Link, Jakarta – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai berhasil menunjukkan respons cepat dan efektif dalam penanganan bencana alam maupun nonalam sepanjang satu tahun pertama masa kepemimpinan. Keberhasilan tersebut tak lepas dari penguatan kolaborasi multipihak dan kesigapan pemerintah dalam menghadapi berbagai situasi darurat.

Indonesia yang berada dalam kawasan Cincin Api Pasifik (Ring of Fire) memang memiliki risiko tinggi terhadap bencana geologis seperti gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi. Di sisi lain, faktor geografis dan iklim tropis turut memperbesar potensi bencana hidrometeorologi, seperti banjir, longsor, dan kekeringan.

Kesadaran akan risiko tersebut menjadi dasar penting bagi pemerintah untuk membangun sistem penanggulangan bencana yang tangguh. Dalam setahun terakhir, pemerintah pusat bersama TNI, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan pemerintah daerah menunjukkan koordinasi yang solid.

Respons cepat, distribusi logistik yang tepat, serta sinergi antarlembaga menjadikan penanganan bencana lebih terarah dan minim korban.

Pada Kamis (16/10/2025), gempa bumi bermagnitudo 6,6 mengguncang Kabupaten Sarmi, Papua, menyebabkan kerusakan cukup luas. Gempa berdampak pada lima distrik dan mengakibatkan 50 rumah rusak, serta sejumlah fasilitas umum ikut terdampak. “Pagi ini tim telah tiba di Jayapura dan akan melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Sarmi,” ujar Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari.

Tim Reaksi Cepat (TRC) BNPB langsung diterjunkan ke lokasi untuk mendampingi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sarmi dalam pelaksanaan kaji cepat pascagempa.

Penanganan bencana lain juga berlangsung di Deli Serdang, Sumatra Utara, yang terdampak banjir pada hari yang sama. Sebanyak 891 rumah warga tergenang. BPBD setempat bersama lintas sektor segera mendirikan dapur umum dan melakukan distribusi logistik. Hingga berita ini diturunkan, banjir di Desa Sampali telah surut, sementara Desa Tembung masih tergenang dengan ketinggian air 15–20 cm.

Di sisi lain, kekeringan melanda Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Sebanyak 1.372 jiwa terdampak kesulitan air bersih. BPBD Kabupaten Bima mendistribusikan 15.000 liter air bersih dan mengimbau warga untuk berhemat air.

Komitmen Pemerintah dalam Penguatan Infrastruktur Kebencanaan

Salah satu langkah nyata pemerintah adalah pembangunan Gudang Logistik Agandugume di Kabupaten Timika, sebagai respons terhadap krisis pangan akibat cuaca ekstrem pada Juni 2023 yang menewaskan enam orang.

Presiden Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur kebencanaan yang tangguh dan berbasis data risiko.

Tak hanya itu, upaya teknologi seperti Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) telah dilakukan untuk mengurangi intensitas hujan ekstrem dan meminimalisasi banjir di wilayah padat penduduk, termasuk Jabodetabek.

Dalam forum regional, Indonesia juga menunjukkan kepemimpinannya. Pemerintah Kamboja secara resmi menyerahkan keketuaan ASEAN Ministerial Meeting on Disaster Management (AMMDM) kepada Indonesia untuk periode 2026, pada Kamis (16/10/2025).

Seremoni yang berlangsung di Phnom Penh itu ditandai dengan penyerahan simbolis dari Wakil Perdana Menteri Kamboja, Kitte Sangahak Bandith Kun Kim kepada Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, disaksikan oleh para menteri ASEAN serta perwakilan dari Jepang, Tiongkok, dan Korea. “Merupakan kehormatan besar bagi kami menerima mandat sebagai Ketua ASEAN Ministerial Meeting on Disaster Management tahun 2026,” ujar Suharyanto.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa pengalaman dan keberhasilan Indonesia selama ini akan menjadi modal dalam mendorong kawasan ASEAN menjadi lebih tangguh menghadapi risiko bencana. “Dalam semangat meningkatkan kesiapsiagaan dan ketangguhan kawasan serta mendukung ketahanan berkelanjutan, Indonesia selaku Ketua dengan senang hati mengundang Papua Nugini sebagai Guest of the Chair,” kata dia.

BNPB terus mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana. Mulai dari memahami jalur evakuasi, menjaga lingkungan, hingga menerapkan efisiensi air di wilayah rawan kekeringan. “Upaya pemerintah tidak akan berhasil tanpa partisipasi aktif masyarakat. Kesiapsiagaan adalah tanggung jawab bersama,” tegas Suharyanto.

Pemerintahan Prabowo-Gibran menegaskan komitmen untuk terus membangun sistem penanggulangan bencana nasional yang terintegrasi, responsif, dan adaptif terhadap perubahan iklim serta dinamika sosial-ekonomi masyarakat.