Beranda blog Halaman 33

KPK: Sektor Pengadaan Barang dan Jasa Titik Paling Rawan Korupsi

Penulis
nana
-
0
KPK: Sektor Pengadaan Barang dan Jasa Titik Paling Rawan Korupsi
Plt Deputi Pencegahan KPK Aminudin menegaskan sektor pengadaan barang dan jasa masih menjadi titik paling rawan korupsi di Indonesia (Foto: RRI/Chairul Umam)

Link, Jakarta – Deputi Pencegahan KPK, Aminudin menegaskan, sektor pengadaan barang dan jasa masih menjadi titik paling rawan korupsi di Indonesia. Aminudin menegaskan, area ini sebagai ‘medan perang’dalam upaya pemberantasan korupsi karena modus yang semakin canggih dan adaptif.

Aminudin menyampaikan, hal ini menjadi bukti komitmen pemerintah terhadap Konvensi PBB Antikorupsi (UNCAC) yang telah diratifikasi Indonesia. “Kita harus jujur bahwa sektor pengadaan barang dan jasa masih menjadi medan perang dalam konteks pemberantasan korupsi,” kata Aminudin di kantor Balaikota Yogyakarta, Senin (8/12/2025) sebagaimana dilansir rri.co.id.

Ia mengungkapkan, pelaku korupsi kini memanfaatkan kecanggihan sistem digital untuk memanipulasi alokasi dan memainkan harga. Meskipun berbagai sistem pengadaan telah terdigitalisasi, menurutnya para pelaku kejahatan juga ikut meningkatkan pola dan teknologi pelanggarannya.

“Mereka kini bersembunyi di balik canggihnya sistem digital, memanipulasi alokasi dan memainkan harga di luar. Kita tidak boleh kalah cepat dengan mereka,” kata Aminudin.

Aminudin juga menyoroti posisi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang selama ini baru bergerak setelah terjadi kerugian negara. “Data BPKP menunjukkan bahwa mereka masuk ketika kerugian negara sudah terjadi dan seringkali terlambat mencegah kerusakan,” kata dia.

Sebagai langkah mitigasi, Stranas PK bersama LKPP dan BPK mengembangkan fitur e-Audit V.6. Sistem ini dirancang untuk memudahkan APIP melakukan telaah awal berbasis data elektronik secara real time.

“Sekarang pengadaannya elektronik, pengawasannya juga elektronik. Jadi kita menggunakan e-Audit,” katanya.

Pengembangan ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi pengawasan . Serga, deteksi dini potensi kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa, sehingga APIP tidak lagi bergerak terlambat.

BNPB Kerahkan 9.558 Relawan dari 226 Lembaga untuk Percepatan Penanganan Bencana Sumatra

Penulis
nana
-
0
BNPB Kerahkan 9.558 Relawan dari 226 Lembaga untuk Percepatan Penanganan Bencana Sumatra
Relawan memberikan layanan psikososial-trauma healing kepada penyintas bencana di SDN 2 Tanggabosi, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatra Utara/ dok. BNPB.

Link, Tapanuli Tengah – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus mengintensifkan mobilisasi relawan untuk mempercepat penanganan darurat di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara. Hingga Sabtu (6/12/2025), Desk Relawan BNPB mencatat sebanyak 9.558 relawan dari 226 lembaga telah bergerak langsung di lapangan.

“Para relawan itu tersebar di berbagai titik yang membutuhkan penanganan cepat. Mereka terlibat dalam distribusi logistik, pengelolaan dapur umum, pencarian dan pertolongan, pembukaan serta perbaikan jalur terdampak, layanan kesehatan, hingga pemulihan psikososial bagi warga,” kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam keterangan , Senin (8/12/2025).

Dilansir dari infopublik, BNPB mengelompokkan setiap relawan sesuai keterampilan dan kapasitasnya agar intervensi berjalan efektif dan tepat sasaran. Koordinasi pentaheliks terus diperkuat melalui kolaborasi antar-lembaga, pertukaran data, serta percepatan dukungan logistik dan sumber daya.

