Juventus vs AC Milan Berakhir Imbang 0-0 di Allianz Stadium

-

7 Oktober 2025

Kabar Baik Timnas: Paes Fit Jelang Kualifikasi Piala Dunia 2026 — Aksi Maarten Paes pada laga Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia (c) Abdul Aziz

Link, Jakarta – Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, telah memastikan kondisi kiper andalannya, Maarten Paes, berada dalam keadaan prima jelang putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia yang akan berlangsung di Arab Saudi. Penegasan ini bukan sekadar formalitas, melainkan mencerminkan perkembangan terkini dari sang penjaga gawang.

Paes baru saja kembali tercantum dalam daftar skuad FC Dallas saat menghadapi LA Galaxy. Ia duduk di bangku cadangan pada laga yang berakhir dengan kemenangan 2-1 bagi timnya. Kembalinya ini sangat berarti setelah ia sempat absen dalam delapan pertandingan sebelumnya karena mengalami cedera hamstring. Kehadiran Paes menjadi sinyal positif yang sangat kuat bagi persiapan kiper berusia 28 tahun itu bersama Skuad Garuda.

Kembalinya Paes ke bangku cadangan FC Dallas telah membawa ketenangan bagi para penggemar dan suporter Timnas Indonesia. Meskipun belum bermain penuh, progres pemulihan yang ditunjukkannya terbukti signifikan dan melegakan.

Pernyataan kepercayaan penuh dari Kluivert ini diharapkan dapat menjadi motivasi tambahan yang besar bagi Paes dan seluruh tim. Dukungan dan keyakinan dari pelatih kepala tak diragukan lagi akan memberikan dampak positif pada aspek psikologis para pemain jelang pertandingan krusial menghadapi Arab Saudi.

Hermansyah, mantan kiper Timnas Indonesia era 1980-an, menilai Paes sudah siap bermain, meski mengaku sedikit waswas terkait “feeling” kiper tersebut setelah lama absen.

“Kalau sudah masuk tim lagi berarti Maarten Paes siap bermain. Saya cuma agak ragu dengan ‘feeling’ dia. Lama absen di pertandingan resmi berpengaruh besar pada performa Maarten Paes,” ujar Hermansyah.

Ia menegaskan kualitas dan mental Paes tak perlu diragukan. Sebelum kedatangan Emil Audero, Paes memang menjadi pilihan utama di bawah mistar Timnas Indonesia.

“Tim pelatih akan menilai apakah Maarten Paes cukup siap dari segi fisik dan mental untuk laga krusial nanti karena tekanan babak ini beda dengan putaran sebelumnya. Jadi, fitnes Maarten Paes harus seratus persen,” ucapnya.

Hermansyah menyebut laga melawan Arab Saudi akan sangat emosional jika Paes menjadi starter. Sebelumnya, ia tampil gemilang ketika Timnas Indonesia bermain imbang 1-1 melawan Arab Saudi di putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Pada pertandingan itu, Paes berhasil menggagalkan penalti kapten Arab Saudi, Salem Al-Dawsari, yang menjadi salah satu momen krusial.

“Dari dua laga melawan Arab Saudi, Timnas Indonesia dinaungi keberuntungan. Semoga itu masih berpihak pada Timnas Indonesia. Meski kita tak boleh hanya berharap pada keberuntungan saja,” kata Hermansyah.

Hermansyah menyoroti pentingnya pertahanan rapat yang diterapkan Timnas Indonesia pada pertemuan sebelumnya. Ia menilai keberhasilan menahan Arab Saudi salah satunya karena sistem pertahanan mantap yang diterapkan pelatih Shin Tae-yong.

“Saat pertemuan pertama lalu, Arab Saudi punya kans mengalahkan Timnas Indonesia. Mereka hanya sial saja. Apalagi pertahanan Shin Tae-yong juga rapat,” ucap Hermansyah.

“Nah, pada pertandingan nanti apakah Patrick Kluivert sudah punya skema pertahanan solid untuk menjaga agar gawang Maarten Paes tak kebobolan.”

Kunjungi Gudang Bulog Gubernur Kalsel Pastikan Stok Beras Layak Konsumsi

Penulis

-

6 Oktober 2025

Link, Banjarbaru – Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin melakukan monitoring ke Gudang Badan Urusan Logistik (Bulog) Kantor Wilayah Kalimantan Selatan di kawasan Landasan Ulin Banjarbaru, Senin (06/10/2025).

