Link, Banjarmasin – Dalam rangka upaya melindungi sumber daya yang ada di Indonesia khususnya Kalimantan, Balai Karantina Indonesia (Barantin) memperkuat sinergitas dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan para pelaku usaha bidang peternakan, perikanan dan pertanian untuk bersama-sama melindungi dan menjadi penjaga gerbang Ibu Kota Nusantara (IKN).

Gubernur Kalimantan Selatan, H Sahbirin Noor atau Paman Birin melalui Asisten bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Ahmad Bagiawan mengapresiasi serta mendukung penuh langkah-langkah Barantin dalam melindungi sumberdaya yang ada di Kalimantan.

“Barantin yang merupakan lembaga baru yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo pada Tahun 2023, memiliki peran strategis terhadap perlindungan sumberdaya hayati dari ancaman hama penyakit, hewan, ikan dan tumbuhan berbahaya. Bahkan, sebagai economic tool dalam perdagangan dunia untuk negara,” ucap Paman Birin pada acara Focus Group Discussion (FGD) bersama Dinas/Instansi dan Pelaku Usaha Bidang Peternakan, Perikanan dan Pertanian di Swissbell Hotel, Banjarmasin (25/9) pagi.

Gubernur Paman Birin mengatakan, Barantin harus bisa menjadi jembatan bagi akses ekspor serta fasilitator pemenuhan standar dan persyaratan ekspor komoditas pertanian, perkebunan dan perikanan di pasar internasional.

“Sinergitas pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota haruslah menjadi fokus kita untuk di kolaborasi. Mari kita bersama-sama bergerak untuk terus mendorong ekspor komoditas baik berupa produk hewan, ikan dan tumbuhan bisa terlaksana secara berkesinambungan dan berkelanjutan, serta aman dari segala bentuk macam hama penyakit dan hal-hal yang bisa membahayakan diri kita,” ungkapnya.

Paman Birin berharap, melalui FGD ini dapat menjadi pembuka pintu akses pasar agar produk-produk dari Kalsel dapat menembus pasar global.

“Oleh sebab itu, sekali lagi saya tegaskan bahwa kami sangat mendukung dan mengapresiasi FGD ini selain dalam penguatan sinergitas Barantin dengan Pemda juga dalam mendukung ekspor produk pertanian seperti hewan, ikan dan tumbuhan,” tandasnya.

Sementara itu, Plt. Sekretaris Utama Barantin, Bambang menjelaskan, Kegiatan ini juga untuk mencegah keluarnya hama dan penyakit ikan dan organisme pengganggu tumbuhan tertentu dari wilayah negara Republik Indonesia apabila negara tujuan menghendakinya.

“Sebagaimana kita ketahui, sebagai gerbang IKN, Kalsel perlu meningkatkan kewaspadaan karena akan mengalami peningkatan aktivitas perekonomian dan perdagangan. Dan Barantin siap mengawal ekspor yang masuk ke Indonesia khususnya di Kalsel yang merupakan gerbang IKN,” jelasnya.

Ia mengatakan, Barantin tidak bisa secara maksimal menjaga Indonesia khususnya Kalimantan dalam menjaga dari berbagai penyakit.

“Barantin tidak bisa bekerja sendiri, maka dari itu peran dari entitas lain serta peran masyarakat sangatlah diperlukan. Marilah kita bersama sama untuk melindungi sumberdaya yang ada di Indonesia khususnya yang ada di Kalimantan,” pungkasnya. (tri)

Link, Banjarmasin – Gubernur Kalimantan Selatan H. Sahbirin Noor atau Paman Birin melalui Sekretaris Daerah Provinsi, Roy Rizali Anwar, buka Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) Tahun 2024 pada Rabu (25/9/2024).

Rakorwasda 2024 yang dilaksanakan selama dua hari ini berlangsung di Ballroom Calamus Rattan Inn Hotel, Banjarmasin.

Melalui sambutan yang disampaikan Setdaprov Roy Rizali Anwar, Gubernur Paman Birin menyampaikan apresiasi atas kehadiran dan partisipasi para peserta Rakorwasda.

“Kehadiran Bapak dan Ibu sekalian menunjukkan komitmen kita bersama untuk terus meningkatkan kualitas pengawasan daerah, demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Kalsel,” ujar Paman Birin.

Mengusung tema “Penguatan Pengawasan Daerah menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel di Era Digital”, yang disebut Paman Birin relevan dengan kondisi saat ini.

“Kita harus mampu mengantisipasi dan merespon berbagai risiko yang muncul akibat transformasi digital. Dan di era pengawasan digital, penggunaan teknologi memungkinkan kita untuk mengelola data secara efisien dan mempermudah proses mengambil keputusan,” ujar Paman Birin.

Gubernur Paman Birin juga menyampaikan bahwa di era ini, para pengawas tidak bisa lagi hanya mengandalkan metode konvensional, sehingga Paman Birin mendorong literasi digital dan kompetensi teknologi bagi para Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

“Saya mendorong seluruh jajaran APIP untuk terus mendorong literasi digital dan kompetensi teknologi. Dan ini bukan sekedar menguasai aplikasi atau tools tertentu, tetapi juga mengembangkan pola pikir digital yang memungkinkan kita untuk terus berkembang dengan teknologi,” ingat Paman Birin.

Di akhir sambutan, tak lupa Paman Birin sampaikan harapannya akan pelaksanaan Rakorwasda tahun 2024 ini.

“Saya berharap semoga pelaksanaan Rakorwasda tahun 2024 ini berjalan lancar, dan dapat menghasilkan ide-ide inovatif dan strategi-strategi baru yang dapat kita implementasikan untuk meningkatkan kualitas pengawasan di era digital,” ujar Paman Birin.

Sementara itu, Inspektur Daerah Kalsel Ahmad Fydayeen dalam laporannya menyampaikan bahwa, tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah, dalam rangka mendukung koordinasi dan sinkronisasi arah kebijakan pengawasan tahun 2025.

Kemudian juga sebagai upaya menyamakan persepsi, menyelaraskan fokus, sasaran dan jadwal pengawasan dari masing-masing APIP pada Satuan Organisasi pemda, sehingga fungsi pengawasan pemerintah dpt berjalan terkoordinasi dan tersinergi, serta pemanfaatan perkembangan teknologi dalam tata kelola pemerintahan.

Lebih lanjut, Fydayeen juga menyampaikan bahwa hasil Rakorwasda ini akan dijadikan bahan masukan untuk penyusunan Peta Pengawasan 2025 yang akan disampaikan di Rakornas.

Rakorwasda ini diikuti para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Provinsi Kalsel, bupati/walikota serta Inspektur kabupaten/kota se-Kalsel atau yang mewakili, kegiatan ini akan diisi dengan diskusi dengan tiga narasumber.

Ketiga narasumber tersebut ialah, Direktur Koordinasi dan Supervisi wilayah 3 dari KPK RI, kemudian P2UPD Ahli Utama dari Inspektorat Jenderal Dalam Negeri serta Kepala Perwakilan BPKP Kalsel.

Diskusi dipimpin oleh Tenaga Ahli Gubernur Kalsel, Taufik Arbain sebagai moderator. (tri)