Beranda blog Halaman 85

Pemprov Kalsel Gelar Upacara Sumpah Pemuda ke-97, Dorong Semangat Nasionalisme Generasi Muda

Penulis
tri
-
0
Pemprov Kalsel Gelar Upacara Sumpah Pemuda ke-97, Dorong Semangat Nasionalisme Generasi Muda
Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kalsel, Muhamad Muslim.

Link, Banjarbaru – Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 Tahun 2025 menjadi momentum penting untuk menumbuhkan kembali semangat juang dan nasionalisme generasi muda Indonesia. Upacara peringatan ini digelar di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dan dihadiri jajaran pejabat serta perwakilan pelajar.

Amanat Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Republik Indonesia dibacakan oleh Gubernur Kalsel, H. Muhidin melalui Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kalsel, Muhamad Muslim.

Dalam amanat tersebut disampaikan bahwa meskipun dunia bergerak cepat dan penuh tantangan, pemuda Indonesia tidak boleh takut untuk menghadapi perubahan.

“Setiap kampung, di setiap kota, masih ada anak muda Indonesia yang jujur, tangguh, dan berani,” ujar Muslim, Banjarbaru, Selasa (28/10/2025).

Ia menegaskan bahwa kualitas-kualitas inilah yang menjadi kekuatan utama bangsa Indonesia. Menpora melalui sambutannya juga mendorong agar pemuda Indonesia menjadi agen perubahan — bukan sekadar pelengkap sejarah, melainkan pencipta sejarah baru.

Selain itu, generasi muda diharapkan memiliki semangat patriotisme, kegigihan, empati, serta cinta tanah air yang diwujudkan melalui tindakan nyata. “Pemuda Indonesia harus tetap berdiri kokoh ketika badai datang,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kalsel, Febriadin Hapiz, turut mengajak para pemuda Banua untuk terus mengembangkan diri sesuai semangat Sumpah Pemuda.

“Terus jaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kami berharap pemuda menjadi garda terdepan dalam membawa bangsa ini menuju kehidupan yang lebih baik,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya kreativitas dan kemampuan beradaptasi dengan perkembangan zaman agar generasi muda tidak tertinggal di era digital yang serba cepat.

Senada dengan itu, Jelita, siswi SMAN 11 Banjarmasin, berharap pemuda Indonesia semakin bersemangat menanamkan nilai-nilai Pancasila dan menerapkan tujuh kebiasaan anak Indonesia hebat.

“Tujuannya agar Indonesia menjadi lebih maju dan anak mudanya semakin berjiwa semangat,” ungkapnya.

Peringatan Hari Sumpah Pemuda kali ini diharapkan dapat memperkuat tekad generasi muda untuk terus menjaga persatuan dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa Indonesia

Peringati Hari Sumpah Pemuda, Pemkot Banjarbaru Dorong Kolaborasi Generasi Muda

Penulis
nana
-
0
Peringati Hari Sumpah Pemuda, Pemkot Banjarbaru Dorong Kolaborasi Generasi Muda
Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Marhain, dalam Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97. Foto: Mc.Banjarbaru

Link, Banjarbaru – Pemerintah Kota Banjarbaru menggelar Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 Tahun 2025 di Lapangan dr. Murdjani, Selasa (28/10/2025).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru Marhain, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepala perangkat daerah, pelajar, serta organisasi kepemudaan se-Kota Banjarbaru.

Dalam sambutannya, Marhain menyampaikan bahwa momentum Hari Sumpah Pemuda menjadi pengingat penting bagi seluruh pemuda untuk terus menjaga semangat kebangsaan dan memperkuat komitmen terhadap persatuan Indonesia di tengah kemajuan zaman.

“Tantangan generasi muda saat ini semakin kompleks. Karena itu, semangat Sumpah Pemuda harus terus kita jaga agar tetap menjadi kekuatan utama dalam menjaga persatuan bangsa,” ujarnya.

Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-97 Tahun 2025 mengusung tema “Pemuda Pemudi Bergerak, Indonesia Bersatu”. Tema ini mencerminkan tekad bersama untuk memperkuat kolaborasi lintas generasi dalam membangun masa depan Indonesia yang lebih maju.