Bersama Kapolda Kalsel Irjen Pol. Rosyanto Yudha Hermawan dan Kabinda Kalsel Brigjen Pol. Nurullah, Gubernur H. Muhidin ingin memastikan stok beras Stabilisasi Pasokan Harga Pangan (SPHP) yang ada di gudang Bulog benar-benar layak untuk dikonsumsi masyarakat.

“Kami hari ini mendatangi gudang Bulog, untuk melihat ketersediaan stok beras, serta memastikan layak tidaknya kondisi beras yang didistribusikan kepada masyarakat. Karena kemarin, kami mendapat laporan bahwa beras yang diterima masyarakat, tidak layak untuk dikonsumsi. Jadi kami memastikan dengan datang langsung ke gudang beras di Bulog ini,” ucap Gubernur Kalsel, H. Muhidin di sela monitoringnya ke gudang beras Bulog bersama Kapolda dan Kabinda yang didampingi Kakanwil Bulog Kalsel.

Dari pantauan pihaknya, kondisi beras SPHP yang didatangkan dari luar negeri jumlah yang tersisa masih mencapai 13.000 ton ini, saat ini sudah disortir semua, dan siap didistribusikan.

“Dari hasil pantauan kami, beras dari luar Kalsel ini kondisinya bagus, sudah di sortir semua. Masih ada sekitar 13 ribu ton lagi yang harus dihabiskan tahun ini,” jelas Gubernur Kalsel.

Gubernur H. Muhidin meyakini, masyarakat Kalsel kebanyakan lebih menyukai beras lokal (banjar) daripada beras luar. Bahkan menurutnya, Kalsel saat ini mengalami surplus beras.

“Pada dasarnya, kami hari ini mengharapkan penyaluran atau pendistribusian beras SPHP yang merupakan beras kiriman dari luar dan pemerintah pusat, dapat berjalan lancar. Dan kedepan, karena Kalsel surplus beras, mudah-mudahan stok dari petani kita dapat mencukupi kebutuhan beras di masyarakat kita,” pungkas Gubernur Kalsel.

Ditambahkan Kapolda Kalsel Irjen Pol. Rosyanto Yudha Hermawan, pihaknya saling bersinergi terkait penyaluran beras SPHP.

“Kami koordinasi dengan Pak Gubernur dan Kakanwil Bulog, terkait penyaluran beras SPHP ini. Dan sampai akhir tahun 2025 ini, masih terdapat 13 ribu ton yang harus disalurkan ke masyarakat,” jelas Kapolda Yudha.

Sementara itu, disampaikan Kepala Bulog Kanwil Kalsel, Muhammad Akbar Said, target yang ditetapkan sebanyak lebih 25.000 ton beras SPHP yang harus disalurkan ke masyarakat hingga akhir tahun ini.

“Sebenarnya stok beras yang ada di kita saat ini, jumlahnya 29 ribu ton. Terdiri dari 16 ribu ton beras dalam negeri, dan 13 ribu ton, sisa beras impor dari luar negeri tahun 2024 lalu,” jelas Kakanwil Bulog Kalsel.

Tahun 2025 ini menurutnya, tidak ada lagi kiriman dari pusat maupun impor, mendatangkan beras dari luar negeri.

“Beras yang jumlahnya masih mencapai 13.000 ton ini, rencananya kami akan salurkan pada kegiatan bantuan pangan dan SPHP, menunggu instruksi dari Badan Pangan Nasional,” ucapanya.

Sebelumnya, Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin bersama Kapolda Kalsel Irjen Pol. Rosyanto Yudha Hermawan dan Kabinda Kalsel Brigjen Pol. Nurullah melakukan monitoring ke Gudang yang langsung disambut oleh Kepala Bulog Kanwil Kalsel, Muhammad Akbar Said, bersama jajarannya. Dalam pertemuan tersebut banyak hal yang dibahas, baik dari ketersediaan stok beras hingga, kelayakan kondisi beras untuk keamanan dikonsumsi masyarakat Kalsel. (tri)

Perkuat Kesiapsiagaan BPBD Kalsel Gelar Renkon Bencana Rob 2025

Penulis

-

6 Oktober 2025

Link, Banjarbaru – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan kegiatan Rapat Penyusunan Dokumen Rencana Kontinjensi (Renkon) Bencana Air Pasang Tinggi dan Gelombang Pasang (Rob) tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung di Aula Kantor BPBD Kalsel, Banjarbaru, dan dibuka secara resmi oleh Plt Kepala BPBD Provinsi Kalimantan Selatan, Gusti Yanuar Noor Rifai, yang diwakili oleh Sekretaris BPBD Kalsel, Iswantoro.

