Beranda blog Halaman 1219

Gubernur Yakin Kapolda Kalsel yang Baru Soliditas Kian Kuat

0
Kapolda dan Gubernur duduk satu meja saat pisah sambut

Link, Banjarmasin, Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan, Brigjen Pol Andi Rian R Djajadi menggelar acara malam pisah sambut dengan pejabat lama, Irjen Pol Rikhwanto di Banjarmasin, Jumat (21/10) malam.

Dalam pisah sambut Kapolda Kalsel tersebut, turut hadir, Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor didampingi Hj Raudatul Jannah Sahbirin, Ketua DPRD Kalsel H Supian HK bersama Hj Faridah Supian, Kepala Kanwil Kementerian Agama Kalsel HM Tambrin sekaligus pembaca doa, dan anggota Forkopimda lainnya.

“Kami menyampaikan penghargaan kepada Pak Rikhwanto yang bertugas di Kalsel selama 1 tahun 11 bulan. Karena berhasil menjalin sinergi yang baik dengan semua pihak terkait,” ujar Gubernur Kalsel yang biasa disapa Paman Birin, saat memberikan sambutan.

Untuk Kapolda yang baru, Paman Birin berharap soliditas kian kuat, agar keamanan dan ketertiban di Banua kian terjaga.

“Kemampuan Kapolda Andi Rian untuk membawa Kalsel lebih baik dengan pengalaman kerjanya, tentu sudah perlu diragukan lagi,” katanya.

Dikatakan Paman Birin, faktor keamanan memang menjadi hal penting dalam mendukung kelangsungan pembanguan yang digerakkan pemerintah.

Sementara, Andi Rian dalam sambutannya mengatakan, prestasi yang dicapai Kapolda sebelumnya akan menjadi motivasi dirinya untuk bekerja lebih baik dalam menjalankan tugasnya di Bumi Lambung Mangkurat ini.

Selanjutnya, kepada seluruh jajaran Polda Kalsel, dirinya minta terus bersemangat dalam memberikan pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat.

Selanjutnya, Rikhwanto yang diminta menyampaikan kesannya, berharap jajaran Polda Kalsel memberi dukungan penuh kepada Kapolda yang baru, seperti yang diberikan kepadanya selama mengabdi di Kalsel.

Berbagai peristiwa seperti unjuk rasa, dapat diselesaikan dengan baik bersama Gubernur Kalsel dan DPRD setempat serta forkopimda lainnya.

Rikhwanto yang dimutasi ke Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri itu, juga mengaku sangat berkesan selama bertugas di Kalsel sembari meminta maaf jika ada kesalahan yang ia perbuat.

“Fokopimda Kalimantan Selatan yang paling solid yang pernah saya temui,” ujar Rikhwanto yang selanjutnya menerima piagam penghargaan dan Kotacendera mata dari Kapolda, Gubernur dan Ketua DPRD Kalsel, Danrem 101/Antasari, dan berbagai pihak lainnya.

Di Kalsel, khususnya di Kabupaten Kotabaru, nama Andi Rian memang sudah tak asing lagi, lantaran 26 tahun lalu ia pernah menjabat sebagai Kapolsek Batulicin Kotabaru (sebelum pemekaran Kabupaten Tanah Bumbu).(why)

Bapemperda Wacanakan Bentuk BUMD Baru Pengganti BIM

0
Bapemperda wacanakan pembentukan BUMD baru pengganti BIM

Link, Martapura – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Banjar wacanakanya pembentukan badan usaha milik daerah (BUMD) baru.  Wacana tersebut untuk mengantisipasi kolapnya PT Barakat INtan Mandiri (BIM).

“Wacananya begitu. Tetapi kami belum memutuskan apakah wacana pembentukan BUMD baru itu bisa dilanjutkan atau tidak,” ujarnya Ketua Bapemperda DPRD Banjar, Saidan Fahmi, usai memimpin rapat bersama eksekutif membahas puluhan Raperda Kabupaten Banjar yang belum terselesaikan, Jumat 22 Oktober 2022.

Dijelaskannya, seperti sudah diketahui bersama kondisi PT BIM saat ini miris. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) milik perusahaan Pemkab Banjar tersebut telah dicabut.

