Link, Banjarmasin – Gubernur Kalsel, H. Muhidin melalui Asisten III Bidang Administrasi Umum Setdaprov Kalsel, Ahmad Bagiawan menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalsel pada agenda II mengenai Tiga (3) buah Raperda di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Provinsi Kalsel, Banjarmasin pada Rabu (26/2/2025).
Kegiatan itu dalam rangka Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap penjelasan Gubernur Kalsel atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembiayaan Tahun Jamak Provinsi Kalsel, Grand Design Pembangunan Kependudukan dan Penyelenggaraan Penanaman Modal.
Pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalsel ini dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kalsel, H. Kartoyo didampingi Wakil Ketua II, H. Muh. Alpiya Rakhman dan Wakil Ketua III, Desy Oktavia Sari.
“Sesuai agenda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada hari ini. Perkenankan kami menyampaikan pendapat atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD Kalsel. Penjelasannya dari rapat sebelumnya pada Hari Rabu, 19 Februari lalu. Dan kami juga memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada komisi 1 yang memprakarsai penyusunan Raperda tersebut,” sampai Gubernur Kalsel, H. Muhidin yang disampaikan oleh Asisten Gubernur, Ahmad Bagiawan di atas podium.
Sesuai dengan penjelasan, Gubernur H. Muhidin mendukung sepenuhnya atas penyusunan Raperda yang selaras dengan semangat penyederhanaan regulasi dari pedoman dan peraturan perundangan-undangan. Sebagai landasan dari penyelenggaraan pemerintah daerah, menurutnya pembentukan Raperda harus selaras dengan kebutuhan pemerintah daerah maka sebab itu penertiban peraturan daerah yang baik, taat dengan asas pembentukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan pokok.
Setelah menyimak pemandangan fraksi-fraksi, H. Muhidin melihat tiga buah raperda yang menyoroti tentang pembiayaan tahun jamak, grand design pembangunan daerah dan penyelenggaraan penanaman modal. Pihaknya menilai, ada kesamaan persepsi bahwa tiga rancangan itu wajib ditindaklanjuti.
“Khusus tanggapan tiga Raperda, yaitu pembiayaan tahun jamak maka kami sepakat. Dengan cara pengawasan yang kita lakukan dengan audit secara berkala dalam penggunaan dana, sesuai rencana dan bebas dari penyalahgunaan,” tegas H. Muhidin.
Dalam kesempatan itu, H. Muhidin ingin langkah yang dilakukan harus dengan sesuai prinsip yaitu akuntabilitas dan transparan, sehingga progres dari realisasi kegiatan daerah dapat dikontrol baik oleh legislatif maupun eksekutif.
Sementara itu Wakil Ketua I DPRD Kalimantan Selatan, H. Kartoyo mengatakan bahwa agenda rapat paripurna kali ini menyampaikan selamat kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel yang terpilih, H. Muhidin dan Hasnuryadi Sulaiman yang bertugas nanti sebagai kepala daerah. Semoga diharapkan dapat memimpin dan menjalankan amanah dengan baik.
“Dapat mengabdi dengan masyarakat Banua kita tercinta menuju Kalsel yang bekerja, berkelanjutan dan berbudaya, serta religi. Dan sejahtera menuju Gerbang Kalimantan Selatan, dengan semangat bekerja bersama dan merangkul semua,” ungkap H. Kartoyo.
Kemudian dalam tanggapan serta jawaban dari hasil pandangan Gubernur dan fraksi-fraksi, Wakil Ketua II DPRD Kalsel, H. Muh. Alpiya Rakhman menerangkan bahwa materi Raperda yang sudah dipaparkan, maka berikut pokok-pokok tanggapan. Dalam rangka penertiban peraturan daerah yang baik, dia menyebut harus taat dalam pembentukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
“Memang diperlukan peraturan daerah yang berlaku mengenai Raperda yang selaras dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah daerah. Untuk memenuhi hal itu, maka diperlukan pedoman perda tersebut. Sehingga, inilah hasil tanggapan dewan atas pendapat Gubernur terkait ketiga Raperda di atas,” tandasnya. (tri)
