Beranda blog Halaman 39

Gerhana Matahari Total 2 Agustus 2027: Fenomena Langka dengan Durasi Terpanjang Abad Ini

Penulis
nana
-
0
Gerhana Matahari Total 2 Agustus 2027: Fenomena Langka dengan Durasi Terpanjang Abad Ini
Ilustrasi Gerhana matahari terjadi ketika Bulan melintas di antara Matahari dan Bumi, menyorot bayangan ke sebagian wilayah Bumi dan menghalangi pandangan Matahari bagi pengamat di lokasi-lokasi tersebut (Foto: Pusat Penerbangan Antariksa Goddard NASA)

Link, Banjarbaru – NASA menyatakan, fenomena langka Gerhana Matahari Total diprediksi terjadi pada 2 Agustus 2027. Gerhana Matahari ini, terjadi saat Bulan bergerak tepat di antara Matahari dan Bumi, menutupi cahayanya sebagian atau sepenuhnya.

Dilansir dari rri.co.id, Fenomena ini dibagi menjadi tiga jenis, yaitu gerhana total, gerhana sebagian, dan gerhana cincin. Saat Gerhana Matahari Total, Bulan menutupi seluruh Matahari, sedangkan gerhana cincin meninggalkan lingkaran cahaya di sekeliling Bulan.

Durasi totalitas bergantung jarak Bulan ke Bumi dan konfigurasi orbitnya. Biasanya hanya beberapa menit, namun cukup lama untuk diamati dengan aman menggunakan kacamata khusus pelindung Matahari.

Gerhana Matahari menarik secara visual dan penting untuk keselamatan penglihatan. Mengamati Matahari tanpa perlindungan dapat menyebabkan kerusakan mata permanen, sehingga penggunaan kacamata khusus sangat dianjurkan.

Selain gerhana total pada bulan Agustus 2027, dunia juga akan menyaksikan gerhana Matahari Annular pada bulan Februari. Kedua fenomena ini menjadi momen astronomi penting.

Gerhana Matahari Total 2 Agustus 2027 akan melintasi beberapa negara, termasuk Maroko, Aljazair, Tunisia, Libya, dan Mesir. Jalur totalitas juga mencakup sebagian Sudan, Arab Saudi, Yaman, dan Somalia, dimana langit siang akan benar-benar gelap.

Durasi totalitas gerhana Matahari pada 2 Agustus 2027 diperkirakan akan berlangsung sekitar enam menit dua puluh dua detik. Oleh karena itu, gerhana 2027 akan termasuk menjadi salah satu gerhana matahari yang terpanjang pada abad ini.

KPK Lakukan Penggeledahan Terkait Pembangunan Monumen Reog Ponorogo

Penulis
nana
-
0
KPK Lakukan Penggeledahan Terkait Pembangunan Monumen Reog Ponorogo

Link, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan sedang melakukan penggeledahan kantor PT Widya Satria. Kantor tersebut beralamat di Jalan Ketintang Permai Blok BB 20, Surabaya, Jawa Timur.

Dilansir dar rri.co.id, PT Widya Satria diketahui merupakan pemenang tender pembangunan Monumen Reog Ponorogo. “Benar (penggeledahan), terkait perkara Ponorogo,” kata jubir KPK Budi Prasetyo saat dikonfirmasi, Rabu (26/11/2025).

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami dugaan korupsi dalam proyek Monumen Reog. Serta, Museum Peradaban (MRMP) di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur.

Hal tersebut dikonfirmasi jubir KPK Budi Prasetyo, menanggapi pemberitaan terkait pemeriksaan Kadisbudparpora Ponorogo, Judha Slamet Sarwo Edi. Pemeriksaan tersebut disertai penggeledahan mobil dinas Judha pada Rabu (12/11/2025).

“Tim sedang melakukan pendalaman. Baru (kasus dugaan korupsi,” kata Budi dalam keterangan tertulisnya yang dikutip, Kamis (13/11/2025).

Budi belum memerinci lebih jauh mengenai perkara tersebut. Namun, kegiatan ini diduga pengembangan dari temuan penyidik setelah KPK menetapkan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko pasca OTT.

