Link, Banjarbaru – Plt. Gubernur Kalsel, H. Muhidin melalui Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Agus Dyan Nur membuka secara resmi Rapat Koordinasi Akhir Tahun Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Kalsel Tahun Anggaran 2024 di Grand Qin Hotel, Banjarbaru pada Senin (2/12) siang.

Rapat koordinasi yang diikuti oleh 81 peserta dari berbagai instansi terkait, seperti Kanwil BPN Kalsel, SKPD anggota GTRA, Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-Kalsel, hingga perangkat desa, menjadi forum yang strategis untuk berbagi informasi, pengalaman, serta merumuskan langkah-langkah konkret dalam mempercepat pelaksanaan reforma agraria di Kalsel.

Dalam sambutan tertulisnya yang disampaikan melalui Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Agus Dyan Nur, Plt. Gubernur Kalsel, H. Muhidin menyampaikan harapannya agar tim GTRA Kalsel semakin proaktif, inovatif, dan responsif terhadap dinamika perubahan sosial-ekonomi.

“Saya berharap tim Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Kalsel mampu mendorong pembangunan yang lebih berkeadilan melalui transformasi struktural dalam pengelolaan sumber daya lahan,” tegas H. Muhidin.

Selain itu, Ia juga mengajak seluruh anggota GTRA Kalsel untuk meningkatkan sinergi, koordinasi, dan dedikasi dalam mewujudkan reforma agraria.

“Mari kita tidak berhenti pada capaian yang telah ada, namun terus mendorong perubahan yang lebih baik lagi kedepan,” ajak Plt. Gubernur Kalsel ini.

Selain itu, H. Muhidin menyampaikan optimismenya yang tinggi terhadap keberhasilan GTRA Provinsi Kalsel dalam mewujudkan keadilan agraria di Kalsel.

“Dengan semangat kebersamaan, komitmen yang kuat, dan visi yang jelas, saya yakin GTRA Provinsi Kalimantan Selatan akan mampu menjalankan misinya dalam mewujudkan keadilan agraria,” tutup H. Muhidin. (tri)

Link, Banjarmasin – DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia / Indonesian Logistics & Forwarders Association(ALFI/ILFA) Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar Musyawarah Wilayah (Muswil) ke-IV Tahun 2024 bertempat di Hotel Kindai Best Western, Banjarmasin, Senin (2/12).

Mengangkat tema ‘Meningkatkan Peran ALFI/ILFA Kalimantan Selatan dalam Sektor Logistik di Wilayah Kalimantan, sebagai Pintu Gerbang

Logistik Penyangga IKN’, Muswil ini dihadiri oleh para mitra kerja, insan maritim, asosiasi logistik serta para pelaku Jasa Pengurus Transportasi (JPT) di lingkungan pelabuhan.

Tampak hadir perwakilan Forkopimda Kalsel, Ketua Umum DPP ALFI/ILFA Akbar Djohan dan Ketua Kadin Kalsel, Shinta Laksmi Dewi.

Plt Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin melalui Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Husnul khatimah mengatakan, Kalimantan Selatan memiliki posisi strategis sebagai pintu utama distribusi logistik di Kalimantan dan penyangga pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Namun, posisi ini juga dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti peningkatan infrastruktur transportasi dan efisiensi rantai pasok yang membutuhkan adopsi teknologi terkini.

“Sebagai penyangga IKN, kita harus memastikan kelancaran arus barang melalui penguatan infrastruktur transportasi, digitalisasi logistik, dan pengelolaan rantai pasok yang lebih efisien,” ujarnya.

H. Muhidin menegaskan, pentingnya pengembangan sumber daya manusia (SDM) di sektor logistik. Kompetensi tenaga kerja menjadi kunci untuk menciptakan ekosistem logistik yang tangguh dan kompetitif.

“Kita perlu sinergi kuat antara pemerintah, dunia usaha, dan komunitas logistik seperti ALFI/ILFA untuk menjawab tantangan ini,” tambahnya.

H. Muhidin juga menyebutkan, sebagai asosiasi pelaku usaha logistik dan forwarder, ALFI/ILFA berperan sebagai mitra strategis pemerintah. Asosiasi ini mampu mendorong transformasi logistik melalui digitalisasi, meningkatkan daya saing lokal, dan membuka peluang ekspansi hingga tingkat internasional.

Lanjutnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen mendukung sektor logistik melalui pembangunan infrastruktur strategis seperti pelabuhan, jalan, jembatan, dan kawasan industri. Transformasi digital juga menjadi prioritas untuk meningkatkan responsivitas sektor logistik terhadap kebutuhan pembangunan.

“Kami menyediakan kemudahan perizinan dan insentif menarik bagi investor di sektor logistik. Semua ini untuk menciptakan ekosistem logistik yang kondusif dan kompetitif,” terangnya.

H. Muhidin berharap Muswil ke-IV ALFI/ILFA ini diharapkan mampu merumuskan langkah strategis guna menjawab tantangan logistik dan mengoptimalkan peran Kalimantan Selatan sebagai pusat logistik nasional.

