Beranda blog Halaman 215

Buka PKA Angkatan II, Gubernur Kalsel : Sebagai Bentuk Investasi SDM

0

Link, Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) menggelar Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan II Lingkup Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota di Kalimantan Selatan Tahun 2025, yang dibuka oleh Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin melalui Asisten 3 Bidang Administrasi Umum, H. Ahmad Bagiawan yang bertempat di Aula Kampus I BPSDMD Provinsi Kalsel, di Banjarbaru, Kamis (19/6/2025).

Dalam sambutan tertulisnya, Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin menyampaikan, di tengah tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang semakin cepat, terbuka, dan akuntabel, peran pejabat administrator sebagai penggerak birokrasi sangatlah krusial.

“PKA ini adalah salah satu bentuk investasi Sumber Daya Manusia, untuk membentuk pemimpin birokrasi yang tidak hanya paham struktur, tetapi juga mampu menciptakan perubahan. Kita tidak cukup hanya menyelesaikan pekerjaan, tetapi harus menghasilkan dampak, nilai, dan manfaat nyata bagi daerah dan masyarakat,” ujar Bagiawan membacakan sambutan Gubernur H. Muhidin.

Hal ini penting menurut Gubernur H. Muhidin, karena saat ini ASN bukan hanya sekedar pelaksana administratif, tetapi juga harus mampu menjadi agen perubahan.

“Maka dari itu, dalam mengikuti pelatihan ini, saya harap peserta benar-benar memanfaatkan setiap sesi dengan sungguh-sungguh. kembangkan kemampuan berpikir kritis, berinovasi, dan membangun kolaborasi,” ucap Bagiawan.

Dalam momen ini, Gubernur H. Muhidin juga mengajak semua peserta untuk menjadikan momen ini sebagai langkah bersama, memperkuat jejaring kerja antar lembaga.

“Mari memperkuat kolaborasi lintas sektor, lintas instansi, sehingga kita dapat menghadapi dan menyelesaikan berbagai tantangan pembangunan. Tidak kalah penting, pegang teguh integritas sebagai landasan kepemimpinan. karena tanpa integritas, sehebat apa pun pengetahuan dan keterampilan, tidak akan membawa kebaikan bagi institusi maupun masyarakat,” harap gubernur.

Untuk diketahui, PKA Angkatan II Tahun 2025 yang diikuti sebanyak 40 peserta dari yang berasal dari ASN Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalsel, diantaranya Kabupaten Balangan, Tapin, Tanah Bumbu, Kotabaru dan Kota Banjarmasin ini, diselenggarakan sejak tanggal 5 Mei – 10 September 2025 mendatang, dengan metode pembelajaran secara blended learning. Dengan tahapannya yakni Pembelajaran mandiri, e-learning, klasikal di kelas dan studi lapangan, serta Implementasi aksi perubahan di instansi asal peserta berada, serta pembelajaran klasikal tahap II.

Sementara, untuk Kurikulum kompetensi inti pada pelatihan ini disusun menjadi 4 (empat) agenda pembelajaran, yakni Kepemimpinan Pancasila dan Nasionalisme, Kepemimpinan Kinerja, Manajemen Kinerja, dan agenda Aktualisasi Kepemimpinan Kinerja. Dengan tenaga pengajar dari Widyaiswara, dan narasumber lainnya yang memiliki kompetensi dan pengalaman. Pelatihan ini juga melibatkan para Penguji, Pembimbing dan Mentor atau atasan langsung dari para peserta, tak ketinggalan dari Pengelola dan penyelenggara Lembaga Pelatihan.

Upacara pembukaan yang ditandai dengan pengalungan tanda peserta secara simbolis oleh Asisten 3 Bidang Administrasi Umum, Ahmad Bagiawan dan Ketua Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia (APWI) Provinsi Kalimantan Selatan kepada 2 (dua) perwakilan peserta. Upacara turut dihadiri oleh Para Pejabat Struktural dan Widyaiswara di BPSDMD Provinsi Kalsel, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional serta undangan lainnya, baik dari Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Kalsel. (tri)

RSD Idaman Jelaskan Bahaya Penggunaan Antibiotik Yang Tidak Teratur

0

Link, Banjarbaru – Antibiotik merupakan salah satu penemuan terbesar dalam dunia kedokteran yang secara signifikan menurunkan angka kematian akibat infeksi bakteri. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, muncul masalah serius akibat penggunaan antibiotik yang tidak tepat dan tidak teratur.

dr. Danny Indrawardhana Direktur RSD Idaman Kota Banjarbaru, mengatakan ada beberapa definisi penggunaan antibiotik tidak teratur. Seperti, takaran yang salah yaitu mengonsumsi kurang dari dosis atau lebih. Lama waktu pengobatan tidak sesuai, menghentikan antibiotik sebelum waktunya.

