Beranda blog Halaman 273

Membanggakan, Indonesia Kini Jadi Lumbung Pangan Dunia

0
lumbung pangan
Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan program Gerakan Indonesia Menanam (Gerina) yang digelar di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatra Selatan, pada Rabu, 23 April 2025. Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr

Link,Jakarta – Upaya pemerintah Indonesia untuk menjadi lumbung pangan dunia mulai memperlihatkan hasil. Hasil produksi pertanian dalam empat bulan terakhir menunjukkan lonjakan signifikan hingga membuat beberapa negara meminta bantuan pangan dari Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kebanggaannya terhadap kemajuan sektor pertanian Indonesia yang kini tak hanya cukup untuk kebutuhan dalam negeri, tapi juga mulai diminati oleh negara lain. Kebanggaan ini disampaikan Presiden dalam sambutannya pada Peluncuran Program Gerakan Indonesia Menanam (Gerina) di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatra Selatan, pada Rabu, 23 April 2025.

“Beberapa negara minta agar kita kirim beras ke mereka, saya izinkan dan saya perintahkan kirim beras ke mereka dan kalau perlu atas dasar kemanusiaan,” katanya.

Presiden menekankan bahwa bantuan tersebut akan tetap memperhitungkan biaya produksi, distribusi, dan administrasi. Namun, tetap dilandasi oleh semangat solidaritas dan tanggung jawab global.

“Kita jangan terlalu cari untung besar, yang penting ongkos produksi plus angkutan plus administrasi kembali. Kita buktikan bangsa Indonesia sekarang menjadi bangsa bukan bangsa yang minta-minta, tapi bangsa yang bisa membantu dan memberi bangsa lain,” tambahnya.

Sebagai bagian dari program besar ini, pemerintah juga mendorong pembangunan gudang dan pendingin hasil panen di setiap desa, serta memberikan truk pengangkut agar hasil pertanian tidak terbuang sia-sia.

“Sekarang tiap desa akan punya gudang sebagai lumbung pangan. Tiap desa akan punya kamar pendingin. Hasil apapun akan aman sampai dia mampu menjual. Dan tiap kooperasi akan kita beri truk,” katanya.

Lebih lanjut, Presiden menegaskan bahwa bangsa Indonesia tidak akan tunduk atau meminta-minta kepada negara lain. Ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk bekerja, bukan mengeluh, dan membangun dari kekuatan sendiri. (spy)

Dokumen Laporan Hasil Evaluasi APBD 2024 Dari BPKP Diterima Gubernur

0
Dokumen Laporan Hasil Evaluasi APBD 2024 Dari BPKP Diterima Gubernur

Link, Banjarmasin – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalsel, serahkan Dokumen Laporan Hasil Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024, dan diterima langsung oleh Gubernur Kalsel H Muhidin menerima Dokumen Laporan Hasil Evaluasi, pada Jumat (25/04/2025) siang, di rumah dinasnya Jalan Suprapto, Antasan Besar Kota Banjarmasin.

Dokumen Laporan Evaluasi ini diserahkan langsung Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Kalsel, Ayi Riyanto kepada gubernur yang didampingi Kepala Kementerian Agama Provinsi Kalsel Muhammad Tambrin.

Pejabat BPKP Perwakilan Kalsel yang turut menyampaikan dokumen sekaligus beraudiensi ini, Roki’in (Kepala Bagian Umum), Sukari (Koordinator Pengawasan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Program dan Pelaporan serta Pembinaan APIP), dan Kurnia Sucita Sakti (Koordinator Pengawasan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor Bidang Akuntan Negara).

Diketahui, BPKP memiliki peran penting dalam pengawasan keuangan daerah, khususnya terkait APBD. Tugas BPKP meliputi pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan atas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban APBD.

BPKP juga berperan dalam memberikan konsultasi terkait manajemen risiko, pengendalian intern, dan tata kelola APBD.