Sementara itu, Ketua DPW ALFI/ILFA Kalsel, Saut Nathan Samosir menyampaikan, Muswil ini merupakan forum untuk memilih ketua dan pengurus baru periode 2024-2029 ke depan.

“Hari ini kami pengurus lama akan demisioner. Jadi Muswil ini menjadi budaya kita melalui musyawarah untuk mencari yang terbaik dari kader-kader kita di pengurus ALFI selama ini maupun para anggota JPT yang bisa untuk membangun asosiasi ini lima tahun ke depan,” ungkap Samosir.

Menurutnya, dalam Muswil ini ada 5 formatur yang akan mendaftar. Karena pemilihan di ALFI ini melalui formatur, bukan pemilihan langsung.

“Jadi kelima formatur ini yang akan dipilih oleh anggota JPT. Selanjutnya, setelah dipilih akan dibentuk kepengurusan baru untuk lima tahun ke depan,” ujar owner PT Lintas Jawa Group ini.

Pada bagian lain, Samosir juga mengatakan salah satu yang menjadi program ALFI/ILFA dalam beberapa tahun terakhir adalah tentang ketersediaan bahan bakar minyak, terutama solar yang selalu tidak mencukupi bagi angkutan logistik di Kalsel.

“Memang ada solusi dari pemerintah daerah termasuk disediakannya beberapa SPBU bagi anggota kita dan asosiasi yang lain untuk mengisi solar khusus angkutan logistik,” jelas Samosir.

“Meski sudah difasilitasi, namun belum mencukupi. Dan ini yang jadi harapan kita ke pemerintah, agar kedepan bisa lebih diperhatikan kebutuhan solar dari pada truk-truk logistik yang ada di pelabuhan Trisakti,” sambungnya.

Apalagi, kata dia, Pelabuhan Trisakti Banjarmasin menjadi urat nadi perekonomian di Banjarmasin khususnya, dan Kalsel pada umumnya. Bahkan hingga ke wilayah Kalteng dan Kaltim.

“Banjarmasin menjadi pusat regional logistik Kalimantan. Nah, Pelabuhan Trisakti inilah yang menyokong pendistribusian logistik, baik Kalsel, Kalteng, maupun Kaltim. Jadi, peran pemerintah sangat diperlukan, baik ketersediaan BBM maupun infrastrukturnya untuk mempermudah distribusi logistik di Kalimantan,” sebut Samosir. (tri)

Link, Banjarbaru – Plt. Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin melalui Asisten Administrasi Umum, Ahmad Bagiawan membuka Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Provinsi Kalimantan Selatan Angkatan I, II dan Angkatan III Tahun 2024 di Aula Kampus I BPSDMD Kalsel, Jl. Panglima Batur Timur, Kota Banjarbaru pada Senin (2/12) pagi.

Selain orientasi PPPK, BPSDMD Kalsel akan menggelar tiga agenda pelatihan lainnya yaitu keamanan siber, penata usaha keuangan, dan audit pengadaan barang dan jasa (PBJ). Dan orientasi ini diikuti sebanyak 120 orang, kemudian tiap angkatannya terdapat 40 peserta.

“Dapat salam dari Bapak Plt. Gubernur Kalsel, H. Muhidin kepada kalian semua. Dan kami ucapkan selamat kepada peserta PPPK yang berhasil lolos menjadi pegawai pemerintah. Hingga akhirnya, kalian dapat mengikuti orientasi ini,” ucap Plt. Gubernur Kalsel, H. Muhidin dalam sambutan tertulisnya yang disampaikan oleh Asisten Administrasi Umum, Ahmad Bagiawan di atas podium.

Dalam kesempatan itu, H. Muhidin menyampaikan bahwa ASN memiliki tanggungjawab sebagaimana pelaksana kerja yang aktif dalam pengabdian dan pemersatu bangsa. Peran itu, seyogyanya harus dipahami secara penuh dalam kesadaran para ASN.

Menurut H. Muhidin, kesadaran dalam memahami fungsi dan peran itu menjadikannya lebih berintegritas dalam pekerjaan. Sejak awal, pihaknya telah menekankan kepada seluruh ASN dapat menjalankan amanah tersebut.

“Oleh karena itu, saya mengajak para PPPK agar kiranya dapat beradaptasi dengan lingkungan baru. Dengan cepat dan penuh dedikasi, maka tunjukkanlah kualitas terbaik sebagai seorang pegawai yang profesional,” pungkasnya.

Sementara itu Kasubbid Kompetensi Pimpinan Daerah dan Prajabatan BPSDM Kalsel, Dr. Abdul Haris melaporkan bahwa orientasi ketiga angkatan ini dalam upaya peningkatan kualitas pegawai.

Hal demikian tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS pada pasal 26 ayat 3 tercantum program pendidikan nonformal, meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

“PPPK ini wajib mengikuti orientasi karena tertuang dalam UU tersebut. Dalam pelatihan ini nanti akan banyak materi yang telah disiapkan untuk peserta,” tandasnya. (tri)