“Kesalahan selanjutnya adalah menggunakan antibiotik tanpa adanya resep dokter, dan menggunakan antibiotik untuk non-infeksi atau flu virus,” ujar Danny.

Ia juga mengungkapkan ada beberapa faktor penyebab, pasien mengonsumsi antibiotik secara tidak teratur. Seperti, Ketidakpatuhan pasien terhadap resep dokter.

“Kurangnya edukasi tentang pentingnya penggunaan antibiotik yang tepat, kemudahan membeli antibiotik tanpa resep (di beberapa negara). Serta kesalahan pemberian resep oleh tenaga medis, juga bisa menjadi faktor penyebab,” jelasnya.

Namun, penggunaan antibiotik yang tidak teratur bisa dicegah dengan penggunaan antibiotik hanya dengan resep dokter. Selalu Ikut aturan takaran, dan lama pengobatan, serta tidak menyimpan atau menggunakan sisa antibiotik.

“Diperlukannya edukasi masyarakat tentang bahaya resistensi antibiotik, untuk tenaga Kesehatan harus meresepkan antibiotik dengan tepat,” tambahnya.

Dari penggunaan antibiotik yang tidak teratur, dapat menyebabkan beberapa dampak bagi pengguna. Sepertinya adanya resistensi antibiotik, yang menyebabkan bakteri menjadi kebal terhadap antibiotik yang biasanya efektif dan infeksi menjadi lebih sulit diobati.

“Ada juga yang namanya superinfeksi, atau infeksi baru yang disebabkan oleh organisme resisten. Penggunaan tidak teratur antibiotik juga bisa menyebabkan reaksi alergi dan efek samping, mulai dari ruam ringan hingga reaksi anafilaksis yang mengancam jiwa,” ungkapnya.

Ini juga akan menyebabkan gangguan mikroba pada tubuh, karena antibiotik dapat menghancurkan baik di tubuh, serta menyebabkan dysbiosis atau ketidakseimbangan mikroba. Juga menyebabkan peningkatan biaya kesehatan, perawatan infeksi resisten lebih mahal dan memerlukan antibiotik yang lebih kuat. (wahyu)

Pemprov Kalsel Apresiasi Atas Re-Opening Toko Mama Khas Banjar 

0

Link, Banjarbaru – Toko Mama Khas Banjar sebuah representatif UMKM lokal yang tidak menyerah, terus belajar dan bertumbuh untuk kemajuan perekonomian Banua. Pemerintah Provinsi Kalsel mengapresiasi seluruh pihak, terkhusus Menteri UMKM RI yang terus mendampingi pelaku usaha lokal.

Demikian disampaikan oleh Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, H. Hasnuryadi Sulaiman dalam sambutan tertulis yang dibacakan melalui Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Drs. Gt. Yanuar Noor Rifai saat Re-Opening Toko Mama Khas Banjar di Jalan Trikora Banjarbaru, pada Rabu (18/6/2025) siang.

Re-opening ini ditandai dengan pemotongan pita bunga dan penandatanganan prasasti bangunan Toko Mama Khas Banjar oleh Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman.

Peluncuran ini juga menjadi bagian dari proses pemulihan yang digagas Kementerian UMKM bersama PT SRC Indonesia Sembilan untuk mendorong agar bertumbuh dalam meningkatkan produk lokalnya. Berbagai unsur lembaga turut mendukung seperti APINDO, HIPMI dan sebagainya.

Tampak hadir juga Kepala Kejati Kalsel Rina Virawati, Direktur Utama PT SRC Indonesia Sembilan Romulus Sutanto, Ketua DPRD Kota Banjarbaru Gusti Rizky Sukma Iskandar Putera, Pj. Wali Kota Banjarbaru Subhan Nor Yaumil dan jajaran forkopimda lainnya. Dan diawali dengan doa oleh KH. Mukri Yunus, seorang ulama sepuh dari Banua.

“Alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini, Re-Opening Toko Mama Khas Banjar dapat terlaksana. Pertama-tama atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Menteri UMKM Republik Indonesia,” sampai Wakil Gubernur Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman dalam sambutan tertulisnya dibacakan oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Drs. Gt. Yanuar Noor Rifai di atas podium.

Disampaikan Wagub Hasnuryadi Sulaiman, melihat kehadiran Bapak Menteri tidak hanya menjadi kehormatan bagi kami saja, tetapi juga menjadi wujud nyata dari atensi, komitmen, dan pendampingan langsung dari Pemerintah Pusat kepada pelaku usaha mikro di daerah.

Terlebih lagi, menurut Wagub Kalsel bahwa keberpihakan Kementerian Koperasi & UKM RI terhadap keadilan usaha mikro seperti yang tercermin dalam penanganan dan advokasi kasus toko Mama Khas Banjar menjadi sinyal positif bahwa negara hadir untuk membina, bukan semata-mata untuk menegakkan hukum saja.

“Kami juga ingin menyampaikan penghormatan atas keteguhan pelaku UMKM di daerah kami, yang tetap tegar dan bangkit dari berbagai tantangan. Baik dari sisi administratif, hukum, maupun daya saing pasar. Sosok seperti pemilik toko Mama Khas Banjar adalah representasi nyata dari semangat UMKM yang tidak menyerah, mau belajar, dan terus bertumbuh,” pungkasnya.

Wagub Kalsel menegaskan, kewajiban legalitas bukan hanya soal kepatuhan, namun juga bentuk perlindungan terhadap konsumen dan keberlanjutan usaha itu sendiri.

“Pembukaan kembali toko Mama Khas Banjar hari ini adalah lebih dari sekadar peristiwa bisnis. Bagi kami, peristiwa ini menjadi simbol kebangkitan dan semangat baru UMKM Kalimantan Selatan,” harapnya.

Sementara itu, Menteri UMKM RI Maman Abdurrahman pun menyampaikan bahwa acara ini merupakan momentum dari kasus Mama Khas Banjar sebuah bagian pembelajaran dari pesan untuk seluruh masyarakat di Indonesia.

“Mari kita bangun ekosistem yang kondusif, usaha yang baik serta mendukung dari pemerintah, pengusaha maupun aparatur penegak hukumnya,” ungkap Menteri Maman Abdurrahman itu.

Adapun Menteri UMKM RI Maman Abdurrahman juga mengapresiasi kepada Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Selatan yang telah memberikan pengalaman luar biasa kepada pelaku UMKM lokal di Banua. Sehingga, baginya sang owner Firli Nurachim perlengkapan berterima kasih kepada Kejati dan sejumlah lembaga yang telah mengawal kasusnya hingga selesai.

“Firli dan isterinya, Mama Khas Banjar perlu berterima kasih kepada beliau (Kejati Kalsel) dan apapun ceritanya, beliau ini memberikan pengalaman luar biasa yang dialami. Apa yang terjadi hari ini sebuah takdir dari Allah SWT dan perlu mengambil nilai dari sisi positifnya karena ada hikmah besar di balik itu semua,” ungkap Maman tersenyum.

Menteri Maman Abdurrahman berharap ke depannya bahwa Toko Mama Khas Banjar dapat meningkatkan kualitasnya, terlebih mempunyai 50 produk unggulannya dan memiliki 8 pegawai. Dia meyakini toko ini akan melebarkan sayapnya lebih jauh lagi, sehingga dapat meningkatkan perekonomian yang baik di Kalsel.

“Kalau bisa ditambah terus produknya. Bermulai cuma 50 produk menunya, setahun kemudian bisa ditambah lagi menjadi 150-200 produk lokalnya. Mungkin nanti bakal seperti UMKM di Bali yaitu Ajik Krisna yang telah sukses, Mama Khas Banjar dapat meniru seperti itu,” tandasnya.

Momentum itu, Menteri UMKM RI Maman Abdurrahman pun meninjau langsung kondisi di dalam toko. Dan tersedia berbagai jenis makanan laut yang menawarkan beragam hidangan segar dan lezat dari lautan biru.

