro Carreras (Real Madrid) dalam laga La Liga Spanyol di Ciutat de Valencia, Valencia, 23 September 2025 (c) AP Photo/Alberto Saiz

Link, Jakarta – Real Madrid tampil perkasa dan sukses mengamankan kemenangan 4-1 atas Levante pada pekan keenam La Liga 2025/2026. Pertandingan yang digelar di Stadion Ciutat de Valencia, Rabu (24/9/2025) dini hari WIB, menjadi bukti dominasi tim asuhan Xabi Alonso yang kini mengoleksi 18 poin sempurna dari enam laga.

Meski sempat ditekan di awal pertandingan, Madrid justru membuka keunggulan lebih dulu melalui Vinicius Junior pada menit ke-28. Penyerang Brasil itu memamerkan aksi individu brilian dengan menyelesaikan umpan Federico Valverde menggunakan sepakan travela indah. Sepuluh menit kemudian, giliran Franco Mastantuono menambah keunggulan setelah menerima assist matang dari Vinicius. Gol tersebut menjadi torehan perdana pemain muda Argentina itu di La Liga.

Levante sempat bangkit di babak kedua. Etta Eyong mencetak gol pada menit ke-54 setelah bola liar hasil tembakan Ivan Romero mengarah ke kepalanya. Namun kebangkitan tuan rumah hanya bertahan sebentar. Kylian Mbappe memastikan kemenangan Madrid lewat dua gol beruntun pada menit ke-64 dan 66. Gol pertama lahir dari penalti bergaya panenka, sementara gol kedua tercipta usai menerima umpan terobosan cerdas dari Arda Guler.

Hingga peluit akhir, skor 4-1 tidak berubah. Hasil Real Madrid vs Levante ini mempertegas status Los Blancos sebagai pemuncak klasemen sementara. Sebaliknya, Levante yang dilatih Julian Calero masih berkutat di papan bawah dengan menempati posisi ke-16. Kemenangan ini juga menjadi modal berharga Madrid sebelum menghadapi Atletico dalam laga el derbi akhir pekan mendatang.

Susunan Pemain

Levante : Mathew Ryan; Diego Pampin, Adrian de la Fuente, Unai Elgezabal, Jeremy Toljan; Jon Olasagasti, Oriol Rey, Unai Vencedor, Carlos Alvarez; Ivan Romero, Etta Eyong.

Real Madrid :  Thibaut Courtois; Fran Garcia, Alvaro Carreras, Dean Huijsen, Raul Asencio; Dani Ceballos, Federico Valverde; Vinicius Junior, Arda Guler, Franco Mastantuono; Kylian Mbappe.

Coppa Italia 2025/2026: AC Milan Hajar Lecce 3-0 di San Siro

0
Hasil Coppa Italia: AC Milan Bungkam Lecce 3-0, Lolos ke 16 Besar 2025/2026
Adrien Rabiot (AC Milan) dan Mohamed Kaba (Lecce) berebut bola dalam laga Coppa Italia di San Siro Stadium, 23 September 2025 (c) AP Photo/Luca Bruno

Link, Jakarta – AC Milan berhasil mengamankan tiket ke babak 16 besar Coppa Italia 2025/2026 usai menundukkan Lecce dengan skor telak 3-0 di San Siro, Rabu (24/9) dini hari WIB. Kemenangan ini menjadi modal penting bagi skuad asuhan Massimiliano Allegri sebelum menghadapi laga besar kontra Napoli di Serie A akhir pekan nanti.

Pertandingan AC Milan vs Lecce berlangsung dengan dominasi penuh dari tuan rumah. Santiago Gimenez membuka keunggulan di menit ke-20 setelah memanfaatkan umpan matang Davide Bartesaghi. Sebelumnya, Lecce sudah kehilangan bek Jamil Siebert yang mendapat kartu merah pada menit ke-18 usai pelanggaran terhadap Christopher Nkunku yang dikonfirmasi VAR.

Unggul jumlah pemain membuat Milan semakin percaya diri. Christopher Nkunku menggandakan skor pada menit ke-51 lewat tendangan voli spektakuler hasil umpan Alexis Saelemaekers. Tidak berhenti di situ, Christian Pulisic yang baru masuk di babak kedua langsung mencetak gol ketiga pada menit ke-64 melalui assist Youssouf Fofana.