Pertemuan rombongan Kepala BPKP Provinsi Kalsel bersama Gubernur H Muhidin berlangsung singkat karena ada agenda kegiatan yang segera dihadiri kedua pihak yakni pengukuhan Ketua dan pengurus Dekranasda Provinsi Kalsel di Mahligai Pancasila Banjarmasin. (tri)

JHI Harus Mendapatkan Layanan Prima Sejak di Embarkasi

0
layanan prima untuk JHI
Menag Nasaruddin Umar pimpin rapat persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1446 H/2025 M, Jumat (24/4/2025)

Link, Jakarta – Pelayanan maksimal harus diberikan kepada seluruh Jemaah Haji Indonesia (JHI) 2025 secara merata, tanpa membedakan asal provinsi jemaah. Seluruh jajaran Kementerian Agama juga harus menyiapkan layanan prima sejak di embarkasi.

Demikian ditegaskan Menteri Agama Nasaruddin saat memimpin rapat persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1446 H/2025 M di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Jumat (25/4/2025).

“Berikan layanan terbaik sejak dari embarkasi. Saya minta semua petugas menyambut jemaah dengan senyum, berikan energi positif di awal keberangkatan,” ujar Menag.

Menurutnya, layanan prima maksimal harus diberikan secara merata, tanpa membedakan asal provinsi jemaah. “Jangan ada diskriminasi pelayanan. Semua jemaah adalah tamu Allah yang harus dihormati dan dilayani dengan optimal,” tegasnya.

Menag juga meminta agar pemberangkatan perdana jemaah gelombang I dijadikan momentum spesial. Ia mendorong pelibatan kepala daerah, DPRD, dan instansi terkait dalam pelepasan jemaah.

“Ciptakan suasana khidmat dan meriah. Siapkan antisipasi jika hujan, termasuk tenda untuk para tamu undangan. Kesan awal ini penting,” katanya.

Rapat tersebut dihadiri Dirjen PHU Hilman Latief, pejabat eselon II, serta diikuti secara daring oleh kakanwil, kabid haji, dan kepala UPT Asrama Haji se-Indonesia.

Berdasarkan Rencana
Perjalanan Haji (RPH) 1446 H/2025 M, jemaah haji Indonesia gelombang I akan mulai diberangkatkan ke Madinah pada 2 Mei hingga 16 Mei 2025. Gelombang II akan berangkat ke Jeddah pada 17–31 Mei 2025.

Tahun ini Indonesia mendapatkan kuota haji sebanyak 221.000 orang, terdiri atas 201.063 jemaah reguler, 1.572 petugas haji daerah, 685 pembimbing KBIHU, dan 17.680 jemaah haji khusus. (spy)

Terlanjur Terapkan PPN 12 Persen, Komisi II DPRD Gelar RDP

0
Komisi II DPRD Banjar
Komisi II DPRD Banjar akan gelar RDP dengan Perumda PBB terkait penerapan PPN 12 Persen kepada pedagang.

Link, Martapura – Komisi II DPRD Kabupaten Banjar akan segera menggelar Rapat Dengan Pendapat (RDP) dengan Perumda Pasar Bauntung Batuah (PBB) Kabupaten Banjar dan pedagang terkait kerugian akibat penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen selama dua pekan untuk retribusi pedagang.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Banjar, Rahmat Saleh memastikan akan segera mengagendakan RDP untuk membahas persoalan tersebut bersama Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) terkait, tak terkecuali Perumda PBB Kabupaten Banjar.

“Sebagai mitra tentu kita akan bantu untuk mencarikan solusinya dan melakukan evaluasi bersama Perumda Pasar. Kalau tidak salah jadwal Bandan Musyawarah (Bamus) akan dilaksanakan pada 7 Mei, jadi rapat bersama dinas terkait dan Perumda Pasar akan kita jadwalkan disana,” ujar, Kamis (24/4/2025).

Ungkapan serupa juga dilontarkan anggota Komisi II DPRD Kabupaten Banjar, Hj Rusmini. Sehingga permasalahan yang dihadapi Perumda PBB Kabupaten Banjar dan pedagang dapat dicarikan solusinya.