Pemerintah Kota Banjarbaru berharap semangat Sumpah Pemuda senantiasa hidup di hati seluruh masyarakat, terutama generasi muda, agar terus menjadi motor penggerak dalam mewujudkan Banjarbaru yang berdaya saing dan berkarakter.

Menkeu Purbaya Tegaskan Sanksi Berat bagi Mafia Impor Ilegal

Penulis
nana
-
0
Menkeu Purbaya Tegaskan Sanksi Berat bagi Mafia Impor Ilegal

Link, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akan mengoptimalkan peran Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memberantas praktik impor pakaian ilegal. Pemerintah akan mengambil langkah tegas terhadap pihak-pihak yang menolak kebijakan pelarangan impor pakaian bekas.

Ia menambahkan, kebijakan ini bukan sekadar penertiban, melainkan bagian dari upaya menjaga industri dalam negeri dari praktik ilegal yang merugikan banyak pihak. “Siapa yang nolak saya tangkap duluan,” ujar Purbaya di Jakarta, Senin (27/10/2025).

Dilansir InfoPublik, Menkeu menilai, jika ada pihak yang menolak, maka besar kemungkinan mereka terlibat langsung dalam kegiatan impor ilegal pakaian bekas. Penolakan terhadap kebijakan ini justru bisa menjadi bukti siapa saja pihak yang selama ini berperan dalam rantai impor ilegal.

“Kalau yang pelaku thrift yang nolak-nolak itu ya saya tangkap duluan berarti kan dia pelakunya, clear. Malah untung saya coba dia kan ngaku bahwa saya pengimpor ilegal kan Alhamdulillah,” kata Purbaya.

Ia menegaskan bahwa fokus utama penindakan bukan di pasar, melainkan di titik awal masuknya barang yaitu pelabuhan. Karenanya, pemerintah tidak akan melakukan razia besar-besaran di pasar tradisional seperti Pasar Senen, tetapi akan memperketat pengawasan di jalur impor agar suplai barang bekas berkurang secara alami.

Menurutnya, dengan berkurangnya pasokan barang impor ilegal, ia meyakini penjualan pakaian bekas di pasar-pasar lokal akan menurun dengan sendirinya.

Menkeu juga menyerukan agar pedagang pakaian bekas di Pasar Senen beralih ke produk dalam negeri. Menurut Purbaya, melegalkan barang impor ilegal sama saja membunuh industri dalam negeri yang menghasilkan pakaian secara legal.

“Ya nanti dia beli pakaian-pakaian dari produksi di dalam negeri lah. Kan masa kita melegalkan yang ilegal sementara produksi di dalam negeri mati, kan sama juga untungnya nanti di dapetkan mereka yang penting untung,” ujar Purbaya.

Sanksi tambahan

Tidak lagi sekadar pemusnahan barang, Pemerintah kini menyiapkan sanksi tambahan yang jauh lebih berat, termasuk denda dan larangan impor seumur hidup, demi menciptakan efek jera yang maksimal. Purbaya menegaskan bahwa hukuman penindakan yang selama ini berlaku dinilai merugikan negara.

“Saya pernah bilang kan, tanya ke orang Bea Cukai, apa hukumannya? Hanya ditaruh di mereka barangnya, dimusnahkan, terus orangnya dipenjara. Saya bilang saya rugi, udah ngeluarin uang buat musnahin barang, masih kasih makan orang lagi,” tuturnya.

Bendahara Negara menjelaskan, ke depannya, para pelaku dan mafia impor pakaian ilegal akan menghadapi kombinasi sanksi yang jauh lebih memberatkan seperti barang dimusnahkan, pelaku dikenai denda, dipenjara hingga akan di-blacklist dan dilarang melakukan kegiatan impor seumur hidup.

“Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya didenda, dipenjara juga dan akan di-blacklist. Yang terlibat itu saya akan larang impor seumur hidup,” tegas Menkeu.

Wamendagri: Sekda dan Kepala Bappeda Jadi Penopang Utama Akselerasi Daerah

Penulis
nana
-
0
Wamendagri: Sekda dan Kepala Bappeda Jadi Penopang Utama Akselerasi Daerah
Wamendagri Bima Arya Sugiarto memimpin apel di Kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat, Senin (27/10/2025). (Foto: Kemendagri)

Link, Jabar – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan, peran strategis Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kepala Badan Perancanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebagai ujung tombak pemerintahan di daerah.