Mulai dari ikan segar, udang, kepiting, hingga kerang yang berlimpah, Mama Khas Banjar menyediakan pengalaman gastronomi laut yang memanjakan lidah. Dan sajian yang menggabungkan cita rasa tradisional dengan sentuhan modern. (tri)

JH Kloter BDJ 03 Tiba di Tanah Air Dengan Selamat

0
JH BDJ 03
JH BDJ 03 telah mendarat di Banua dengan selamat.

Link, Banjarbaru – Alhamdulillah, jemaah haji (JH) kloter BDJ 03 yang berasal dari Kabupaten Kapuas dan Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah tiba di Tanah Air pada Kamis (19/06/25) malam, dengan selamat.

Pesawat Lion Air dengan nomer penerbangan LNI 3119 yang membawa 417 JH BDJ 03 dan menjadi kloter perdana jemaah haji asal Kalimantan Tengah  landing di Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin pada pukul 22.45 Wita.

Jemaah haji Kloter BDJ 03 diterima Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Debarkasi Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan Dr. H. Muhammad Tambrin M.M.Pd., Kamis (19/06/25) dini hari di Asrama Haji Debarkasi Banjarmasin.

Disambutannya, Tambrin mengucapkan selamat datang kepada para Jemaah Haji Duyufullah Duyufurrahman dengan harapan para jemaah haji mendapatkan haji yang mabrur dan umrah yang makbul.

“Marhaban – Ahlan Wa Sahlan, selamat datang tamu- tamu Allah JH BDJ 03 yang telah menyempurnakan rukun Islam yang kelima,” ucapnya.

Tambrin mengungkapkan, jumlah jemaah dan petugas haji dari Kabupaten Kapuas dan Kotawaringin Barat diberangkatkan dari Embarkasi Banjarmasin sebanyak 423 dan jumlah jemaah dan petugas haji Kloter BDJ 03 yang pulang berjumlah 417 orang dikarenakan  2 orang wafat atas nama H. Adnan Hadri (79 thn) dari Kapuas dan H. Mujianto Sutomo (65 thn) dari Kotawaringin Barat. “Dan 4 orang masih dirawat di rumah sakit di Arab Saudi, atas nama Siti Aisah, Fauzi Hasan, Mukhtar Asmawi dan Syarkawi Bain Taib,” terangnya.

Terima kasih kepada Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Barat dan Kapuas yang sudah memfasilitasi pemberangkatan dan kedatangan jemaah haji. “Dan hari ini semua di jamu dengan soto Banjar dan Sate,” terangnya.

Setelah kedatangan sebanyak 423 Jemaah dan petugas Haji Kloter 1, 421 jemaah dan petugas haji Kloter BDJ 02 dan 417 jemaah dan petugas haji BDJ 03 maka hingga saat ini sudah  1.261 jemaah dan petugas haji Debarkasi Banjarmasin yang sudah tiba di Tanah Air dari jumlah total 5.502 jemaah dan petugas haji yang diberangkatkan.

Sedangkan jumlah jemaah haji Debarkasi Banjarmasin yang wafat hingga hari ini berjumlah enam orang, yaitu atas nama Acil Suhud Yusuf (81 thn) Kloter 4 dari Tabalong (Kalsel), Hartati (49 thn) Kloter 6 dari Pulang Pisau (Kalteng), Ardiansyah Arjan Asmuni (63 thn) dari Hulu Sungai Tengah (Kalsel), H. Adnan Hadri (79 thn) Kloter 3 dari Kapuas (Kalteng), H. Mujianto Sutomo J (65 thn) dari Kotawaringin Barat (Kalteng), dan Mustafa Sahamma Putang (90 thn) Kloter 11 dari Kotabaru (Kalsel). (spy)

LSM KAKI Pantau Dugaan Pungli Keamanan Anggota DPRD Banjar

0
keamanan anggota dewan
Berhembus khabar tak sedap yang belakangan mengguncang DPRD Kabupaten Banjar. Disebutkan setiap anggota dewan diduga dimintai setoran Rp600 ribu setiap bulan untuk keamanan.