Pada kegiatan tersebut, Kepala Seksi Pencegahan, Suriansyah melaporkan bahwa penyusunan dokumen rencana kontinjensi menjadi langkah penting dalam memperkuat kesiapsiagaan daerah terhadap potensi bencana, khususnya ancaman rob yang kerap melanda wilayah pesisir Kalimantan Selatan.

“Rencana kontinjensi ini merupakan upaya sistematis agar seluruh pihak memiliki panduan yang jelas dalam menghadapi kondisi darurat bencana. Dokumen ini tidak hanya memetakan risiko, tetapi juga menegaskan peran, tanggung jawab, dan mekanisme koordinasi antarinstansi,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya sinergi lintas sektor — baik pemerintah daerah, TNI, Polri, lembaga pendidikan, dunia usaha, maupun organisasi masyarakat — dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan penanggulangan bencana.

“Kita ingin memastikan bahwa penanganan darurat di lapangan nantinya berjalan efektif, terukur, dan sesuai dengan skenario yang sudah disepakati bersama,” tambahnya.

Kegiatan yang berlangsung selama satu hari ini diikuti oleh 50 peserta dari berbagai unsur, antara lain perangkat daerah lingkup Pemprov Kalsel, TNI, Polri, akademisi, asosiasi profesi, dunia usaha, serta lembaga nonpemerintah.

Narasumber sekaligus fasilitator kegiatan adalah Ariansyah, S.Ikom, yang memandu penyusunan rencana melalui tahapan analisis karakteristik bahaya, penyusunan skenario kejadian, serta penetapan struktur komando dan koordinasi lintas sektor.

Melalui kegiatan ini, BPBD Kalsel menargetkan tersusunnya dokumen rencana kontinjensi bencana rob Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025 yang dapat menjadi pedoman operasional dalam menghadapi potensi bencana serupa di masa mendatang.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2025.

Pihaknya berharap hasil penyusunan dokumen ini dapat memperkuat kesiapan daerah dalam menghadapi potensi bencana dan menjadi landasan koordinasi terpadu di tingkat provinsi.

“Semoga kolaborasi seluruh peserta dalam kegiatan ini dapat menghasilkan dokumen rencana kontinjensi yang aplikatif dan menjadi acuan nyata dalam menjaga keselamatan masyarakat Kalimantan Selatan,” tutupnya. (tri)

Komisi VIII DPR RI Pastikan Program Nasional Berjalan Efektif di Daerah

Penulis

-

6 Oktober 2025

Link, Banjarmasin – Dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI ke Provinsi Kalsel Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan berbagai program nasional di bidang sosial, keagamaan, kebencanaan, dan pemberdayaan masyarakat berjalan efektif di daerah.

Abidin menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang hadir, di antaranya Rektor UIN Antasari Banjarmasin, Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalsel, Kepala BPBD Provinsi Kalsel, Badan Wakaf Indonesia, Baznas Kalsel, serta perwakilan Kementerian Agama RI, Kementerian Sosial, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB), dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

“Pertemuan ini menjadi sangat penting karena kami ingin memastikan bahwa program-program nasional yang telah diputuskan DPR RI berjalan dengan baik di daerah. Kami juga ingin mendengarkan aspirasi dan masukan langsung dari para mitra di Kalimantan Selatan,” ujarnya, Senin (6/10/2025).

Abidin menjelaskan, kunjungan kerja reses kali ini dilakukan di tiga provinsi, yakni Kalimantan Selatan, Bali, dan Sumatera Selatan, dengan fokus yang sama — memperkuat fungsi pengawasan terhadap implementasi kebijakan pemerintah di tingkat daerah.

Ia menyampaikan, anggaran nasional Kementerian Agama tahun 2025 mencapai Rp78 triliun, sementara anggaran BNPB sebesar Rp1,42 triliun, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) mengalokasikan sekitar Rp300 miliar.