Hal itu disampaikan Bima Arya, dalam Apel Perdana Rapat Koordinasi (Rakor) Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian dengan Pemerintah Daerah (Pemda) Tahun 2025, yang berlangsung di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, pada Senin (27/10/2025).  “Bapak, Ibu menjadi tumpuan dari para kepala daerah di tengah dinamika kebijakan pusat, kebijakan daerah, provinsi, kota, kabupaten yang begitu kencang dan dinamis,” kata Bima Arya sebagaimana dilansir dari InfoPublik.

Menurut Wamendagri Bima Arya, Sekda dan Kepala Bappeda merupakan birokrat terbaik yang mendapat kepercayaan dari kepala daerah.

Karena itu, peran keduanya sangat penting dalam melakukan sinkronisasi dan akselerasi berbagai kebijakan yang dicanangkan oleh pemerintah pusat.

Selain itu, Bima menegaskan bahwa sekda juga bertugas menjaga dan melahirkan pemimpin-pemimpin andal di tingkat birokrasi, baik dari sisi integritas, kompetensi, maupun totalitas. “Kalau TNI, kalau Polri bisa juga membangun disiplin integritas dan totalitas, lepas dari pendidikan, di mana pun bertugas dijaga, dirawat maka Insya Allah kita sipil pemerintahan daerah pun bisa melakukan hal yang sama,” tegasnya.

Di sisi lain, Wamendagri juga menekankan pentingnya Sekda dan Kepala Bappeda memanfaatkan rakor untuk membangun kerja sama lintas pemda.

Keduanya juga perlu berkolaborasi dengan berbagai pihak lain, termasuk sektor swasta di daerahnya masing-masing. Semangat kolaborasi ini seperti ditunjukkan para praja IPDN yang berasal dari berbagai daerah sehingga terbiasa hidup dalam keberagaman. “Semoga beberapa hari ke depan di sini (Rakor di IPDN) bisa menyegarkan kembali, bisa menguatkan semangat untuk kembali ke kita, kembali kepada takdir kita sebagai pelayan bagi warga, bagi rakyat Indonesia yang sangat kita cintai,” katanya.

Lebih 10 Ribu WNI Jadi Korban Jebakan Love Scam

Penulis
nana
-
0
Lebih 10 Ribu WNI Jadi Korban Jebakan Love Scam
Foto: Love Scaming (Foto oleh Tara Winstead: www.pexels.com)

Link, Banjarbaru – Kasus love scam atau penipuan asmara tengah menyasar puluhan ribuan warga Indonesia. Data Kementerian Luar Negeri mencatat, sejak 2020 lebih dari 10 ribu WNI terjebak dalam jaringan penipuan daring, sebagian besar terjadi di kawasan Asia Tenggara.

Dilansir dari CNBC Indonesia, ironisnya sebagian korban justru berangkat secara sukarela, tanpa menyadari mereka akan dijebak menjadi bagian dari sindikat kejahatan siber internasional.

“Dari lebih 10 ribu kasus yang kami tangani, sekitar 1.500 WNI merupakan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Sisanya berangkat secara sukarela karena tergiur gaji tinggi,” ujar Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Judha Nugraha, dalam konferensi pers di Jakarta, dikutip Minggu (26/10/2025).

Menurut Judha, modus yang digunakan sindikat online scam di 10 negara, termasuk Kamboja, Myanmar, Laos, serta Uni Emirat Arab (UEA) dan memiliki pola serupa.

Para WNI direkrut dengan janji pekerjaan sebagai “customer service” atau “marketing” dengan gaji antara US$1.000-US$1.200 (sekitar Rp16,5-Rp19,8 juta). Setelah tiba di lokasi, mereka diminta membuat akun media sosial palsu untuk menipu korban di Indonesia.

“Biasanya mereka membuat akun dengan foto perempuan cantik, lalu menjebak korbannya lewat pendekatan romantis. Setelah korban percaya, barulah muncul modus investasi bodong atau jual-beli palsu,” kata Judha.

Ia menambahkan, korban love scam rupanya tidak hanya laki-laki. “Bisa jadi yang mengaku perempuan di ujung sana sebenarnya laki-laki. Jadi hati-hati, jangan langsung percaya kalau tiba-tiba ada yang akrab lewat media sosial,” ujarnya mengingatkan.