Sejak hari pertama, penguatan peran relawan menunjukkan perkembangan positif, baik dari sisi jumlah organisasi kemanusiaan maupun peningkatan personel yang terjun langsung. Pemantauan BNPB dalam 24 jam terakhir mencatat lonjakan signifikan. Pada 5 Desember 2025, terdapat 9.277 relawan dari 205 lembaga.

Menurut dia, jumlah itu naik menjadi 9.558 relawan dari 226 lembaga pada 6 Desember 2025, bertambah 21 lembaga (10,24 persen) dan 281 relawan (3,03 persen).

Secara keseluruhan, peningkatan ini menunjukkan respons kemanusiaan yang semakin terstruktur dan meluas. Mobilisasi relawan yang adaptif menjadi faktor penting dalam menjawab kebutuhan yang terus meningkat seiring memburuknya situasi banjir dan longsor di Sumatra.

Tren ini diharapkan dapat memperkuat efektivitas intervensi dan mempercepat pemenuhan kebutuhan para penyintas selama masa tanggap darurat.

Basarnas Aceh: 4.271 Warga Dievakuasi, 62 Korban Masih Dalam Pencarian

Penulis
nana
-
0
Basarnas Aceh: 4.271 Warga Dievakuasi, 62 Korban Masih Dalam Pencarian
Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Banda Aceh, Ibnu Harris Al Hussain, Dalam konferensi pers di Posko Pusat Informasi dan Media Center Penanganan Bencana Kemkomdigi di Kantor Gubernur Aceh, Senin (8/12/2025). (Foto Hendra Gunawan/Dit. KPM Ke. Kemkomdigi)

Link, Banda Aceh – Kepala Kantor Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Banda Aceh, Ibnu Harris Al Hussain, melaporkan perkembangan terbaru operasi pencarian dan pertolongan (SAR) terkait bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh sejak 25 November 2025.

Hal tersebut diutarakan Kepala Basarnas Aceh dalam konferensi pers di Posko Pusat Informasi dan Media Center Penanganan Bencana Kemkomdigi di Kantor Gubernur Aceh, Senin (8/12/2025).

Ibnu Harris memastikan bahwa operasi SAR masih terus berlangsung secara intensif di 17 kabupaten/kota. “Hingga hari ini, total warga yang berhasil dievakuasi mencapai 4.271 orang. Korban meninggal dunia sebanyak 389 jiwa, sementara 62 orang masih dalam proses pencarian,” ujarnya.

Sejauh ini, Basarnas bersama unsur SAR gabungan telah bekerja sejak detik awal bencana terjadi. “Operasi kita laksanakan sejak malam pertama. Hingga kini, semua tim masih berjibaku di lapangan,” katanya.

Operasi dilakukan bersama berbagai unsur, mulai dari Basarnas, TNI, Polri, BPBD, Satgas SAR daerah, relawan, hingga masyarakat, dengan total personel yang terlibat lebih dari 2.400 orang.  Terdiri dari 400 personil yang melekat dan 2.000 personil gabungan.  “Ini adalah operasi gabungan. Masyarakat juga banyak terlibat, membantu proses evakuasi maupun pencarian di lokasi-lokasi yang sulit dijangkau,” tambahnya.

Untuk mendukung percepatan evakuasi, SAR gabungan mengerahkan berbagai peralatan khusus, antara lain, Peralatan navigasi seperti GPS dan kompas. Kemudian peta peralatan deteksi seperti sonar, thermal camera, dan sound detector. Basarnas juga memakai peralatan ekstrikasi seperti cutter, spreader, ram, dan gergaji. Ditunjang juga dengan peralatan penyelamatan air seperti robotik bawah air (remotely operated vehicle/ROV), dan perahu karet. Tak lupa mengerahkan peralatan pendukung seperti helikopter, ambulans, rescue car, kendaraan taktis serta Kapal SAR untuk menyisir wilayah banjir dan sungai.