“Dari peristiwa tertangkap tangan di Ponorogo pada pekan lalu. Tim mendapatkan informasi dan petunjuk dugaan tindak pidana korupsi lainnya, ini masih kami dalami,” kata Budi.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan suap di Kabupaten Ponorogo. Mereka adalah Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, Sekda Agus Pramono, Direktur RSUD Dr. Harjono Yunus Mahatma, serta, swasta Sucipto.

Penetapan tersangka ini merupakan hasil pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat (7/11/2025). Dalam OTT tersebut, penyidik menemukan tiga klaster dugaan korupsi, yakni suap pengurusan jabatan, suap proyek di RSUD Ponorogo, dan penerimaan gratifikasi.

Dalam klaster suap jabatan, Yunus Mahatma diduga memberikan uang kepada Bupati Sugiri dengan total mencapai Rp2,3 miliar. Uang tersebut diberikan melalui ajudan dan adik Sugiri.

Selain kasus suap jabatan, KPK juga menemukan adanya suap proyek RSUD Harjono Ponorogo senilai Rp14 miliar. Dari proyek tersebut, pihak swasta SC diduga memberikan fee sebesar 10% atau Rp1,4 miliar kepada YUM.

KPK juga menemukan dugaan penerimaan gratifikasi lainnya oleh Bupati. Senilai Rp300 juta dalam rentang waktu 2023–2025 dari YUM dan pihak swasta lain.

Olah Limbah Organik Bernilai Ekonomis, DPRKPLH Gelar Pelatihan Budidaya Maggot

Penulis
zai
-
0
Olah Limbah Organik Bernilai Ekonomis, DPRKPLH Gelar Pelatihan Budidaya Maggot

Link, Martapura – Kelola limbah organik menjadi produk bernilai ekonomis. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar melalui Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) gelar Pelatihan Budidaya Maggot dan Percepatan Pembentukan Bank Sampah Desa/Kelurahan ,di Aula Wisma Sultan Sulaiman BKPSDM pada Rabu (26/11/2025) pagi.

Ketua TP PKK Kabupaten Banjar Hj Nurgita Tiyas yang diwakili Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Banjar, Rahmi Robiaty mengatakan, budidaya maggot merupakan proses memelihara larva lalat Black Soldier Fly (BSF) untuk mengelola limbah organik sekaligus menghasilkan produk bernilai ekonomis seperti pakan ternak dan pupuk.

“Proses ini memanfaatkan kemampuan maggot untuk menguraikan limbah sisa makanan atau organik lainnya hingga 70 persen, menjadikannya solusi pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan,” ujarnya.

Rahmi Robiaty juga menilai budidaya maggot merupakan metode sederhana yang sangat cocok dikembangkan di tingkat desa maupun kelurahan.

“Pelatihan ini tidak hanya menambah wawasan, tetapi juga memberikan peluang usaha sampingan yang dapat diterapkan di lapangan,” harapnya.

Turut serta menambahkan, Kepala DPRKPLH Kabupaten Banjar, Akhmad Bayhaqie mengungkapkan, peserta yang mengikuti pelatihan berasal dari Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), para pembakal dan lurah, bank sampah, puskesmas serta pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan sampah.

“Melalui pelatihan ini peserta dapat menambah pengetahuan dan mampu mempraktikkannya secara langsung di wilayah masing-masing. Selain itu, setiap desa/kelurahan diharapkan dapat membentuk bank sampah sebagai pionir penggerak masyarakat dalam upaya pengelolaan sampah berkelanjutan,” harapnya.

Pelatihan ini menghadirkan narasumber dari Balai Perikanan Air Tawar Mandiangin, Edi Al Azhar.(Zainuddin)

2.409 PPPK Paruh Waktu Lingkup Pemerintah Kotabaru Terima SK 

Penulis
wahyu
-
0

Link, Kotabaru- Sebanyak 2.409 dengan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu lingkup Pemerintah Kabupaten Kotabaru, resmi terima Surat Keputusan (SK) pengangkatan, yang berlangsung di Kantor Bupati Kotabaru, Sebelimbingan, Rabu (26/11/2025).

Dalam sambutan Bupati Kotabaru Muhammad Rusli, yang dibacakan Wakil Bupati Syairi Mukhlis, menyampaikan, ini merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat pelayanan publik dan meningkatkan kualitas aparatur.

“Sebagai aparatur pemerintah, saudara dituntut untuk menjaga integritas, disiplin serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ucapnya.

