Link, Banjarbaru – Para Pimpinan SKPD Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan diberikan pemahaman dan arahan langsung oleh Ketua Satgas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Wilayah III-1 KPK RI, Maruli Tua Manurung dan tim. Hal ini sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan terjadinya praktik tindak pidana korupsi di lingkungan Pemprov Kalsel.

Penyampaian materi diberikan pada acara Koordinasi dan Pertemuan Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Lingkungan Pemerintah Provinsi ini tahun 2024, Senin (04/03/2024) di Banjarbaru.

Kegiatan dibuka Gubernur Kalimantan Selatan H Sahbirin Noor atau Paman Birin melalui Sekretaris Daerah Provinsi, Roy Rizali Anwar sekaligus menyampaikan sambutannya.

Dalam penjelasannya, Maruli menyebutkan ada dua jenis korupsi yakni petty corruption (korupsi skala kecil) dan grand corruption (korupsi kelas kakap) Petty corruption merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang berupa pungutan liar yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang berkaitan dengan jabatan pegawai negeri tersebut ataupun tidak.

Sedangkan grand corruption merupakan korupsi dengan nilai kerugian negara yang fantastis, miliaran hingga triliunan rupiah.

Arahan yang disampaikan kali ini belum kenaan dengan korupsi kelas kecil yang berpotensi terjadi di lingkup pemerintah daerah.

Diingatkan, pada Dinas Sosial, bisa terjadi praktek korupsi terkait dana bantuan bencana alam dan sosial, rekomendasi panti asuhan, surat izin operasional dan tanda daftar untuk panti, dan lainnya.

Begitu juga di Dinas Kesehatan & RSUD Pelayanan di semua layanan kesehatan, Puskesmas, Pustu, RSUD oleh dokter, perawat, petugas farmasi, apotek, lab, admin, dan seluruh nakes.

Begitu juga di Dinas Pendidikan, bisa berupa bantuan untuk guru, pengadaan seragam sekolah, hingga hadiah dapat pembagian raport siswa.

Di Biro Pemerintahan diminta hati-hati dengan pengurusan surat permohonan keramaian, lapor menginap 1 x 24 jam RW5, pengurusan KTP, dan KK kepada petugas Kantor Camat.

“Jadi koordinasi dengan dinas kabupaten kota, buat edaran agar tidak ada pungutan,” pesan Maruli.

Tak terkecuali di Dinas Perhubungan, Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, dan Dinas Ketenagakerjaan. Disebutkan item-item yang berpotensi terjadi pungutan atau petty corruption ini.

“Korupsi tidak hanya merugikan keuangan daerah, tapi juga keuangan masyarakat,” ujar Maruli.

Sementara itu, Paman Birin dalam sambutannya yang disampaikan Sekdaprov berharap, koordinasi ini dapat menjadi salah satu bagian upaya bersama, dalam menyukseskan agenda pencegahan dan pemberantasan korupsi di negara.

Sehingga apa yang menjadi harapan maupun tujuan bangsa, dapat terwujud. berbagai pembangunan berjalan lancar, kesejahteraan masyarakat meningkat, serta tidak ada penyimpangan, kesalahan administrasi, dan lain sebagainya, yang dapat memicu terjadinya tindak pidana korupsi.

Disampaikan bahwa Pemprov Kalsel, terus berkomitmen melakukan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi.

Pemprov Kalsel terus berupaya untuk melakukan penguatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan kinerja pelayanan publik.

Penguatan implementasi reformasi birokrasi, pembangunan zona integritas secara berkelanjutan, penguatan kapabilitas APIP, meningkatkan pemenuhan indikator MCP (monitoring center for prevention) dan SPI (survei penilaian integritas).