Kemlu menemukan sejumlah WNI bukan hanya korban, tetapi juga pelaku aktif dalam jaringan penipuan ini. “Ada yang secara sadar bekerja sebagai scammer karena merasa itu pekerjaan biasa. Padahal, korban penipuannya juga sesama warga Indonesia,” ungkap Judha.

Dari hasil pemantauan Kemlu, jaringan online scam yang awalnya berpusat di Kamboja kini menyebar ke 10 negara, termasuk Afrika Selatan, Belarus, dan UEA. Sebagian besar pelaku masuk menggunakan visa wisata, bukan visa kerja, sehingga tercatat melakukan pelanggaran imigrasi.

“Tidak ada satu pun dari 10 ribu WNI itu yang menandatangani kontrak kerja di Indonesia. Mereka berangkat tanpa dokumen resmi dan akhirnya overstay,” ujar Judha.

Profil korban love scam ini juga berbeda dari korban TPPO tradisional. Judha menyebut mayoritas berusia 18-35 tahun, berpendidikan, bahkan ada yang bergelar master.

“Mereka bukan dari daerah terpencil, tapi tertipu oleh iming-iming gaji tinggi dan kemudahan kerja,” tambahnya.

BKSDA Sebut Kasus Penyelundupan Satwa Dilindungi Masih Sering Terjadi

Penulis
zai
-
0
BKSDA Sebut Kasus Penyelundupan Satwa Dilindungi Masih Sering Terjadi

Link, Martapura – Kepolisian Resor (Polres) Banjar ungkap kasus perdagangan bagian tubuh satwa liar yang dilindungi. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Selatan (Kalsel) akui kasus sebut masih sering terjadi.

Pernyataan tersebut diungkapkan Kepala BKSDA Kalsel, drh Agus Ngurah Krisna saat menghadiri konferensi pers ungkap kasus perdagangan bagian tubuh satwa liar yang dilindungi di Pendopo Tathya Dharaka Polres Banjar pada Selasa (28/10/2025).

“Kasus penyelundupan satwa dan atau bahan-bahan dari bagian tubuh satwa liar yang dilindungi cukup sering terjadi di Kalimantan Selatan. Karena Kalsel merupakan pintu ke luar menuju pulau lainnya,” katanya.

Sedangkan rata-rata satwa yang diselundupkan orang-orang yang tak bertanggung jawab ke luar Kalimantan, papar Agus, ada yang berasal dari Kalsel, Kalimantan Timur (Kaltim), Kalimantan Tengah (Kalteng), hingga dari Kalimantan Barat (Kalbar).

“di Kabupaten Banjar untuk tahun ini memang perdana. Tapi sebelumnya juga pernah terjadi kasus penyelundupan satwa yang dilindungi ini, mencegah hal ini terjadi tentu kami bekerja sama dengan Polres serta instansi terkait lainnya untuk melakukan pencegahan, dan intens melakukan sosialisasi,” akunya.

Sementara itu, pasca berhasil mengamankan 1.930 bagian tubuh satwa liar yang dilindungi dari tangan tersangka berinisial HA sebagai penadah dan melakukan jual beli di kawasan pertokoan Cahaya Bumi Selamat (CBS) Martapura pada 17 Juni 2025 lalu. Kapolres Banjar, Dr Fadli memastikan akan melakukan pengerjaan terhadap tersangka lainnya, yakni berinisial A dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) sebagai pemasok.

“Untuk tersangka berinisial A dari Kabupaten HST saat ini tengah dalam pengejaran,” pungkasnya.(zainudin/BBAM)

Polres Banjar Ungkap Kasus Perdagangan Bagian Tubuh Satwa Dilindungi di CBS

Penulis
zai
-
0
Polres Banjar Ungkap Kasus Perdagangan Bagian Tubuh Satwa Dilindungi di CBS

Link, Martapura  – Kepolisian Resor (Polres) Banjar bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Selatan (Kalsel) berhasil mengungkap kasus perdagangan bagian tubuh satwa liar yang dilindungi di kawasan pertokoan Cahaya Bumi Selamat (CBS) Martapura pada 17 Juni 2025 lalu.