Ia juga menekankan, SK yang diterima bukan hanya lembaran administrasi, melainkan amanah yang mengikat hati dan pikiran untuk senantiasa bekerja dengan penuh tanggung jawab, keikhlasan dan dedikasi.

“Ingatlah bahwa setiap tugas yang diemban adalah bagian dari ibadah, dan setiap langkah yang saudara lakukan akan memberi arti kemajuan Kotabaru,” tambah Syairi.

Selain itu, ia juga mengucapkan selamat kepada seluruh penerima SK PPPK Paruh Waktu , dengan harapan dapat terus berkontribusi nyata untuk masyarakat.

“Saya berharap, saudara dapat bekerja penuh dengan integritas, disiplin pada jam masuk kerja, dan tanggung jawab. Menjaga etika pelayanan, serta selalu mengutamakan kepentingan masyarakat. Dan menjadi teladan dilingkungan kerja sekaligus mitra pembangunan daerah,” harapnya.

Diakhir sambutannya, Ia mengajak seluruh penerima SK PPPK Paruh Waktu untuk bersama-sama membangun daerah Kabupaten Kotabaru agar lebih maju dari segala aspek.

“Mari kita bersama-sama membangun Kotabaru lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing, dengan semangat SA-IJAAN yang selalu kita junjung tinggi,” jelasnya.

Syairi juga menambahkan tahun 2026 untuk gaji PPPK Paruh Waktu, Pemerintah daerah akan terus berupaya melakukan penyesuaian.

“Hari ini kita baru saja menyerahkan SK PPPK Paruh Waktu dan hari ini kan 2025 gajinya masih mengikuti apa yang diterima saat ini, karena kondisi APBD kita, 2026 kita akan terus berupaya melakukan penyesuaian,” paparnya.

Ia juga menjelaskan, untuk pengangkatan penuh waktu sendiri harus mengikuti regulasi dari Menpan dan secara bertahap.

“Untuk pengangkatan penuh waktunya, kita harus mengikuti regulasi dari MENPAN, sesuai kebutuhan daerah mereka pasti akan kita akan secara bertahap,“ ungkapnya.

Perlu diketahui, yang memperoleh nomor induk PPPK Paruh Waktu 2. 410 orang, namun yang diserahkan hanya 2. 409 dikarena satu orang meninggal dunia sebelum penyerahan SK PPPK Paruh Waktu.

Penyerahan SK PPPK Paruh Waktu ini dihadiri oleh Ketua DPRD Kotabaru, Asisten II Setda Kotabaru, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Staf Ahli Bidang Pemerintahan serta Plt. Kepala BKPSDM, dan Kepala SKPD lainnya. (wahyu/mckotabaru)

PMII Martapura Desak DPRD Lakukan Pembatasan Ritel Modern

Penulis
nana
-
0
PMII Martapura Desak DPRD Lakukan Pembatasan Ritel Modern

Link, Martapura – Keberadaan Ritel Modern berpotensi matikan usaha kecil masyarakat. Organisasi Kepemudaan (OKP) Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Martapura gelar audiensi di DPRD Kabupaten Banjar. Rabu (26/11/2025).

Jaya selaku Ketua Koordinator Lapangan PC PMII Martapura mengatakan, keberadaan ritel modern di Kabupaten Banjar perlu dilakukan pembatasan karena kian menjamur.

“Keberadaan ritel modern di Kabupaten Banjar sudah sangat banyak. Khusus di wilayah Sekumpul saja dalam kurun waktu satu tahun sudah ada sekitar tiga ritel modern berdiri dengan jarak kurang dari 1 Km. Dampaknya dapat mematikan usaha masyarakat kecil yang berdekatan,” ujarnya.

Sebab, papar Jaya lebih jauh, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sudah pasti tidak dapat bersaing dengan ritel modern yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang.

“Sehingga pelaku usaha kecil jelas kalah bersaing. Kami dari PMII menyarankan agar pemerintah dapat membantu usaha masyarakat kecil,” katanya.

Menanggapi beberapa tuntutan tersebut, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Banjar, Irwan Bora memberikan apresiasi kepada Organisasi Kepemudaan (OKP) dari PMII yang telah menyampaikan beberapa tuntutan, diantaranya terkait menjamurnya keberadaan ritel modern di Kabupaten Banjar.