“Berkaitan dengan itu, Pansus PT BIM DPRD Banjar masih terus bekerja. Apa hasil akhirnya itulah yang akan dijadikan dasar untuk melakukan tindakan terkait keberlangsungan perusahaan ini,” katanya.

Termasuk soal pembahasan Raperda PT BIM ujarnya lebih lanjut, di tahun 2022 ini termasuk yang tidak mungkin bisa diselesaikan.

“Kami masih menunggu hasil Tim Panitia Khusus (Pansus) terlebih dulu. Apakah nantinya pansus PT BIM DPRD Banjar akan merekomendasikan untuk dibentuk BUMD baru atau dibikinkan anak perusahaan, kita belum bisa memastikan,” bebernya.

Sebab, tambah Saidan lebih jauh, beberapa kali upaya untuk mengembalikan konsensi lahan eks Perjanjian Kerja Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) milik PT BIM selalu kalah.

“Karena itu kami sudah memikirkan skenarionya, apakah membikin BUMD baru atau membikin anak perusahaan untuk mengembalikan PKP2B milik PT BIM,” pungkasnya.

Jauh sebelumnya, menanggapi dicabutnya izin PKP2B milik PT BIM, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banjar, HM Hilman yang dikonfirmasi via WhatsApps, Kamis (17/2/2022) pagi menyampaikan, Pemkab Banjar bersama Komisi 2 DPRD Kabupaten Banjar telah melaksanakan konsultasi dengan Kementerian ESDM RI dan diteruskan ke Kementerian Investasi/BKPM.

Dari hasil konsultasi tersebut, kata Hilman, Bupati Banjar H Saidi Mansyur telah menyampaikan surat ke Kementerian Investasi/BKPM.

“Isi surat yang dilayangkan meminta agar kementerian tidak memproses pengalihan lahan ke pihak lain. Pasalnya saat ini Pemkab Banjar masih terus berkoordinasi dengan Kementerian ESDM untuk menyelesaikan permasalahan kepailitan PT BIM. “Dengan Perdamaian atau rehabilitasi,” ujarnya. (spy)

Yunani Optimis, Pembentukan Gambut Raya Bisa Direalisasikan

0
H Yunani optimis Gambut Raya disetujui seluruh warga

Link, Martapura – Meski pun Komisi I DPRD Banjar sudah menentukan sikap terkait pemekaran wilayah Gambut Raya dari Kabupaten Banjar, namun para penggagas pembentukan Kabupaten Gambut Raya tak lantas kendur.

“Optimis dong. Kami terus bekerja melengkapi persyaratan yang dinyatakan masih kurang. Diantaranya persetuan dari masyarakat di wilayah Gambut Raya,” ungkap Haji Yunani kepada Linkalimantan.com.

Menurut anggota DPRD Kabupaten Banjar ini, pihaknya tidak menghitung persetujuan masyarakat di 6 kecamatan dengan persentasi 2/3. Tetapi berdasarkan persentasi jumlah warga, dari hasil penelitian yang dilakukan pihak akademisi.

“Risetnya sudah. Angkanya 98 persen setuju dengan pembentukan Kabupaten Gambut Raya,” ujarnya yang didampingi Saidan Fahmi yang juga anggota DPRD Banjar ini.

Hasil tersebut papar Yunani, masih lagi diperkuat dengan hasil musyawarah seluruh desa yang ada di enak kecamatan.

“Sementara ini Gambut Raya itu terdiri dari wilayah Kecamatan Sungai Tabuk, Kertak Hanyar, Gambut, Beruntung Baru, Tatah Makmur dan Kecamatan Aluh-Aluh,” ungkapnya.

Sejauh ini sudah 50 persen lebih desa yang ada di 6 kecamatan tersebut menggelar musyawarah untuk menentukan sikap.

“Alhamdulillah, yang sudah menggelar rapat musyawarah desa semuanya sepakat dengan pembentukan kabupaten baru,” ujarnya.

Dengan demikian, Yunani pun berkeyakinan persetujuan masyarakat yang diambil dari proses musyawarah desa angka memutuskan sepakat 100 persen.