Ibnu Harris menegaskan bahwa penggunaan teknologi seperti drone turut membantu pemantauan dari udara, terutama di wilayah yang sulit dijangkau tim darat.

Hingga Senin (8/12/2025) siang, pencarian orang hilang masih difokuskan pada wilayah utama, yaitu: Aceh Utara 10 orang, Aceh Tengah 24 orang, Aceh Tenggara dua orang, Nagan Raya tiga orang, Bener Meriah 11 orang, Bireuen 7 orang, dan Gayo Lues satu orang.

Selain itu, patroli air di Aceh Tamiang terus dilakukan untuk memastikan tidak ada korban yang terlewat, terutama di aliran sungai yang menjadi jalur hanyutan material banjir.  “Kami masih melakukan penyisiran dengan perahu karet dan memanfaatkan drone untuk memperluas jangkauan pengamatan,” jelas Kepala Basarnas Aceh.

Ibnu Harris memastikan operasi SAR belum akan dihentikan hingga semua titik memastikan kondisi aman. “Kami terus berdoa dan bekerja semaksimal mungkin. Mudah-mudahan seluruh korban segera ditemukan,” ucapnya.

Gubernur Muhidin Terima Penghargaan UNESCO, Tegaskan Komitmen Jaga Meratus

Penulis
tri
-
0
Gubernur Muhidin Terima Penghargaan UNESCO, Tegaskan Komitmen Jaga Meratus

Link, Jakarta – Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, menerima penghargaan UNESCO Global Geopark (UGGp) Meratus yang diserahkan langsung oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy beberapa waktu yang lalu. Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam menjaga dan mengelola kawasan Geopark Meratus secara berkelanjutan.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur H. Muhidin menyampaikan bahwa pengakuan internasional dari UNESCO merupakan kebanggaan besar bagi Banua sekaligus tanggung jawab untuk terus memperkuat konservasi, pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal di kawasan Meratus.

Kepala Dinas ESDM Provinsi Kalsel, Isharwanto, menegaskan bahwa kawasan yang telah masuk dalam jaringan geopark internasional tidak boleh diganggu, apalagi ditambang. Seluruh zona pada kawasan UNESCO telah didelineasi dan dipetakan secara detail, sehingga batas-batas kawasan terlindungi secara regulatif.

“Lokasi-lokasi yang masuk UNESCO sudah didelineasi, dipetakan, dan itu tidak boleh diganggu. Tidak akan ditambang,” tegas Isharwanto, Banjarbaru, Senin (8/12/2025).

Ia menjelaskan bahwa komitmen perlindungan kawasan ini juga datang dari pemerintah pusat. Presiden Prabowo Subianto telah menekankan pentingnya menjaga situs-situs geologi dan budaya yang bernilai tinggi.

“Presiden Ptabowo berkomitmen menyelamatkan situs-situs berharga. Kawasan UNESCO tidak boleh diganggu,” ujarnya.

Menjawab kekhawatiran sejumlah aktivis lingkungan terkait potensi penambangan yang dikhawatirkan mengancam kawasan Meratus, Isharwanto memastikan bahwa regulasi serta pengawasan lingkungan diterapkan secara ketat.

Menurutnya, penilaian UNESCO dilakukan setiap empat tahun. Jika rencana kegiatan konservasi tidak berjalan sesuai komitmen, status geopark bisa diturunkan menjadi “yellow card”, bahkan dicabut bila tidak dilakukan perbaikan.

“Geopark internasional tidak boleh dibiarkan stagnan. Kalau rencana kegiatannya tidak sesuai, bisa kena yellow card dan kalau tidak diperbaiki, status UNESCO bisa hilang,” jelas Isharwanto.

Ia menegaskan bahwa seluruh catatan UNESCO selama ini telah diperbaiki, dan kondisi Geopark Meratus dinilai baik.

Isharwanto juga menambahkan bahwa penghargaan yang diberikan kali ini bertujuan memperkuat komitmen dan kolaborasi seluruh pihak dalam menjaga kelestarian kawasan, termasuk mendorong ekonomi lokal berbasis konservasi.

