Beranda blog Halaman 205

Angka ATS Tinggi, Bupati Banjar Dukung Program SR

0
angka ATS tertinggi di kalsel
Bupati Banjar Saidi Mansur.

Link, Martapura – Program pembangunan disektor pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah merupakan salah satu visi misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banjar 2021-2026. Namun ironisnya angka Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kabupaten Banjar tertinggi se-Kalimantan Selatan (Kalsel).

“Pemkab Banjar harus serius dalam menanggapi permasalahan tersebut. Mlalui Disdik bersama Dewan Pendidikan telah bersepakat untuk mendorong sekolah di bawah naungan Disdik atau yang berlatar belakang pendidikan agama yang belum terdaftar baik Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dan data EMIS (Education Management Information System) agar segera mendaftarkan diri dan mengikuti kurikulum standar nasional, kami akan terus sosialisasikan,” ujar Bupati Banjar Saidi Mansur kepada pewarta,  5 Juli 2025 kemarin.

Bahkan, Saidi menyatakan mendukung terhadap program Sekolah Rakyat (SR) yang diprakarsai Presiden RI, Prabowo Subianto untuk menjamin anak-anak tidak mampu tetap mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas.

“Kami juga sudah meminta dukungan DPRD untuk mendorong anak-anak tidak sekolah dengan berbagai kategori, seperti anak yang bersekolah di pesantren yang tidak menerapkan kurikulum standar nasional, anak putus sekolah karena faktor ekonomi, dan lain sebagainya. Ini menjadi PR serius Pemkab Banjar,” ungkapnya.

Selain mengakui angka ATS di Kabupaten Banjar tertinggi dari kabupaten/kota lain se-Kalsel dan berjanji akan menangani persoalan ATS dengan lebih baik dan optimal. Saidi Mansyur juga mengakui sarana prasarana pendidikan di Kabupaten Banjar masih butuh alokasi yang sangat serius.

Sebab, hingga saat ini masih ada beberapa sekolah yang aktif melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan kondisi infrastruktur yang tidak layak, seperti yang terjadi di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Astambul Seberang, Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Astambul.

Diketahui, angka ATS di Kabupaten Banjar tertinggi se-Kalimantan Selatan (Kalsel) hingga mencapai diangka 10.000 setelah data 12.752 ATS dilakukan verifikasi dan validasi (Verval) per Mei 2025. (zainuddin/BBAM)

Harga LPG 3Kg Rp50 Ribu, Pemkab Banjar Tak Berdaya

0
Pemkab Banjar
Meski pun berulang namun Pemkab Banjar terkesan tak berdaya menanggulangi lonjakan harga LPG 3Kg bersubsidi.

Link, Martapura – Pemkab Banjar terkesan tak berdaya dalam menyikapi lonjakan harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3Kg bersubsidi hingga mencapai Rp50 ribu pergalon. Ironisnya harga yang jauh melampai Harga Eceran Tertinggi (HET), yakni Rp18.500 merupakan fenomena berulang yang saban tahunnya terjadi.

Menanggulangi permasalahan tersebut Pemkab Banjar hanya melakukan berbagai upaya mitigasi seperti yang dilaksanakan saban tahunnya. Yakni melakukan pertemuan dengan pangkalan dan agen resmi PT Pertamina, Inspeksi Mendadak (Sidak), serta menggelar Operasi Pasar LPG 3Kg bersubsidi seperti yang disampaikan Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (Kabag SDA) Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Banjar, Rachmad Ferdiansyah kepada awak media.

“Kami sudah meminta Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan (DKUMPP) Kabupaten Banjar untuk melaksanakan rapat bersama pangkalan, agen Pertamina, dan sudah dilaksanakan. Bahkan dinas juga sudah melakukan Sidak serta menggelar Operasi Pasar terjadwal dibeberapa titik. Jadi itu yang saat ini bisa kita lakukan, tapi hasilnya masih belum tahu apakah ada perkembangan,” ujarnya pada Sabtu (5/7/2025) kemarin.

Ditanya apakah Pemkab Banjar sudah mengajukan penambahan kuota LPG 3Kg pada 2025 kali ini, mengingat kasus kelangkaan dan lonjakan harga masih terjadi di Kabupaten Banjar?

Ferdiansyah mengatakan Pemkab Banjar masih belum menerima informasi atau arahan dari Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) untuk pengajuan usulan penambahan kuota LPG 3Kg.