Link, Martapura – Berhembus khabar tak sedap yang belakangan mengguncang DPRD Kabupaten Banjar. Disebutkan setiap anggota dewan diduga dimintai setoran Rp600 ribu setiap bulan untuk keamanan, utamanya keamanan dari potensi jeratan hukum. Tentu saja hal itu menarik perhatian dari berbagai kalangan.

Direktur LSM KAKI Kalsel H Akhmad Husaini, tegas menyebutkan, jika hal itu benar sungguh sangat tidak masuk akal, mengingat kegiatan tersebut termasuk katagori pungutan liar (pungli). Ia juga mempertanyakan untuk apa ada Pungli di DPRD Banjar.

“Jika benar, maka untuk apa Pungli itu, apa untuk menutup pelanggaran hukum atau untuk keperluan segelintir oknum saja. Masyarakat yang menjadi konstituennya kasihan, karena uang justru mengalir ke oknum yang tidak bertanggung jawab, bukan kepada mereka,” katanya, Kamis 19 Juni 2025, sembari menegaskan pihaknya akan terus memantau persoalan tersebut.

Diketahui, kasus dugaan Pungli berkedok uang keamanan bertiup kencang di dalam gedung wakil rakyat di DPRD Kabupaten Banjar. Kemana uang tersebut diserahkan joki juga menjadi pertanyaan.

Beredarnya informasi miring tersebut ditenggarai muncul dari kalangan wakil rakyat di DPRD Kabupaten Banjar sendiri. Disebutkan, bahwa setiap anggota DPRD Banjar setiap bulannya diminta setoran Rp600 ribu perbulan. Uang yang diduga Pungli (pungutan liar) liar tersebut disebut sebagai uang keamanan bagi setiap anggota DPRD terhadap persoalan yang bisa menyeret mereka ke berbagai masalah dan salah satunya diduga dari jeratan hukum.

Dari beberapa anggota DPRD Kabupaten Banjar yang tidak bersedia menyebutkan namanya membenarkan, bahwa mereka diminta setor atau menyisihkan uang sebesar Rp600 ribu perbulan tersebut.

“Kami diminta setor Rp600 ribu perbulan dan itu tentu memang pasti sepengetahuan pimpinan dewan. Ada anggota dewan DPRD Banjar (yang menjadi joki – red) mengambil dan membagikannya uang setoran itu,” jelas salah satu anggota DPRD Kabupaten Banjar yang tidak bersedia disebutkan namanya. (zainuddin/BBAM)

Menteri UMKM Dorong Optimalisasi Penyerapan KUR

0
Menteri UMKM dorong Optimalisasi Penyerapan KUR

Link, Banjarmasin – Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2025 Regional Kalimantan, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) RI, Maman Abdurrahman mendorong optimalisasi penyerapan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Dalam hal ini, peran pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota ujarnya menjadi penting karena secara aturan diberikan ruang sebesar-besarnya untuk bisa mengupload dan mengusulkan calon-calon yang potensial.

“Bahwa pemerintah provinsi itu diberikan ruang dan akses yang sebesar-besarnya untuk menyalurkan KUR,” ujar Maman, Rabu (18/06/2025) di Mahligai Pancasila Banjarmasin.

Selain Menteri Maman, hadir langsung Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza beserta para deputi di kementerian terkait, Gubernur Kalsel H Muhidin diwakili Plt Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov, Isharwanto dan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kalsel Gusti Yanuar Noor Rifai.

Ada empat poin penting yang disampaikan Menteri UMKM Maman kepada peserta rakor, yakni mendorong peran aktif Pemda untuk mengunggah data debitur KUR potensial.

Kemudian soal monitoring penyaluran KUR untuk memastikan kelancaran proses serta meningkatkan pencapaian target program secara optimal.

Selanjutnya, memperkuat sinergi antara pemerintah lembaga keuangan dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan distribusi KUR berjalan lancar dan tepat sasaran.

Poin terakhir, perlunya mengidentifikasi kendala dalam proses penyaluran KUR dan merumuskan solusi untuk meningkatkan efisiensi dan produktifitas program.

Disebutkan Menteri Maman, data Kementerian UMKM tangal 16 Juni 2025 tercatat, total penyaluran KUR di wilayah Kalimantan sebesar Rp7,64 trilliun, dengan jumlah debitur 113,064 orang, ditambah debitur baru 51.139, dan debitur gradual 25.114, dan sektor produksi mencapai 62,96 persen.