Acara tersebut turut dihadiri oleh dua menteri, empat gubernur, dan dua belas bupati, serta tokoh-tokoh pemangku kepentingan di bidang konservasi dan pengembangan masyarakat.

“Kita mendorong ekonomi lokal berbasis konservasi. Penghargaan ini memperkuat komitmen menjaga lingkungan dan memberdayakan masyarakat,” pungkasnya.

Pemprov Kalsel Mulai Program Penanaman Pohon RBP REDD+ GCF di Cempaka

Penulis
tri
-
0
Pemprov Kalsel Mulai Program Penanaman Pohon RBP REDD+ GCF di Cempaka

Link, Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Kamis (27/11) resmi memulai proses penanaman pohon, melalui pendanaan Results Based Payment (RBP) Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD+) Green Climate Fun (GCF) Output 2.

Dana lembaga internasional ini, diberikan kepada Pemerintah Provinsi Kalimanatan Selatan melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), atas kinerja Kalimantan Selatan menurunkan emisi periode 2014 – 2016. Hal ini juga sesuai dengan Surat Keputusan Menteri LHK Nomor 1398/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2023.

Kegiatan yang dibiayai dana RBP REDD+ GCF Output 2 untuk Provinsi Kalimantan Selatan ini, meliputi Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Pengamanan Hutan, Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Bantuan Sarana Produktif untuk Perhutanan Sosial dan Kampung Iklim (Proklim).

“Untuk rehabilitasi hutan dan lahan, dilaksanakan pada Areal Penggunaan Lain (APL) atau di luar Kawasan hutan sesuai dengan kewenangan Dinas Kehutanan. Antara lain pada tanah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru dan tanah milik masyarakat di Kabupaten Banjar, Kotabaru, Kabupaten Balangan dan Kabupaten Hulu Sungai Utara,” jelas Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel, Fathimatuzzahra kepada wartawan, Kamis (4/12/2025).Fathimatuzzahra mengatakan, penentuan lokasi untuk kegiatan RHL baik pada tanah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan maupun pada Lokasi KTH, diawali kegiatan prakondisi berupa ground check terkait penutupan lahan dan kondisi eksisting lapangan

Pada lokasi tanah pemerintah provinsi seluas 300 Ha, penutupan lahannya berupa tanaman karet yang tidak produktif dan semak belukar.

Pada lokasi kegiatan RHL seluas 100 hektare yang dilakukan pembersihan lahan seluas 47,40 hektare untuk ditanami MPTS atau Multi Purpose Trees Species, berupa pohon buah buahan, seperti Mangga dan Manggis, Alpukat, Matoa, Cempedak, Nangka dan Kuini.

“Sementara sisanya, 52,60 hektare, pembersihan lahan dilakukan dengan strip jalur, tanpa melakukan penebangan pohon dan akan ditanami jenis Eucalyptus dan Ulin,” tegasnya.

Fathimatuzzahra juga memastikan, bahwa semak belukar dan lahan karet yang sudah tua atau tidak produktif, secara ekonomi tidak memberikan manfaat yang optimal.

“Dengan menanam tanaman kehutanan dan MPTS yang sesuai, lahan tersebut akan menjadi lebih produktif, memberikan manfaat ekonomi dan manfaat ekologi dalam jangka panjang,” tutupnya

Dinas Sosial Kalsel Kirim Tim Tagana Bantu Penanganan Banjir Bandang dan Longsor di Sumatera Barat

Penulis
tri
-
0
Dinas Sosial Kalsel Kirim Tim Tagana Bantu Penanganan Banjir Bandang dan Longsor di Sumatera Barat

Link, Banjarmasin – Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan melepas tim relawan Taruna Siaga Bencana (Tagana) untuk membantu penanganan bencana banjir bandang dan longsor di Provinsi Sumatera Barat. Pelepasan dilakukan saat apel pagi, dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalsel, M. Farhanie.

Farhanie menyampaikan bahwa total 9 personel diberangkatkan, terdiri dari 6 orang dari Tagana, 1 orang dari Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, serta 2 anggota Pramuka.