Bertempat di Pendopo Tathya Dharaka, ribuan bagian rangka tubuh, gigi hingga bulu satwa yang dilindungi baik yang sudah diolah menjadi bahan aksesoris setengah jadi ditampilkan dalam konferensi pers pada Selasa (28/10/2025).

Diantaranya; 19 tengkorak kepala rusa sambar atau minjangan, 3 tengkorak kepala burung rangkong badak dengan paruhnya, 4 tengkorak kepala burung rangkong gading dengan paruhnya, 5 tengkorak kepala burung Julang emas, 1 tengkorak kepala burung Kangkareng Hitam, tengkorak kepala beruang madu, dan 58 pipa roko dari tanduk kijang, 1 kotak berisi 11 taring kijang, 2 taring beruang madu, 1 cangkang kura-kura emis, 29 Mandau berganggang/hulu dari tanduk rusa, 77 ganggang tanduk rusa, 43 tengkorak kepala kijang, 621 lembar bulu burung Julang emas, dan 1.065 burung Kuau raja.

Kapolres Banjar, Dr Fadli mengatakan, kasus tersebut terungkap berdasarkan laporan masyarakat, dan telah dilakukan penyelidikan hingga pengintaian satu bulan lamanya, sebelum akhirnya ditemukan sejumlah barang bukti (BB) berupa 1.930 bagian satwa yang dilindungi tersimpan dan diperjualbelikan pada toko tersebut.

“Tersangka berinisial HA sudah beberapa tahun memperjualbelikannya dengan harga bervariasi mulai dari Rp50.000 sampai Rp200.000 hingga lebih sesuai jenis barangnya,” ujarnya.

Dr Fadli juga mengungkapkan bahwa tersangka mendapatkan 1.930 bagian satwa yang dilindungi tersebut dari tersangka berinisial A dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) yang saat ini tengah dalam pengejaran.

“Perkara ini kita kenakan pada undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem. Atau pada Pasal KUHP tentang penadahan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Banjar, Dr Musafir Menca memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Polres Banjar dan BKSDA Kalsel atas keberhasilan pengungkapan kasus tersebut.

“Karena kejahatan ini menyangkut hajat orang banyak. Satwa kita inikan dilindungi, kalau tidak dilindungi nantinya generasi penerus kita hanya bisa mengenali satwa dilindungi ini melalui buku sejarah saja. Jadi penegakan hukum tanpa pandang bulu ini harus kita dukung,” tutupnya.

Sedangkan mengenai BB yang berhasil disita dan diamankan, Dr Musafir masih menunggu keputusan pengadilan apakah dimusnahkan atau seperti apa nantinya.(zainudin/BBAM)

BRIN Kembangkan Model Desa Digital Pangan Transparan

Penulis
nana
-
0
BRIN Kembangkan Model Desa Digital Pangan Transparan
Desa Digital bisa memperkuat ketahanan pangan (Foto: Pemkab Jember)

Link,Jakarta -Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melalui Pusat Riset Kebijakan Publik (PRKP) merancang model Desa Digital Pangan berbasis partisipasi masyarakat dan akuntabilitas digital. Model ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan nasional.

Dilansir dar RRI.co.id, model tersebut menjadi solusi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pangan di desa. Riset ini menekankan peran masyarakat dan teknologi digital secara seimbang.

Robby Firman Syah, Peneliti Ahli Muda PRKP BRIN, menyampaikan riset ini bertujuan menciptakan tata kelola pangan desa yang transparan. Ia juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat melalui pemanfaatan teknologi digital.

“Ketahanan pangan tidak hanya berbicara tentang produksi, tetapi juga bagaimana data dan informasi dikelola secara jujur dan terbuka,” ujarnya. Ia menyampaikannya dalam diskusi talkshow interaktif bertema ‘Arah Baru Digitalisasi Sektor Publik: Data, Etika, dan Kepercayaan’, Rabu (22/10/2025).

Menurut Robby, riset dilakukan di empat kabupaten, yaitu Banyuwangi, Purworejo, Karawang, dan Lampung Tengah. “Hasil kajian menunjukkan, partisipasi masyarakat desa dalam program pangan tergolong tinggi, namun akuntabilitas digital masih terbatas,” ia menerangkan.