“Angka-angka ini tentu besar secara nasional, namun yang penting adalah bagaimana program tersebut bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di daerah, termasuk di Kalimantan Selatan,” jelasnya.

Terkait isu kebencanaan, Abidin menilai kondisi di Kalsel relatif terkendali dibandingkan daerah lain, meskipun potensi bencana seperti banjir dan longsor masih perlu diwaspadai.

“Kalau di Jakarta hujan setengah jam bisa ramai sedunia, tapi di Kalsel ini alhamdulillah masih terkendali,” ujarnya.

Selain menyoroti persoalan sosial dan kebencanaan, Abidin juga menyinggung pentingnya pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Halal di Kalimantan. Menurutnya, hingga kini di wilayah Kalimantan belum ada kawasan ekonomi halal, padahal potensinya sangat besar mengingat mayoritas penduduknya beragama Islam.

“Kalimantan Selatan yang dikenal sebagai provinsi tertua dan terdepan di Pulau Kalimantan seharusnya bisa menjadi pionir dalam pengembangan kawasan ekonomi halal,” tegasnya.

Abidin pun berharap Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dapat mendukung gagasan tersebut, agar pengembangan industri halal di Indonesia tidak hanya terpusat di Pulau Jawa, tetapi juga berkembang di wilayah Kalimantan. (tri)

Harapan Pemprov Kalsel Dalam Kunker Komisi VIII DPR RI

Penulis

-

6 Oktober 2025

Link, Banjarmasin – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyambut baik kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI di Bumi Lambung Mangkurat. Melalui kunjungan ini, Pemprov Kalsel berharap terjalin sinergi dan kolaborasi yang lebih kuat dalam mengatasi berbagai persoalan sosial, keagamaan, dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, H. Muhammad Syarifuddin, saat membacakan sambutan Gubernur Kalsel, H. Muhidin, pada kegiatan Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI di Ruang Rapat H. Maksid, Banjarmasin, Senin (6/10/2025).

“Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada pimpinan serta anggota Komisi VIII DPR RI yang melaksanakan kunjungan kerja ke daerah kami. Insya Allah, pertemuan ini akan sangat berarti untuk kemajuan pemerintahan dan pembangunan di Kalimantan Selatan,” ucap Syarifuddin.

Dalam sambutannya, Gubernur Muhidin memaparkan gambaran umum kondisi Kalimantan Selatan yang terdiri atas 11 kabupaten dan 2 kota dengan jumlah penduduk lebih dari 4 juta jiwa, dimana lebih dari 90 persen beragama Islam.

“Provinsi Kalimantan Selatan merupakan provinsi tertua di Pulau Kalimantan dengan luas wilayah sekitar 6 juta hektare, yang terdiri dari daratan dan lautan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Gubernur menyampaikan rasa syukur karena Kalimantan Selatan selama lebih dari satu dekade selalu berada di posisi tiga besar nasional sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah. Saat ini, tingkat kemiskinan di Kalsel berada di bawah 4 persen, jauh di bawah rata-rata nasional.

“Meski begitu, kami terus bekerja keras untuk mengatasi kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrem yang masih tersisa. Dalam hal ini, kami sangat mengharapkan dukungan dari Komisi VIII DPR RI,” katanya.

Selain itu, Pemprov Kalsel juga memberikan dukungan penuh terhadap program Sekolah Rakyat sebagai salah satu upaya memutus rantai kemiskinan di daerah. Dukungan tersebut diwujudkan dengan penggunaan fasilitas Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai ruang belajar dan penyediaan lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat ke depan.

Gubernur juga menyoroti sejumlah persoalan sosial yang masih dihadapi daerah, seperti stunting, perkawinan usia anak, rendahnya akses pendidikan bagi penyandang disabilitas, serta ancaman bencana alam seperti banjir dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih membayangi wilayah Kalsel setiap tahun.

“Meskipun dalam beberapa tahun terakhir karhutla tidak sampai menimbulkan kabut asap, namun kewaspadaan tetap kami tingkatkan. Kami juga sangat terbuka terhadap kritik, saran, dan masukan dari Komisi VIII DPR RI untuk memperkuat langkah-langkah penanganan di daerah,” jelasnya.