Untuk diketahui, tuntutan pemekaran wilayah Gambut Raya dari Kabupaten Banjar, tidak dapat segera terealisasi. Karena dari hasil RDP Komisi I DPRD Kabupaten Banjar bersama Pemkab Banjar, aspirasi tersebut belum dilengkapi kesepakatan atau keputusan bersama sebagai prasyarat.

“DPRD Kabupaten Banjar selalu menerima aspirasi masyarakat dengan baik. Namun untuk bisa dilanjutkan tentu ada sejumlah aturan yang harus dipenuhi, termasuk juga kelengkapan persyaratan admistrasi,” ujar Ketua Komisi I DPRD Banjar Abdul Razak kepada sejumlah awak media, usai memimpin RDP, Jumat 7 Oktober 2022.

Untuk aspirasi masyarakat tentang tuntutan pemekaran Gambut Raya yang akan memisahkan diri dari Kabupaten Banjar, beber Abdul Razak, pihaknya sudah membahas di DPRD Banjar termasuk RDP dengan eksekutif.

“Sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku, maka ada sejumlah persyaratan yang harus dilengkapi untuk mengajukan pemekaran suatu daerah,” sebutnya.

Hal ini berlaku bagi setiap daerah yang mengajukan untuk pemekaran daerah atau untuk membentuk daerah otonom baru (DOB), jelas Abdul Razak saat dihubungi melalui sambungan telepon, Jumat (7/10/2022) sore sebagaimana dilansir https://kbk.news.

Pada RDP tadi, beber Razak, pihaknya masih membutuhkan adanya kelengkapan administrasi dari Panitia Pemekaran Gambut Raya untuk bisa ditindaklanjuti lebih jauh.

“Kelengkapan administrasi yang belum kami terima dan belum kami ketahui, yakni tentang dokumen hasil permusyawaratan yang harus dilampirkan. Kalau merujuk ke Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan PP Nomor 78 Tahun 2007, maka minimal dua per tiga desa dari wilayah yang dimekarkan menyetujuinya,” ungkap politisi Partai Golkar ini.(spy)

Pemprov Kalsel Masuki Tahap Final Persiapan Pra POPNAS

0
persiapan pra popnas

Link, Banjarmasin – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Kalsel, telah memasuki masa persiapan akhir dalam mensukseskan Pra Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) Zona III Tahun 2022.

 

Kepala Dispora Prov Kalsel, Hermansyah mengatakan pihaknya pada hari ini, Kamis (20/10/2022) menggelar rapat koordinasi kesiapan tahap final dalam menyelenggarakan Pra POPNAS Zona III tahun 2022 di Kalsel.

 

“Ini merupakan persiapan akhir kita sebelum menyelenggarakan Pra Popnas pada 26 Oktober 2022 nanti, rapat koordinasi ini melibatkan semua pihak yang terlibat secara teknis dan non-teknis. Diantaranya, pihak Dispora sebagai panitia penyelenggara, Biro Administrasi Pimpinan Setdaprov Kalsel, pihak Keamanan atau dari Kepolisian, serta presentasi dari Event Organizer (EO) yang akan meng handle seluruh jalannya acara pembukaan nanti di GOR Hasanuddin,” jelas Herman. (why)

 

Adapun penambahan ide serta saran-saran yang perlu dilakukan pada draft presentasi oleh EO, Kabag Komunikasi Pimpinan Biro Adpim Setdaprov Kalsel Widi Gunawan mengatakan, perlu adanya pengurangan dan penambahan pada bagian tertentu, agar acara berjalan lancar dan semakin meriah.

 

Pada rangkaian acara seperti tarian, selain tarian khas daerah Kalsel, perlu adanya penambahan tarian yang bernuansa olahraga seperti break dance. Agar kesan olahraganya tidak hilang. Kemudian untuk space wartawan/media perlu dipikirkan secara matang, agar mereka tidak kesulitan mengambil dokumentasi kegiatan.

 

“Karena saya lihat, pada draft yang ditampilkan oleh EO belum ada space untuk wartawan/media. Namun hal ini akan terus kami koordinasikan mengingat perhelatan Pra POPNAS yang tinggal beberapa hari lagi,” terang Widi. (why)

Wujudkan UMKM Berdaya Saing, Pemprov Gelar PKU

0
pemprov gelar pku

Link, Banjarmasin – Gubernur Kalimantan Selatan H Sahbirin Noor melalui Asisten Administrasi Umum Subhan Nor Yaumil membuka pelatihan Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) kepada pelaku UMKM di Aula Gedung Serbaguna Chandra, Banjarmasin, Kamis (20/10) siang.