“Kita tentunya mendengarkan penjelasan dari mereka (Perumda PBB-red) dahulu, karena solusinya ada di mereka. Seperti apa solusi yang akan disampaikan nantinya, kita bisa memberikan masukan dan saran apabila masih ada didapati kekurangan,” tuturnya.

Jika secara aturan tarif retribusi PPN 12 persen yang terlanjur diterapkan ke para pedagang boleh diganti rugi, lanjut Anggkota Komisi II DPRD Banjar dari Politisi Demokrat Kabupaten Banjar ini, tentu Perumda Pasar akan membayarkannya.

“Tapi, kalau penerapan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku sebelum adanya kebijakan baru, masa retribusi yang telanjur dibayarkan dihitung kerugian pedagang. Artinya pedang harus mengikuti aturan yang ada,” ungkapnya.

Seperti diketahui, harmonisasi PPN 12 persen mulai diberlakukan terhitung sejak 1 Januari 2025, Dilain sisi, penerapan PPN 12 persen untuk retribusi tersebut justru menuai pro dan kontra dari kalangan pedagang, sehingga ada yang bersedia dan menolak membayar retribusi dengan tarif PPN 12 persen dan menimbulkan kerugian bagi Perumda Pasar,  sebelumnya akhirnya tarif pajak dikembalikan menjadi 11 persen.

Bahkan, salah satu pedagang sembako di Pasar Kindai Limpuar, Kecamatan Gambut, yakni Hj Via mengaku terpaksa membayar tarif retribusi sebesar 12 persen pasca diberlakukannya aturan tentang Harmonisasi PPN yang sebelumnya hanya 11 persen menjadi 12 persen awal Januari 2025 lalu.

“Kami pedagang kecil kadang-kadang keuntungan bersih yang diperoleh hanya sekitar Rp50.000 atau 20.000 saja, itupun belum tentu. Masa kami dikenakan pajak,” ujarnya pada 6 Januari 2025 lalu.  (zainuddin/BBAM)

Berkontribusi Dalam Peningkatan Kualitas ASN, Gubernur Apresiasi DPW APWI

0

Link, Banjarbaru – Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin melalui Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Adi Santoso, menyampaikan ucapan selamat kepada jajaran pengurus Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia (APWI) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) periode 2025–2029 yang resmi dilantik di Aula Kampus I Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Kamis (24/4) pagi.

“Saya mengucapkan selamat atas dilantiknya jajaran pengurus DPW APWI Provinsi Kalsel. Amanah dan kepercayaan yang diberikan kepada bapak dan ibu adalah komitmen bersama dalam pengembangan SDM aparatur sipil negara,” ucap Adi Santoso membacakan sambutan gubernur.

Lebih lanjut, Gubernur H. Muhidin juga menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh jajaran APWI Kalsel atas kontribusinya dalam peningkatan kualitas ASN.

“Saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya, karena bapak dan ibu telah membantu menciptakan aparatur yang lebih profesional, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan pentingnya peran Widyaiswara dalam menjawab tuntutan transformasi digital, peningkatan pelayanan publik, serta percepatan pembangunan daerah.

“Pelantikan 24 orang pengurus DPW APWI Kalsel ini diharapkan menjadi momentum penguatan peran strategis Widyaiswara di Banua dan memperkokoh sinergi lintas lembaga demi terwujudnya ASN yang unggul, profesional, dan berdaya saing tinggi,” tutupnya.

Pelantikan ini sendiri dilakukan secara daring oleh Ketua Umum DPP APWI, Sugihardjo, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum DPP APWI Nomor KEP-005/DPP-APWI/II/2025 tentang Penetapan dan Pengesahan Struktur Organisasi, Uraian Tugas, dan Susunan Pengurus DPW APWI Kalsel Periode 2025–2029.

Dalam sambutannya secara virtual, Sugihardjo menegaskan bahwa visi dan misi DPW APWI Kalsel telah selaras dengan arah kebijakan DPP APWI. Ia memberikan apresiasi terhadap enam program strategis yang dirumuskan oleh DPW APWI Kalsel, yang dianggap relevan dengan kebutuhan dan tantangan zaman.