“Pertumbuhan ritel modern ini memang perlu dilakukan pembatasan, karena seakan tidak terkontrol lagi. Hal ini menjadi bahan evaluasi bagi DPRD untuk menyampaikan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar untuk mencarikan solusinya,” ucapnya.

Kembali dimasukkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026 untuk pembahasannya. Politisi Gerindra Kabupaten Banjar ini memastikan akan segera melaksanakan Badan Musyawarah (Bamus) untuk mengagendakan pembahasan Rencana Peraturan Daerah (Raperda) Ritel Modern yang kini berganti nama menjadi Raperda Penataan dan Pembinaan Toko Swalayan.

“Tempo hari memang Raperda-nya sempat tertunda di sahkan. Hari ini segera saya laporkan ke kawan di DPRD agar segera melakukan pembahasan bersama Pemerintah Daerah (Pemda). Mungkin satu dua hari nanti akan saya sampaikan hasilnya,” tuturnya.

Irwan Bora juga menilai pertumbuhan ritel modern di Kabupaten Banjar sangat berpotensi untuk mematikan UMKM dan menjadi atensi bagi pemerintah untuk mencarikan solusinya.

“Kasian Pedagang Kaki Lima (PKL), dan ini menjadi problem kita bersama. Tapi di sisi lain masyarakat sendiri juga lebih senang berbelanja di ritel modern,” ucapnya.

Ditanya apakah Raperda Ritel Modern yang gagal disahkan jadi Peraturan Daerah (Perda) pada 10 Juli 2024 lalu akan dilakukan pembahasan ulang?

Irwan Bora seperti belum dapat memastikan. “Kami akan melakukan rapat koordinasi terlebih dahulu terkait bagaimana untuk mensiasati agar tidak ada lagi dikeluarkan izin terkait ritel modern,” ungkapnya.

Selain menyampaikan tuntutan terkait pembatasan pertumbuhan terhadap ritel modern, PC PMII Martapura juga meminta DPRD agar melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke SPBU untuk memastikan kualitas pertalite di Kabupaten Banjar, dan meminta DPRD dalam bekerja nyata demi kepentingan masyarakat.(zainuddin)

BMKG Kalsel Gelar Program MOSAIC 2025 untuk Tingkatkan Kesiapsiagaan Cuaca dan Bencana

Penulis
tri
-
0
BMKG Kalsel Gelar Program MOSAIC 2025 untuk Tingkatkan Kesiapsiagaan Cuaca dan Bencana

Link, Banjarbaru – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Provinsi Kalimantan Selatan terus berupaya meningkatkan kesiapsiagaan dan kemampuan adaptif masyarakat terhadap kondisi cuaca. Dalam hal ini Stasiun Meteorologi melaksanakan kegiatan Masyarakat Indonesia Siaga dan Adaptif Informasi Cuaca (MOSAIC) Tahun 2025.

Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Syamsudin Noor Banjarmasin, Ota Welly Jenni Thalo, menjelaskan bahwa MOSAIC merupakan program edukasi yang bertujuan membangun masyarakat yang tanggap dan mampu merespon informasi cuaca secara tepat.

Tidak hanya menyampaikan prakiraan cuaca, tetapi juga mempersiapkan publik dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi, termasuk mengajak publik lebih memahami informasi cuaca serta dampaknya.

“Mosaik itu masyarakat Indonesia siaga dan adaptif terhadap informasi cuaca. Tujuannya adalah peningkatan pemahaman informasi cuaca sekaligus meminimalisir dampak hidrometeorologi. Ke depan, bukan hanya hujan atau suhu yang kami sampaikan, tetapi juga informasi berbasis dampak serta bagaimana seharusnya respon masyarakat,” ujar Ota di salah satu hotel di Banjarbaru, Rabu (26/11/2025).

Menurutnya, Kalimantan Selatan telah memasuki puncak musim hujan pada periode November hingga Februari, sehingga masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan. Salah satu dampak yang paling berpotensi terjadi ialah banjir, terutama pada kawasan dengan karakteristik wilayah yang didominasi aliran sungai dan tanah yang mulai jenuh air.

“Wilayah kita dikenal dengan seribu sungai. Dengan kondisi tanah yang jenuh, hujan intensitas rendah hingga sedang pun bisa menyebabkan genangan. Masyarakat yang tinggal di bantaran sungai maupun lereng harus lebih waspada,” ujarnya.