Banyak desa telah memiliki sistem informasi daring, tetapi belum digunakan optimal untuk pelaporan, evaluasi, maupun distribusi bantuan pangan. Hal ini menjadi perhatian utama BRIN dalam perancangan model.

Lebih lanjut Robby mengatakan, Model Desa Digital Pangan memanfaatkan teknologi blockchain sebagai sistem pencatatan digital desa. “Teknologi ini memungkinkan setiap transaksi, laporan produksi, dan distribusi pangan terekam otomatis dan tidak dapat diubah,” ucapnya.

Ia menegaskan, sistem tersebut mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas desa. Teknologi blockchain juga diharapkan menumbuhkan budaya jujur dalam pengelolaan data publik.

Robby menjelaskan, blockchain tidak hanya berfungsi sebagai alat teknologi, tetapi juga sebagai sistem kepercayaan baru. “Teknologi ini menghadirkan jejak data yang tidak bisa dihapus dan mendorong kejujuran tanpa menambah beban administrasi,” ia mengungkapkan.

Dalam model ini, masyarakat desa berperan sebagai pengguna sekaligus pengawas data. Pemerintah daerah menjadi fasilitator dan pembina literasi digital.

Robby menambahkan, riset ini juga mengembangkan rancangan ‘Food Security Data Center’ di tingkat kabupaten dan ‘Village Ledger’ di tingkat desa. Keduanya berfungsi sebagai pusat integrasi data pangan, keuangan, dan logistik.

“Sistem ini memungkinkan pemerintah daerah memantau kondisi pangan secara real-time dan mengambil keputusan berbasis bukti ilmiah,” ujar Robby. Ia menilai desa yang menguasai data akan lebih tangguh menghadapi krisis pangan.

Robby menegaskan, keberhasilan digitalisasi tidak hanya bergantung pada perangkat dan infrastruktur. Kemampuan masyarakat memahami nilai strategis data juga sangat penting.

“Kami berharap, model ini dapat memperkuat kemandirian pangan dan mengurangi ketimpangan akses informasi di pedesaan,” katanya. Ia menilai sistem yang transparan dan partisipatif akan memperkuat posisi desa menuju swasembada pangan berkelanjutan

Didampingi Istri, Gubernur Hadiri Pisah Sambut Kepala Kejati Kalsel

Penulis
tri
-
0
Didampingi Istri, Gubernur Hadiri Pisah Sambut Kepala Kejati Kalsel

Link, Banjarmasin – Gubernur Kalsel H Muhidin didampingi istri, Ketua TP PKK Kalsel Hj Fathul Jannah menghadiri acara malam pisah sambut Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Selatan dari Rina Virawati kepada Tiyas Widiarto, Senin malam (27/10/2025) di Mahligai Pancasila Banjarmasin.

Turut hadir, pimpinan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kalsel seperti Ketua DPRD H Supian HK, Kapolda Kalsel Irjenpol Rosyanto Yudha Hermawan, Kepala BINDA Kalsel Brigjen Pol Nurullah, Kepala BNN Kalsel, Danrem 101/Antasari, Danlanal Banjarmasin, Danlanud Sjamsudin Noor dan Kepala Pengadilan TinggiBanjarmasin.

Selain itu juga hadir bupati/walikota se- Kalsel, Tenaga Ahli Gubernur, para asisten, staf ahli serta kepala SKPD lingkup Pemprov serta pimpinan instansi vertikal di Kalsel.

Gubernur H Muhidin menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Rina Virawati selama menjabat sebagai Kajati Kalsel yang banyak melakukan berbagai upaya penegakan hukum di provinsi.

Kendati bertugas di tempat lain, Gubernur H Muhidin tetap berharap kepada Rina Virawati, tetap memberikan arahan atau bimbingan berkaitan masalah hukum seperti sebelumnya.

Tak lupa Gubernur H Muhidin mengucapkan selamat datang kepada Tiyas Widiarto sembari mengajak untuk saling bersinergi dalam membangun Kalsel kedepan.

Sementara itu, Rina Virawati selanjutnya mengemban jabatan baru sebagai Sekretaris Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Tinggi RI.

“Kami pamit undur diri kepala seluruh forkopimda,” ujarnya mengawali sambutan.

Rina pun menyampaikan rasa terkesannya dengan kekompakan unsur forkopimda di Kalsel.