“Kita bersyukur, upaya-upaya tersebut dapat membuahkan hasil yang membanggakan, dengan keberhasilan meraih berbagai capaian ataupun peningkatan penilaian. seperti nilai SAKIP terus meningkat dengan predikat “A” selama 2 tahun berturut turut. Peningkatan kualitas pelayanan publik, dari kualitas sedang menjadi kualitas tinggi di tahun 2023, dengan nilai 85,77 dan berada di zona hijau dengan kategori ”B”. Terus meningkatnya indeks pelayanan publik, yang hingga kini berada pada kategori ”A” atau sangat baik,” ungkap Paman Birin.

Disebutkan lagi, dari segi reformasi birokrasi, juga mengalami peningkatan, dari predikat ”B” pada tahun 2022 menjadi ”BB” pada tahun 2023, serta berhasil penghargaan meraih implementasi reformasi birokrasi terbaik.

Capaian atau keberhasilan yang diraih selama ini, dijadikan sebagai penyemangat sekaligus pengingat, bahwa kita harus terus konsisten dan terus berupaya untuk mempertahankan

dan meningkatkan kinerja.

Karena berbagai indikator bisa saja berubah atau meningkat, seiring dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Seperti terus berupaya

meningkatkan pembangunan zona integritas, terutama pada satuan kerja yang langsung bersentuhan dengan pelayanan masyarakat.

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan secara terus dan berkelanjutan, agar jumlah satuan

kerja yang menerima predikat WBK (wilayah bebas korupsi), dapat ditingkatkan serta satuan kerja yang telah menerima predikat WBK dapat ditingkatkan untuk meraih predikat WBBM (wilayah birokrasi bersih dan melayani).

Upaya selanjutnya yang perlu dilakukan adalah penguatan kapabilitas APIP. Dengan penguatan ini, diharapkan tugas APIP tidak saja menemukan adanya kesalahan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, dan merekomendasikan perbaikan (early warning system), namun mendorong peningkatan fungsinya sebagai mitra strategis seluruh SKPD.

Sehingga APIP dapat bergerak dengan lebih leluasa, dalam pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah. Sehingga setiap potensi kesalahan dapat dicegah, sebelum benar-benar terjadi dan ditemukan oleh aparat pemeriksa eksternal.

Selanjutnya, sebagai instrumen pencegahan korupsi, Paman Birin sangat mengapresiasi program MCP KPK. Oleh karena itu, pihaknya berkomitmen untuk memenuhi setiap indikator dan sub indikator yang telah ditetapkan setiap tahunnya.

Demikian pula dengan nilai survei penilaian integritas (SPI). Sebagai tindak lanjut, telah meminta seluruh jajaran untuk merapatkan barisan, bekerja lebih keras lagi, sehingga tahun depan, nilai survei penilaian integritas naik secara signifikan.

Paman Birin selanjutnya mengajak semua pihak terkait, agar terus memperkuat komitmen, dalam mencegah korupsi.

“Mari terus kita bangun budaya anti korupsi, dalam tata kelola pemerintahan. Besar harapan saya, semoga melalui kegiatan ini, dapat meningkatkan pengetahuan, komitmen, integritas kinerja dan kita, dalam membangun banua, dengan sistem tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan bersih,” ujarnya. (tri)

Link, Banjarbaru – Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2023, diserahkan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor kepada Badan Pemeriksa keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Kalimantan Selatan.

Penyerahan berkas LKPD diserahkan Paman Birin kepada Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Rahmadi, di Banjarbaru (4/3) siang.

Selain Pemprov Kalsel, pemerintah kabupaten/kota lainya juga menyerahkan dokumen LKPD seperti Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Kuala, Tabalong, Hulu Sungai Selatan, Tanah Bumbu dan Kabupaten Banjar.

Paman Birin mengatakan, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, disusun untuk memenuhi kewajiban yang telah diamanatkan dalam peraturan Perundang-undangan, antara lain Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yang aturan turunannya dituangkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 yang mengatur perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, serta pengawasan atas pengelolaan keuangan daerah.

Selain itu, pengelolaan keuangan daerah Kalimantan Selatan juga mengacu kepada Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Menurut Paman Birin, kebijakan dan program Pemprov Kalsel terus dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah serta tata kelola pemerintahan yang baik.