“Biasanya ada surat dari Dinas ESDM Provinsi Kalsel agar kami mengumpulkan data, selanjutnya surat tersebut kami sebarkan ke beberapa dinas terkait, yakni DKUMPP, Dinas Pertanian, serta Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Banjar untuk mengumpulkan data pengusulan tambahan kuota LPG 3Kg. Jadi masih belum ada usulan penambahan,” ucapnya.

Bahkan hingga hari ini Rabu (9/7/2025), kondisi harga LPG 3Kg di wilayah Kecamatan Martapura masih berkisar diharga Rp45.000 hingga 50.000, padahal dinas terkait sudah melakukan sidak dan memanggil pangkalan serta agen resmi PT Pertamina.

“Ketersediaan LPG 3Kg masih langka, harganya masih sekitar Rp45.000 hingga 50.000. Itu pun kalau ada. Ditambah, pangkalan yang berada di berbeda RT tidak berani menjual selain warga di sekitar pangkalan,” ujar Supian Warga Desa Jawa Laut, Kecamatan Martapura.(zainuddin/BBAM)

Hadiri Puncak Peringatan HKG PKK ke 53, Ketua PKK Kalsel Siap Dukung Program Asta Cita

0

Link, Samarinda – Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan, Hj. Fathul Jannah Muhidin, menghadiri Puncak Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-53 sekaligus Rapat Kerja Nasional (Rakernas) X PKK Tahun 2025 yang digelar di Convention Hall Komplek GOR Kadrie Oening, Samarinda, Kalimantan Timur, Selasa (8/7) pagi.

Hj. Fathul Jannah hadir bersama Wakil Ketua TP PKK Kalsel, drg. Ellyana Trisya Hasnuryadi Sulaiman, Ketua I Bidang Pembinaan Karakter Keluarga TP PKK Kalsel, Masrupah, serta jajaran pengurus TP PKK Provinsi Kalimantan Selatan. Kehadiran mereka menjadi wujud nyata komitmen dan partisipasi aktif TP PKK Kalsel dalam mendukung program pemberdayaan keluarga secara nasional.

Mengangkat tema “Bergerak Bersama PKK, Mewujudkan Asta Cita Menuju Indonesia Emas,” kegiatan ini dihadiri oleh Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk, Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim dan sejumlah pejabat lainnya.

“Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya didampingi Ibu Wakil Ketua TP PKK Kalsel bisa hadir langsung untuk mengikuti rangkaian kegiatan Rakernas PKK dan pada siangnya Puncak Peringatan HKG PKK ke-53,” ujar Hj. Fathul Jannah saat tiba di lokasi acara.

Menurutnya, selain menjadi ajang silaturahmi nasional antarkader PKK, kegiatan ini juga diisi dengan berbagai agenda strategis, seperti penyusunan program prioritas dan penguatan sinergi antara TP PKK dan pemerintah dalam membangun ketahanan keluarga serta kesejahteraan masyarakat.

“TP PKK Kalsel siap mendukung penuh seluruh program nasional yang dicanangkan, khususnya dalam mewujudkan delapan Asta Cita Presiden,” tegasnya.

Sementara itu, dalam laporannya, Ketua Umum TP PKK Pusat, Ny. Tri Tito Karnavian menyampaikan bahwa kegiatan ini dihadiri oleh seluruh Ketua TP PKK Provinsi se-Indonesia serta lebih dari 1.000 kader dari berbagai daerah.

Jumlah peserta kegiatan ini mencapai 1.844 orang dengan total kehadiran diperkirakan mencapai lebih dari 2.500 orang. Mereka terdiri dari 38 Ketua TP PKK Provinsi, 223 Pengurus TP PKK Provinsi, 501 Ketua TP PKK Kabupaten/Kota, 907 Pengurus TP PKK Kabupaten/Kota, serta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Se-Indonesia.

Selain Rakernas, perhelatan ini juga dimeriahkan dengan berbagai kegiatan, antara lain Gala Dinner yang menampilkan kesenian daerah, Festival UMKM dengan hampir 100 stan produk unggulan Kalimantan Timur, Gerakan Pangan Murah, layanan Cek Kesehatan Gratis, serta Pembagian Kacamata Gratis untuk masyarakat umum.

Dalam laporan tersebut, Tri Tito Karnavian menyampaikan bahwa Rakernas X PKK menghasilkan sejumlah keputusan penting, di antaranya penyelarasan arah kebijakan Gerakan PKK dengan visi-misi Presiden dan Wakil Presiden RI serta dengan RPJMN 2025–2029.