Lecce sendiri kesulitan mengembangkan permainan. Satu-satunya peluang berarti hadir dari tendangan bebas Medon Berisha yang berhasil ditepis kiper Milan. Hingga akhir laga, skor tetap 3-0 untuk keunggulan Rossoneri.

Hasil AC Milan vs Lecce ini memastikan Rossoneri melaju mulus ke 16 besar Coppa Italia 2025/2026. Sementara itu, tim asuhan Eusebio Di Francesco harus mengalihkan fokus sepenuhnya ke Serie A setelah tersingkir dari turnamen domestik.

Akui Ada List PBJ Desa, Ketua APDESI Banjar Bantah Intervensi

0
tak ada intervensi
Kasmayuda, Ketua APDESI Kabupaten Banjar.

Link, Martapura  – Kasmayuda, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Banjar tak menampik dalam proses PBJ yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) telah tersedia daftar atau list barang pesanan. Namun dirinya tegas membantah ada intervensi dalam proses PBJ yang dilaksanakan 277 desa di Kabupaten Banjar.

“Semua perencanaan untuk melakukan pengadaan itu dari desa dan dimusyawarahkan serta dianalisa Dewan Pimpinan Kecamatan (DPK) APDESI sesuai kebutuhan desa untuk disampaikan ke APDESI Kabupaten. Jadi data pengadaan sesuai yang disampaikan DPK,” ujar Kasmayuda yang juga Kepala Desa (Kades) Bakambat, Kecamatan Aluhaluh disela kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) ‘Penguatan Peran Pemerintah Desa dalam Penegakan Hukum di Desa dan Penguatan Sosial Budaya Serta Tertib Administrasi Pemerintah Desa’ bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Banjar di salah satu hotel ternama di Banjarmasin pada Minggu (21/9/2025) kemarin.

Artinya, lanjut Kasmayuda, tidak ada intervensi baik dari APDESI kabupaten dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Banjar dalam proses PBJ di tingkat desa, melainkan sesuai kebutuhan desa.

“Tidak ada, desa tinggal memilih sesuai kebutuhan desa, karena itu barang pengadaan di desa berbeda-beda. Sepengetahuan saya desa berhak atau bebas memilih atau tidak ada paksaan untuk memilih barang. Apalagi kalau bersumber dari Dana Desa (DD) itu terserah desa,” sanggahnya.

Sedangkan mengenai barang datang diluar pesanan pengadaan yang menjadi keluhan Pemerintah desa (Pemdes) karena terpaksa membayar, Kasmayuda menyebutkan hal tersebut karena miskomunikasi saja.

“Kronologisnya, mereka memasan barang melalui DPK. Setelah barang dikirim, tiba-tiba desa menginginkan barang lain atau mengubah jenis barang yang dipesan. Padahal barang sudah dikirim. Sebenarnya Pemdes bisa mengembalikan barang yang memang tidak dibutuhkan dan diatur melalui DPK, begitu juga untuk barang yang terlanjur dibayar karena diluar Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes),” jelasnya.

Kendati demikian, ia tak menampik dalam proses PBJ yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) telah tersedia daftar atau list barang pesanan. Namun menyebutkan hal tersebut berdasarkan usulan Pemdes.

“Yang pakai daftar itu hanya usulan, dan sebagian desa juga ada yang tidak menganggarkan karena harus sesuai kebutuhan desa. Mungkin hanya terjadi miskomunikasi di tingkat kecamatan dan desa, karena itu APDESI Kabupaten akan melakukan pembenahan. Karena musyawarah harus benar-benar dilaksanakan, dan tidak ada intervensi,” ucapnya.

Ditanya apakah dalam menentukan pihak ketiga atau penyedia ada keterlibatan Dinas PMD dan APDESI serta pihak lainnya?

Kasmayuda tegas membantahnya, dan menyatakan Dinas PMD hanya memfasilitasi saja, dan memastikan penentuan pihak ketiga berdasarkan hasil kesepakatan desa.

