Link, Banjarmasin – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi (RPJP) Kalsel Tahun 2025 – 2045 yang diajukan Pemerintah Provinsi menjadi Peraturan Daerah, telah disetujui oleh DPRD Provinsi Kalimantan Selatan

Persetujuan itu disampaikan secara resmi dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Kalsel yang dihadiri Gubernur H Sahbirin Noor atau Paman Birin, Rabu (17/07/2024) di ruang H Mansyah Adrian Gedung DPRD di Banjarmasin.

Turut hadir dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kalsel H Supian HK, Asisten dan staf ahli gubernur serta sejumlah kepala SKPD lingkup Pemprov Kalsel, antara lain Kepala Dinas Kesehatan Hj Raudatul Jannah SKM M.Kes merangkap Ketua TP PKK Kalsel serta sejumlah pimpinan SKPD lingkup Pemprov Kalsel.

Setelah disetujui DPRD, Gubernur Paman Birin menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang luar biasa kepada seluruh anggota DPRD Kalsel dan panitia khusus (pansus) yang melakukan pembahasan atas Raperda RPJP ini.

Langkah selanjutnya ujar Paman Birin saat menyampaikan tanggapan atas persetujuan dewan itu, sesuai dengan mekanisme pembentukan peraturan daerah yang diatur dalam perundang-undangan, secepat pihak Pemprov akan berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan menjalani evaluasi untuk memastikan tidak ada ketentuan dalam rancangan peraturan daerah yang bertentangan tentunya dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

Diharapkan, Menteri Dalam Negeri akan menyampaikan hasil evaluasi dalam waktu yang tidak terlalu lama sehingga Raperda RPJP 2025 – 2045 ditetapkan menjadi Perda.

Dengan penetapan tersebut lanjut Paman Birin, maka diharapkan peraturan daerah ini menjadi pedoman dalam menyediakan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah untuk 20 tahun yang tentunya yang telah disusun selaras dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional dan rencana tata ruang Provinsi Kalimantan Selatan serta memperhatikan kebijakan pembangunan jangka panjang kabupaten/kota.

Dengan perencanaan yang selaras, kolaborasi yang kuat serta sinergi yang berkelanjutan tentu dapat memperkuat yang terlibat untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah yakni Kalimantan Selatan sebagai gerbang logistik Kalimantan yang maju sejahtera dan berkelanjutan menuju Kalimantan Selatan Babussalam.

“Segala rekomendasi dan masukan akan kita aplikasikan, kita perhatikan dengan baik untuk dilaksanakan,”kata Paman Birin kepada sejumlah wartawan usai rapat paripurna. (tri)

Link, Banjarmasin – Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor mengapresiasi Politeknik Negeri Banjarmasin (Poliban) atas digelarnya dialog publik “Kebijakan Bersama Pemangku Kepentingan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan”, Selasa (16/07/2024) di Banjarmasin.

Kegiatan dihadiri dan dibuka Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor atau Paman Birin melalui Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Adi Santoso, narasumber dialog dan para pakar.

Paman Birin dalam sambutan tertulisnya mengapresiasi dialog publik yang digelar Poliban yang dianggap memiliki arti penting bagi penguatan peran pemangku kepentingan terhadap pendidikan vokasi.

Pemangku kepentingan daerah dan satuan pendidikan vokasi perlu menjalin kolaborasi sinergi dalam rangka melakukan revitalisasi pendidikan vokasi sebagaimana amanat Peraturan Presiden nomor 68 tahun 2022.

Program kemitraan menurut Paman Birin, menjadi wadah bersama dalam memperkuat kinerja tim koordinasi daerah vokasi atau TKDP serta memfasilitasi beragam aktivitas dalam rangka penguatan kolaborasi pembinaan hubungan juga keperluan kemitraan antar pemangku kepentingan di daerah.

Pemprov Kalsel sangat mendukung pelaksanaan program kemitraan dalam rangka pendidikan vokasi di Kalsel. Hal ini sejalan dengan misi Kalsel Maju sebagai ibu pintu gerbang IKN yaitu mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berbudi luhur.

Lembaga pendidikan vokasi mencetak lulusan-lulusan yang memiliki keahlian spesifik yang diserap dunia industri. Disisi lain dunia industri terus bergerak dinamis melahirkan kebutuhan baru seiring perkembangan zaman, sering akan hadirnya era Indonesia emas yang menuntut produktivitas dan daya saing.

Hal itu dapat menjadi hambatan atau peluang, tergantung bagaimana pendidikan vokasi mampu beradaptasi. Melalui program kemitraan, dapat mendorong daya saing dan kemampuan adaptasi pendidikan vokasi dengan cara yang menyeluruh serta sinambungan, terintegrasi,.dan terkoordinasi.

Dialog ini dapat juga menjadi sarana untuk berbagi gagasan dan menyelaraskan langkah-langkah dalam revitalisasi pendidikan vokasi di daerah.

“Pemprov akan mendukung semua rumusan yang dihasilkan dalam diskusi dari semua unsur-unsur terkait”, ujar gubernur.

Sementara itu, Wakil Direktur 1 Poliban, Ahmad Rijani menyebut, perlu dilakukan upaya-upaya untuk mendorong pengembangan inovasi di daerah salah satunya melalui program fasilitas kemitraan untuk pengembangan inovasi berbasis potensi daerah.

Program ini merupakan salah satu program unggulan dari Direktorat Jenderal pendidikan vokasi Kementerian Pendidikan kebudayaan Riset dan Teknologi yang bertujuan membangun ekosistem kemitraan yang kuat antara perguruan tinggi, vokasi dunia usaha, dunia industri dan pemerintah daerah.

“Melalui program ini diharapkan dapat menghasilkan inovasi-inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan mampu meningkatkan daya saing daerah,” terang Ahmad Rijani.

Narasumber dialog adalah Ahmad Saufi (Asisten Deputi Pendidikan Vokasi dan Pendidikan Tinggi Kementerian Koordinator Bidang PMK), Supian HK (Ketua DPRD Provinsi Kalsel), Shinta Laksmi Dewi (Ketua Kadin Kalsel), Ariadi Noor (Bappeda Provinsi Kalsel), dan Irfan Sayuti (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalsel). (tri)