Link, Banjarbaru – Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor memberikan arahan dalam rangka perencanaan pembangunan 2025 dan pembangunan jangka panjang 2025-2045, pada saat membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Provinsi Tahun 2025, sekaligus memberikan arahan dalam rangka, Rabu (24/04/2024) di aula Idham Khalid Perkantoran Gubernur Kalsel di Banjarbaru.
Pada kesempatan itu, Paman Birin mengajak semua peserta Musrenbang, untuk bersinergi dalam menyusun program kegiatannya, guna saling mendukung apa yang menjadi prioritas pembangunan.
“Saya perlu mengingatkan kepada bupati/walikota dan seluruh kepala SKPD, agar dalam perencanaan pembangunan disusun secara terpadu, terintegrasi dan selaras, antara pembangunan nasional dan pembangunan di daerah serta berbasis spasial,” ujarnya.
Kemudian hal penting yang disampaikan terkait kondisi daya saing sumber daya manusia, pondasi perekonomian berbasis SDA terbarukan, pemerataan pembangunan infrastruktur dan perekonomian yang berkelanjutan berbasis kewilayahan, pengelolaan lingkungan hidup berketahanan iklim dan ketahanan bencana, peningkatan tata kelola pemerintahan, serta pemenuhan infrastruktur dasar.
Di sisi lain, permasalahan dan isu-isu pembangunan yang diserap secara langsung dari rakyat, baik dari kunjungan turun ke desa-desa, maupun hasil reses DPRD, harus dikolaborasikan dalam program dan kegiatan di masing-masing sektor pembangunan.
Selain itu, terkait ketersediaan validitas data, sehingga tersedia data-data yang berkualitas, terukur dan terarah, untuk penentuan pengambilan keputusan dalam menyusun perencanaan.
Bersamaan dengan perbaikan data, perencanaan pembangunan perlu disusun dengan secermat-cermatnya, baik di tingkat Pemprov maupun kabupaten/kota.
RKPD Provinsi Kalsel 2025 mengusung tema “Pemantapan Daya Saing Daerah dengan Peningkatan Kualitas Sarana Prasarana untuk Mendukung Kalsel sebagai Gerbang Logistik Kalimantan” .
Paman Berpesan, dalam menyusun RKPD, diperlukan skala prioritas. Tidak semua SKPD mendapatkan anggaran yang sama besar. Sehingga harus mengoptimalkan kebijakan money follow program.
Poin tersebut dinilai penting, karena pada saat ini juga sedang disusun rencana pembangunan jangka panjang daerah tahun 2025 – 2045 dengan visi “Kalimantan Selatan sebagai Gerbang Logistik Kalimantan yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan menuju Kalsel Babussalam”.
Untuk mewujudkan visi itu, Pemprov Kalsel memiliki delapan misi pembangunan, yaitu mewujudkan transformasi sosial, mewujudkan transformasi ekonomi, mewujudkan transformasi tata kelola, mewujudkan keamanan daerah yang tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah.
Selain itu, mewujudkan ketahanan sosial budaya dan ekologi, mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan, mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan, serta mewujudkan kesinambungan pembangunan.
Delapan misi diatas sudah sesuai dengan lima agenda pembangunan nasional, yaitu untuk mewujudkan transformasi sosial, transformasi ekonomi, transformasi tata kelola, supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia, ketahanan sosial, budaya dan ekologi.
“Pada intinya, saya ingin menekankan kepada semua pihak, khususnya jajaran SKPD di lingkungan Pemprov dan kabupaten/ kota, agar program pembangunan disusun dengan memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan yang ingin kita wujudkan. Hadirkanlah program dan kegiatan pembangunan yang berorientasi pada kemakmuran dan kesejahteraan rakyat,” pesan Paman Birin lagi.
Disebutkan juga, sekitar 10 tahun terakhir, sudah banyak sasaran pembangunan tercapai. Di sektor pembangunan sumber daya manusia, pencapaian indeks pembangunan manusia (IPM) berhasil naik 8 level, dari peringkat 20 di tahun 2022 menjadi peringkat 12 pada 2023, terutama pada peningkatan usia harapan hidup. Kemudian, di sektor lingkungan hidup, Indeks Kualitas Lingkungan (IKL) berada di angka 73,50 atau di atas nilai rata-rata nasional.
Sementara itu capaian pembangunan ketenagakerjaan, juga cukup positif. Tercatat hingga 2023, angka pengangguran hanya 4,31 persen dan angka kemiskinan 4,29 persen. Angka ini juga jauh di bawah rata-rata nasional. Bahkan Kalsel termasuk provinsi dengan persentase penduduk miskin peringkat 2 terkecil di Indonesia.
Di sisi lain, kesenjangan pembagian pendapatan atau gini rasio, juga terus menurun. Tahun 2022, gini rasio di Kalsel berada di angka 0,317. Sedangkan 2023 angkanya 0,313.
Hal ini menggambarkan ketimpangan gini rasio yang rendah dan lebih baik dari capaian nasional. Tidak kalah penting lanjut Paman Birin, untuk capaian tata kelola pemerintahan,
Pemprov Kalsel mendapat predikat WTP 10 tahun berturut-turut. Bahkan pada 2022, Kalsel menjadi satu-satunya provinsi di luar pulau Jawa yang
memperoleh nilai Sakip A.
Di tahun lalu juga Pemprov dianugerahi penghargaan sebagai instansi pemerintah dengan implementasi reformasi birokrasi tematik terbaik pada semua tema tahun 2023.
Sebelumnya, acara diawali Tari Pusara Kasih oleh Sangar Kemilau Intan yang menceritakan tentang legenda “Nisan Berlumur Darah” yakni cerita rakyat Banjar dengan tokoh utamanya Mashor, pemuda miskin yang menjalin asmara dengan Fatimah, anak seorang saudagar kaya.
Kepala Bappeda Kalsel Muhammad Ahyadi Nur dalam laporannya, kegiatan dimaksudkan untuk menjaring saran dan masukan seluruh stakeholder tentang rencana pembangunan di Provinsi Kalsel tahun 2025 dan pembangunan jangka panjang tahun 2025 -2045.
Selain itu, Musrenbang yang diikuti sekitar 400 peserta ini, diagendakan untuk menyepakati arah kebijakan pembangunan, program kegiatan dan target kerja serta lokasi kegiatan. (tri)