Kegiatan PKU dilaksanakan secara tatap muka dengan menghadirkan 500 nasabah Permodalan Nasional Mandani (PNM) Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) dan online dengan 1.000 nasabah.

Paman Birin, sapaan akrab Gubernur Kalimantan Selatan dalam sambutan tertulis yang disampaikan Asisten Administrasi Umum Subhan Noor Yaumil mengatakan, saat ini pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah terus berupaya menjaga iklim investasi yang positif, dalam rangka mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Hal ini sejalan dengan upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, untuk terus menggali potensi daerah baru yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.

Diperlukan potensi-potensi usaha-usaha baru, khususnya sektor-sektor UMKM. Apalagi, saat ini dan ke depan, perlu memperhatikan potensi dan perkembangan sektor umkm, karena umkm adalah salah satu sumber pertumbuhan ekonomi provinsi Kalimantan Selatan.

Saat ini dan ke depan, Kalimantan Selatan tidak bisa hanya bertumpu pada sektor pertambangan dan cpo (minyak sawit) sebagai komoditas ekspor.

“Kami juga memperhatikan dan mendorong potensi-potensi produk-produk UMKM, yang saat ini berjumlah kurang lebih 204.000 UMKM. Namun, perlu menjadi perhatian kita bersama, masih banyak tantangan dan permasalahan yang menjadi hambatan-hambatan sektor UMKM untuk terus berkembang dengan pesat. Salah satunya, akses permodalan sektor usaha baru,” kata Paman Birin.

Menurut Paman Birin, pentingnya aspek legalitas usaha, salah satunya melalui kepemilikan nomor induk berusaha. Pelaku UMKM yang memiliki NIB, tentu akan mendapatkan berbagai kemudahan serta perluasan akses terhadap permodalan, dan dapat ikut serta mengikuti program dari pemerintah seperti bantuan dan pelatihan.

“Harapan saya, setelah memiliki NIB, para pelaku usaha, khususnya sektor UMKM di Kalimantan Selatan dapat beraktivitas usaha secara legal dan aman. Dapat membuka dan memperluas akses permodalan, distribusi, dan pemasaran produk-produknya, sehingga memiliki daya saing yang semakin baik,” pesannya.

Sementara itu, Kepala Divisi Jasa Manajemen dan Kemitraan PT PNM, Mira Damayanti Hardjono, mengatakan, pelatihan ini bertujuan mendorong para nasabah PNM agar dapat meningkatkan pengetahuan pentingnya memiliki perijinan usaha (NIB) agar legalitas usahanya terjamin, sehingga dapat meningkatkan fasilitas pembiayaan dari perbankan.

Hingga 18 Oktober 2022 PNM telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp146,68 T kepada nasabah PNM Mekaar yang berjumlah 12,91 juta nasabah. Saat ini PNM memiliki 3.507 kantor layanan PNM Mekaar dan 688 kantor layanan PNM ULaMM di seluruh
Indonesia. (why)

Pasien DBD Di RSD Idaman Kota Banjarbaru Mulai Meningkat

0
kasus dbd di rsd idaman meningkat

Link, Banjarbaru – Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Rumah Sakit Daerah (RSD) Idaman Kota Banjarbaru mengalami peningkatan dalam tiga bulan terakhir.

Kepala Bidang Pelayanan RSD Idaman Banjarbaru, Dr Siti mengatakan, bahwa kasus DBD mulai meningkat pada Agustus 2022 tercatat ada 17 pasien, September 21 pasien dan Oktober sampai hari ini berjumlah 24 pasien terjangkit DBD.

“Iya, meningkat. Tapi tidak terlalu drastis,” tuturnya kepada linkalimantan.com Jum’at (21/10/2022).

Dr Siti menjelaskan, kasus DBD di Kota Banjarbaru meningkat karena terjadinya peralihan antara musim panas dengan musim penghujan.

“Musim peralihan ini biasanya populasi nyamuk pun bertambah, sehingga membuat kasus mengalami peningkatan. Kalau daya tahan tubuhnya kuat bisa jadi tidak tertular,” ucapnya.