“Saya mengapresiasi penjabaran visi dan misi DPW Kalsel ke dalam enam program strategis, mulai dari peningkatan kompetensi, pengembangan organisasi, hingga pengabdian masyarakat. Semuanya sangat kontekstual dengan dinamika saat ini,” katanya.

Sugihardjo juga mengingatkan pentingnya kesiapan dalam menghadapi tantangan global seperti disrupsi teknologi, perang dagang antara Cina dan Amerika Serikat, serta efek kebijakan internasional yang dikenal dengan Trump Effect.

“Tiga hal ini akan sangat mempengaruhi dunia kerja dan pendidikan aparatur ke depan, maka perlu adaptasi berkelanjutan,” pesannya.

Ketua DPW APWI Kalsel periode 2025–2029, Tina Purnamawati, dalam sambutannya menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar seremonial, melainkan bentuk komitmen dan tanggung jawab besar dalam mengemban peran strategis sebagai Widyaiswara.

“Pelantikan ini bukan hanya sebuah seremoni, tetapi bentuk tanggung jawab yang harus dijalankan dengan integritas dan semangat kolaboratif. APWI Kalsel siap bersinergi demi terwujudnya Smart ASN yang unggul dan profesional,” tegasnya.

Tina juga memaparkan enam program strategis DPW APWI Kalsel, yaitu Program Pembinaan Widyaiswara, Program Peningkatan Kompetensi, Program Pembinaan Organisasi, Program Penelitian dan Pengembangan, Program Kerja Sama antar Lembaga dan Program Pengabdian kepada Masyarakat.

“Keenam program ini menjadi landasan kuat dalam menjawab tantangan ke depan dan mendorong Widyaiswara menjadi agen perubahan yang berdaya saing,” jelas Tina. (tri)

PSM Makassar vs Bali United 0-1, Juku Eja Takluk

0
PSM Makassar vs Bali United. (Foto: Instagram resmi Bali United)

Link, Parepare – Laga PSM Makassar vs Bali United di pekan ke-30 BRI Liga 1 2024/2025 di Stadion Gelora B.J. Habibie, Jumat (25/04/2025) malam WIB berlangsung dengan sengit dan menarik. Ada dua gol yang dianulir oleh wasit di pertandingan ini.

Dan hanya satu gol saja yang tercipta. Gol itu dicetak oleh Privat Mbarga.

Hasil ini membuat Bali United mengemas 44 angka dari 30 laga dan mereka naik ke peringkat tujuh klasemen Liga 1 2024/2025. Sedangkan PSM turun ke peringkat delapan dengan koleksi 44 poin.

Jalannya Pertandingan

PSM Makassar langsung menekan Bali United sejak menit pertama. Namun mereka kesulitan untuk membongkar pertahanan sang tamu.

Justru Bali United bisa unggul lebih dahulu pada menit ke-22. Saat itu Serdadu Tridatu melancarkan serangan balik dengan bola panjang ke flank kiri pada Privat Mbarga.

Mbarga kemudian memotong masuk ke tengah kotak penalti. Ia sukses mengecoh Yuran Fernandes sebelum akhirnya melesakkan tembakan keras ke sisi kanan gawang. 0-1!

PSM kemudian terus menggempur pertahanan Bali United. Namun mereka tetap kesulitan membongkar pertahanan Serdadu Tridatu.

Pada menit ke-44, justru Bali United mendapat kans mengancam gawang PSM dari sepakan Privat Mbarga lagi. Namun bola sepakannya dari luar kotak penalti masih bisa disetop kiper.

Setelah itu tak ada gol tercipta sampai turun minum. PSM Makassar 0-1 Bali United.

Di babak kedua PSM Makassar coba langsung menekan pertahanan Bali United. Namun Serdadu Tridatu malah mencetak gol lebih dahulu saat laga berjalan kurang dari satu menit.

