Link, Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan akan menindak lanjuti arahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) terkait pengawasan penggunaan APBD yang harus berorientasi pada hasil.

Hal ini disampaikan Gubernur Kalimantan Selatan H. Sahbirin Noor atau Paman Birin melalui Kepala Inspektorat Provinsi Kalimantan Ahmad Fydayeen usai mengikuti pembukaaan Rakornas Pengawasan Intern (Wasin) 2023 di Command Center Kantor Setda Prov Kalsel, Banjarbaru, Rabu (14/6) pagi.

“Sebagaimana arahan-arahan dari Bapak Presiden tentunya akan kita tindak lanjuti semuanya,” katanya.

Disampaikanya, Presiden Jokowi menekankan, saat ini pemerintah tengah fokus untuk melakukan peningkatan produktivitas, utamanya untuk mencapai Indonesia Emas 2045.

Oleh sebab itu, arahan Presiden sekaligus mengingatkan agar setiap rupiah yang dibelanjakan dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan yang ada di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) semuanya harus produktif.

“Cari uangnya sangat sulit, baik itu lewat pajak, PNBP, royalti, dividen, tidak mudah. Di sini pentingnya peran pengawasan. Cek langsung. Saya minta pengawasan itu orientasinya bukan prosedur, tapi hasilnya,” tegasnya.

Ditambahkan Inspektur Provinsi, pihaknya juga terus berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk meningkatkan akuntabilitas  pengelolaan keuangan daerah.

Sebelumnya, Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor melalui Sekda Prov Kalsel Roy Rizali Anwar mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah secara daring. Rakornas ini mengusung tema Kawal Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi. (tri)

Link, Jakarta – Provinsi Kalimantan Selatan meraih prestasi yang membanggakan dalam penyelenggaraan Penghargaan Pembangunan Daerah 2023.

Kalimantan Selatan berhasil masuk dalam 12 besar provinsi dengan kategori Perencanaan dan Pencapaian Daerah (PPD) yang diumumkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas bagi daerah yang menyusun perencanaan berkualitas dan mencapai target-target pembangunan daerah pada pada Selasa (16/5).

Penghargaan ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah provinsi Kalsel dalam kepemimpinan Gubernur Kalsel H. Sahbirin Noor atau Paman Birin mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat setempat. Penghargaan untuk Provinsi Kalsel itu diterima Gubernur Paman Birin melalui Kepala Bappeda Kalsel yang dalam hal ini diwaliki oleh Drs. Ilyas, Kepala Bidang P2E Bappeda Prov Kalsel dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2023 di Assembly Hall, Jakarta pada 16 Mei 2023.

Penghargaan Pembangunan Daerah merupakan ajang yang diadakan setiap tahun untuk mengakui upaya dan prestasi provinsi dalam mengembangkan potensi lokal, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan mencapai berbagai indikator pembangunan yang telah ditetapkan.

“Alhamdulillah, kita patut bersyukur atas apresiasi Pemerintah Pusat atas kinerja yang telah kita lakukan. Kita terus berkomitmen melakukan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat Banua,” kata Paman Birin, sapaan akrab Gubernur Kalsel ini.

Disampaikan Paman Birin, pada tahun ini, Komite Penyelenggara Penghargaan Pembangunan Daerah mengidentifikasi Kalimantan Selatan sebagai salah satu provinsi yang berkinerja baik dalam perencanaan dan pencapaian daerah.

Paman Birin juga menyampaikan, dalam hal perencanaan, Kalimantan Selatan telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam merumuskan rencana strategis pembangunan jangka panjang yang holistik dan berkelanjutan.

“Pemerintah provinsi telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan, memastikan bahwa aspirasi dan kebutuhan masyarakat terakomodasi dengan baik,” jelas Paman Birin.

Selain itu, ungkap Paman Birin, rencana pembangunan ini mencakup berbagai sektor, seperti infrastruktur, ekonomi, pendidikan, kesehatan, pariwisata, dan lingkungan.

Tak hanya itu, Kalimantan Selatan juga berhasil mencapai berbagai indikator pembangunan yang signifikan. Peningkatan akses dan kualitas infrastruktur menjadi salah satu keberhasilan provinsi ini. Jaringan jalan yang lebih baik, fasilitas kesehatan yang memadai, dan penyediaan air bersih yang lebih luas telah meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Disamping itu terangnya, pemerintah provinsi juga berhasil menggerakkan sektor ekonomi melalui program-program pengembangan industri, pariwisata, dan sektor pertanian.

“Penghargaan Pembangunan Daerah 2023 menjadi motivasi bagi Kalimantan Selatan untuk terus meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan dan mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat,” ungkap Paman Birin.

Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menyampaikan,  PPD ini diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan yang lebih konsisten.

“PPD merupakan evaluasi komprehensif dan kreatif dalam rangka meningkatkan keterpaduan pelaksanaan pembangunan pusat dan daerah serta sebagai bentuk motivasi dan apresiasi kepada pemerintah daerah atas prestasinya dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan,” kata  Suharso Monoarfa dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2023 di Assembly Hall, Jakarta Convention Center, Jakarta pada Selasa (16/5).

Menurut Suharso, penghargaan ini merupakan apresiasi kepada pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota yang berhasil dengan baik dalam perencanaan, pencapaian pelaksanaan, dan inovasi pembangunan.

“Dengan adanya PPD ini diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan yang lebih konsisten, komprehensif, terukur, dan dapat diimplementasikan (applicable),” ucapnya.

Lebih lanjut, penghargaan PPD 2023 diharapkan dapat meningkatkan sinergi dan sinkronisasi antara perencanaan pusat dan daerah, serta mendorong inovasi-inovasi untuk mencapai sasaran pembangunan daerah yang mendukung pembangunan nasional.

“Semoga kesempatan yang baik ini dapat semakin meningkatkan komitmen kita bersama untuk mempersiapkan Indonesia yang maju, sejahtera dan berkeadilan pada momentum 100 tahun Indonesia merdeka di tahun 2045 yang berawal dari data penduduk yang baik dan akurat,” ungkapnya. (tri)