Selain itu, dalam Rakernas juga menyepakati Rencana Induk Gerakan TP PKK 2025–2029 beserta strategi pelaksanaannya, serta menetapkan Petunjuk Teknis Tata Kelola Kelembagaan PKK sebagai pedoman organisasi di semua tingkatan.

“Seluruh keputusan ini akan menjadi dasar penguatan kelembagaan PKK demi mendukung pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan keluarga Indonesia,” pungkasnya.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Dr. Ribka Haluk, S.Sos., M.M., yang hadir mewakili Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dalam sambutannya menegaskan bahwa Gerakan PKK bukan sekadar organisasi kemasyarakatan, melainkan mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang partisipatif, berkelanjutan, dan berkarakter.

“PKK memiliki posisi sangat penting dalam memperkuat peran keluarga sebagai pusat pendidikan pertama dan utama. Karena itu, program PKK harus disinergikan dengan perangkat daerah agar pelaksanaannya tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat,” jelas Wamendagri.

Ribka Haluk juga menyoroti pentingnya penguatan sumber daya manusia (SDM) melalui pendekatan sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender, dan pelibatan penyandang disabilitas.

“Gerakan PKK berperan strategis sebagai ujung tombak pembangunan manusia berkualitas. Dengan kolaborasi yang kuat antara PKK dan pemerintah daerah, kita bisa membangun keluarga Indonesia yang tangguh, sehat, dan mandiri,”tandasnya.(tri)

Dukung Peningkatan Kualitas SDM, PUPR Kalsel Gelar Pelatihan Tenaga Ahli Bangunan Gedung

0

Link, Banjarbaru – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Selatan gelar Pelatihan Tenaga Ahli Bangunan Gedung Tahun Anggaran 2025 , ini dalam rangka mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di sektor konstruksi, di Aula Kantor Dinas PUPR Provinsi Kalsel, Banjarbaru, Selasa (8/7/2025).

Pelatihan ini dibuka secara resmi oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalsel, M. Yasin Toyib, dan diikuti oleh 35 peserta yang terdiri dari tenaga ahli bangunan serta Aparatur Sipil Negara (ASN) dari lingkungan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan.

Dalam sambutannya, M. Yasin Toyib menekankan bahwa penyelenggaraan pelatihan ini merupakan bentuk nyata komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam melaksanakan kewenangan pembinaan jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 sebagai perubahan dari PP Nomor 22 Tahun 2020, yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

“Pembinaan jasa konstruksi merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah provinsi, dalam hal ini Dinas PUPR Kalsel, menjalankan fungsi tersebut melalui pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan di wilayah kerjanya masing-masing,” ujar Yasin Toyib.

Yasin juga menjelaskan bahwa kegiatan pelatihan ini sudah dilaksanakan secara konsisten sejak tahun 2019 melalui alokasi dana APBD Provinsi, sebagai bagian dari dukungan terhadap Gerakan Nasional Pelatihan Konstruksi (GNPK) yang telah dicanangkan oleh Kementerian PUPR sejak 2010.

Pelatihan diselenggarakan berdasarkan sistem pelatihan nasional yang bertumpu pada tiga pilar utama, yakni standar kompetensi kerja, pelatihan berbasis kompetensi, dan sertifikasi kompetensi, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.

Selain itu, pelatihan ini menjadi bagian dari strategi untuk menjawab tantangan penyediaan tenaga kerja konstruksi yang memiliki daya saing tinggi, mematuhi kode etik profesi, serta bekerja secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

“Tahun 2025, Dinas PUPR Kalsel menargetkan pelatihan terhadap 375 orang tenaga kerja konstruksi berkualifikasi ahli, termasuk pelatihan tenaga ahli bangunan gedung ini. Diharapkan para peserta bisa lebih aktif menggali pengetahuan dan keterampilan selama pelatihan agar SDM konstruksi kita semakin tangguh, andal, dan kompetitif,” terang Yasin.

Ia juga menegaskan bahwa pelatihan ini sejalan dengan misi Gubernur Kalimantan Selatan tahun 2025–2029, yaitu mewujudkan pembangunan manusia yang unggul, berbudaya, dan berakhlak mulia, serta mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Sementara itu, Kepala Bidang Bina Konstruksi Dinas PUPR Kalsel, Muhammad Mustajab, menyampaikan bahwa pelatihan ini diharapkan dapat secara bertahap meningkatkan kualitas pelaksana dan pengelola pekerjaan konstruksi di daerah.