“Tim kita akan berangkat pada 9 Desember dan direncanakan berada di lokasi selama 15 hari. Mereka akan bergabung dengan Tagana lainnya di Sumatera Barat, terutama untuk bertugas di dapur umum serta memberikan layanan bimbingan psikososial,” kata Farhanie, Banjarmasin, Jumat (5/12/2025).

Untuk keberangkatan para relawan tersebut, Farhanie menegaskan bahwa mereka tidak membawa logistik karena kendala transportasi. Tim akan terbang dari Banjarmasin – Jakarta – Padang sebelum bergabung dengan tim penanganan bencana di lapangan.

“Kawan-kawan hanya membawa diri untuk bertugas dan langsung berbaur dengan Tagana di sana. Fokus kita adalah membantu pelayanan kemanusiaan sebaik mungkin,” ucapnya.

Farhanie menyebut bencana yang terjadi di Sumatera Barat kali ini sangat besar dan menimbulkan dampak luas. Berdasarkan data rilis BNPB, korban meninggal telah mencapai hampir 700 orang, sementara sekitar 600 orang masih dinyatakan hilang, dan ribuan lainnya mengalami luka-luka. Jumlah pengungsi juga mencapai lebih dari 500 ribu jiwa.

“Kalau kita lihat di televisi, kondisinya luar biasa, seperti tsunami. Ini bencana besar. Secara pribadi, saya melihat ini sudah layak ditetapkan sebagai bencana nasional,” ucap Farhanie.

Menyikapi tersebut, Dinas Sosial Kalsel bersama perangkat daerah lain juga telah menggalang donasi sejak 2 Desember. Pengumpulan dana ditargetkan selesai pada 10 Desember.

“Alhamdulillah, kepedulian dari masyarakat dan berbagai pihak sangat tinggi. Ada yang menyampaikan bantuan langsung ke posko Dinsos, ada pula yang sudah menghubungi saya pribadi. Dinas Sosial Kabupaten/Kota juga telah kita minta untuk melakukan hal serupa, ucap Farhanie.

Terkait mekanisme penyaluran donasi, Farhanie menyampaikan bahwa hal tersebut masih menunggu instruksi pimpinan.

“Nanti apakah donasi akan diantar langsung, ditugaskan kepada kami, atau disalurkan melalui Pemerintah Sumatera Barat, BNPB, atau Dinas Sosial setempat.semuanya menunggu arahan lebih lanjut,” tutupnya

Gubernur Minta Pengelola Masjid Raya Sabilal Muhtadin Perkuat Pelayanan Jamaah dan Program Kerja 2026

Penulis
tri
-
0
Gubernur Minta Pengelola Masjid Raya Sabilal Muhtadin Perkuat Pelayanan Jamaah dan Program Kerja 2026

Link, Banjarmasin – Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin, melalui Plt Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kalsel Fahrurazi, meminta Badan Pengelola Masjid Raya Sabilal Muhtadin untuk memperkuat strategi pelayanan jamaah serta menyiapkan program kerja yang lebih terukur untuk tahun 2026.

Pesan tersebut disampaikan saat membuka Rapat Kerja Badan Pengelola Masjid Raya Sabilal Muhtadin di salah satu hotel di Banjarmasin, Sabtu (6/12/2025).

Fahrurazi menyampaikan arahan Gubernur bahwa seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2025 perlu dievaluasi secara menyeluruh. Jika terdapat hal-hal yang masih kurang optimal, maka harus disiapkan strategi perbaikan untuk pelaksanaan program pada tahun mendatang.

“Yang sudah dijalankan di 2025 kita evaluasi kembali. Kalau masih ada yang kurang atau belum optimal, perlu kita pikirkan strategi baru untuk 2026 agar pelayanan terhadap jamaah berjalan baik dan maksimal,” ujarnya menyampaikan pesan Gubernur.

