Link, Martapura – Berhembus khabar tak sedap yang belakangan mengguncang DPRD Kabupaten Banjar. Disebutkan setiap anggota dewan diduga dimintai setoran Rp600 ribu setiap bulan untuk keamanan, utamanya keamanan dari potensi jeratan hukum. Tentu saja hal itu menarik perhatian dari berbagai kalangan.
Direktur LSM KAKI Kalsel H Akhmad Husaini, tegas menyebutkan, jika hal itu benar sungguh sangat tidak masuk akal, mengingat kegiatan tersebut termasuk katagori pungutan liar (pungli). Ia juga mempertanyakan untuk apa ada Pungli di DPRD Banjar.
“Jika benar, maka untuk apa Pungli itu, apa untuk menutup pelanggaran hukum atau untuk keperluan segelintir oknum saja. Masyarakat yang menjadi konstituennya kasihan, karena uang justru mengalir ke oknum yang tidak bertanggung jawab, bukan kepada mereka,” katanya, Kamis 19 Juni 2025, sembari menegaskan pihaknya akan terus memantau persoalan tersebut.
Diketahui, kasus dugaan Pungli berkedok uang keamanan bertiup kencang di dalam gedung wakil rakyat di DPRD Kabupaten Banjar. Kemana uang tersebut diserahkan joki juga menjadi pertanyaan.
Beredarnya informasi miring tersebut ditenggarai muncul dari kalangan wakil rakyat di DPRD Kabupaten Banjar sendiri. Disebutkan, bahwa setiap anggota DPRD Banjar setiap bulannya diminta setoran Rp600 ribu perbulan. Uang yang diduga Pungli (pungutan liar) liar tersebut disebut sebagai uang keamanan bagi setiap anggota DPRD terhadap persoalan yang bisa menyeret mereka ke berbagai masalah dan salah satunya diduga dari jeratan hukum.
Dari beberapa anggota DPRD Kabupaten Banjar yang tidak bersedia menyebutkan namanya membenarkan, bahwa mereka diminta setor atau menyisihkan uang sebesar Rp600 ribu perbulan tersebut.
“Kami diminta setor Rp600 ribu perbulan dan itu tentu memang pasti sepengetahuan pimpinan dewan. Ada anggota dewan DPRD Banjar (yang menjadi joki – red) mengambil dan membagikannya uang setoran itu,” jelas salah satu anggota DPRD Kabupaten Banjar yang tidak bersedia disebutkan namanya. (zainuddin/BBAM)