Mereka melancarkan serangan balik melalui Kopitovic. Namun golnya tak disahkan wasit karena ia sebelumnya terperangkap offside.

Menit ke-59 Kopitovic nyaris mencetak gol lagi, juga dari serangan balik. Namun bola sepakannya dari dalam kotak penalti masih melebar ke sisi kiri gawang.

Tak lama kemudian PSM bisa mengancam dari sepakan Ricky Pratama dari sisi kanan kotak penalti. Namun bola masih bisa diantisipasi kiper dengan mudah.

Bali United kemudian bisa berbalik menekan pertahanan PSM. Hal ini membuat laga menjadi lebih sengit dan seru.

Pada menit 90+1, PSM nyaris mencetak gol dari kemelut di kotak penalti. Namun bola sepakan Yuran masih bisa diblok kiper Bali United.

Menit 90+7, gol akhirnya kembali tercipta. Bali United sukses menggandakan skor berkat tandukan Jaime Xavier di depan kotak penalti. Ia menyambut bola umpan tendangan bebas Irfan Jaya. Akan tetapi gol tersebut kemudian dianulir setelah pengecekan VAR.

Pada akhirnya tak ada tambahan gol tercipta. PSM Makassar 0-1 Bali United.

Susunan Pemain

PSM Makassar: Arya Pratama; Lasinari, Yuran Fernandes, Aloisio Neto, Victor Luiz, Latyr Fall, Akbar Tanjung, Daisuke Sakai, Rizky Eka Pratama, Nermin Haljeta, Victor Dethan

Pelatih: Bernardo Tavares

Bali United: Adilson Maringa; Made Andhika, Kadek Arel, Elias Dolah, Ricky Fajrin, Kadek Agung, Brandon Wilson, Rahmat Arjuna, Irfan Jaya, Privat Mbarga, Boris Kopitovic

Pelatih: Stefano Cugurra Teco

Borneo FC vs PSIS, Laskar Mahesa Jenar Kalah dengan Skor 2-5

0
Borneo FC vs PSIS, Laskar Mahesa Jenar Kalah dengan Skor 2-5
Borneo FC vs PSIS Semarang, Jumat (25/4/2025) (c) Dok. Borneo FC

Link, Semaang – Menjamu Borneo FC di Stadion Jatidiri, Semarang, Jumat (25/4/2025) sore WIB di pekan ke-30 BRI Liga 1 2024/2025, Laskar Mahesa Jenar tumbang dengan skor 2-5

Gol-gol kemenangan Borneo FC dicetak oleh brace Mariano Peralta serta masing-masing satu gol dari Rosembergne Da Silva, Ronaldo Rodriguez, dan Habibi Abdul Jusuf. Sementara PSIS hanya bisa memperkecil kedudukan berkat gol Mochammad Sandy Ferizal dan Joao Vitor.

Kemenangan ini membuat Borneo FC naik ke peringkat enam klasemen sementara BRI Liga 1 dengan raihan 46 poin. Sementara PSIS tertahan di peringkat 16 dengan raihan 25 poin.

Jalannya Pertandingan

Meski berstatus sebagai tim tamu tidak membuat Borneo FC keder di hadapan PSIS. Tim asal Kalimantan itu langsung tancap gas begitu peluit dibunyikan.

Benar saja, baru sembilan menit laga berjalan Borneo sukses membuka keunggulan. Mariano Peralta mencatatkan namanya di papan skor setelah umpan Fajar Fathurrahman ia selesaikan menjadi gol.

Gol tersebut membuat Borneo FC semakin percaya diri. 10 menit berselang, giliran Rosembergne da Silva yang mencatatkan namanya di papan skor usai umpan Mariano Peralta ia konversi menjadi gol, sehingga Pesut Etam unggul 0-2 atas tim tamu.

PSIS benar-benar kewalahan menghadapi serangan beruntun Borneo FC. Di menit ke-39, tim tamu berhasil memperlebar kedudukan menjadi 3-0 berkat gol Ronaldo Rodriguez.