Kasus DBD ini banyak terjadi di wilayah dengan lingkungan yang kurang terjaga kebersihannya. Masyarakat bisa menyingkirkan sampah yang bisa menjadi sarang nyamuk. Ada di antaranya botol bekas, ban bekas hingga tempat makan atau minuman ternak.

Ia menyebutkan, upaya 3M plus menjadi salah satu cara yang dapat dilakukan sebagai bentuk pencegahan dan pengendalian DBD.

“3M plus ini upaya yang penting dilakukan. Seperti Menguras penampungan air, Menutup tempat penampungan air, Mengubur benda-benda yang berpotensi menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk DBD seperti botol bekas dan lainnya, Kemudian plusnya jangan menggantung baju dan memakai kelambu,” tuturnya. (juwita/BBAM)

Kapolda Kalsel Brigjen Pol Andi Rian Bidik Tambang Ilegal

0

Link, Banjarmasin – Kapolda Kalsel Brigjen Pol Andi Rian menjadikan masih maraknya pertambangan batubara ilegal di wilayah Kalimantan Selatan salah satu masalah yang serius.

Hal tersebut disampaikan Brigjen Pol Andi Rian R Djajadi seusai pisah sambut Kapolda Kalsel dengan Irjen Pol Rikwanto di Mapolda Kalsel di Banjarmasin. Menurut Kapolda Kalsel yang baru ini, ia banyak menerima laporan tentang Pertambangan ilegal atau pertambangan tanpa izin (Peti) di wilayah Kalsel.

“Tadi saya sudah terima laporan. Sudah ada yang dilakukan penangkapan. Kita akan lihat sejauhmana konsistensi itu dilakukan (Polda Kalsel),” jelasnya, Kamis (20/10/2022) kepada awak media.

Brigjen Pol Andi Rian juga mengungkapkan ia cukup mengenal Kalimantan Selatan, sebab ia mengawali tugasnya di kepolisian dengan menjadi Kapolsek Tanah Bumbu. Waktu itu Polsek Batulicin masih berada dibawah Polres Kotabaru.

“Saya dulu mengawali tugas di Kabupaten Kotabaru. Setelah 26 tahun bertugas kemana-mana kembali lagi ke sini,” ujar pria yang istrinya warga Kabupaten Kotabaru ini.

Sementara itu dari pantauan di lapanga, beberapa hari belakangan ini aktivitas angkutan batubara di jalan-jalan negara tampak sepi. Seperti yang ada di kawasan eks konsesi PKP2B PT BIM Kabupaten Banjar.

“Sejak kemarin (Kamis, 20/10) truk-truk angkutan batubara yang biasanya ramai di malam hari sudah sepi kembali. Memang masih ada dua atau tiga truk yang jalan,” ujar warga sekitar tambang.

Sebelumnya, hal yang sama juga terjadi. Yakni saat ada razia besar-besaran beberapa waktu lalu. Bukan hanya truk angkutan batubara saja yang tidak terlihat lagi, aktivitas menambang juga tidak ada.

“Tetapi setelah itu tambang kembali ramai. Dan sekarang sepi lagi,” ungkapnya. (spy)

BPJN Kalsel Upayakan Perbaikan Jalan Nasional KM 171

0
bpjn upayakan perbaikan km 171

Link, Banjarbaru – Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Kalsel akhirnya menaruh perhatian terhadap putusnya jalan nasional di KM 171, Satu, Tanah Bumbu, Kalimanan Selatan.

Putusnya jalan nasional di km 171, Satui, Tanah Bumbu yang diduga disebabkan aktivitas pertambangan, membuat aktivitas masyarakat terhambat. Untuk memperlancar transportasi sementara jalur lalu lintas dialihkan ke jalan alternatif.

Saat ini, BPJN Kalsel sedang melakukan perbaikan jalan sedang berupaya memperbaiki kembali jalan nasional. Diungkap Syauqi Akmal, Kepala BPJN menjelaskan bahwa pihaknya telah mengadakan rapat dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan.

“Kami sedang  berupaya untuk membentuk badan jalannya kembali dari bawah, dan itu dibantu perusahaan.  Sementara  ini baru satu perusahaan yang bisa bantu, kemarin rapat dengan Pemprov mungkin ada beberapa perusahaan lain yang akan ikut bantu,” jelasnya.

