Link, Martpura – Ketua DPRD Kabupaten Banjar HM Rofiqi mengingatkan pembangunan di wilayah Kabupaten Banjar harus ada keseimbangan antara daerah hulu dan hilir.
“Harus seimbang. Sehebat apa pun pembangunan yang dilaksanakan di daerah hilir akan sia-sia jika tidak diimbangi dengan pembangunan di daerah hulu,” ujarnya saat berbincang santai dengan Linkalimantan.com, di ruang kerjanya, Rabu, 20 April 2022.
Semua melihat di daerah hulu wilayah Kabupaten Banjar kondisinya saat ini sedang mengalami deforestasi lingkungan. Untuk memulihkannya dibutuhkan perhatian besar. Bukan hanya dibutuhkan inovasi pola pembangunannya saja tetapi juga biaya yang tidak sedikit.
“Kenapa saya berpikir seperti itu? Salah satunya, karena ke depan sumber energi yang digunakan adalah energi terbarukan. Itu semua berhubungan dengan kondisi lingkungan yang sehat. Nah kalau kita terlambat menyikapi hal ini, bisa dibayangkan betapa besar ketergantungan kita terhadap daerah lain yang memiliki sumber energi terbarukan itu,” ujarnya bersemangat.
Politisi Partai Gerindra yang sempat diberhentikan menjadi Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Banjar ini pun, menegaskan betapa berlimpahnya sumber kekayaan yang dimiliki Kabupaten Banjar.
“Hutan dan batubara kondisinya saat ini kita semua tahu. Tidak berapa lama lagi potensinya sudah tidak seksi lagi untuk diekploitasi. Tetapi kekayaan alam lainnya masih sangat banyak. Keindahan alam yang ada di wilayah ini menjadi salah satu sektor yang begitu menjanjikan. Sekarang tinggal bagaimana menyikapinya,” ujarnya.
Potensi berlimpah itu sebut dia, terbesar ada di kawasan hulu wilayah Kabupaten Banjar. Karena itulah ujar Rofiqi lebih lanjut, di daerah hulu harus ada perhatian besar dalam hal prioritas pembangunan.
“Kondisi saat ini alam disana tak berfungsi sebagaimana mestinya akibat eksploitasi yang sudah dilakukan sejak era logging dilanjutkan lagi dengan booming tambang batubara. Banjir, longsor sudah menjadi hal rutin setiap tahunnya. Dampaknya jelas sangat terasa sampai ke daerah hilir. Itu saya tadi bicarakan sehebat apapun pembangunan di hilir tidak akan berfungsi maksimal sepanjang pembangunan daerah hulu diabaikan,” jejasnya.
Rofiqi tak lantas egois, karena dia pun mengetahu dengan persis besaran keuangan yang dimiliki daerah. Denganangka yang relative kecil jelas tidak memungkinkan untuk melaksanakan program pemulihan di daerah hulu secara maksimal.
“Secara angka APBD Kabupaten Banjar tahun lalu Rp1,4 Triliun. Angka ini dibagi untuk kebutuhan pembangunan di 20 kecamatan. Tentu saja pembagiannya relative kecil. Nah, kondisi keungan seperti itu jelas tidak memungkinkan membiayai pembangunan secara maksimal. Apalagi kegiatan pembangunan yang sifatnya pemulihan lingkungan,” paparnya.
Dengan kondisi keungan daerah kita tak boleh putus asa ujarnya, karena masih banyak peluang untuk mendapatkan sumber-sumber pembiayaan lain. Itu semua bisa dilakukan jika daerah membuka ruang seluas-seluasnya mempersilahkan investasi luar masuk. Terutama pembangunan disektor yang ujung-ujungnya menghasilkan sumber energy terbarukan. (spy)