Di penghujung babak pertama, gawang PSIS kembali bobol melalui penalti Habibi Abdul Jusuf yang membuat Borneo FC unggul 0-4 di babak pertama.

Meski unggul empat gol, Borneo FC tidak menurunkan intensitas serangan mereka. Mereka langsung tancap gas di awal babak kedua.

Namun PSIS yang tampil lebih agresif berhasil mencetak gol balasan di menit ke-53 berkat gol Sandy Ferizal yang memanfaatkan umpan dari Tri Setiawan.

Gol tersebut membuat PSIS semakin percaya diri dalam menyerang. 12 menit berselang, giliran Joao Vitor yang memperkecil kedudukan menjadi 2-4 berkat golnya ke gawang Borneo FC.

Kebobolan dua gol, Borneo FC mencoba untuk bangkit. Mereka kembali mendominasi jalannya pertandingan sementara PSIS mengandalkan serangan balik untuk mengancam gawang Borneo FC.

Lagi asik menyerang, gawang PSIS justru kebobolan lagi di penghujung laga. Mariano Peralta sukses mencetak gol keduanya di laga ini sehingga pertandingan ditutup dengan skor 2-5 untuk kemenangan Borneo FC.

Susunan Pemain 

PSIS Semarang : Muhammad Adi Satriyo; Mohammad Haykal Alhafiz, Joao Vitor, Alfeandra Dewangga, Mochammad Sandy Ferizal; Boubakary Diarra, Lucas Barreto, Tri Setiawan; Septian David Maulana, Sudi Abdallah, Gali Freitas

Pelatih: Gilbert Agius

Borneo FC : Nadeo Argawinata; Rosembergne Da Silva, Rivaldo Pakpahan, Kei Hirose; Mariano Peralta, Abibi Abdul Jusuf, Muhammad Sihran

Pelatih: Joaquin Gomez

Dilaksanakan di Balikpapan, Wagub Kalsel Ikuti Peringatan Hari Otonomi Daerah Secara Daring

0

Link, Banjarmasin – Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnuryadi Sulaiman ikuti Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-XXIX Tahun 2025 secara daring/virtual pada Jum’at (25/4/2025) pagi.

Upacara Peringatan yang Hari Otonomi Daerah Ke-XXIX tahun 2025 mengusung tema “Sinergi Pusat dan Daerah Membangun Nusantara Menuju Indonesia Emas 2045” ini dilaksanakan di Kota Balikpapan dan dipimpin oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Bima Arya Sugiarto sebagai Inspektur Upacara.

Dalam kesempatan ini, Wamendagri Bima Arya menyampaikan arahan tertulis dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, bahwa Peringatan Hari Otonomi Daerah Ke-XXIX ini menjadi momentum untuk sinkronisasi dan evaluasi APBD daerah di Indonesia.

“Kita boleh optimis dan bangga banyak daerah dengan angka yang impresif dan inspiratif, kapasitas fiskal menguat, kepemimpinan yang hebat. Tapi tidak sedikit angka yang menunjukkan bahwa masih banyak daerah yang APBDnya jauh dari kuat dan alokasi APBD nya belum sepenuhnya berpihak pada rakyat. Tahun ke 29 ini adalah saat yang tepat untuk kita evaluasi tentang otonomi daerah,” sampainya.

Evaluasi ini sampai Wamendagri Bima Arya harus dilaksanakan di dua sisi, yakni pada sisi Pemerintah Daerah dan juga sisi Pemerintahan Pusat melalui Kemendagri.

“Di satu sisi kepala daerah harus terus beradaptasi, tapi Kemendagri dan Pemerintah Pusat juga tidak boleh berhenti untuk sinkronisasi dan evaluasi,” ujarnya.

Wamendagri Bima Arya menyampaikan bahwa kepemimpinan kepala daerah harus mengusung cara pandang yang jauh lebih inovatif, lebih kolaboratif untuk menuju kesuksesan fiskal daerah.