“Desa juga tidak harus belanja ke pihak ketiga yang sudah ditentukan dalam proses pengadaan. Kalau diarahkan itu kan artinya intervensi. Memang proposal yang ditawarkan penyedia ada yang langsung ke desa, kecamatan, hingga ke Dinas PMD,” pungkasnya. (zainuddin)

Proyek Rekonstruksi Jalan Rahayu Martapura Kelebihan Bayar Rp374 Juta

0
Dinas PUPRP Akan Survei Ruas Jalan Melati di Desa Labuan Tabu
Kabid Bina Marga pada Dinas PUPRP Kabupaten Banjar, Jimmy.

Link, Martapura – Proyek rekonstruksi Jalan Rahayu di Kelurahan Sungai Paring, Kecamatan Martapura ternyata belum seutuhnya rampung. Bahkan proyek yang dikerjakan dengan anggaran mencapai Rp5,4 Miliar lebih pada 2024 tersebut terdapat potensi kerugian ratusan juta anggaran daerah pada proyek dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPRP) Kabupaten Banjar tersebut.

Berdasarkan data dan informasi berhasil dihimpun, terdapat kekurangan volume pekerjaan pada proyek Proyek Rekonstruksi Jalan Rahayu Martapura  (rekonstruksi -pengaspalan sekaligus pembuatan drainase) dilaksanakan CV KKU tersebut.  Kekurangan volume pekerjaan ini menyebabkan adanya kelebihan pembayaran. Angkanya mencapai sebesar Rp374 juta.

Adanya kekurangan volume pekerjaan, berujung kelebihan bayar pada proyek ini bahkan menjadi temuan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Kelebihan bayar yang tentunya wajib dikembalikan ke kas daerah.

Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga pada Dinas PUPRP Kabupaten Banjar, Jimmy yang dikonfirmasi belum lama tadi tak menampik terkait hal itu.  Termasuk adanya temuan BPK RI atas pelaksanaan pekerjaan proyek tersebut. “Benar menjadi temuan BPK, tapi sudah dikembalikan ke kas daerah,” ujarnya.

Per tanggal 7 Mei 2025 lalu, kata Jimmy, telah dilakukan pengembalian kelebihan bayar ke kas daerah. Besaran dana yang telah dikembalikan ke kas daerah tersebut Rp268.557.189.

Nominal disebutkan Jimmy, jauh lebih sedikit dibanding LHP BPK Ri yang ternyata juga menjadi atensi dan disorot Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, sebesar Rp374.056.030. “Yang pasti telah dikembalikan ke kas daerah sesuai dan senilai temuan BPK,” ujarnya.

Lebih lanjut dipaparkan Jimmy, kekurangan volume pekerjaan Proyek Rekonstruksi Jalan Rahayu Martapura yang berujung pada kelebihan bayar dan harus dikembalikan ke kas daerah, kemungkinan besar terjadi lantaran adanya bias yang disebabkan perbedaan metode diterapkan Dinas PUPRP dengan BPK RI.

Meski demikian ia memastikan proses pembayaran pekerjaan proyek sesuai ketentuan. Termasuk proses pengecekan hasil pekerjaan sebelum proses serah terima (PHO) dilakukan. “Jika menenuhi ketentuan; panjang lebar dan ketebalan, kita bayar 100 persen. Jika tidak, pembayaran disesuaikan. Coredrill, metode yang kami terapkan. Sedangkan auditor, BPK atau BPKP mungkin punya metode lain dan berinovasi,” kata Jimmy. (zainuddin)

APBN 2026 Disahkan DPR, Landasan Fiskal Pertama Era Presiden Prabowo Subianto

0
APBN 2026 Disahkan DPR, Landasan Fiskal Pertama Era Presiden Prabowo Subianto
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyerahkan RUU APBN 2026 kepada Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa (23/9/2025). RAPBN 2026 resmi disahkan menjadi Undang-Undang. (Foto: Tangkapan Layar Kanal Youtube TV Parlemen)

Link, Jakarta – Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa (23/9/2025), resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 menjadi Undang-Undang.

Keputusan itu diambil setelah Ketua DPR RI, Puan Maharani mendengar sikap seluruh fraksi partai politik di DPR RI dalam pembahasan tingkat II pada Sidang Paripurna DPR RI Ke-5 Masa Persidangan 1 Tahun Sidang 2025-2026.

Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menyampaikan bahwa seluruh fraksi di DPR, yakni PDI Perjuangan, Partai Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PKS, PAN, dan Partai Demokrat menyetujui RUU APBN 2026 untuk dilanjutkan ke tahap pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna. Dengan demikian, APBN 2026 sah menjadi landasan fiskal pertama bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Dalam pidatonya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan apresiasi atas dukungan dan kerja sama seluruh Anggota Dewan dalam proses pembahasan yang berlangsung konstruktif. Ia menegaskan bahwa APBN 2026 diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. “APBN 2026 didesain untuk mendorong aktivitas ekonomi berjalan lebih cepat dan tumbuh lebih tinggi, dengan fokus pada penguatan sektor riil serta daya beli masyarakat untuk mengakselerasi tercapainya kesejahteraan yang berkeadilan,” ujar Menkeu.

Rancangan APBN 2026 juga menegaskan visi pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan, energi, serta membangun ekonomi Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera. Pemerintah berkomitmen agar instrumen fiskal ini tidak hanya menjaga kesinambungan pembangunan, tetapi juga mampu menjawab dinamika global dan aspirasi masyarakat.

Motor Pembangunan

Pada kesempatan itu, Menkeu Purbaya menyampaikan strategi pembangunan ekonomi Indonesia berbasis pada konsep Sumitronomics yang difokuskan pada tiga pilar utama yaitu pertumbuhan ekonomi tinggi, pemerataan manfaat pembangunan, serta stabilitas nasional yang dinamis. “Fiskal, sektor keuangan, dan perbaikan iklim investasi harus sinergis menggerakkan perekonomian Indonesia agar dapat tumbuh melampaui 6 persen dalam waktu tidak terlalu lama. Dengan konsistensi menjaga keselarasan mesin-mesin pertumbuhan, diharapkan dapat memacu pertumbuhan menuju 8 persen dalam jangka menengah,” ujar Menkeu.

Untuk mewujudkan pilar pertumbuhan, APBN diarahkan sebagai katalis bagi sektor swasta, didukung oleh penguatan peran Danantara dalam investasi bernilai tambah tinggi, penempatan kas Rp200 triliun di Himbara untuk mendorong kredit, serta reformasi perizinan berusaha melalui PP Nomor 28 Tahun 2025.

APBN 2026 juga difokuskan pada delapan agenda prioritas, yaitu ketahanan pangan, ketahanan energi, program Makan Bergizi Gratis (MBG), pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, pembangunan desa-koperasi-UMKM, pertahanan semesta, serta akselerasi investasi dan perdagangan global.

Untuk mendukung agenda tersebut, dialokasikan anggaran besar di antaranya Rp164,7 triliun untuk ketahanan pangan, Rp402,4 triliun untuk energi, Rp335 triliun untuk MBG, Rp769,1 triliun untuk pendidikan, Rp244 triliun untuk kesehatan, serta Rp508,2 triliun untuk perlindungan sosial.

Secara keseluruhan, belanja negara pada APBN 2026 ditetapkan Rp3.842,7 triliun, pendapatan negara diperkirakan mencapai sebesar Rp3.153,6 triliun, dan defisit 2,68 persen PDB. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 2026 sebesar 5,4 persen, inflasi akan dikendalikan di level 2,5 persen, suku bunga SBN dijaga di sekitar 6,9 persen, dan nilai tukar berada di sekitar Rp16.500 per dolar AS.

Menkeu Purbaya pun meminta publik untuk tidak takut mengenai defisit APBN 2026 yang naik menjadi 2,6 persen. Ia memastikan pemerintah akan tetap berhati-hati. “Jadi enggak usah takut. Kita tetap hati-hati,” ujarnya.

Menurut Purbaya, defisit APBN 2026 ini masih dalam batas aman, yakni 2-3 persen. Dia berpandangan, defisit APBN 2026 ini juga diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. “Itu enggak apa-apa, itu masih 2-3 persen, dan diperlukan untuk nanti menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat,” imbuhnya.

Menkeu menegaskan, APBN tahun 2026 akan memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan perekonomian, demi terwujudnya Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.