Menteri Maman mengapresiasi kinerja pihak terkait dengan capaian ini, karena penggunaan dana di sektor produksi 62,96 persen sudah di atas target.

Selain itu, disampaikan keinginan pemerintah pusat dalam hal penyaluran KUR, tidak hanya sekedar melihat pendistribusian dari aspek kuantitas, tapi aspek kualitas.

Pada kesempatan itu, Deputi bidang Usaha Mikro, Kementerian UMKM, Muhammad Riza Damanik dalam laporannya menyebut, rakor di Banjarmasin ini kali ketiga dari lima yang diagendakan.

Rakor akan mengevaluasi pelaksanaan penyaluran KUR, mengidentifikasi permasalahan, dan mencari solusi terbaik untuk memastikan penyaluran KUR berjalan lancar dan tepat sasaran.

Kegiatan ini diharapkan dapat memecahkan berbagai permasalahan dalam penyaluran KUR dan memastikan penyaluran berjalan tepat sasaran.

Rakor bertujuan meningkatkan pemahaman dan sinergi antara berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, penyalur KUR, dan pelaku UMKM.

Selain itu, untuk meningkatkan pemahaman bersama mengenai KUR 2025, mencari solusi atas kendala dalam penyaluran KUR, memastikan penyaluran KUR tepat sasaran,dan meningkatkan sinergi antara pemerintah daerah, penyalur KUR, dan pelaku UMKM.

Sementara itu, Wamen UMKM Helvi Yuni Moraza dalam arahannya mengatakan, pihaknya berusaha terus mendorong kemudahan akses UMKM mendapatkan KUR ini.

Disebutkan, masih terdapat UMKM yang menghadapi kendala SLIK bermasalah, legalitas usaha tidak ada NIB/SKU, kesulitan debitur naik kelas/graduasi KUR karena keterbatasan agunan.

Kendala lain, belum optimalnya pemanfaatan pembiayaan UMKM berbasis komunikasi dan kemitraan seperti KUR khusus.

“Kami dari kementerian UMKM berusaha memfasilitasi teman-teman (UMKM,red),” ujarnya sembari meminta permasalahan ini dibahas dalam rakor di regional Kalimantan ini.

Turut hadir dalam kegiatan, Ketua DPRD Kalsel H Supian HK, Direktur Bank Kalsel Fahrudin, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin, unsur perbankan/lembaga penyalur, kepala SKPD terkait, dan pelaku usaha serta unsur terkait lainnya. (tri)

Wagub Kalsel Sampaikan Raperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024

0
Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024

Link, Banjarmasin – Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnuryadi Sulaiman menyampaikan penjelasan terhadap Raperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun anggaran 2024.

Penjelasan ini disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD, yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Supian HK pada Rabu (18/6/2025) siang, di Ruang Rapat Paripurna H Mansyah, di Banjarmasin.

Pada rapat paripurna ini, disampaikan bahwa total Pendapatan Daerah Kalsel tahun 2024 adalah sebesar Rp12,4 triliun rupiah dari anggaran Rp11,6 triliun rupiah atau terealisasi sebesar 106,85 persen.

Kemudian juga disampaikan bahwa total Anggaran Belanja dan Transfer tahun anggaran 2024 adalah sebesar Rp11,1 triliun rupiah dari anggaran Rp13,3 triliun rupiah, atau terealisasi Rp83,63 persen.

“Pertanggungjawaban ini merupakan bentuk evaluasi yang menyeluruh terhadap pelaksanaan APBD, serta menjadi dasar bagi kita untuk mengambil kebijakan yang lebih tepat, efisien dan berorientasi hasil,” sampai Wagub Hasnuryadi Sulaiman.

Agenda penjelasan terhadap APBD tahun anggaran 2024 pada rapat paripurna itu ini sampai Wagub Hasnuryadi diharapkan menjadi bagian dari proses pembangunan yang berintegritas.

“Semoga apa yang kita laksanakan hari ini menjadi bagian dari proses pembangunan yang berintegritas, serta menjadi cerminan kinerja pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral, politik dan administratif,” sampainya.

Melalui penjelasan ini, Wagub Hasnuryadi juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada DPRD Kalsel, atas kerjasama dan komitmen dalam mengawal pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024.