“Cara pandang yang jauh lebih inovatif, kolaboratif dan membangun kerjasama dengan semua stakeholders, bermitra dengan swasta, menguatkan pentahelix, berpikir kreatif untuk membangun ekosistem bagi pengembangan ekonomi kreatif atau ‘New Engine of Growth’ menjadi kunci kesuksesan fiskal daerah,”

Lebih lanjut Wamendagri Bima Arya juga menyampaikan Otonomi daerah juga berbeda dengan sistem federal.

“Otda berbeda dengan sistem federal dimana sistem kita adalah kesatuan. Pemerintah pusat melalui Kemendagri melakukan pembinaan, pendampingan, pengawasan dan supervisi untuk memastikan Pemda berjalan maksimal untuk memenuhi pelayanan publik yang baik,” ujarnya.

Melalui peringatan Hari Otonomi Daerah Ke-XXIX ini, Wamendagri Bima Arya berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah semakin kuat guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung visi besar Indonesia Emas 2045.

Selain sebagai inspektur upacara, Wamendagri Bima Arya Sugiarto juga menyerahkan piagam penghargaan kepada kepala daerah yang berprestasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Turut berhadiah secara daring mendampingi Wagub Hasnuryadi Sulaiman, Kepala Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov, Thaufik Hidayat.

Ditemui usai rangkaian upacara selesai, Thaufik menyampaikan bahwa Wamendagri Bima Arya menyampaikan harapan agar Pemda berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Dengan Peringatan Hari Otonomi Daerah ke 29 ini, beliau ingin Pemda se-Indonesia tetap berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Karena memang semangat otda adalah memberikan keleluasaan kepada Pemda untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat,” sampainya.

Untuk Pemprov Kalsel sendiri ujar Taufik, sudah turut melaksanakan rangkaian Peringatan Hari Otonomi Daerah dalam beberapa bulan terakhir, termasuk melaksanakan penilaian terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), dan hari ini sudah diumumkan hasilnya.

“Untuk Pemprov Kalsel kita terus tingkatkan kinerja kita terkait penyelenggaraan otda, mudah-mudahan ke depan bisa masuk 10 besar. Untuk kabupaten alhamdulillah ada Kabupaten Banjar dan Kabupaten HSS yang masuk di 10 besar untuk Penyelenggaraan Otda. Mudah-mudahan ke depan kita terus meningkatkan kinerja kita, prinsipnya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, sehingga otomatis nilai untuk indeks LPPD juga akan meningkat,” harapnya. (tri)

Gudang UPTD Farmasi Terbakar, Kerugian Ditaksir Rp2,9 M

0
Gedung UPTD Farmasi
Gedung UPTD Farmasi Kabupaten Banjar kebakaran.

Link, Martapura – Kerugian besar harus ditanggung Pemkab Bajar, menyusul terbakarnya gudang penyimpanan obat milik Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Instalasi Farmasi Kabupaten Banjar,  Kamis (24/4/2025) malam.

Dampaknya bukan hanya bangunan UPTD Instalasi Farmasi dan obat-obatan saja yang ludes terbakar, distribusi obat-obatan ke 25 Puskesmas dan 2 UPTD terpaksa terhenti untuk sementara waktu.

“Tapi untuk distribusi obat-obatan di April 2025 ini sudah disalurkan lebih dulu. Namun untuk distribusi selanjutnya akan berkoordinasi dengan Dinkes Kalsel,” ungkap Pelaksana Tugas (Plt) Kepala UPT Nurmiati, Jumat 25 April 2025.

Sementara itu dari informasi yang berhasil dihimpun disebutkan insiden kebakaran Gudang yang terletak di Jalan Albasia 4, Kelurahan Jawa, Kecamatan Martapura terjadi sekitar pukul 00.30 WITA.  Gudang itu sendiri menyimpan berbagai jenis obat-obatan vital dan alat kesehatan yang selama ini didistribusikan ke puluhan fasilitas kesehatan di wilayah Kabupaten Banjar.

Nurmiati menyebut, kobaran api pertama kali muncul dari ruang penyimpanan utama yang berisi ratusan jenis obat, baik dalam bentuk sirup maupun tablet. Bahkan, menghanguskan hampir seluruh isi bangunan.