“Dengan pelatihan ini, kita ingin tenaga ahli kita memiliki kompetensi yang lebih baik, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas pembangunan infrastruktur, baik dari aspek efisiensi anggaran, ketepatan teknis, keamanan, maupun keselamatan kerja, baik bagi pekerja maupun masyarakat dan lingkungan sekitar,” ujar Mustajab.

Ia juga berharap agar pelatihan serupa bisa terus dilanjutkan dan ditingkatkan setiap tahunnya, dengan dukungan anggaran dan kebijakan yang berkelanjutan. Menurutnya, seiring meningkatnya intensitas pekerjaan konstruksi di Kalimantan Selatan, maka kebutuhan akan SDM konstruksi yang profesional juga semakin mendesak.

“Kami berharap pelatihan seperti ini tidak berhenti sampai di sini. Dengan meningkatnya intensitas pembangunan di Kalsel, pelatihan dan penguatan SDM harus terus ditingkatkan agar kita bisa memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat serta mendorong kesejahteraan melalui pembangunan infrastruktur yang berkualitas,” tutupnya. (tri)

Persib Bandung vs Dewa United, Maung Bandung Ditahan Imbang 1-1

0
Persib Bandung vs Dewa United, Maung Bandung Ditahan Imbang 1-1
Persib Bandung vs Dewa United di Piala Presiden 2025, Selasa (8/7/2025). (c) Dok. Persib Bandung

Link, Bandung – Berhadapan dengan Dewa United, Persib Bandung gagal meraih kemenangan di lanjutan Piala Presiden 2025. Maung Bandung ditahan imbang dengan skor 1-1.

Persib Bandung berhasil unggul terlebih dahulu melalui gol Willian Moreira di babak pertama namun Dewa United menyamakan kedudukan melalui penalti Egy Maulana.

Berkat hasil ini, Dewa United duduk di peringkat dua klasemen grup B dengan raihan satu poin, sementara Persib berada di peringkat ketiga dengan raihan poin yang sama, namun kalah selisih gol.

Jalannya Pertandingan

Pertandingan yang digelar di Stadion Si Jalak Haroepat ini berjalan sengit. Meski berstatus sebagai tim tamu, Dewa United justru tampil menekan di awal laga.

Namun di menit ke-18, Dewa United harus bermain dengan 10 pemain. Bek mereka, Cassio Scheid melakukan pelanggaran pemain terakhir kepada Zulfikli Lukmansyah sehingga ia langsung mendapat kartu merah.

Meski bermain dengan 10 pemain, Banten Warriors tetap menunjukkan keperkasaan mereka. Mereka masih terus menekan dan memaksa Adam Przybek jatuh bangun untuk melindungi gawang Persib dari serangan-serangan Dewa United.

Jual beli serangan terus berlanjut di antara kedua tim. Namun babak pertama berakhir dengan skor 0-0 sama kuat untuk kedua tim.

Di awal babak kedua, kedua tim sama-sama membuat sejumlah perubahan dalam tim mereka. Persib memasukkan Adam Alis, Rosembergne dan Dimas Drajad untuk menggantikan Zulkifli, Marc Klok dan Ferdiansyah.

Sementara Dewa United menarik Nick Kuipers, Alex Martins, dan Stefano Lilipaly menggantikan Brian Fatari, Septian Bagaskara, dan Alta Ballah.

Di babak kedua ini, Persib memaksimalkan keunggulan jumlah pemain. Maung Bandung tampil lebih menyerang dan memaksa Dewa United harus bertahan di area pertahanan mereka sendiri.

Setelah melakukan sejumlah percobaan, Persib akhirnya memecah kebuntuan di menit ke-65. William Moreira sukses membobol gawang Dewa United dan membawa Persib unggul 1-0.

Gol tersebut membuat Persib semakin bersemangat untuk menyerang. Dewa United kesulitan untuk keluar dari tekanan Persib.

Namun Dewa United berhasil keluar tekanan dan beberapa kali mencoba melancarkan serangan balik. Di penghujung laga, Dewa United berhasil menyamakan kedudukan melalui penalti Egy Maulana Vikri. Sehingga skor 1-1 menutup jalannya pertandingan.