Melalui forum pertemuan tersebut, Gubernur berharap adanya komitmen bersama antara Pemerintah Provinsi Kalsel dan DPR RI dalam memperkuat kebijakan, program, serta dukungan pusat terhadap pembangunan sosial dan kesejahteraan masyarakat Banua.

“Semoga melalui kunjungan kerja ini, sinergi antara pemerintah daerah dan DPR RI semakin erat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta kemajuan Kalimantan Selatan,” tutupnya. (tri)

Pengangkatan PPPK Paruh Waktu Pemkab Banjar Terkendala Juknis

Penulis

zai

-

6 Oktober 2025

Link, Martapura – Harapan 1600 tenaga honorer bisa mendapatkan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu tak kunjung ada kepastian. Pasalnya hingga kini petunjuk teknis (juknis) mekanisme pengangkatan PPPK Paruh Waktu belum diterima.

Pelaksanaan tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Banjar, Nashrullah Shadiq saat dikonfirmasi mengisyaratkan jika saat ini Pemkab Banjar belum bisa menjanjikan, apakah skema pengangkatan PPPK Paruh Waktu yang sebelumnya menyandang status honorer itu sama dengan PPPK Penuh Waktu. Kendati langkah ini sebagai solusi pemerintah menekan ledakan angka pengangguran, dan menjamin hak kesejahteraan mereka.

“Sampai sekarang, kami belum menerima juknis apakah mekanismenya nanti sama PPPK Penuh Waktu. Itu belum tahu,” katanya, Jumat (3/10/2025).

Saat ini ungkapnya, pengangkatan PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Banjar tengah berproses di Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI. Bahkan, penginputan data pegawai di lingkungan Pemkab Banjar yang sebelumnya berakhir pada 1 Oktober 2025, diperpanjang kembali sampai 1 November 2025.

“Memang berakhirnya pada 1 Oktober 2025. Karena prosesnya belum selesai akhirnya diperpanjang menjadi 1 November 2025. Secara persentase penginputan data pegawai yang akan diangkat jadi PPPK Paruh Waktu itu sudah 98 persen. Ini juga terjadi di kabupaten/kota hingga provinsi lainnya dan belum selesai, kemungkinan oleh BKN RI diundur atau diperpanjang. Belum 100 persen, karena masih ada kendala dalam proses input,” ucapnya.

Sementara itu tercatat di Data BKPSDM Kabupaten Banjar, total honorer di Pemkab Banjar mencapai 1.600 orang. Jumlah tersebut, yang bakal diakomodir dan masuk prioritas menjadi PPPK Paruh Waktu.

Berkenaan statusnya yang berubah, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi dan Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 16 Tahun 2025 telah mengatur upah bagi PPPK Paruh Waktu. Bahkan, sudah tertuang sebelumnya di dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 83 Tahun 2022 terkait besaran yang harus dibayarkan pemerintah dan mengikuti Upah Minimum Provinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK).

Namun begitu, lanjut dia, gaji yang diterima PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Banjar masih dengan nominal yang sama atau tercatat saat mereka masih bekerja sebagai tenaga honorer. Hal tersebut, menurut dia, menyesuaikan lagi dengan kemampuan keuangan daerah.

“Kalau tidak salah yang lulusan S1 per 5 tahun itu nominal gaji yang mereka terima sebesar Rp2,2 juta. Sementara, lulusan SMA itu di bawah dua jutaan, misalnya sopir,” beber Nashrullah, yang juga duduk sebagai Kepala Bappedalitbang Kabupaten Banjar.

Kembali berdasarkan Permenpan RB Nomor 16 Tahun 2025 dengan turunan Keputusan Menteri (Kepmen) PAN RB melalui diktum ke-19, 20 dan 21, skema pembayaran gaji yang dikeluarkan sama alias tidak ada perbedaan, termasuk tak ada embel-embel pendidikan terakhir.

Dari Diktum ke-19, upah yang diterima PPPK Paruh Waktu boleh disesuaikan dengan gaji sebelumnya, namun angka itu untuk kategori minimum. Sementara acuan terbaru, gaji PPPK Paruh Waktu akan mengacu pada Upah Minimum Provinsi (UMP). Diketahui, saat ini UMP di tingkat Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mencapai besaran Rp3.496.195. Bahkan, selain menerima upah, juga memperoleh hak fasilitas lain sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan tertuang dalam Diktum ke- 21.