Kesan khusus juga disampaikan Rina Virawati kepada Gubernur H Muhidin yang banyak membantu jajaran Kejaksaan Tinggi Kalsel selama ia bertugas.

“Terima kasih saya ucapkan kepada bapak Gubernur atas dukungannya selama saya di Kalimantan Selatan,” ucap Rina mengakhiri sambutannya.

Tugas Rina Virawati selanjutnya digantikan Tiyas Widiarto sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Kalsel yang dilantik Jaksa Agung RI, ST Burhanuddin, Kamis (23/10/2025) di Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Tiyas Widiarto dalam sambutannya menyampaikan siap bersinergi dengan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota se-Kalsel dalam pembangunan di Banua.

Tyas Widiarto yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Biro Perencanaan pada Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung RI, menyampaikan harapan, kehadirannya bisa diterima dan mendapatkan dukungan untuk bersinergi, turut membangun Banua Kalsel.

Malam pisah sambut diisi dengan penyerahan cenderamata oleh Gubernur H Muhidin didampingi istri kepada Rina Virawati, dilanjutkan untuk Tiyas Widiarto dan ditutup dengan foto bersama Forkopimda. (tri)

KPK Akui Sedang Selidiki Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung

Penulis
nana
-
0
KPK Akui Sedang Selidiki Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung
Jubir KPK Budi Prasetyo. (Foto: RRI/Chairul Umam)

Link, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan proses penyelidikan proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) sudah dilakukan. Jubir KPK Budi Prasetyo mengungkapkan saat ini proses penyelidikan terus berkembang.

“Adapun penyelidikan perkara ini sudah dimulai sejak awal 2025. Jadi memang ini masih terus dalam proses penyelidikan,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Senin (27/10/2025) sebagaimana dilansir dari RRI.co.id.

Budi menjelaskan, saat ini tim penyelidik KPK masih melakukan pengumpulan dan penelusuran berbagai keterangan. Semua data lengkap dibutuhkan untuk mengungkap dugaan penyimpangan dalam proyek strategis nasional tersebut.

“Secara umum tentu tim terus melakukan pencarian eterangan-keterangan yang dibutuhkan. Hal ini untuk membantu dalam mengungkap perkara ini,” kata Budi.

Selain itu, KPK juga membuka kesempatan bagi masyarakat yang memiliki informasi tambahan untuk turut berpartisipasi. Budi menegaskan, setiap laporan atau data yang masuk melalui saluran pengaduan masyarakat akan menjadi bahan penting bagi tim penyelidik.

“KPK terus mengimbau kepada masyarakat, siapapun yang memiliki informasi ataupun data yang terkait dengan hal tersebut. Bisa menyampaikannya kepada KPK,” kata Budi.

“Tentu setiap informasi dan data, baik yang disampaikan melalui saluran pengaduan masyarakat. Pengaduan itu bisa menjadi pengayaan bagi tim untuk menelusuri dan mengungkap perkara ini,” ujar Budi.

Sebelumnya, Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, memastikan tengah melakukan penyelidikan terkait proyek kereta cepat. “Saat ini sudah dalam tahap penyelidikan,” ujar Asep Guntur Rahayu, Senin (27/10/2025).

Namun, Asep belum mau merinci pihak-pihak yang telah dimintai klarifikasi oleh tim penyelidik. Ia menegaskan proses masih dalam tahap awal dan dilakukan secara hati-hati sesuai ketentuan hukum acara pidana.

Mantan Menko Polhukam, Mahfud MD,melalui akun YouTube pribadinya mengungkap dugaan adanya mark up anggaran dalam proyek kereta cepat Whoosh. Menurutnya, terdapat perbedaan signifikan antara biaya pembangunan di Indonesia dan di Tiongkok.

“Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per satu kilometer kereta Whoosh itu USD52 juta. Akan tetapi, di China sendiri, hitungannya USD17-18 juta, naik tiga kali lipat,” kata Mahfud dalam video tersebut.

Mahfud menyebut dugaan mark-up itu menunjukkan adanya indikasi penyimpangan dalam pengelolaan proyek strategis nasional. Mahfud mendorong aparat penegak hukum untuk menelusuri lebih jauh.

1...848586...1,389Halaman 85 dari 1,389