Link, Martapura – Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Polres Banjar kembali memanggil sejumlah saksi-saksi terkait kasus dugaan pemalsuan tanda tangan Ketua DPRD Kabupaten Banjar, M Rofiqi yang di scan tanpa izin.

Dikonfirmasi terkait adanya pemanggilan tersebut, Kepala Satuan Reserse dan Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Banjar, Iptu Fransiskus Manaan pun membenarkannya.

“Hari ini kami melakukan pemanggilan terhadap dua orang saksi dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Untuk sementara masih berproses pemeriksaan,” ujar Iptu Fransiskus Manaan pada, Kamis (12/5/2022).

Mengingat, masih dalam proses pemeriksaan yang dimulai sekitar pukul 10.00 Wita, Iptu Fransiskus Manaan pun masih belum bisa memberikan keterangan lebih banyak.

“Sekarang mungkin lagi istirahat, karena jam makan siang. Sehingga untuk hasil pemeriksaan hari ini masih belum ada yang bisa kami sampaikan,” katanya.

Kendati demikian, Iptu Fransiskus Manaan pun memastikan pengusutan kasus dugaan pemalsuan tandatangan Ketua DPRD Kabupaten Banjar tersebut akan terus berlanjut.

“Prosesnya tetap berlanjut, terkait seperti apa nanti hasilnya setelah penyelidikan kami maksimal, nanti akan kami sampaikan lagi ke media. Sebelumnya pun kami sudah memeriksa saksi korban dan saksi yang diajukan korban, jadi kurang lebih 5 orang yang sudah kami lakukan pemeriksaan,” pungkasnya.(zai/link)

Link, Martapura – Puluhan aktivis yang tergabung dalam LSM KPK-APP Kalsel hari ini menggelar aksi unjuk rasa damai perjalanan dinas di teras DPRD Kabupaten Banjar pada, Rabu (11/5/2022) sekitar pukul 10.00 Wita.

Dalam gelaran aksi unjuk rasa yang dipimpin Aliansyah selaku Ketua LSM KPK-APP Kalsel tersebut, puluhan aktivis menyampaikan beberapa tuntutan, yang diantaranya dituangkan dalam beberapa spanduk besar yang bertuliskan;

‘Hentikan Seluruh Kegiatan Perjalanan Dinas Studi Banding & Konsultasi yang Menggerogoti Uang Rakyat, Tidak Berbanding Lurus dengan Hasil Kerja Dewan DPRD Kabupaten Banjar’

Serta, ‘Meminta Kejari Kabupaten Banjar untuk Menangkap Seluruh Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banjar yang Terbukti Melakukan Korupsi Perjalanan Dinas, Mark UP Hotel, Uang Transportasi, dan Makelar Pokok-pokok Pikiran (Pokir)’.

Menanggapi aksi tersebut, Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Banjar, Ahmad Rizanie Anshari menilai aspirasi yang disampaikan LSM KPK-APP Kalsel merupakan bagian dari sosial kontrol yang memang harus ditindaklanjuti.

“Terkait perjalanan dinas sebanyak 8 kali itu sudah tidak ada lagi. Memang ditahun yang lalu pernah terjadi. Tapi  berdasarkan anggaran yang ada, perjalanan dinas itu hanya sebanyak 4 kali berdasarkan kesepakatan di Banmus,” kata Ahmad Rizanie Anshari usai menerima LSM KPK-APP Kalsel bersama dua orang anggota dewan lainnya, yakni Gusti Abdurrahman (Antung Aman), dan Irwan Bora.

Kalau kegiatan perjalanan dinas diluar Banmus, tambah politisi Nasdem ini lebih jauh, tentunya perihal tersebut merupakan tindakan ilegal.

“Bahkan, pimpinan pun tidak boleh menyetujui kegiatan konsul, terkecuali mendapat persetujuan oleh pimpinan komisi, kegiatannya pun bersifat urgen dan harus sesuai dengan agenda Raperda yang akan dibahas,” ujarnya.

Riza pun memastikan, usai menerima aksi unjuk rasa tersebut, DPRD akan meniadakan kegiatan perjalanan dinas untuk Juni 2022, terkecuali pada rapat Banmus berikutnya. Namun, hal tersebut tidak berkaitan dengan tuntutan LSM KPK-APP Kalsel yang menuntut untuk meniadakan perjalanan dinas dan konsultasi.

“Jadi, kita hanya mengagendakan pada Banmus untuk kegiatan Mei. Karena kegiatan pada Juni 2022 belum disetujui oleh Banmus. Banmus inikan merupakan bagian daripada kegiatan DPRD yang harus ditindaklanjuti, dimana harus difasilitasi Sekwan dan disetujui unsur pimpinan DPRD lainnya,” ucapnya.

Karena sebab itulah, tambah Riza lebih jauh, dirinya tidak dapat serta merta memutuskan bahwa anggota dewan tidak boleh melakukan perjalanan. Tetapi harus berdasarkan kesepakatan.

“Jadi harus dibicarakan terlebih dulu dengan perwakilan fraksi-fraksi yang ada di Banmus,” tutupnya.(zai/link)