“Kemungkinan akan seperti itu. Tapi lebih dulu, akan kami diskusikan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Banjar. Kalau sementara ini masih berdasarkan ijazah terakhir, karena anggaran telah tersedia hingga Desember 2025. Kita ketahui, Dana Transfer Ke Daerah (TKD) 2026 saja kalau sesuai perhitungan, masih belum cukup untuk mengcover biaya PPPK Paruh Waktu,” paparnya. (zainuddin)

Cegah Korupsi, KPK Tegaskan Transparansi dan Akuntabilitas Haji 2026

Penulis

-

6 Oktober 2025

Cegah Korupsi, KPK Tegaskan Transparansi dan Akuntabilitas Haji 2026

Link, Jakarta – Menyongsong pelaksanaan Ibadah Haji 2026, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam seluruh proses penyelenggaraan haji.

Langkah ini krusial mengingat besarnya nilai perputaran dana yang mencapai Rp17 triliun hingga Rp20 triliun untuk melayani 221 ribu calon jemaah haji Indonesia.

Dorongan itu disampaikan Ketua KPK Setyo Budiyanto saat menerima audiensi Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf beserta jajaran di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu (4/10/2025). Pertemuan tersebut menjadi bagian dari sinergi lintas lembaga untuk memperkuat tata kelola layanan haji agar lebih bersih, efisien, dan bebas penyimpangan.

“Prinsipnya itu transparansi. Kalau ada proses lelang atau pengadaan, sebaiknya dipublikasikan agar masyarakat bisa ikut mengawasi,” ujar Setyo.

Ia menegaskan, keterbukaan dalam pengadaan barang dan jasa (PBJ) akan menjadi kunci mencegah praktik penyimpangan yang sempat mencuat pada penyelenggaraan haji tahun lalu — mulai dari pengaturan kuota, pemilihan hotel, hingga kontrak layanan pendukung.

Menteri Irfan Yusuf menyebutkan sejumlah titik rawan dalam PBJ layanan haji, antara lain potensi markup, gratifikasi, dan konflik kepentingan pada pengadaan gelang identitas, buku manasik, hotel, katering, penerbangan, dan transportasi. Ia juga menyoroti risiko premi asuransi yang tidak sesuai nilai aktuaria, yang dapat menimbulkan kerugian negara.

“Kami minta bantuan KPK untuk menjalankan amanah sesuai arahan Presiden agar layanan haji benar-benar bersih dan profesional,” ujar Irfan.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menekankan bahwa risiko terbesar bukan hanya kerugian negara, tetapi juga praktik pemberian upeti terkait penentuan kuota haji.

“Yang paling rawan itu bukan sekadar potensi kerugiannya, tapi praktik pemberian upeti. Karena semua orang pasti ingin berangkat,” tegas Fitroh.

KPK juga mengingatkan pentingnya pendokumentasian seluruh proses pengadaan dan menghindari konflik kepentingan antar pejabat, agar setiap keputusan berbasis profesionalisme dan data yang dapat diverifikasi.

Selain membahas aspek PBJ, Kementerian Haji dan Umrah juga meminta dukungan KPK untuk melakukan tracing terhadap sejumlah calon pejabat yang bergeser dari Kementerian Agama. Langkah ini dilakukan guna memastikan pejabat yang akan bertugas memiliki rekam jejak bersih dan bebas dari konflik kepentingan.

“Kami mohon KPK membantu memantau agar semua calon pejabat dinyatakan clean and clear, supaya tidak menimbulkan masalah di masa depan,” kata Irfan.

KPK menyambut baik sinergi tersebut dengan menawarkan sejumlah dukungan strategis, antara lain berbagi hasil kajian pelaksanaan haji, penguatan integritas petugas haji, serta pendampingan pengawasan pelaksanaan haji 2026.

Setyo menegaskan, reformasi tata kelola haji bukan hanya soal administratif, tetapi juga upaya moral dan kemanusiaan. “Kami percaya, di bawah kepemimpinan Gus Irfan sebagai Menteri Haji dan Umrah, layanan haji 2026 akan berubah menjadi lebih transparan, efisien, dan berorientasi pada kepentingan jemaah,” pungkas Setyo. (infopublik).

