Link, Banjarmasin – Gubernur Kalsel H. Sahbirin Noor menyampaikan komitmen yang kuat Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi, khususnya di sektor pelayanan publik.
“Kami menyadari bahwa pelayanan publik merupakan garda terdepan dalam interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, kami bertekad untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi,” ujar Gubernur Paman Birin pada Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi di Provinsi Kalsel di Mahligai Pancasila Banjarmasin pada Kamis (27/6).
Disampaikan Paman Birin, upaya pencegahan korupsi merupakan langkah proaktif yang lebih efektif dan efisien dibandingkan tindakan represif. Melalui pendekatan pencegahan, dapat membangun sistem yang lebih kuat, transparan, dan akuntabel, sehingga celah-celah yang berpotensi menimbulkan praktik korupsi dapat diminimalisir sejak dini.
Gubernur pun mengapresiasi kepada KPK atas komitmen yang luar biasa dalam mendukung pembangunan di Kalsel. Kehadiran KPK bukan hanya sebagai bentuk pengawasan, namun mitra strategis dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi.
Komitmen KPK ini ujar Paman Birin tercermin dalam berbagai program dan inisiatif yang telah dilaksanakan di Kalsel, mulai dari pendampingan sistem pencegahan korupsi hingga pelatihan dan edukasi anti-korupsi bagi aparatur pemerintah dan masyarakat.
Upaya ini telah memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan integritas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kalsel.
Disebutkan juga, salah satu fokus utama Pemprov Kalsel lanjut Paman Birin, adalah peningkatan integritas dan profesionalisme aparatur sipil negara (ASN) sebagai ujung tombak pelayanan publik.
Lebih Paman Birin menyampaikan, Pemprov Kalsel terus berupaya meningkatkan kualitas SDM aparatur melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan, penguatan sistem pengawasan internal, serta penerapan reward and punishment yang tegas dan konsisten.
Oleh sebab itu, rapat koordinasi ini menjadi momentum penting untuk bersama-sama merumuskan strategi pencegahan korupsi yang efektif, khususnya dalam konteks pelayanan publik di Kalsel.
Paman Birin pun berharap, forum ini dapat mengidentifikasi area-area rawan korupsi, memperkuat sistem pengawasan, dan meningkatkan integritas aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Seperti diketahui bersama, sektor pelayanan publik saat ini, menghadapi beberapa tantangan. Beberapa diantaranya, terkait kompleksitas masyarakat yang semakin meningkat, serta tuntutan terhadap birokrasi yang cepat, efektif, dan efisien.
Masyarakat kini semakin beragam dan memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap kualitas pelayanan publik. Mereka menuntut pelayanan yang cepat, tepat, dan bebas dari praktik-praktik korupsi.
Di sisi lain, dihadapkan juga pada tantangan untuk menciptakan sistem pelayanan yang impersonal, dimana setiap warga negara mendapatkan perlakuan yang sama tanpa memandang status sosial atau koneksi pribadi.
“Saya mengajak kepada seluruh jajaran Pemprov, kabupaten/kota, serta seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mewujudkan pelayanan publik yang bersih dan bebas dari korupsi di Kalimantan Selatan,” sebut Paman Birin.
Melalui rapat koordinasi ini diharapkan menghasilkan tiga hal utama yang sangat penting bagi upaya pemberantasan korupsi di Kalsel.
Pertama, perlu mengidentifikasi area-area yang rawan terhadap praktik korupsi dalam pelayanan publik di wilayah Kalsel.
Kedua, harus merumuskan strategi pencegahan korupsi yang efektif dan dapat diaplikasikan secara nyata di lapangan.
Ketiga, perlu menyusun rencana aksi konkret yang melibatkan berbagai instansi. Rencana aksi ini harus berisi langkah-langkah nyata yang dapat segera diimplementasikan dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
Rakor fokus pada pencegahan dalam penyelanggaraan pelayanan publik di wilayah Kalsel ini juga dihadiri Ketua DPRD Kalsel H Supian HK, Sekretaris Daerah Provinsi Roy Rizali Anwar, kepala SKPD lingkup Pemprov, dan para bupati/penjabat bupati/wali kota atau yang mewakili.
Acara diawali dengan sambutan sekaligus arahan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwoto dilanjutkan diskusi yang dipimpin Kepala Satgas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK, Marulitua.
Diskusi menghadirkan tiga narasumber yakni Yonanes Widiyantoro (anggota Ombudsman RI), Muhammad Imanuddin (analis kebijakan utama di Deputy Bidang Pelayanan Publik, Kementerian PAN RB), dan Brigjen Adhy Satya Perkasa (Kepala Sekretariat Sargas Saber pungli).
Usai diskusi, dilakukan penyerahan sertifikat barang milik daerah yang diterima oleh Gubernur Kalsel, Walikota Banjarmasin, Walikota Banjarbaru, Pj Bupati Tapin, Bupati Banjar, Pj Bupati HSS, Bupati HST, Bupati HSU, Bupati Balangan, Bupati Tabalong, Pj Bupati Tanah Laut, Bupati Tanah Bumbu, Bupati Kotabaru, dan Pj Bupati Batola.
Kemudian, dilakukan penyerahan sertifikat tanah melalui program PTSL secara simbolis dari Kementerian ATR/BPN kepada Ahmad Dainuri dan Fadli dari Desa Akar Baru, Syakhrisada, Ayu Sunarti, Florentina Kartika Rizal, dan Suroto.
Setelah itu, diserahkan piagam penghargaan kepada pemerintah kabupaten kota di Kalsel.
Pemerintah Kota Banjarbaru menerima penghargaan sebagai Pemerintah Daerah dengan Perolehan Skor Indeks Pencegahan Korupsi (MCP) Tertinggi Tahun 2023 di Provinsi Kalsel.
Pemerintah Kabupaten Barito Kuala menerima penghargaan sebagai Pemerintah Daerah dengan Jumlah Penertiban Prasana, Sarana dan Utilitas (PSU) Terbanyak Tahun 2023 di Provinsi Kalsel.
Kabupaten Hulu Sungai Selatan menerima penghargaan sebagai Pemerintah Daerah dengan Perolehan Skor SPI Tertinggi Tahun 2023 di Provinsi Kalsel.
Selanjutnya piagam penghargaan diberikan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong sebagai Kantor Pertanahan dengan Penerbitan Sertifikat Tanah Pemerintah Daerah Terbanyak Tahun 2023 di Provinsi Kalsel.
Dan piagam penghargaan diberikan kepada Muhammad Rizal Sugianto dari Pemko Banjarbaru sebagai Admin MCP Terbaik Tahun 2023 di Provinsi Kalsel. (tri)