Wagub Hasnuryadi juga menyampaikan harapan agar kolaborasi antar Pemerintah Daerah dan DPRD dapat terus berlangsung, untuk mencapai tujuan yang sama.

“Ke depan, kami berharap kolaborasi dapat terus berjalan sesuai prinsip kemitraan yang baik. Kita memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan Kalsel yang berkelanjutan, berbudaya, religi dan sejahtera menuju gerbang logistik Kalimantan,” harapnya.

Ditemui usai rapat paripurna, Wagub Hasnuryadi Sulaiman kembali sampaikan terima kasih atas kerjasama DPRD dan menitipkan harapkan untuk dapat memperjuangkan kemakmuran masyarakat Kalsel.

“Kepada Pak Ketua dan seluruh Anggota Dewan, kami atas nama Pemprov Kalsel mengucapkan terima kasih, dan memohon kerja samanya. Mudah-mudahan apa yang kita rancang dan rencanakan, adalah tujuannya untuk kemakmuran masyarakat Banua Kalsel tercinta,” tutur Hasnuryadi.

Pada rapat paripurna yang dihadiri 28 orang anggota dewan ini, juga dilaksanakan agenda lainnya, yakni Penandatanganan Nota Kesepakatan KUPA dan PPAS Perubahan APBD tahun anggaran 2025 serta Persetujuan Bersama Perubahan 2 Buah Raperda antara Pemprov Kalsel dan DPRD Kalsel.

Turut berhadir pada rapat paripurna, Forkopimda Kalsel atau yang mewakili, Pimpinan Instansi Vertikal wilayah Kalsel atau yang mewakili, Akademisi, Pimpinan Lembaga perbankan atau yang mewakili, Tenaga Ahli Gubernur serta sejumlah Kepala SKPD lingkup Pemprov Kalsel.

Rapat paripurna selanjutnya dengan agenda Pandangan Fraksi-Fraksi dan Tanggapan Gubernur Kalsel akan dilaksanakan pada Rabu, 25 juni 2025 mendatang. (tri)

PUPR Kalsel Sosialisasikan Produk Proteksi Korosi, Perkuat Keamanan Struktur Infrastruktur 

0
Sosialisasi produk Proteksi korosi

Link, Banjarbaru- Pentingnya menjaga Infrastruktur dari korosi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar Sosialisasi Produk Proteksi Korosi sesuai Standar Khusus (SKh) 1.7.53, 1.7.54, dan 1.8.23, di Aula Besar Dinas PUPR Kalsel, Banjarbaru, pada Rabu (18/6/2025).

Kegiatan ini dibuka oleh Plt Kepala Dinas PUPR Kalsel, H. Wahid Ramadani, yang diwakili oleh Plt Kabid Bina Marga, Robby Cahyadi, serta didampingi Kabid Bina Konstruksi, Mustajab.

Diikuti peserta dari Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Kalsel, Dinas PUPR se-Kalimantan Selatan, dan sejumlah penyedia jasa konstruksi.

Plt Kabid Bina Marga, Robby Cahyadi, menjelaskan pentingnya proteksi terhadap korosi terutama di wilayah pesisir seperti Kabupaten Kotabaru, Tanah Laut, dan Tanah Bumbu, yang rentan terhadap air laut dan lingkungan korosif.

Kegiatan ini menghadirkan pemaparan dari Outcore Tech PTE LTD, perusahaan asal Singapura yang telah mengantongi legalitas dari Dirjen Bina Marga, Kementerian PUPR.

“Korosi adalah musuh diam-diam dari konstruksi baja dan beton. Jika tidak dicegah sejak awal, dapat menimbulkan kerusakan struktural dan biaya pemeliharaan yang tinggi,” ujar Robby.

Sementara itu, Kabid Bina Konstruksi, Mustajab, menyampaikan bahwa sosialisasi ini tidak hanya memperkenalkan teknologi terbaru, tetapi juga menjadi momentum edukasi dan standarisasi teknis bagi para pelaksana konstruksi di lapangan.

“Kita ingin semua pelaku konstruksi, baik dari pemerintah maupun swasta, memahami bahwa korosi bukan hal sepele. Harus ada kesadaran bahwa penggunaan bahan yang tepat dan perlakuan awal terhadap material konstruksi sangat menentukan umur struktur bangunan,” ungkap Mustajab.