Susunan Pemain 

Persib Bandung: Adam Jozef Pryzbek; Zalnando, Alfeandra Dewangga, Patricio Matricardi, Febri Hariyadi; Luciano Guaycochea, Marc Klok; Zulikli Lukmansyah, William Moreira, Ferdiansyah; Uilliam Barros,

Pelatih: Bojan Hodak

Dewa United: Sonny Stevens; Cassio Scheid, Nick Kuipers, Wahyu Prasetyo; Feby Eka Putra, Taisei Marukawa, Alexis Messidoro, Theofillo Numberi, Edo Febriansyah; Stefano Lilipaly, Alex Martins

Pelatih: Jan Olde Riekerink

Liga Indonesia All Star vs Arema FC Berakhir Imbang

0
Liga Indonesia All Star vs Arema FC Berakhir Imbang
Arema FC vs Indonesia All Star di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Selasa (8/7/2025) sore WIB (Foto: Media Piala Presiden 2025)

Lik, Bandung – Laga pertandngan Liga Indonesia All Star vs Arema FC di laga kedua Grup A Piala Presiden 2025 di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Selasa (08/07/2025) sore WIB berkahir imbang dengan skor 2-2.

Kedua tim sama-sama menunjukkan niatan untuk mencari kemenangan dan saling serang dari awal sampai akhir.

Gol-gol Liga Indonesia All Star dicetak Witan Sulaeman dan Septian David Maulana. Sementara gol Arema dihasilkan Salim Tuharea dan Dedik Setiawan.

Hasil ini membuat Arema ada di posisi kedua dengan koleksi satu poin. Sementara itu tim All Star ada di posisi paling buncit dengan satu angka juga.

Jalannya Pertandingan

Setelah kickoff, Arema langsung menekan pertahanan skuad Liga Indonesia All Star. Mereka sempat mendapat peluang dari sepakan Paulinho dari dalam kotak penalti dari halfspace kiri tak lama usai kickoff. Namun bola tendangannya meleset ke samping gawang saja.

Menit ke-14, peluang didapat Arema dari tandukan Dalberto, menyambut umpan silang Alfarizi dari kiri. Namun bola meleset ke samping gawang.

Menit ke-17, gol akhirnya tercipta. Salim Tuharea menyambut umpan diagonal dari kiri ke halfspace kanan. Ia meloloskan diri dari jebakan penalti dan melepas tembakan voli kaki kiri. Setelah dicek via VAR, wasit akhirnya menyatakan gol tersebut sah. 0-1.

Menit ke-23, tim All Star sukses mencetak gol dari tandukan Irkham Mila dari dalam kotak penalti, usai mendapat umpan silang dari Rizky Dwi. Namun gol tersebut tidak sah karena Irkham sebelumnya dianggap berada dalam posisi offside.

Pertandingan kemudian dikuasai oleh tim All Star. Mereka bisa mendominasi penguasaan bola tapi kesulitan untuk menembus pertahanan Arema.

Pada akhirnya tak ada gol tercipta sampai turun minum. Liga Indonesia All Star 0-1 Arema FC.

Di babak kedua, Liga Indonesia All Star melakukan pergantian pemain. Mereka bermain lebih agresif. Arema kemudian juga ikut melakukan pergantian pemain. Duel pun berjalan dengan sengit.

Pada menit ke-65 gol akhirnya tercipta. Dari serangan balik, Arema menjebol gawang All Star dengan tendangan kaki kiri Dedik dari dalam kotak penalti, usai mendapat umpan Paulinho. 0-2.

Menit ke-71 akselerasi Witan Sulaeman terhenti setelah ia dijatuhkan bek Arema di kotak penalti. Wasit kemudian mengecek monitor VAR dan memberikan hukuman penalti pada tim All Star. Menit ke-74, Witan mengeksekusi sendiri penalti tersebut dan melakukan tugasnya dengan sempurna. 1-2.

Duel kemudian berlangsung makin sengit. Tim All Star kemudian mendapat hadiah penalti lagi. Eksekusi penalti kemudian dilakukan dengan sempurna oleh Septian David Maulana pada menit ke-84.

Setelah itu tak ada lagi gol yang tercipta. Pertandingan Liga Indonesia All Star vs Arema FC ini berakhir dengan imbang 2-2.