BMKG juga mengingatkan pengalaman banjir besar pada 2021 akibat fenomena siklon tropis, yang menjadi pelajaran penting terkait pentingnya kesiapsiagaan berbasis informasi cuaca.

Ota menegaskan, penyebaran informasi cuaca berbasis dampak tidak dapat berjalan sendiri. BMKG bekerja sama dengan berbagai stakeholder, mulai dari instansi kelautan, KSOP, Disnav, hingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai garda terdepan penyebarluasan informasi ke masyarakat.

“Kolaborasi ini berperan penting. BMKG mengeluarkan informasi, BPBD dan instansi terkait meneruskannya hingga ke tingkat kabupaten, kecamatan, hingga desa. Kami juga ingin melihat respon masyarakat; apakah ketika ada potensi banjir masyarakat bersiap mengungsi, menjauh dari kawasan rawan, dan mengambil langkah mitigatif,” katanya.

Program MOSAIC diharapkan menjadi penggerak perubahan perilaku masyarakat terhadap informasi cuaca tidak hanya mengetahui, tetapi memahami dan bertindak cepat untuk mengurangi risiko bencana.

Kegiatan ini menjadi langkah strategis BMKG dalam mendorong terwujudnya masyarakat Kalimantan Selatan yang lebih tanggap bencana, khususnya menghadapi musim hujan yang sedang berada di puncaknya

PUPR Kalsel Percepat Perbaikan Jalan Martapura Lama Jelang Nataru dan 5 Rajab

Penulis
tri
-
0
PUPR Kalsel Percepat Perbaikan Jalan Martapura Lama Jelang Nataru dan 5 Rajab

Link, Banjarbaru – Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) serta kegiatan keagamaan besar seperti 5 Rajab, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalsel melakukan percepatan rehabilitasi dan pemeliharaan ruas jalan Martapura lama dari Simpang Empat Sungai Tabuk hingga Martapura.

Hal tersebut disampaikan Plt Kepala Dinas PUPR Kalsel, M. Yasin Toyib melalui Kabid Bina Marga, Robby Cahyadi di ruang kerjanya, Banjarbaru, Rabu (26/11/2025).

Robby menjelaskan bahwa penanganan dilakukan sebagai bentuk persiapan pemerintah terhadap peningkatan mobilitas masyarakat saat masa libur panjang dan pelaksanaan kegiatan keagamaan yang diperkirakan akan menarik ratusan ribu jamaah dari berbagai daerah.

“Dasarnya adalah persiapan Natal dan Tahun Baru, serta kegiatan keagamaan seperti 5 Rajab dan kegiatan kumpul masyarakat lainnya,” ujarnya.

Robby mengungkapkan, ruas Banjarmasin–Martapura dari Simpang Empat Sungai Tabuk menuju Martapura sempat viral karena kondisi kerusakan badan jalan. Untuk itu, pihaknya telah mengambil langkah cepat melalui perbaikan setempat (patching) di beberapa titik yang mengalami kerusakan cukup berat.

“Kerusakan setempat pada badan jalan sudah kita tangani dengan patching. Selain itu, ada paket pekerjaan yang sudah berjalan sejak 2025 dan ada paket baru pada anggaran perubahan, termasuk pemeliharaan dan overlay,” jelasnya.

Ia memastikan bahwa penanganan terus dilakukan hingga seluruh ruas tersebut dalam kondisi aman dan nyaman untuk dilalui masyarakat.

“Ruas Banjarmasin–Martapura dari Simpang Empat Sungai Tabuk sampai Kota Martapura yang kemarin viral, sudah tertangani,” tegas Robby.

Selain ruas Martapura lama, PUPR Kalsel juga memperhatikan akses pendukung kegiatan 5 Rajab lainnya, termasuk jalur alternatif selain Jalan A. Yani menuju Jejangkit.

“Terkait daerah Jejangkit, terutama di sekitar jembatan, saat ini masih dalam proses penyelesaian paket pekerjaan. Di sana juga ada kolaborasi dengan pemerintah desa dan TNI melalui program TMD. Jadi kita menunggu penyelesaian pekerjaan mereka agar penanganan lanjutan bisa dilakukan,” ungkapnya.

Robby memastikan koordinasi lintas sektor terus berjalan intensif agar seluruh pengerjaan dapat rampung tepat waktu sebelum puncak kegiatan 5 Rajab.