“Sebagian besar obat hangus. Rak obat, AC, plafon hingga sistem CCTV rusak total. Dugaan kebakaran kemungkinan karena korsleting listrik,” ungkapnya Nurmiati sembari menyebutkan total kerugian diperkirakan mencapai Rp.2,9 miliar.

“Kami masih menunggu hasil pendataan akhir, namun angka sementaranya cukup besar,” katanya.

Hingga berita ini diturunkan, tim Inafis dari Polres Banjar, Banjarbaru dan Polda Kalsel masih melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mengungkap penyebab pasti kebakaran. (zainuddin/BBAM)

Bupati/Walikota Tidak Hadir Dalam Musrenbang, Ini Kata Muhidin

0

Link, Banjarmasin – Gubernur Kalsel H Muhidin menyentil bupati/walikota yang tidak hadir pada Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), pada Kamis (24/04/2025) yang digelar Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) di Mahligai Pancasila, Banjarmasin.

Sebelum menyampaikan sambutannya, Gubernur yang didampingi Wakilnya Hasnuryadi Sulaiman dan Pj Sekdaprov Muhammad Syarifuddin, melakukan pengecekan satu persatu kepala daerah yang hadir.

“Khusus hari ini, ulun handak ma absen dulu, bupati mana saja yang hadir,” ujar H Muhidin.

Diketahui, dari 13 kabupaten kota yang diundang, hanya tiga daerah se Kalsel yang dihadiri langsung kepala daerahnya yakni Bupati Barito Kuala Bahrul Ilmi, Pj Walikota Banjarbaru Subhan Noor Yaumil, dan Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif datang setelah pembukaan acara.

Kabupaten Tabalong, Hulu Sungai Utara, Balangan, Banjar, Tapin, Hulu Sungai Tengah, Tanah Laut dan Banjarmasin, dihadiri wakil bupati/wakil walikota, dan Kabupaten Kotabaru dihadiri sekretaris daerah setempat.

Bupati Batola pun mendapat pujian gubernur atas perhatiannya datang ke Musrenbang ini.

“Inilah Batola, jempol untuk bupati Batola, kalau kekurangan truk sampah dibantu lagi, kalau mau percepat tanda tanganku silahkan, yang lain biar ku lambatkan,” sebut gubernur yang hadir didampingi istri, Ketua TP PKK Kalsel Hj FathulJannah itu.

Setelah mengetahui banyak kepala daerah yang absen, Gubernur H Muhidin pun menanyakan langsung kepada Wakil Menteri Dalam Negeri Indonesia Bima Arya Sugiarto yang hadir saat itu, tentang aturan hukum yang bisa dikenakan.

“Pak wakil menteri, adakah aturan yang tidak mengindahkan undangan (dari gubernur,red) beberapa kali, ada sanksinya,” ujar gubernur yang langsung disambut Wamendagri dengan isyarat jempol.

Tidak saja Gubernur, Wamendagri pun dalam penyampaian arahannya, menyinggung masalah banyaknya kepala daerah yang tidak hadir atau hanya diwakilkan saja.

Komunikasi yang intens antar kepala daerah yakni para bupati/walikota dengan gubernur sangat penting dan diperlukan untuk kelancaran program-program pemerintah, termasuk dalam pertemuan seperti Musrenbang ini.

Musrenbang yang dilakukan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 dan penyerapan masukan dari berbagai pihak.

“Ada aturannya dan Pak Gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat berhak memberikan sanksi,” sampai Bima Arya.

Turut hadir dalam musrenbang, Wakil Ketua DPRD Kalsel Kartoyo sekaligus menyampaikan sambutan dan dokumen pokok-pokok pikiran (pokir), bupati/walikota/wakil bupati/wakil walikota/sekretaris daerah, para kepala Bappeda dan Balitbangda dari 13 kabupaten/kota se Kalsel, kepala BUMD, pimpinan instansi vertikal, akademisi, dan pihak terkait lainnya. (tri)