Gubernur Muhidin menegaskan bahwa peningkatan kualitas pelayanan merupakan prioritas utama, terutama bagi jamaah dari wilayah Banjarmasin, seluruh Kalimantan Selatan, maupun tamu dari luar daerah yang berkunjung ke Masjid Raya Sabilal Muhtadin.

“Pak Gubernur menginginkan semua jamaah yang datang, baik dari sekitar Banjarmasin maupun dari luar daerah, mendapatkan pelayanan yang baik dan optimal,” kata Fahrurazi.

Sebagai masjid binaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Masjid Raya Sabilal Muhtadin akan tetap mendapatkan dukungan, termasuk dalam hal pendanaan. Hal ini sejalan dengan visi gubernur, Kalimantan Selatan Bekerja, khususnya pada pilar ketiga yaitu religius.

“Mudah-mudahan kegiatan keagamaan di Sabilal Muhtadin semakin semarak sehingga syiar keagamaannya terlihat dari luar. Ini menegaskan bahwa Kalimantan Selatan benar-benar daerah yang religi,” ujarnya.

Gubernur berharap rapat kerja ini mampu menghasilkan keputusan strategis yang berdampak positif bagi pengelolaan masjid, serta dapat dijalankan secara terukur pada 2026.

“Tidak perlu inovasi yang terlalu muluk-muluk. Yang penting pelayanan jamaah tetap menjadi prioritas,” tegasnya.

Ia juga mendorong peningkatan kompetensi pengurus, terutama kemampuan dalam digitalisasi sebagai bagian dari adaptasi terhadap era transformasi digital.

Dalam kesempatan itu, Fahrurazi juga menyampaikan sejumlah rencana perbaikan infrastruktur yang akan menjadi perhatian pada 2026. Setelah tahun 2025 dilakukan pemasangan sistem pumping, beberapa fasilitas lain akan ditingkatkan, di antaranya:

Perbaikan kubah masjid
Pembenahan plafon yang mengalami kebocoran
Perbaikan tempat duduk jamaah
Renovasi toilet dan tempat wudhu

Fasilitas toilet dan tempat wudhu dianggap sangat penting karena menjadi salah satu indikator kebersihan, kerapian, serta kenyamanan jamaah, terutama mereka yang datang dari luar daerah.

“Toilet dan tempat wudhu akan menjadi perhatian khusus. Kebersihan dan keindahannya harus terus diperhatikan,” ucapnya

Puncak Hari Jadi ke-60 Tanah Laut Meriah, Gubernur Muhidin Apresiasi Kemajuan Daerah

Penulis
tri
-
0
Puncak Hari Jadi ke-60 Tanah Laut Meriah, Gubernur Muhidin Apresiasi Kemajuan Daerah

Link, Tala -Puncak peringatan Hari Jadi ke-60 Kabupaten Tanah Laut (Tala) berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan yang dihadiri langsung oleh Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin yang dilaksanakan di halaman Stadion Pertasi Kencana, Pelaihari, Tanah Laut, Sabtu (6/12/2025)

Muhidin mengapresiasi kemajuan signifikan yang telah dicapai Tanah Laut di bawah kepemimpinan Bupati Rahmat Saleh dan Wakil Bupati H. Zazuli, meski masa jabatan keduanya baru memasuki sepuluh bulan.

“Sudah terlihat kemajuan di bidang olahraga, pertanian, hingga pendidikan. Tanah Laut bahkan berhasil menjadi juara umum Porprov XII Kalsel 2025 yang baru dilaksanakan baru-baru tadi,” ucap Gubernur Muhidin.

Ia menyebut tema Hari Jadi ke-60 Tanah Laut, “Bagawi Sabarataan, Tanah Laut Simpun Bakamajuan,” sangat relevan dengan semangat kolektif masyarakat dan pemerintah untuk terus bergerak maju.

“Tema ini mencerminkan gotong royong dan tekad bersama untuk membawa Tanah Laut menjadi daerah yang semakin maju dan berdaya saing,” tambahnya.

Meski demikian, Muhidin tetap mengingatkan adanya sektor-sektor penting yang perlu diperkuat agar pembangunan berjalan seimbang.