“Ini masih tahap koordinasi di lapangan untuk menyelesaikan paket pekerjaan dari kawan-kawan TNI. Mudah-mudahan secepatnya diselesaikan,” pungkasnya

DPRKPLH Maksimalkan PJU dan PJL pada Momen 5 Rajab Mencapai 90 Persen

Penulis
zai
-
0
DPRKPLH

Link, Martapura – Upaya Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Kabupaten Banjar dalam memaksimalkan Penerangan Jalan Umum (PJU) dan Penerangan Jalan Lingkungan (PJL) di kawasan pusat kegiatan pelaksanaan Momen 5 Rajab 1447 Hijriah atau Haul ke-21 Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani sudah mencapai 90 persen.

Diantaranya, di ruas Jalan Sekumpul, Jalan Pendidikan, Tanjung Rema, Indrasari, Gunung Ronggeng, Desa Muara Bincau, Muhibin, dan di kawasan Stadion Demang Lehman. Bahkan revitalisasi PJU di kawasan ruas Jalan Ahmad Yani Km37 menuju Masjid Agung Al Karomah Martapura juga tengah dilaksanakan DPRKPLH Kabupaten Banjar hingga 3 Desember 2025 mendatang.

Kepala Bidang Kawasan Permukiman (Kabid KP) DPRKPLH Kabupaten Banjar, Ali Ilyas mengatakan, berdasarkan hasil survei pada 21 November 2025 malam, untuk proses pemeliharaan PJU dan PJL di ring 1 atau Kawasan Sekumpul hampir mencapai 90 persen.

“Untuk beberapa titik bohlam lampu yang masih belum menyala di ring 1 akan segera kita perbaiki. dan terkait pemasangan kWh multiguna dibeberapa titik ruas jalan, tempat parkir, dan gang kecil bedasarkan hasil kesepakatan dalam rapat bersama Tim Induk Sekumpul saat ini juga tengah berproses,” ujarnya pada Selasa (25/11/2025).

Tak hanya itu, Ali Ilyas juga mengungkapkan bahwa DPRKPLH Kabupaten Banjar telah melakukan pemeliharaan PJU di wilayah Kecamatan Karang Intan, yakni di Desa Padang Panjang sebanyak 15 titik.

“Begitu juga untuk di Desa Sungai Alang Kecamatan Karang Intan, dan di ruas Jalan Pangeran Abdurrahman hingga Jalan Menteri Empat akan segera diperbaiki. Hingga hari H mungkin masih banyak laporan permintaan yang akan kami terima, yang jelas kalau ada jaringan kami pasti bisa kami tindak lanjuti,” katanya.

Sedangkan untuk wilayah yang tidak ada jaringan dari DPRKPLH Kabupaten Banjar, papar Ali Ilyas, kemungkinan pada tahun depan dapat dilakukan pemasangan baru dengan dukungan anggaran baik bersumber dari APBD, Pokok Pikiran (Pokir) Dewan, hingga aspirasi.

“Pada Sabtu malam kita juga sudah melakukan perbaikan PJU di kawasan Dermaga Air Santri, Desa Murung Kenanga yang memang menjadi kawasan vital. Sedangkan untuk lampu sorot dermaga sudah sangat baik tinggal dilakukan penambahan dari Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Banjar,” ucapnya.(zainuddin).

Sekdaprov Kalsel Lepas ASN Purna Tugas sebagai Bentuk Penghargaan Atas Pengabdian

Penulis
tri
-
0
Sekdaprov Kalsel Lepas ASN Purna Tugas sebagai Bentuk Penghargaan Atas Pengabdian

Link, Banjarbaru – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, M. Syarifuddin, menghadiri acara pelepasan anggota Korpri Provinsi Kalsel yang memasuki masa purna tugas pada tahun 2025.

Pada kesempatan tersebut, Sekdaprov menyampaikan bahwa pelepasan ini merupakan bentuk penghargaan pemerintah kepada para Aparatur Sipil Negara yang telah menuntaskan masa baktinya. Ia menegaskan bahwa sesuai ketentuan, setiap ASN memiliki masa pengabdian yang pada akhirnya akan berakhir, dan momen purna tugas menjadi penanda selesainya amanah yang telah dijalankan dengan penuh dedikasi.

