Pansus Ke Kementrian, Batubara Tetap Dijarah

Facebook
Twitter
LinkedIn
pansus PT BIM terus bekerja

Link, Jakarta – Panitia khusus (Pansus) PT Barakat Intan Mandiri (BIM) sibuk mengurusi status PKP2B yang dicabut, sementara di lapangan penjarahan barubara tetap berlangsung.

Kementerian ESDM menyampaikan kepada Pansus PT BIM, bahwa tindaklanjut PKP2B PT BIM yang telah dicabut harus menunggu putusan inkracht pengadilan, Jumat (19/8/2022).

Pansus PT BIM DPRD Banjar bertemu dengan Kementerian ESDM di Jakarta dan meminta agar PKP2B yang dicabut dikembalikan. Namun, Lana Satria, Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Batubara Kementerian ESDM yang ditemui menyatakan, semuanya harus menunggu hasil proses hukum di pengadilan inkracht.

“Ada tiga gugatan yang dilakukan PT BIM terhadap Kementerian ESDM terkait pencabutan izin PKP2B yang dipegang PT BIM. Jadi tadi disampaikan semua sangat bergantung pada hasil putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum inkracht (berkekuatan hukum tetap,” jelas Ketua Pansus PT BIM DPRD Banjar, Saidan Pahmi seusai menggelar rapat bersama di Kantor Kementerian ESDM di Jakarta, sebagimana dilansir www.kbk.news Jumat (19/8/2022).

Dikatakan Saidan, Lana Satria, Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Batubara mengatakan, kalau Kementerian ESDM memenangkan kasusnya di pengadilan dan inkracht, maka eks PKP2B PT BIM akan dibentuk sebagai Wilayah Usaha Pertambangan Khusus (WUPK).

“WUPK itu yang mengelolanya adalah BUMN atau BUMD, jadi pihak swasta tidak diperbolehkan. Poin-nya Pansus PT BIM DPRD Banjar akan terus melakukan koordinasi,” pungkas Saidan Pahmi.

Baca Juga  DLH: Tidak Dibolehkan Ada Tambang Galian C

Sementara itu, pantauan Linkalimantan.com di lapangan, Jumat, 19 Agustus 2022 aktivitas pertambangan batubara di lokasi konsesi PT BIM yang semula sempat terhenti kembali berjalan. Puluhan truk sarat muatan batubara melintas bebas meelalui jalan negara.

“Sempat tidak jalan, Rabu dan Kamis kemarin tidak ada aktivitas angkutan batubara. Baru hari ini truk batubara kembali ada,” ujar salah seorang warga Gunung Ulin, kepada Linkalimantan.com seraya mengaku tidak tahu mengapa sempat berhenti.

Begitu juga soal jumlah armada yang ada, dibanding sebelumnya, jumlah armada yang mengangkut batubara hari ini lebih sedikit.

Seperti diketahui, dalam dua pekan ini ada aksi unjuk rasa yang dilakukan LSM KAKI Kalsel. Mereka memprotes maraknya aktivitas tambang illegal di wilayah konsesi eks PT BIM. Utamanya di titik lokasi Desa Gunung Ulin, tanda ada tindakan penertiban.

Sepekan kemudian giliran Pansus PT BIM yang memergoki adanya aktivitas pertambangan di lokasi yang sama. Bahkan Tim Pansus yang dipimpin Saidan Fahmi mendapati dua alat berat yang terparkir di lokasi tambang.(spy)