“Kita perlu terus memperkuat layanan kesehatan, meningkatkan kualitas pendidikan, serta mengoptimalkan pengelolaan pertanian mengingat potensi tanah subur yang dimiliki Tanah Laut,” tegasnya.

Ia juga memberikan apresiasi atas pengembangan sektor pariwisata yang dinilai semakin tertata dan menarik minat wisatawan. Tidak lupa, Muhidin menyoroti pentingnya pelestarian sejarah daerah.

“Kekayaan sejarah Tanah Laut, termasuk jejak perjuangan tokoh besar Hadji Boejasin, harus bisa dipermanenkan dalam bentuk karya budaya yang lestari agar dapat menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya,” terangnya.

Pada kesempatan yang sama, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut menyerahkan bonus penghargaan bagi para atlet berprestasi pada Porprov XII Kalsel 2025. Secara simbolis, atlet peraih emas menerima Rp50 juta, peraih perak menerima Rp25 juta, dan peraih perunggu memperoleh Rp15 juta. Pemberian bonus ini menjadi bukti apresiasi pemerintah daerah terhadap dedikasi atlet yang berhasil mengharumkan nama Tanah Laut di tingkat provinsi.

Selain itu, sebagai bentuk penghargaan kepada masyarakat yang disiplin dalam memenuhi kewajiban pajak, Gubernur Kalsel Muhidin juga melakukan pencabutan undian hadiah pajak kendaraan bermotor, dengan hadiah utama 1 unit mobil, serta sejumlah hadiah menarik lainnya termasuk 1 unit sepeda motor.

Puncak peringatan Hari Jadi ke-60 Tanah Laut ini menjadi refleksi perjalanan panjang sekaligus tonggak baru bagi pemerintah dan masyarakat untuk terus melangkah maju. Dengan semangat kebersamaan dan kerja kolektif, Tanah Laut diharapkan semakin berkembang dan memberi manfaat luas bagi seluruh warganya

Boeing 737-800 Pertama KLM Resmi Dipensiunkan, Mulai Masuki Tahap Pembaruan Armada

Penulis
nana
-
0
Boeing 737-800 Pertama KLM Resmi Dipensiunkan, Mulai Masuki Tahap Pembaruan Armada
Pesawat Boeing 737-800 KLM pertama yang resmi dipensiunkan (Foto: KLM.com)

Link, Jakarta – Perusahaan Penerbangan Kerajaan Belanda (KLM), memulai tahap baru pembaruan armada dengan memensiunkan Boeing 737-800 pertama. Pesawat bernomor PH-BXK itu menjalani penerbangan terakhir menuju Bandara Twente pada Jumat, (5/12/2025).

Melansir laman djsaviation, pesawat diserahkan kepada AELS untuk pembongkaran an proses daur ulang komponen. Mesin serta unit tenaga bantu sebelumnya telah dilepas KLM Engineering & Maintenance untuk digunakan kembali.

Komponen lain akan dimanfaatkan melalui AELS untuk kebutuhan maskapai berbeda. Bagian yang tidak dapat dipakai kembali akan diproses melalui sistem daur ulang.

Penghentian operasi 737-800 masuk dalam investasi pembaruan armada senilai tujuh miliar euro. Program itu mengganti 737 secara bertahap dengan Airbus A321neo yang lebih senyap dan rendah emisi.

Unit kedua Boeing 737-800 dijadwalkan menyusul pada Januari 2026. Pesawat itu juga akan diterbangkan ke Twente sebelum memasuki proses pembongkaran.

Pembaruan armada KLM di rute Eropa melibatkan A320neo dan A321neo. Keduanya menggantikan penggunaan Boeing 737 yang telah beroperasi lama.

Pada lini regional, KLM Cityhopper mengganti Embraer 190 dengan E195-E2. Model baru itu dinilai lebih efisien untuk rute berkapasitas meningkat.