“Jadi sesuai aturan, setiap ASN mempunyai masa untuk mengakhiri tugasnya. Karena itu hari ini kita melepas para anggota Korpri yang memasuki purna tugas. Atas pengabdian dan dedikasi yang telah diberikan selama ini untuk kemajuan Banua, kami bersama pemerintah menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya,” kata Syarifuddin, Banjarbaru, Rabu (26/11/2025).

Ia juga berharap para ASN yang purna tugas tetap dapat terus memberikan kontribusi positif bagi masyarakat melalui berbagai aktivitas dan pengalaman yang dimiliki, meski tidak lagi berada dalam struktur pemerintahan.

Pemprov Kalsel menegaskan komitmennya untuk selalu memberikan penghargaan kepada para ASN yang telah menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan loyalitas.

Sementara itu anggota Korpri yang turut dilepas, Zakly Asswan, menyampaikan rasa haru dan kebanggaannya setelah menuntaskan masa pengabdian sebagai ASN. Ia mengaku bersyukur dapat menyelesaikan tugas dengan baik serta mendapatkan dukungan dari rekan kerja maupun pimpinan selama bertugas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

“Alhamdulillah, saya sangat bersyukur bisa menyelesaikan amanah ini. Banyak kenangan, banyak pengalaman, dan tentu banyak pelajaran yang saya dapat selama berdinas. Terima kasih kepada pemerintah dan seluruh rekan-rekan yang telah memberikan dukungan selama ini,” ujar Zakly.

Ia berharap generasi ASN berikutnya dapat terus menjaga integritas, disiplin, dan semangat melayani masyarakat sehingga kinerja pemerintah daerah semakin baik ke depannya

Bupati Melantik Yudi Andrea Sebagai Sekda Kabupaten Banjar yang Baru

Penulis
zai
-
0
Bupati Melantik Yudi Andrea Sebagai Sekda Kabupaten Banjar yang Baru

Link, Martapura – Bertempat di Aula Wisma Sultan Sulaiman Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). H Yudi Andrea dilantik sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Banjar yang baru pada Selasa (25/11/2025) pagi.

Pengambilan sumpah janji jabatan H Yudi Andrea sebagai Sekda Kabupaten Banjar yang baru langsung dilakukan Bupati Kabupaten Banjar, H Saidi Mansyur.

Dalam sambutannya, Bupati Kabupaten Banjar, H Saidi Mansyur mengatakan tugas Sekda sangat beragam, sehingga harus segera melakukan koordinasi dengan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) terkait, begitu juga sebaliknya agar roda pemerintahan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan visi misi, yakni Maju, Mandiri, dan Agamis (Manis).

“Tidak hanya internal, koordinasi juga harus dilaksanakan dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), instansi vertikal, serta pihak eksternal lainnya guna mendukung pencapaian visi misi serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),” ujarnya.

Saidi juga mengingatkan, bahwa Sekda sebagai jembatan koordinasi utama antara unsur pemerintahan, dan berharap komunikasi dapat dijalankan dengan baik dan meminimalisir ego sektoral kedepannya.

“Kita harus merapatkan barisan untuk menanggapi berbagai isu, baik isu kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan hal lainnya sehingga kedepannya dapat dijalankan dengan baik,” harapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, kekosongan kursi untuk Jabatan Sekda ini terjadi setelah Mokhamad Hilman sebagai pejabat definitif Sekda dilantik Wakil Bupati Kabupaten Banjar, Said Idrus Al Habsyie sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan Kabupaten Banjar dalam pengambilan sumpah janji jabatan pada 25 Juli 2025 lalu di ruang kelas A BKPSDM Kabupaten Banjar.

Tak hanya itu, saat dibuka pendaftaran selama dua pekan, yakni terhitung dari 2 – 15 Oktober 2025. Proses seleksi lelang terbuka (Selter) untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Sekda Kabupaten Banjar terkesan sepi peminat sehingga hasil Selter belum dapat diumumkan pada 16 Oktober, dan terpaksa dilakukan perpanjangan waktu hingga 22 Oktober untuk menjaring minimal lima pelamar.

Bahkan, saat memasuki tahap pengumuman tiga nama kandidat terbaik peserta calon Sekda. Portal ASN Karier Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) tiba-tiba mengalami permasalahan teknis hingga jadwal pengumuman pada 10 November ditunda dan baru diumumkan pada 14 November 2025 malam. (zainuddin/link)

1...383940...1,374Halaman 39 dari 1,374