UMKM Didorong Terapkan Strategi 3Go: Go Modern, Digital, Online

Penulis

-

6 Oktober 2025

UMKM Didorong Terapkan Strategi 3Go: Go Modern, Digital, Online — Wamenkomdigi Nezar Patria memberikan sambutan sekaligus membuka Workshop Social Selling: Kunci Sukses UMKM 2025 di Hotel AONE, Jakarta Pusat, Jumat (03/10/2025). (Foto: Ahmad Tri Hawaari/Kemkomdigi)

Link, Jakarta – Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) didorong untuk mampu berkembang dan berdaya saing di era digital dengan menggunakan strategi 3Go sebagai panduan praktis.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Nezar Patria, mengatakan. Strategi 3Go terdiri dari Go Modern, Go Digital, dan Go Online, yang masing-masing dirancang untuk membantu UMKM menjadi lebih profesional, memanfaatkan teknologi, serta memperluas pasar melalui platform digital.

“Sebanyak 65 juta UMKM menyumbang 60 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Jadi apa yang Bapak/Ibu lakukan itu sangat berarti dan penting untuk ketahanan ekonomi Indonesia,” ujar Nezar saat membuka Workshop Social Selling: Kunci Sukses UMKM 2025 di Hotel AONE, Jakarta Pusat, Jumat (3/10/2025).

Wamen Nezar menjelaskan, tiga strategi 3Go menjadi kunci percepatan adopsi digital bagi pelaku UMKM antara lain: Pertama, Go Modern, yakni modernisasi kegiatan usaha melalui peningkatan branding, pengelolaan bisnis profesional, dan penerapan standar kualitas produk. “Processing-nya harus dibuat modern sehingga membuat pembeli lebih percaya,” jelasnya.

Kedua, Go Digital, yaitu pemanfaatan aplikasi digital dan otomasi proses bisnis. UMKM didorong untuk menggunakan platform e-commerce, aplikasi keuangan, dan integrasi teknologi agar operasional menjadi lebih efisien.

Ketiga, Go Online, yakni pemanfaatan media sosial, marketplace, hingga website untuk memperluas jangkauan pasar. “Banyak UMKM yang hanya aktif di media sosial, padahal informasi lengkap produk bisa juga dicantumkan di website agar lebih dipercaya konsumen,” kata Wamenkomdigi.

Menurut Nezar Patria, keberhasilan social selling tidak hanya bergantung pada kreativitas dalam promosi, tetapi juga pada kemampuan membangun kepercayaan konsumen. Ia mencontohkan pengalaman pribadi membeli produk kopi jahe dari Sidoarjo yang menarik secara pemasaran namun kurang informatif. “Ketika produk itu saya terima, tidak ada keterangan kandungan, tanggal kedaluwarsa, dan alamat jelas. Padahal itu penting untuk kepercayaan konsumen,” ungkapnya.

Selain memperkenalkan strategi 3Go, Kementerian Komunikasi dan Digital juga menyiapkan berbagai program konkret untuk mendukung peningkatan kapasitas pelaku UMKM. “Kemkomdigi menyiapkan Digital Entrepreneurship Academy yang bisa dimanfaatkan oleh Bapak/Ibu sekalian. Ada pelatihan UMKM berbasis syariah, strategi social selling, hingga permodalan fintech UMKM,” jelas Nezar.

Ia menambahkan, Komdigi juga menjalankan program UMKM Level Up yang berfokus pada pendampingan pelaku usaha dalam mengadopsi teknologi digital agar lebih efisien, inovatif, dan mampu memperbesar penjualan. “Tujuannya agar UMKM lebih punya daya saing dan tentu saja lebih cuan,” tegasnya.

Nezar optimistis, dengan penerapan strategi 3Go dan dukungan program pelatihan yang berkelanjutan, UMKM Indonesia akan semakin siap menghadapi tantangan era digital. “Sebagai pengusaha kita ingin lebih cuan, lebih menguntungkan. Dengan digitalisasi, UMKM bisa mencapai itu,” tutup Wamenkomdigi.

Workshop ini turut menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Founder Lampu.id Melissa Wijaya, Kepala Pusat Pembangunan Literasi Digital Rizki Ameliah, serta Vice President Government Affairs Lazada Indonesia Budi Primawan. (infopublik).

Pratikno: Peran Ormas Penting Gerakkan Kesadaran Bahaya TBC

Penulis

-

6 Oktober 2025