Empat Boeing 787-10 juga ditambahkan untuk rute antarbenua. Unit terakhir dijadwalkan masuk armada pada awal 2026.

Airbus A350-900 akan hadir tahun depan untuk menggantikan Boeing 777 dan A330. Pergantian ini menandai peningkatan signifikan pada efisiensi operasional jarak jauh.

Pada divisi kargo, KLM memesan tiga Airbus A350F. Model itu disiapkan untuk menggantikan Boeing 747 kargo yang mulai menua.

Kenaikan UMP 2026 Tidak Lagi Seragam, Pemerintah Siapkan Aturan Baru Berbasis Kondisi Ekonomi Daerah

Penulis
nana
-
0
Kenaikan UMP 2026 Tidak Lagi Seragam, Pemerintah Siapkan Aturan Baru Berbasis Kondisi Ekonomi Daerah
Informasi seputar UMP 2026

Link, Jakarta – Pemerintah menyiapkan aturan pengupahan terbaru yang membuat kenaikan UMP 2026 disesuaikan kondisi ekonomi daerah, bukan lagi mengikuti pola tunggal, sehingga penetapan upah minimum 2026 bakal berbeda di tiap wilayah sebagai bagian dari kebijakan baru UMP 2026.

Dilansir dari bisnis.com, Pemerintah berencana melakukan penyesuaian kenaikan gaji atau upah minimum provinsi (UMP) 2026 tidak lagi mengikuti pola kenaikan tunggal seperti tahun sebelumnya.

Kementerian Ketenagakerjaan tengah menyusun regulasi baru pengupahan yang mengikuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 168/PUU-XXI/2024. Aturan ini membuat penetapan kenaikan UMP tak lagi seragam, tetapi disesuaikan dengan kondisi ekonomi setiap daerah.

Menteri Tenaga Kerja, Yassierli menyebut bahwa pemerintah sedang melakukan finalisasi draf peraturan pemerintah (PP) baru tentang pengupahan. Proses revisi ini sekaligus membuat ketentuan tenggat pengumuman UMP pada 21 November, sebagaimana tercantum dalam PP No. 51/2023, tidak lagi mengikat.

Dalam draf RPP, penetapan UMP diproyeksikan dilakukan pada 8 Desember 2025, sementara UMK/UMSK diumumkan pada 15 Desember 2025 lebih mundur dari ketentuan PP lama.

Putusan MK mengharuskan indeks tertentu atau alfa yang berfungsi menentukan besar kenaikan UMP, ditetapkan oleh dewan pengupahan di masing-masing daerah. Dengan demikian, penetapan  upah dapat disesuaikan dengan:

⦁ kemampuan ekonomi daerah,
⦁ tingkat kesejahteraan lokal,
⦁ pemenuhan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Di sisi lain, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh mengusulkan kenaikan UMP 2026 di kisaran 8,5%–10,5%. Usulan tersebut dihitung berdasarkan:
⦁ inflasi Oktober 2024–September 2025: 3%–3,26%,
⦁ asumsi pertumbuhan ekonomi: 5,2%,
⦁ indeks tertentu sesuai putusan MK.

Berikut simulasi jika kenaikan UMP memakai usulan KSPI dengan contoh UMP Jakarta:

Jika naik 8,5%, UMP Jakarta saat ini: Rp5.396.761 dan ditambah 8,5%, maka
Rp5.396.761 × 8,5% = Rp458.725
Prediksi UMP Jakarta baru:
Rp5.396.761 + Rp458.725 = Rp5.855.486

Jika naik UMP Jakarta 2026 naik 10,5%, maka
Tambahan 10,5%:
5.396.761 × 10,5% = Rp566.660
Prediksi UMP Jakarta baru: Rp5.963.421

Dengan adanya regulasi baru pengupahan ini, pemerintah memastikan bahwa penetapan UMP 2026 akan lebih menyesuaikan kondisi riil ekonomi daerah, sehingga kebijakan kenaikan UMP 2026 dapat diterapkan secara lebih adil dan terarah.

1...323334...1,374Halaman 33 dari 1,374