Namun, untuk pembentukan proses tersebut itu sifatnya sangat sementara, saat ini pihaknya sedang melakukan penyelidikan tanah. Pengeboran dalam, untuk mengetahui lapisan tanah, mengetahui kedalaman dan kekerasannya.

“Kami juga sedang lakukan biolistrik, nah biolistrik itu untuk mengetahui gimana sih nantinya, dan baru bisa menentukan struktur apa yang bisa dibuat di situ,” tambahnya.

Sehingga sementara ini, pihaknya akan penyelesaian pengerasan jalan. Namun, hanya bersifat sementara tentunya agar jalan tidak licin.

Ia pun menjelaskan, mengenai jalan alternatif yang akan dilalui alat transportasi. Yang mana sekarang, pihaknya kerjasama dengan warga dan Pemerintah Tanah bumbu,  dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

“Untuk sementara, jalan alternatif memang menggunakan sebagian Jalan tambang. Jalan tersebut, sedang kami lakukan juga perbuatan-perbuatan agar bisa dilalui kendaraan kecil,” pungkas Syauqi.

Ia menghimbau, untuk para pengendara diharapkan hati-hati karena jalan alternatif tersebut cukup licin jika setelah diguyur hujan. (wahyu/BBAM)

Pasca Pengembokan Pintu, Agenda Kegiatan Dewan Normal

0
Seluruh agenda kerja DPRD Banjar terlaksana dengan baik

Link, Martapura – Aksi pengembokan pintu Ruang Rapat Paripurna DPRD Banjar oleh unsur Pimpinan DPRD Banjar, sepertinya mendapat respon positif dari kalangan dewan. Karena seluruh agenda kegiatan Jumat 21 Oktober 2022, terlaksana dengan baik.

“Ada sisi positif yang harus menjadi pembelajaran bersama dari apa yang dilakukan Ketua Dewan. Tinggal bagimana kita melihat itu dari sudut pandang masing-masing,” ujar Wakil Ketua DPRD Banjar, Ahmad Rizanie Ansyari, kepada Linkalimantan.com, Jumat 21 Oktober 2022.

Menurut dia, karena aksi pengembokan pintu ruang rapat paripurna itu dilakukan secara dadakan, dirinya pun mengaku tidak mengetahui pasti apa maksud dan tujuannya.

“Munkin saja maksud ketua itu untuk mengingatkan betapa pentingnya tugas anggota dewan untuk berhadir dalam setiap rapat pembahasan. Karena memang apa yang telah diagendakan sudah pasti berkaitan dengan kepentingan daerah,” katanya.

Lain lagi apa yang ditegaskan, Anggota DPRD Banjar Irwan Bora. Dirinya mengaku prihatin dengan kinerja rekan-rekannya belakangan ini. Dimana sebagian besar wakil rakyat yang ada tengah terserang penyakit Gairah Kerja Menurun alias Gakirun.

“Belakangan ini rekan-rekan lebih banyak yang malas-malasan turun ke kantor. Sekali pun menghadiri agenda penting yang telah dijadwalkan Badan Musyawarah DPRD Banjar. Saya istilahkan sedang dilanda Gakirun,” ujarnya usai mengikuti Rapat Dengar Pengadapat (RDP) Komisi III dengan eksekutif, Jumat 14 Oktober 2022.

Parahnya sebut Irwan, tidak sedikit anggota dewan yang lebih mementingkan pergi ke luar daerah untuk mengikuti kunjungan kerja dibanding menghadiri acara-acara di dewan.

Terlepas dari itu semua, pastinya hari ini Jumat, 21 Oktober 2022 tiga agenda rapat DPRD Kabupaten Banjar semuanya bisa dilaksanakan dan memenuhi kuota forum.

Ke tiga agenda rapat kerja itu adalah Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II dengan eksekutif membahas tentang Raperda Pemakanan Umum, RDP Komisi IV dengan eskekutif membahas tentang Raperda Kota Layak Anak dan agenda kerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Banjar membahas raperda-raperda yang akan diselesaikan di tahun 2022 ini.

