Link, Banjarbaru – Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin menyambut kedatangan audiensi anggota Ormas Sahabat Anti Kecurangan Bersatu (SAKUTU), di ruangan rapat Kantor Gubernur Kalsel pada Kamis (17/4/2025) siang.
H. Muhidin menyambut hangat kedatangan para perwakilan anggota Ormas SAKUTU dan mengapresiasi semangat serta kepedulian mereka terhadap isu-isu yang terjadi belakangan di Provinsi Kalimantan Selatan.
“Alhamdulillah, tadi kita sudah melaksanakan audiensi terkait empat tuntutan yang disampaikan teman-teman SAKUTU, yakni masalah aktivitas angkutan batubara, yang melewati jalan raya atau jalan milik negara di Kalsel, terkait pembangunan stadion internasional, terkait realisasi jalan bypass Martapura-Tanjung, dan masalah evaluasi seluruh SKPD dan BUMD yang bekerja tidak profesional,” ujar Muhidin saat dilakukan wawancara.
Pertama, terkait aktivitas angkutan batubara yang melewati jalan raya atau jalan milik negara di Kalsel, Gubernur Kalsel menyatakan bahwa pihaknya terus melakukan koordinasi intensif, terutama dengan Polda Kalsel, guna mencari solusi terbaik yang tidak merugikan masyarakat umum maupun kepentingan daerah.
“Kami paham keresahan masyarakat akibat dampak angkutan batubara, baik dari sisi keselamatan maupun kerusakan infrastruktur. Oleh karena itu, kita sedang menyusun langkah-langkah penegakan aturan agar operasional angkutan tersebut dapat dikendalikan dengan lebih ketat dan sesuai regulasi yang berlaku,” terang H. Muhidin.
Kedua, mengenai pembangunan stadion bertaraf internasional di Kalimantan Selatan, Gubernur menjelaskan bahwa proyek tersebut masih dalam tahap perencanaan dan penganggaran. Pemerintah Provinsi akan terus berupaya mewujudkan fasilitas olahraga yang representatif dan membanggakan bagi masyarakat Banua.
“Ini memang proyek jangka menengah, namun komitmen kita jelas, bahwa Kalimantan Selatan membutuhkan stadion besar sebagai pusat kegiatan olahraga dan event berskala nasional maupun internasional, apalagi IKN di Kalimantan Timur seperti Jakarta dan Kalimantan Selatan sebagai Bandung,” katanya.
Ketiga, terkait pembangunan jalan bypass Martapura–Tanjung, H. Muhidin menegaskan bahwa proyek ini menjadi salah satu prioritas dalam rencana pembangunan infrastruktur strategis sebagaimana janji misi dari pasangan Muhidin-Hasnur.
Tidak hanya jalan bypass Martapura-Tanjung, menurut Muhidin, Pemprov Kalsel juga memprioritaskan pembangunan jembatan Batulicin-Kotabaru yang kini sudah mendapat bantuan dari pusat sebesar Rp. 1,5 Triliun
Pemerintah Provinsi sedang menjalin komunikasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten untuk mendukung percepatan realisasi proyek tersebut.
“Jika jalur ini selesai, akan sangat membantu kelancaran distribusi barang dan mobilitas masyarakat di wilayah hulu Kalsel yang menyambung ke Kaltim,” tambahnya.
Keempat, terkait tuntutan evaluasi terhadap kinerja SKPD dan BUMD, Gubernur menyampaikan bahwa ia sangat terbuka terhadap kritik dan evaluasi yang membangun.
“Kalau ada SKPD atau BUMD yang tidak maksimal dalam bekerja, tentu akan kita evaluasi. Kita ingin birokrasi yang profesional, melayani dengan hati, dan mampu memberi dampak positif bagi rakyat,” ucapnya tegas.
Gubernur H. Muhidin juga menyampaikan apresiasi atas sikap Ormas SAKUTU yang menyampaikan aspirasi secara tertib dan bermartabat. Ia berharap komunikasi seperti ini bisa terus dijaga untuk membangun Banua secara bersama-sama.
“Kita menerima masukan dari semua pihak. Baik itu ormas hingga wartawan. Silahkan saja kalau ada masukan yang baik untuk pembangunan Banua, kita siap menerima,” ungkap H. Muhidin.
Sementara itu, koordinator audiensi Aliansyah menyampaikan terimakasih atas sambutannya yang luar biasa dari pemerintah provinsi Kalimantan Selatan. Ia berjanji untuk terus mendukung segala program Muhidin-Hasnur selama terus membawa kemajuan bagi Kalimantan Selatan.
Menurut Aliansyah, keempat tuntutan yang disampaikan pihaknya bukanlah untuk kepentingan kelompok tertentu, melainkan demi kepentingan masyarakat luas di Kalimantan Selatan.
Ia menyoroti secara khusus dampak serius dari aktivitas angkutan batubara yang masih melintasi jalan umum atau jalan negara di sejumlah wilayah Kalsel. Hal tersebut, menurutnya, telah menimbulkan banyak kerugian, baik dari sisi infrastruktur maupun keselamatan masyarakat.
“Pertama ini menyampaikan rasa terimakasih atas audensi yang langsung dipimpin Pak Gubernur dengan jajaran Forkopimda ini. Kemudian adanya aktivitas angkutan batubara yang melewati jalan umum membuat jalan-jalan kita rusak parah, berlubang, bahkan tidak layak dilalui. Ini jelas sangat mengganggu kenyamanan dan membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya, termasuk masyarakat biasa,” tegas Aliansyah.
Aliansyah juga menyampaikan harapannya agar Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, bersama jajaran Forkopimda, bisa segera mengambil langkah konkret untuk menindaklanjuti tuntutan tersebut secara serius dan berkelanjutan. (tri)