“Kami berkomitmen untuk terus memperbaiki transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, khususnya berdasarkan rekomendasi yang diberikan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan,” katanya.

Dikatakannya, selama proses pemeriksaan laporan keuangan berlangsung, Pemprov Kalsel akan memberikan dukungan penuh agar tim pemeriksa dapat bekerja secara optimal.

“Kami juga mengharapkan rekomendasi yang konstruktif dari bpk untuk perbaikan sistem pengelolaan keuangan daerah kedepannya,” katanya.

Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Rahmadi mengapresiasi atas komitmen yang tinggi dari kepala daerah yang telah menyerahkan Laporan Keuangan lebih cepat dari ketentuan sehingga pemeriksaan terinci LKPD dapat dilaksanakan lebih cepat dari tahun sebelumnya.

Mengingat jika LK diserahkan pada akhir Maret maka proses pemeriksaan LKPD akan bersamaan dengan ada perayaan Hari Raya Idul Fitri 1445 H.

Disampaikan Rahmadi, pihaknya akan melakukan pemeriksaan terinci LKPD tahun 2023 mulai pada 12 Maret.

Dikatakannya, tujuan pemeriksaan BPK atas LKPD adalah untuk memberikan Opini atau pendapat atas tingkat kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yaitu kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan Perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD akan disampaikan paling lambat 60 hari setelah laporan ini diterima sehingga pada awal Mei nanti LHP atas LKPD tersebut akan diserahkan kepada DPRD sebagai bahan dalam menjalankan fungsi pengawasan. Dan juga diserahkan kepada Kepala Daerah sebagai bahan rancangan Perda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. (tri)

Link, Rantau – Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III mengadakan penanaman pohon di Taman Irigasi Tapin, untuk memperingati Hari Air Dunia ke-32 Tahun 2024.

Aksi penanaman pohon dipimpin oleh Gubernur Kalsel Paman Birin melalui Asisten Pemerintahan Dan Kesra Setdaprov Kalsel, Nurul Fajar Desira, diikuti Pj. Bupati Tapin, dan Kepala BWS Kalimantan III, I Putu Eddy Purna Wijaya, S.T., M.T, beserta tamu undangan.

Nurul Fajar Desira menyampaikan apresiasi atas aksi penanaman pohon ini sebagai wujud nyata dalam bersinergi melestarikan alam bagi kehidupan.

Disampaikan Paman Birin, peringatan Hari Air Dunia ke-32 Tahun 2024 yang mengangkat tema Water For Peace atau (Pemanfaatan Air Untuk Perdamaian), menunjukkan bahwa air tidak hanya bermanfaat bagi kehidupan tetapi juga dapat mewujudkan perdamaian.

Paman Birin mengajak untuk bersama-sama menjaga kelestarian lingkungan dan kelestarian sumber daya air, dengan cara membuang sampah pada tempatnya, menanam pohon, dan bijak dalam menggunakan air.

“Semoga dengan adanya kegiatan ini, selain dapat terus menanamkan kepedulian terhadap lingkungan, juga dapat melestarikan kehidupan dan mewujudkan kedamaian di dunia,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III, I Putu Eddy Purna Wijaya, S.T., M.T mengungkapkan, kegiatan penanaman pohon ini merupakan salah satu acara tahunan, dan menjadi salah satu bagian dari rangkaian Hari Air Dunia tahun 2024.

“Hari Air Dunia ke-32 Tahun 2024 yang kita peringati setiap tahunnya, salah satu rangkaian adalah kegiatan penanaman pohon,” sampainya.

Dalam kegiatan ini, 500 bibit pohon ditanam. Dan sejauh ini pihak BWS Kalimantan III sudah menanam lebih dari 4.000 pohon yang tersebar di beberapa tempat, seperti embung di kawasan Pemprov Kalsel, Kebun Raya Banua,dan diberbagai bendungan di Kalsel, termasuk di kawasan Taman Irigasi Tapin. (tri)