Susunan Pemain

Liga Indonesia All Star: Kartika Ajie; Rizky Dwi, Komang Tri, Arif Satria, Yusuf Meilana, M. Taufany, Rosad Setiawan, Bayu Otto, Irkham Mila, Eksel Runtukahu, Risky Afrisal

Pelatih: Rahmad Darmawan

Arema FC: Lucas Frigeri; Alfarizie, Odivan, Thales, Bayu Setiawan, Julian Guevara, Valdeci, Jayus Hariono, Paulinho, Dalberto, Salim Tuharea

Pelatih: Marcos Goncalves

DPRD Banjarbaru Tanyakan Upaya Pemko Terkait Lonjakan Harga LPG 3Kg

0

Link, Banjarbaru – Pada gelaran Rapat Paripurna DPRD Banjarbaru, dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi dan jawaban Wali Kota Banjarbaru terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025 pada Selasa (8/7/2025).

Rapat Paripurna ini, langsung dipimpin Ketua DPRD Kota Banjarbaru, Gusti Rizky Sukma Iskandar Putera.

Dalam pandangan umum tersebut, salah satu fraksi mempertanyakan upaya yang akan dilakukan Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru untuk mencegah dan mengatasi permasalahan kelangkaan dan lonjakan harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3Kg bersubsidi yang mencapai Rp50.000 per tabung melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET), yakni Rp18.500.

Menanggapi perihal tersebut, Wali Kota Banjarbaru, Hj Erna Lisa Halaby didampingi Wartono selaku Wakil Wali Kota Banjarbaru menyampaikan, Pemko Banjarbaru telah membentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang bertugas mengawasi stabilitas harga Barang Kebutuhan Pokok Penting (Bapokting), tak terkecuali LPG 3Kg bersubsidi.

“Selanjutnya kita akan melakukan update terhadap Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang terintegrasi dengan Merchant Application Pertamina (MAP). Karena itu kita harus melakukan pertemuan dengan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) terkait agar penyaluran LPG 3Kg bersubsidi tepat sasaran,” ujar Erna Lisa

Dengan melihat data tersebut, lanjutnya lebih jauh, Pemko Banjarbaru dapat mengetahui apakah pendistribusian LPG 3Kg bersubsidi sudah tepat sasaran atau tidak. Serta dapat lebih meningkatkan pengawasan di lapangan sebagai komitmen untuk membantu masyarakat.

“Kita juga dapat mengetahui berapa sebenarnya jumlah kuota LPG 3Kg yang harus disalurkan ke masyarakat yang memang benar berhak menerima. Jangan sampai ada masyarakat yang tidak berhak menerima malah menerima manfaat LPG 3Kg bersubsidi,” ucapnya.

Usai memimpin rapat paripurna, Ketua DPRD Kota Banjarbaru, Gusti Rizky Sukma Iskandar Putera memberikan apresiasi terhadap upaya Wali Kota Banjarbaru, terlebih sudah melakukan Inspeksi mendadak (Sidak) langsung ke pangkalan dan pengecer belum lama tadi.

“LPG 3Kg bersubsidi memang untuk ekonomi masyarakat menengah kebawah. Hal ini tentu menjadi target kita, dan dalam waktu dekat ini kita berkolaborasi bersama-sama sesuai pesan Wali Kota akan melakukan update data ulang. Artinya dilakukan hingga ke tingkat struktur RT dan RW sebagai upaya sinkronisasi data, sehingga manfaat LPG 3Kg bersubsidi dapat dirasakan masyarakat yang berhak menerima,” tutupnya. (zainudin/BBAM)

Satpol PP Banjar Sosialisasikan SIM LINMAS

0
SIM LINMAS
Satpol-PP Kabupaten Banjar laksanakan Sosialisasi dan Pelatihan Aplikasi SIM LINMAS berbasis web

Link, Martapura – Diera digitalisasi saat ini, Satuan Polisi Pamong Praja Bidang SDA dan LINMAS Kabupaten Banjar tak ingin ketinggalan. Salah satunya melalui kegiatan Sosialisasi dan Pelatihan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perlindungan Masyarakat (SIM LINMAS) berbasis web, bertempat di Aula Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar.

Kegiatan ini diikuti oleh, Camat Martapura Timur, Kasi Trantib Kecamatan, Kabid dan Kasi Bidang SDA dan LINMAS, serta perwakilan dari desa se-Kecamatan Martapura Timur..

Acara dibuka langsung oleh Camat Martapura Timur, Bapak Guslan, S.AP yang dalam sambutannya menyampaikan pentingnya digitalisasi dalam mendukung efektivitas dan efisiensi pendataan LINMAS.