Ia juga menegaskan bahwa penerapan teknologi proteksi korosi harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemeliharaan pasca konstruksi.

“Dengan adanya sosialisasi ini, kami harap akan terjadi penyamaan persepsi dan peningkatan kompetensi. Kita ingin seluruh proyek infrastruktur di Kalsel memiliki standar ketahanan yang tinggi terhadap lingkungan ekstrem, khususnya wilayah yang terpapar air laut dan air payau,” tambahnya.

Outcore Tech memperkenalkan tiga produk unggulan yang disesuaikan dengan peruntukannya Galvanic Zinc, HDPE Jacking System dan Koloidal Nano Silica Hidrogel

Ketiga produk ini dirancang untuk melindungi elemen struktur dari korosi, baik pada beton bertulang maupun baja terbuka, dan sudah digunakan secara luas di berbagai proyek nasional.

Dinas PUPR Kalsel berharap kegiatan ini dapat menjadi bekal penting bagi daerah dalam mengantisipasi dan menangani potensi kerusakan akibat korosi.

“Edukasi dan kolaborasi lintas sektor dianggap kunci untuk meningkatkan kualitas dan ketahanan infrastruktur di Kalimantan Selatan,” pungkasnya. (tri)

Raperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 Segera Disahkan Jadi Perda

0
rapat paripurna raperda pertanggung jawaban apbd ta 2024

Link, Banjarbaru- DPRD Kota Banjarbaru rampungkan tiga agenda, dalam rapat paripurna, Rabu (18/5/2025) malam. Satu diantaranya Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD TA 2024. Raperda ini diajukan Penjabat (Pj) Wali Kota Banjarbaru pada rapat paripurna pekan sebelumnya.

Pada rapat paripurna dilaksanakan malam, dipimpin Ketua DPRD, Gusti Risky Sukma Iskandar Putera tersebut, delapan fraksi di dewan Banjarbaru menyampaikan pemandangan umumnya. Termasuk saran dan masukan  atas penggunaan APBD. Namun semua fraksi sepakat sepakat, raperda berlanjut tahapan berikutnya dan segera disahkan menjadi perda.

Wali Kota Subhan Noor Yaumil menyampaikan apresiasi kepada para anggota dewan melalui fraksi-fraksinya yang telah menelaah dan menyampaikan saran dan masukan melalui pemandangan umumnya.

Menurutnya, semua saran dan masukan anggota dewan melalui pemandangan umum fraksi-fraksi akan dijadikan evaluasi dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Banjarbaru ke depan. (wahyu)

KUA PPAS TA 2025 Telah Disepakati DPRD Bersama Pemko Banjarbaru 

0

Link, Banjarbaru – Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPAS) TA 2025 akhirnya disepakati, setelah melalui tahap pembahasan bersama. Penandatangan nota kesepakatan bersama dilakukan pada rapat paripurna DPRD Kota Banjarbaru, Rabu (18/6/2025).

Dipimpin Ketua DPRD, Gusti Rizky Sukma Iskandar Putra, rapat paripurna dimulai pukul delapan malam ini juga merampungkan agenda Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD TA 2024, dan jawaban wali Kota Banjarbaru atas pemandangan umum tersebut.

Telah disepakati dan ditandatangani bersama, Gusti Rizky Sukma Iskandar Putera mengatakan, ini menunjukkan sinergi dan kolaborasi baik antara eksekutif dan legislatif.

“Penandatanganan kesepakatan menunjukkan DPRD dan Pemkot saling sinergi dan kolaborasi dalam perencanaan anggaran keuangan dan pelaksanaan pembangunan yang diawasi bersama,” kata Gusti Rizky.

Sementara itu, Pj Wali Kota Subhan Noor Yaumil dalam sambutannya menyampaikan kepada seluruh jajaran DPRD Kota Banjarbaru yang telah berkomitmen tinggi hingga KUA/PPAS TA 2025 dapat segera disepakati.

“Nota Kesepakatan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2025 ini menjadi landasan penting dalam penyusunan perubahan APBD yang responsif dan adaptif, sekaligus mencerminkan komitmen Pemerintah Kota Banjarbaru bersama DPRD untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah,” kata Subhan. (wahyu)