Seperti diberitakan, Pimpinan DPRD Banjar, HM Rofiqi dan Ahmad Zacky Hafizi merasa geram dengan seringkalinya rapat paripurna tidak kourum. Karenanya, kedua pimpinan DPRD Banjar ini pun menggembok pintu ruang rapat paripura DPRD Banjar.

“Kami hari ini sepakat menyegel pintu ruangan Rapat Paripurna DPRD Banjar. Karena tidak ada manfaatnya ruangan itu,” ujar Ketua DPRD Banjar HM Rofiqi didampingi Waket DPRD Banjar Ahmad Zacky Hafizi, usai menyegel dengan memasang rantai bergembok di pintu ruang paripurna, Kamis 20 Oktober 2022.(spy)

Bapemperda Gagal Tuntaskan 13 Raperda Luncuran 2021

0

Link, Martapura – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Banjar di Tahun 2022 tidak bisa menuntaskan 13 Raperda luncuran Tahun 2021.

“Kami menargetkan sebanyak 18 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang masuk dalam Program Pembentukan Perda (Prolegda) 2022 dirampungkan akhir tahun,” ungkap Saidan Fahmi, Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Banjar, usai rapat Bapemperda, Jumat, 20 Oktober 2022.

Saidan Fahmi mengatakan, sebenarnya ada sebanyak 24 Raperda terdiri dari 13 Raperda yang belum diselesaikan di 2021 lalu masuk dan ditetapkan dalam Prolegda 2022, plus Raperda inisiatif.

“Namun, karena ada 4 Raperda yang drafnya belum diselesaikan eksekutif, sehingga tidak bisa diajukan ke legislatif, dan di keluarkan dari Prolegda. Total Raperda di 2022 ini berjumlah sebanyak 21 Raperda, termasuk kumulatif terbuka, yakni Raperda APBD dan Pertanggungjawaban,” ujarnya pada, Jumat (21/10/2022).

Atas dasar tersebut, Politisi Demokrat ini optimis DPRD Kabupaten Banjar akan mampu menyelesaikan sebanyak 18 Raperda di penghujung tahun ini.

“Karena tinggal dua kali pembahasan dan rapat paripurna saja. Sedangkan, 13 Raperda pada Bapemperda 2021, tiga Raperda luncuran tidak dapat diselesaikan, seperti Raperda Desa Wisata, Kota Layak Anak, dan Raperda Kawasan Pemakaman karena drafnya banyak berbenturan,” ucapnya.

Begitupun terkait Raperda tentang PT Banjar Intan Mandiri (BIM), papar Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Banjar ini lebih jauh, tidak akan diselesaikan di tahun ini.

“Kita masih menunggu hasil Tim Panitia Khusus (Pansus) terlebih dulu. Apakah direkomendasikan untuk dibentuk BUMD baru atau dibikinkan akan perusahaan,” bebernya.

Sebab, tambah Saidan lebih jauh, beberapa kali upaya untuk mengembalikan konsensi lahan eks Perjanjian Kerja Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) milik PT BIM selalu kalah.

“Karena itu kita sudah memikirkan skenarionya, apakah membikin BUMD baru atau membikin anak perusahaan untuk mengembalikan PKP2B milik PT BIM,” pungkasnya.(Zainuddin/BBAM)

Stay connected

0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan
- Advertisement -
Google search engine

Latest article

El Nino

Kementan Perkuat Mitigasi Hadapi Potensi El Nino Mulai April

0
Link, Jakarta - Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan kesiapan menghadapi potensi El Nino ekstrem yang diperkirakan mulai berdampak pada April . Berbekal pengalaman menghadapi El...
Presiden Prabowo

Presiden Prabowo Instruksikan Evakuasi Cepat di Sulut dan Malut

0
Link, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto bergerak cepat merespons kejadian yang terjadi di Provinsi Sulawesi Utara dan Maluku Utara, khususnya di Kota Bitung, Kota...

YouTube Longgarkan Syarat Monetisasi, Kreator dengan 500 Subscriber Kini Bisa Raup Cuan

0
Link, Banjarbaru - YouTube resmi melonggarkan syarat monetisasi melalui program afiliasi YouTube Shopping, membuka peluang lebih luas bagi kreator kecil dan menengah. Dalam pengumuman...