“Dengan hadirnya SIM LINMAS, kita harapkan semua data personel dan kegiatan LINMAS dapat terkelola dengan lebih baik, cepat, dan transparan,” ujar beliau.

Kegiatan sosialisasi ini, Kabid SDA dan Linmas Bapak Yudi Hartana, ST dibantu oleh Anggota Satpol PP Kabupaten Banjar Bidang Linmas sebagai narasumber, yang memaparkan secara langsung cara penggunaan aplikasi, mulai dari proses input data anggota LINMAS, pelaporan kegiatan, hingga pemanfaatan data untuk analisis kebutuhan pelatihan dan penguatan kapasitas.

Peserta tampak antusias mengikuti pelatihan, dan diberikan kesempatan praktik langsung menggunakan aplikasi berbasis web tersebut. Mereka juga diberikan buku panduan singkat serta akses login untuk masing-masing desa/kelurahan.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan proses administrasi dan pengelolaan LINMAS di Kabupaten Banjar menjadi lebih tertib, modern, dan selaras dengan kebijakan nasional terkait reformasi birokrasi dan digitalisasi pelayanan publik. (yan)

Tiga Raperda Inisiatif DPRD Banjarbaru Segera Diselesaikan 

0

Link, Banjarbaru – Tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Banjarbaru, diestimasikan selesai dalam waktu tiga bulan. Ini disampaikan Ketua DPRD Kota Banjarbaru, Gusti Rizky Sukma Iskandar Putera, usai memimpin rapat di ruang Graha Paripurna DPRD Kota Banjarbaru dengan tiga agenda bahasan.

Yang salah satu agendanya membahas tentang penyampaian tiga buah Raperda inisiatif DPRD Kota Banjarbaru, yakni tentang Raperda Penyelenggaraan Jalan, Raperda tentang Pemberdayaan Organisasi Masyarakat (Ormas), dan Raperda tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah.

“Pada prinsipnya tiga Raperda inisiatif ini bertujuan untuk kemaslahatan dan kepentingan masyarakat di Kota Banjarbaru, dan mendapat tanggapan positif dari Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru,” ujarnya pada Selasa (8/7/2025).

Diluncurkannya tiga Raperda inisiatif tersebut, lanjut Gusti Rizky, karena memang perlu dilakukan guna mengikuti perkembangan zaman yang tentunya diperlukan regulasi baru dalam peraturan daerah.

“Seperti Raperda tentang Penyelenggaraan Jalan, Raperda tentang Pemberdayaan Ormas, dan Raperda tentang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah. Selanjutnya kita akan bentuk Panitia Khusus (Pansus) dan menyelenggarakan rapat. Kita optimalkan dalam tiga bulan ke depan sudah selesai,” ucapnya.

Tiga Raperda inisiatif yang akan digodok DPRD Kota Banjarbaru pun mendapat tanggapan positif dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru, yakni Hj Erna Lisa Halaby – Wartono.

“kita melihat dahulu bagaimana legalitasnya. Tentunya dengan adanya peraturan daerah Pemko Banjarbaru dapat memberikan segala sesuatunya karena sudah ada kepastian hukumnya,” tutupnya. (zainudin/BBAM)

Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024 Disahkan

0

Link, Banjarbaru – Rapat Paripurna DPRD Kota Banjarbaru, Selasa (8/7/2025) melaksanakan tiga agenda. Satu di antaranya pengambilan keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

Telah disahkan menjadi peraturan daerah (Perda), Menurut Ketua DPRD Banjarbaru, Gusti Rizky Sukma Iskandar Putera, pembahasan atas raperda ini dilakukan sesuai ketentuan dan tahapan yang ada.

Menurutnya, pembahasan raperda ini dilakukan bersama Badan Anggaran (Banggar) dan tim anggaran Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru. “Sehingga bisa disepakati bersama dan ditetapkan menjadi peraturan daerah melalui rapat paripurna hari ini,” kata Gusti Rizky.

Wali Kota Banjarbaru, Hj Erna Lisa Halaby yang hadir bersama wakil, Wartono pada rapat paripurna menyampaikan terima kasih kepada jajaran legislatif yang telah melakukan pembahasan raperda ini.

Menurutnya, seluruh jajaran di Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru telah menjalankan pemerintahan dengan baik, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan daerah sesuai aturan dan ketentuan yang ada. (wahyu)